Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 213/PMK.05/2022
- Nomor
- 213/PMK.05/2022
- Tahun
- 2022
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 3
menetapkan PeraturanMenteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2020 tentang Sistem Penerimaan Negara secara Elektronik; Mengingat 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 4. Peraturan Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98); 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2020 tentang Sistem Penerimaan Negara secara Elektronik (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1676); jdih.kemenkeu.go.id -2 - 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi clan Tata Kerja Kementerian Keuangan(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi clan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2022 Nomor 954); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PERUBAHANATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 225/PMK.05/2020 TENTANG SISTEM PENERIMAAN NEGARA SECARA ELEKTRONIK. Pasall Ketentuan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2020 tentang Sistem Penerimaan Negara secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun2020 Nomor 1676) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:1. Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkatBUN adalah Menteri Keuangan. 2. Kuasa Bendahara Negara yang selanjutnya disebut Kuasa BUN adalah pejabat yang diangkat olehBUN untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalamrangka pelaksanaan anggaran pada wilayah kerja yangtelah ditetapkan. 3. Kuasa BUN Pusat adalah Direktur Jenderal Perbendaharaan. 4. Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negarayang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku BUN untuk menampung seluruh penerimaan negara clan membayar pengeluaran negara. 5. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disebutRekening KUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuanganselaku BUN untuk menampung seluruh penerimaan negara clan membayar pengeluaran negara pada BankSentral. 6. Sub Rekening Kas Negara Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Penerimaan yang selanjutnya disebut Sub RKUN adalah rekening tempatmenampung pelimpahan penerimaan negara dari collecting agent yang dibuka oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Penerimaan pada BankSentral. 7. Rekening Penerimaan Negara Terpusat adalah rekeningBUN yang dibuka oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Penerimaan pada bank jdih.kemenkeu.go.id -3 - persepsi dan bank persepsi Valuta Asing (Valas) untukmenampung penerimaan negara. 8. Rekening Yang Dipersamakan Dengan Rekening Penerimaan Negara Terpusat adalah rekening yang dibuka oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan NegaraKhusus Penerimaan pada pos persepsi, lembaga persepsi lainnya, dan lembaga persepsi lainnya Valasuntuk mencatat penerimaan negara melalui pos persepsi, lembaga persepsi lainnya, dan lembaga persepsi lainnya Valas. 9. Penerimaan Negara adalah uang yang masuk ke Kas Negara. 10. Penerimaan Perpajakan adalah semua penerimaan yangterdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdaganganinternasional. 11. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaatlangsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat dalam matauang rupiah dan/atau mata uang asing, diluar penerimaan perpajakan dan hibah yang dikelola dalammekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 12. Penerimaan Hibah adalah setiap Penerimaan Negara dalam bentuk uang tunai yang diperoleh dari pemberihibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasaldari dalam negeri dan/atau luar negeri. 13. Penerimaan Pembiayaan adalah semua Penerimaan Negara untuk pemenuhan pembiayaan APBN yang berasal dari penerbitan surat berharga negara, penerimaan pinjaman tunai, dan hasil divestasi. 14. Penerimaan Pengembalian Belanja adalah semua Penerimaan Negara dalam mata uang rupiah dan/ataumata uang asing yang berasal dari pengembalian belanjatahun anggaran berjalan. 15. Dana Perhitungan Fihak Ketiga yang selanjutnya disebut Dana PFK adalah sejumlah dana yang diperolehpemerintah pusat dari pungutan dan/atau hasil pemotongan gaji/upah/penghasilan tetap bulanan pejabat negara, pegawai negeri sipil pusat, pegawai negeri sipil daerah, prajurit Tentara Nasional Indonesia(TNI), anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri), pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD), atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau pegawai pemerintah non pegawai negeri dansejumlah dana yang disetorkan oleh pemerintah provinsi/kabupaten/kota dan pungutan atau potonganlainnya untuk dibayarkan kepada pihak ketiga atau pemerintah daerah. 16. Modul Penerimaan Negara yang selanjutnya disingkatMPN adalah modul penerimaan yang memuat serangkaian prosedur mulai dari penerimaan, penyetoran, pengumpulan data, pencatatan, I jdih.kemenkeu.go.id -4 - pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan yang berhubungan dengan Penerimaan Negara dan merupakan sistem yang terintegrasi dengan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara. 17. