Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 215/PMK.05/2016
- Nomor
- 215/PMK.05/2016
- Tahun
- 2016
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 26
Pasal 36 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 1 7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Menteri Keuangan telah
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2 1 3/PMK.0 5/2 0 1 3 tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/ PMK.0 5 / 2 013 tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1617) ; MEMUTUSKAN : PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN N O M O R 213/PMK.05/2 013 TENTANG SI STEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT. Pasall Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/ PMK.05 / 2 013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, diubah sebagai berikut:
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :
2 . B adan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat B LU adalah instan si di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk m emberikan pelayanan kepada masyarakat berupa p enyediaan barang dan/ atau jasa yang dij u al tanpa mengutamakan mencari keuntungan d an www.jdih.kemenkeu.go.id dalam melakukan kegiatannya didasarkan p ad a prms1p efisiensi dan produktivitas , yang pengelolaan keuangannya diselenggarakan s e suai dengan Peraturan Pemerintah terkait . 3 . B arang Milik Negara yang selanj utnya disingkat B M N adalah semua b arang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendap atan dan B elanj a Negara (APB N) atau berasal dari perolehan lainnya yang s ah . 4 . Bendahara Umum Negara yang s elanj utnya disingkat B U N adalah pej abat yang diberi tugas menj alankan fungsi Bendah ara Umum Negara.
6 . D ana D ekonsentrasi adalah dan a yang berasal dari APB N yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah yang mencakup semua penenmaan dan pengeluaran dalam rangka p elaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instan si vertikal pusat di daerah . 7 . Dana Tugas Pembantuan adalah d ana yang berasal dari APBN yang dilaks anakan oleh D aerah yang mencakup semua penerimaan d an pengeluaran dalam rangka p elaksanaan tugas pembantuan . 8 . D ata transaksi B M N adalah data trans aksi p erolehan , perubahan , dan pengh apus an B M N , yang dikirimkan melalui media A D K setiap l�ulan oleh petugas unit akuntansi kuasa pengguna �/ www.jdih.kemenkeu.go.id b arang kepada petugas unit akuntan si kuasa pengguna anggaran di tingkat s atuan kerj a . 9 . Dekonsentrasi adalah p elimpah an wewe n an g dari Pemerintah kepada gubernur seb agai wakil pemerin tah . 1 0. Dokumen Sumber adalah d o kumen yang berhubungan dengan trans aksi keuangan yang digunakan sebagai sumber atau bukti untuk menghasilkan data akuntansi. 1 1 . Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/ pengguna b arang d an oleh karenanya waj ib m enyelenggarakan akuntan si dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan . 1 2 . Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih Entitas Akuntansi yang menurut ketentuan p eraturan perundang-undangan waj ib menyampaikan laporan pertangggungjawaban b erupa laporan keuangan . 1 3. Laporan Keuangan adalah b entuk pertanggungjawaban pemerintah atas p elaksan aan APB N b erupa lap oran realisasi anggaran , neraca, laporan arus kas , laporan operasional, laporan perubahan ekuitas , laporan perubahan S aldo Anggaran Lebih, dan CaLK. 1 4. Laporan Realis asi Anggaran yang selanj utnya disingkat LRA adalah laporan yang menyaj ikan informasi realisasi pendap atan , belanj a, trans fer, surplus/ defisit dan pembiayaan , s1sa lebih/ kurang pembiayaan anggaran yang masing- m asing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu p eriode . 1 5. Laporan Arus Kas yang selanj utnya disingkat LAK adalah laporan yang menyaj ikan informasi arus masuk dan keluar kas s elama p eriod e tertent u yang diklasifikasikan berdas.1 T kan www.jdih.kemenkeu.go.id aktivitas operas1 , investasi, pendanaan , d an transitoris. 1 6. Laporan Operasional adalah laporan yang menyaj ikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menam bah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh p emerintah pusat/ d aerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah d alam satu periode p elaporan. 1 7 . Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menyaj ikan informasi kenaikan atau p enurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 1 8. Laporan Perubahan S aldo Anggaran Lebih adalah laporan yang menyaj ikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun p elaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 1 9 . Neraca adalah laporan yang menyaj ikan informasi posisi keuangan pemerintah yaitu aset, utang, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. 2 0. Laporan Keuangan selanj utnya disebut Pemerintah Pu s at yang LKPP adalah laporan keuangan yang disusun oleh Pemerintah Pus at yang merupakan konsolidasian Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga dan Laporan Keuangan B U N. 2 1 . Laporan B M N adalah laporan yang menyaj ikan p osisi B M N pada awal dan akhir suatu p eriode serta mutasi B M N yang terj adi selama perio de terse but. 2 2 . Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat yang selanj utnya disebut SAPP adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, p eralatan , clan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi s ejak pengumpulan data, pencatatan , pengikhtisaran www.jdih.kemenkeu.go.id sampai dengan pelaporan po sisi keuangan dan operasi keuangan p ada Pemerintah Pus at.
