DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 214/PMK.05/2016

Nomor: 214/PMK.05/2016
Tahun: 2016
Ditetapkan: 30 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 80 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pembayaran gaji dilakukan pada setiap bulan pada hari kerja pertama, kecuali dalam kondisi tertentu pembayaran gaji tersebut dapat dilakukan tidak pada hari kerja pertama;
b.bahwa Pemerintah telah

Menetapkan

menetapkan cuti bersama pada tanggal 2 Januari 2017 sehingga hari kerja pertama bulan Januari 2017 jatuh pada tanggal 3 Januari 2017 yang dapat dikategorikan sebagai kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

c.bahwa dalam hal pembayaran gaji dilakukan pada tanggal 3 Januari 2017, hal tersebut dapat memberatkan bagi Pegawai Negeri Sipil/Prajurit Tentara Nasional Indonesia/Anggota Kepolisian Republik Indonesia;
d.bahwa sehubungan dengan huruf huruf b dan huruf c perlu mengatur ketentuan mengenai pembayaran gaji www.jdih.kemenkeu.go.id Menetapkan Pegawai Negeri Sipil/Prajurit Tentara Nasional Indonesia/Anggota Kepolisian Republik Indonesia dalam kondisi tertentu yang dapat dibayarkan lebih awal dari hari kerja pertama pada bulan Januari 2017;
e.bahwa berdasarkan Pasal 80 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, ketentuan mengenai tata cara pembayaran gaji dan/atau tunjangan dalam kondisi tertentu diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan;
f.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pembayaran Gaji Pegawai Negeri Sipil/Prajurit Tentara Nasional Indonesia/Anggota Kepolisian Republik Indonesia Pada Bulan Januari 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL/PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA/ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA PADA BULAN JANUARI 2017.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. www.jdih.kemenkeu.go.id
2.Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan negara.
3.Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Anggota POLRI adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
4.Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Penandatangan SPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.
5.Surat Perintah Pencairali. Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berdasarkan SPM.
6.Bank Penyalur Gaji adalah bank operasional I pusat dan bank operasional II yang diberi tugas menyalurkan gaji.

Pasal 2

Pembayaran gaji untuk PNS, Prajurit TNI, dan anggota POLRI bulan Januari 2017 dilaksanakan tanggal 2 Januari 2017.

Pasal 3

(1)SPM dan SP2D untuk pembayaran gaji bulan Januari 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diterbitkan tanggal 2 Januari 2017.
(2)Dalam hal SPM clan SP2D untuk pembayaran gaji bulan Januari 2017 telah diterbitkan dengan tanggal 3 Januari 2017, Bank Penyalur Gaji melakukan pembayaran gaJl bulan Januari 2017 pada tanggal 2 Januari 2017.

Pasal 4

Dalam rangka pembayaran gaji bulan Januari 2017 pada tanggal 2 Januari 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Bank Penyalur Gaji melakukan perubahan data tanggal SP2D yang semula tertanggal 3 Januari 2017 www.jdih.kemenkeu.go.id menjadi tanggal 2 Januari 2017.

Pasal 5

(1)Dalam rangka pelaksanaan pembayaran gaji PNS/Prajurit TNI/Anggota POLRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q Direktur Pengelolaan Kas Negara melaksanakan pelimpahan/ dropping dana gaji bulan Januari 2017 kepada Bank Penyalur Gaji pada tanggal 31 Desember 2016.
(2)Bank Penyalur Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan pemindahbukuan/transfer dana ke rekening PNS/Prajurit TNI/Anggota POLRI penerima g8.j1 pada tanggal 2 Januari 2017 sesuai SP2D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
(3)Dalam hal transfer dana kepada rekening PNS/Prajurit TNI/Anggota POLRI penerima gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan pada tanggal 2 Januari 2017 karena sistem kliring nasional, transfer dana dilaksanakan pada tanggal 3 Januari 2017.
(4)Dalam hal masih terdapat saldo setelah pemindahbukuan/transfer dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank Penyalur Gaji melakukan penihilan pada tanggal 3 Januari 2017.

Pasal 6

Terhadap saldo dana gaji pada Bank Penyalur Gaji antara tanggal 31 Desember 2016 sampai dengan tanggal 2 Januari 2017, Bank Penyalur Gaji tidak memberikan remunerasi kepada pemerintah.

Pasal 7

Bank Penyalur Gaji tidak dikenakan sanksi/denda atas pelaksanaan penyaluran gaji tanggal 3 Januari 2017 karena sistem kliring nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3). www.jdih.kemenkeu.go.id

Pasal 8

Bank Penyalur Gaji melaporkan pelaksanaan penyaluran gaji kepada Dirjen Perbendaharaan c.q Direktur Pengelolaan Kas Negara pada tanggal 3 Januari 2017.