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesiasebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai Bank Indonesia. 18. Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang memilikifungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan,pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana diatur dalamperaturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Otoritas Jasa Keuangan. 19. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatanusaha secara konvensional dan/ a tau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikanjasa dalam lalu lintas pembayaran. 20. Collecting Agent adalah agen penerimaan meliputi bank persepsi, pos persepsi, bank persepsi Valas, lembaga persepsi lainnya, atau lembaga persepsi lainnya Valasyang ditunjuk oleh Kuasa BUN Pusat untuk menerimasetoran Penerimaan Negara. 21. Bank Persepsi adalah bank umum yang ditunjuk olehKuasa BUN Pusat untuk menerima setoran PenerimaanNegara. 22. PT Pos Indonesia (Persero) selanjutnya disebut KantorPos adalah Badari Usaha Milik Negara yang mempunyaiunit pelaksana teknis di daerah yaitu sentral giro/ sentral giro gabungan/ sentral giro gabungan khusus serta Kantor Pos dan giro. 23. Pos Persepsi adalah Kantor Pos yang ditunjuk KuasaBUN untuk menerima setoran Penerimaan Negara. 24. Lembaga adalah badan hukum selain Bank Umum danPT Pos Indonesia (Persero) yang memiliki kompetensi dan reputasi yang layak untuk melaksanakan fungsipenerimaan. 25. Lembaga Persepsi Lainnya adalah Lembaga yang ditunjuk Kuasa BUN untuk menerima setoran Penerimaan Negara. 26. Bank Devisa adalah Bank Umum yang telah memperolehizin dari Otoritas Jasa Keuangan untuk melaksanakankegiatan usaha perbankan dalam mata uang asing. 27. Bank Persepsi Valas adalah Bank Devisa yang ditunjukoleh Kuasa BUN Pusat untuk menerima setoran Penerimaan Negara dalam mata uang asing dari dalamnegeri dan/ a tau luar negeri. 28. Lembaga Devisa adalah lembaga yang telah memperolehizin dari Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuanganatau lembaga berwenang lainnya untuk melaksanakankegiatan usaha keuangan dalam mata uang asing. 29. Lembaga Persepsi Lainnya Valas adalah Lembaga Devisayang ditunjuk oleh Kuasa BUN Pusat untuk menerimasetoran Penerimaan Negara dalam mata uang asing daridalam negeri dan/ atau luar negeri. I jdih.kemenkeu.go.id -5 - 30. Direktorat Pengelolaan Kas Negara yang selanjutnya disebut Direktorat PKN adalah unit eselon II pada kantorpusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang beradadi bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan. 31. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Penerimaan yang selanjutnya disebut KPPN Khusus Penerimaan adalah instansi vertikal Direktorat JenderalPerbendaharaan yang secara administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala KantorWilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan ProvinsiDaerah Khusus Ibukota Jakarta dan secara fungsionalbertanggung jawab kepada Direktur Pengelolaan Kas Negara. 32. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Mitra KerjaInstansi Pengelola Penerimaan Negara yang selanjutnyadisebut KPPN Mitra Kerja adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang bertanggungjawab kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang melayani wilayah tertentu dimanaInstansi Pengelola Penerimaan Negara berada. 33. Keadaan Kahar (Force Majeure) adalah suatu kejadian diluar kemampuan dan kendali manusia, tidak dapatdihindarkan, dan tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, banjir, pemogokan umum, perang (dinyatakan atau tidak dinyatakan), pemberontakan, revolusi, makar, huru-hara, terorisme, wabah (baik wilayah, epidemik maupun endemik) dan diketahui secara luas sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakanatau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. 34. Business Continuity Plan selanjutnya disingkat BCP adalah kumpulan prosedur dan informasi yang dikembangkan, dibangun, dan dijaga agar s1ap digunakan dalam keadaan kahar. 35. Disaster Recovery Plan selanjutnya disingkat DRP adalah dokumen yang berisikan rencana tindak lanjut untukpemulihan layanan sistem Penerimaan Negara secaraelektronik setelah keadaan kahar. 36. System Integration Testing yang selanjutnya disingkat SIT adalah pengujian yang dilaksanakan oleh KuasaBUN Pusat atas sistem Penerimaan Negara pada:a. Bank Umum, Kantor Pos, atau Lembaga yang mengajukan permohonan menjadi Bank Persepsi, PosPersepsi, atau Lembaga Persepsi Lainnya; b. Bank Devisa atau Lembaga Devisa yang mengajukanpermohonan menjadi Bank Persepsi Valas atau Lembaga Persepsi Lainnya Valas; dan/ atau c. Collecting Agent, dengan persyaratan dan spesifikasi yang ditetapkan olehKuasa BUN Pusat sebelum dilaksanakan UAT. 37. User Acceptance Test yang selanjutnya disingkat UAT adalah pengujian yang dilaksanakan oleh Kuasa BUNPusat atas proses bisnis, sistem, dan pelaporan penatausahaan Penerimaan Negara pada: I jdih.kemenkeu.go.id -6 - a. Bank Umum, Kantor Pos, atau Lembaga yang mengajukan permohonan menjadi Bank Persepsi, PosPersepsi, atau Lembaga Persepsi Lainnya; b. Bank Devisa atau Lembaga Devisa yang mengajukanpermohonan menjadi Bank Persepsi Valas atau Lembaga Persepsi Lainnya Valas; dan/ atau c. Collecting Agent, dengan persyaratan dan spesifikasi yang ditetapkan oleh • Kuasa BUN Pusat. 