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, semua ketentuan mengenai pembayaran gaji untuk bulan Januari 2017 yang bertentangan dengan Peraturan Menteri ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Menteri m1 mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.jdih.kemenkeu.go.id Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2016 Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2016 MENTERI KEUANGAN ttd. SRI MULYANI INDRAWATI DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 2136 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum _,.,--- u. b. e.. , r· • {t �r! Ia Ba ian T. U. Kernenterian �-} ·- . www.jdih.kemenkeu.go.id

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 80 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pembayaran gaji dilakukan pada setiap bulan pada hari kerja pertama, kecuali dalam kondisi tertentu pembayaran gaji tersebut dapat dilakukan tidak pada hari kerja pertama;
b.bahwa Pemerintah telah

Menetapkan

c.bahwa dalam hal pembayaran gaji dilakukan pada tanggal 3 Januari 2017, hal tersebut dapat memberatkan bagi Pegawai Negeri Sipil/Prajurit Tentara Nasional Indonesia/Anggota Kepolisian Republik Indonesia;
d.bahwa sehubungan dengan huruf huruf b dan huruf c perlu mengatur ketentuan mengenai pembayaran gaji www.jdih.kemenkeu.go.id Menetapkan Pegawai Negeri Sipil/Prajurit Tentara Nasional Indonesia/Anggota Kepolisian Republik Indonesia dalam kondisi tertentu yang dapat dibayarkan lebih awal dari hari kerja pertama pada bulan Januari 2017;
e.bahwa berdasarkan Pasal 80 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, ketentuan mengenai tata cara pembayaran gaji dan/atau tunjangan dalam kondisi tertentu diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan;
f.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pembayaran Gaji Pegawai Negeri Sipil/Prajurit Tentara Nasional Indonesia/Anggota Kepolisian Republik Indonesia Pada Bulan Januari 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL/PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA/ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA PADA BULAN JANUARI 2017.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. www.jdih.kemenkeu.go.id
2.Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan negara.
3.Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Anggota POLRI adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
4.Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Penandatangan SPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.
5.Surat Perintah Pencairali. Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berdasarkan SPM.
6.Bank Penyalur Gaji adalah bank operasional I pusat dan bank operasional II yang diberi tugas menyalurkan gaji.

Pasal 2

Pembayaran gaji untuk PNS, Prajurit TNI, dan anggota POLRI bulan Januari 2017 dilaksanakan tanggal 2 Januari 2017.

Pasal 3

(1)SPM dan SP2D untuk pembayaran gaji bulan Januari 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diterbitkan tanggal 2 Januari 2017.
(2)Dalam hal SPM clan SP2D untuk pembayaran gaji bulan Januari 2017 telah diterbitkan dengan tanggal 3 Januari 2017, Bank Penyalur Gaji melakukan pembayaran gaJl bulan Januari 2017 pada tanggal 2 Januari 2017.

Pasal 4

Pasal 5

(1)Dalam rangka pelaksanaan pembayaran gaji PNS/Prajurit TNI/Anggota POLRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q Direktur Pengelolaan Kas Negara melaksanakan pelimpahan/ dropping dana gaji bulan Januari 2017 kepada Bank Penyalur Gaji pada tanggal 31 Desember 2016.
(2)Bank Penyalur Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan pemindahbukuan/transfer dana ke rekening PNS/Prajurit TNI/Anggota POLRI penerima g8.j1 pada tanggal 2 Januari 2017 sesuai SP2D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
(3)Dalam hal transfer dana kepada rekening PNS/Prajurit TNI/Anggota POLRI penerima gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan pada tanggal 2 Januari 2017 karena sistem kliring nasional, transfer dana dilaksanakan pada tanggal 3 Januari 2017.
(4)Dalam hal masih terdapat saldo setelah pemindahbukuan/transfer dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank Penyalur Gaji melakukan penihilan pada tanggal 3 Januari 2017.

Pasal 6

Terhadap saldo dana gaji pada Bank Penyalur Gaji antara tanggal 31 Desember 2016 sampai dengan tanggal 2 Januari 2017, Bank Penyalur Gaji tidak memberikan remunerasi kepada pemerintah.

Pasal 7

Pasal 8

Bank Penyalur Gaji melaporkan pelaksanaan penyaluran gaji kepada Dirjen Perbendaharaan c.q Direktur Pengelolaan Kas Negara pada tanggal 3 Januari 2017.

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, semua ketentuan mengenai pembayaran gaji untuk bulan Januari 2017 yang bertentangan dengan Peraturan Menteri ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 214/PMK.05/2016

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 Tahun 2013

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 Tahun 2013