38. Nomor Transaksi Penerimaan Negara yang selanjutnyadisingkat NTPN adalah nomor unik tanda bukti pembayaran/penyetoran ke Kas Negara yang diterbitkansistem settlement terdiri dari kombinasi huruf dan angka. 39. Sistem Settlement adalah sistem Penerimaan Negara yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaanyang memfasilitasi penyelesaian proses pembayaran danpemberian NTPN. 40. Tanggal Bayar adalah tanggal transaksi pembayaran Penerimaan Negara pada sistem Collecting Agent sebagai pengakuan pelunasan kewajiban wajib pajak/wajib bayar/wajib setor dan sebagai dasar pengakuan Penerimaan Negara oleh Kuasa BUN. 41. Tanggal Buku adalah tanggal pencatatan pada sistemsettlement atas transaksi Penerimaan Negara sebagai dasar Collecting Agent dalam menyusun laporan dan melakukan pelimpahan. 42. Nomor Transaksi Bank yang selanjutnya disingkat NTBadalah nomor bukti transaksi penyetoran PenerimaanNegara yang diterbitkan Bank Persepsi atau Bank Persepsi Valas. 43. Nomor Transaksi Pos yang selanjutnya disingkat NTPadalah nomor bukti transaksi penyetoran PenerimaanNegara yang diterbitkan Pos Persepsi. 44. Nomor Transaksi Lembaga Persepsi Lainnya yang selanjutnya disingkat NTL adalah nomor bukti transaksipenyetoran Penerimaan Negara yang diterbitkan Lembaga Persepsi Lainnya atau Lembaga Persepsi Lainnya Valas. 45. Bukti Penerimaan Negara yang selanjutnya disingkatBPN adalah dokumen yang diterbitkan oleh Collecting Agent atas transaksi Penerimaan Negara yang mencantumkan NTPN dan NTB/NTP/NTL sebagai sarana administrasi lain yang kedudukannya disamakan dengan surat setoran. 46. Laporan Harian Penerimaan Elektronik yang selanjutnya disingkat LHP Elektronik adalah laporan harian Penerimaan Negara yang disiapkan oleh Collecting Agent dalam bentuk arsip data komputer. 47. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputipembayar pajak, pemotong pajak, pemungut pajak yangmemiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan. 48. Wajib Bayar adalah orang pribadi atau badan dari dalam~,,,.n-_,,.,....; c1~..-. / 0+,::i11 1,.,0..,.. ,.-.,orrpri v~..-.r,- .....,,=,.-n-iil.;l,,...; lrr---,:.n!='i;l--,.0~ I jdih.kemenkeu.go.id -7 - membayar PNBP/Penerimaan Negara selain Perpajakanatau yang melakukan pemesanan pembelian surat berharga negara sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan. 49. Wajib Setor adalah orang pribadi atau badan yang ditentukan melakukan kewajiban menerima kemudianmenyetorkan Penerimaan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 50. Collecting Agent Only selanjutnya disebut CA Only adalah Penerimaan Negara yang catatan transaksi danuangnya berada di Collecting Agent, namun tidak tercatat di dalam Sistem Settlement. 51. Settlement Only adalah transaksi Penerimaan Negara yang tercatat pada Sistem Settlement yang dibuktikan dengan NTPN, namun tidak terdapat pada data Penerimaan Negara dari sistem Collecting Agent. 52. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat danprosedur elektronik yang berfungsi menyiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan,menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/ ataumenyebarkan informasi elektronik. 53. Biller adalah unit eselon I Kementerian Keuangan yang diberi tugas dan kewenangan untuk menerbitkan danmengelola kode billing. 54. Portal Biller adalah portal yang dikelola oleh Biller yang memfasilitasi penerbitan kode billing yang merupakansubsistem dari sistem Penerimaan Negara secara elektronik. 55. Kode Billing adalah kode identifikasi yang diterbitkanoleh Biller atas jenis pembayaran atau setoran yang dilakukan oleh Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor. 56. Instansi Pengelola Penerimaan Negara yang selanjutnyadisingkat dengan IPPN adalah instansi, satuan kerja kementerian negara/lembaga atau satuan kerja pemerintah daerah yang menyelenggarakan pengelolaanPenerimaan Negara. 57. Portal Penerimaan Negara adalah portal yang mengintegrasikan sarana layanan pembuatan Kode Billing berbagai jenis Penerimaan Negara meliputi penerimaan Pajak, Bea dan Cukai, PNBP, PenerimaanPembiayaan, Penerimaan Hibah, dan Penerimaan Negara lainnya sekaligus layanan pembayaran Penerimaan Negara yang menjadi bagian dari sistemPenerimaan Negara secara elektronik. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari2023. jdih.kemenkeu.go.id - 8 - Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannyadalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di JakartaPada tanggal 28 Desember 2022MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di JakartaPada tanggal 29 Desember 2022MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIAREPUBLIK INDONESIA, ttd. YASONNA H. LAOLYBERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 1356Salinan sesuai dengan aslinya,Kepala Biro Umum u.b. Kepala Bagian AdrlJii:rii~~~K~~ erian ~ 18 I ~ MAS SOEHARTONIP 19690922 199 jdih.kemenkeu.go.id
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri (Permen)