2 4 . Sistem · Akuntan si dan Pelaporan Keuangan Instansi yang selanj utnya disebut SAI adalah serangkaian pro s e dur manual m aupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan d ata, pencatatan , pengikhtisaran sampai dengan pelaporan po s1s1 keuangan dan operas1 keuangan pada kementerian negara/lembaga. 2 5 . Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pus at yang selanjutnya disebut SiAP adalah serangkaian prosedur manual m aupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan d ata, pencatatan , pengikhtisaran samp ai dengan pelaporan po s1s1 keuangan , dan operas1 keuangan pada Kementerian Keuangan selaku B U N . 2 6 . Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Utang Pemerintah yang selanjutnya disebut SAUP adalah serangkaian pro sedur m anual m aupun yang terkomputerisasi mulai d ari pengumpulan data, pencatatan , pengikhtisaran sampai dengan pelaporan po sisi utang, o perasi utang pemerintah , penerimaan dan pengeluaran pembiayaan terkait utang. 2 7 . Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hibah yang selanjutnya disebut S I KUBAH �I www.jdih.kemenkeu.go.id adalah serangkaian pro sedur m anual d an terkomputerisasi meliputi pengumpulan data, pencatatan , pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi dan operasi hibah pemerintah. 2 8 . Sistem Akuntan si dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah yang selanj utnya disebut SAIP adalah serangkaian pro sedur manual maupun yang pengumpulan terkomputerisasi data, pengakuan , mulai dari pencatatan , p engikhtisaran , serta pelaporan po sisi investasi pemerintah.
30 . Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Tran sfer ke D aerah dan D ana D e s a yang selanj utnya disebut SATD adalah serangkaian pro sedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pengakuan , pencatatan , pengikhtisaran , serta p elaporan po sisi transfer ke daerah dan dana des a. 3 1 . Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanj a Subsidi yang selanj utnya disebut SAB S adalah serangkaian prose dur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pengakuan , pencatatan , pengikhtisaran , serta pelaporan po sisi keuangan dan operasi keuangan atas tran saksi belanj a subsidi . 32 . Sisteni Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanj a Lain-lain yang selanj utnya disebut SAB L adalah serangkaian prosedur m anual maupun yang ter kom pu terisasi m ulai dari pen gum pulan www.jdih.kemenkeu.go.id data, pengakuan , pencatatan , pengikhtisaran , serta pelaporan p o sisi keuangan dan o perasi keuangan atas tran saksi b elanj a lain-lain.
34 . Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Trans aksi Khusus yang selanj utnya disebut SATK adalah serangkaian pro sedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai d ari pengumpulan data, pencatatan , pengikhtisaran , sampai dengan pelaporan untuk seluruh trans aksi penerimaan dan pengeluaran serta aset dan kewaj iban pemerintah yan g terkait dengan fungsi khusus M enteri Keuangan selaku B U N , serta tidak tercakup dalam Sub SAB U N lainnya . 35 . Sistem Aplikasi Terintegrasi adalah sistem aplikasi terintegrasi seluruh pro s e s yang terkait dengari pengelolaan APB N dimulai dari pro s e s p enganggaran , pelaksanaan , d an p elap oran pada B U N dan Kementerian Negara/ Lembaga. 36 . Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanj utnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan d alam menyusun dan menyaj ikan Laporan Keuangan pemerintah. 37 . Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan B U N yang selanj utnya disebut UABU N adalah unit akuntansi pada Kementerian Keuangan yan g melakukan koordinasi d an pembinaan atas akuntansi dan pelaporan keuangan tingkat unit akuntansi dan p elaporan keuangan pembantu B U N dan sekaligu s melakukan penggabungan www.jdih.kemenkeu.go.id Laporan Keuangan seluruh unit akuntansi dan pelaporan keuangan pembantu B U N. 3 8 . Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa B U N Tingkat KPPN yang selanj utnya disebut UAKB U N - D aerah adalah unit akuntansi Kuasa B U N yang melakukan kegiatan akuntan si d an pelaporan keuangan tingkat KPPN.
4 0 . Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa B U N Tingkat Pus at yang selanj utnya disebut UAKB UN-Pusat adalah unit akuntansi yang melakukan kegiatan akuntan si dan pelaporan keuangan tingkat Kuasa B U N Pusat. 4 1 . Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu BUN Akuntan si Pu sat yang selanj utnya disebut UAPB U N AP adalah unit akuntansi pada unit eselon I Kementerian Keuangan yang melakukan penggabungan Laporan Keuangan UAKB U N - Pu s at dan UAKKB UN- Kanwil. 4 2 . Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu B U N yang selanjutnya di!3ebut UAPBU N adalah unit akuntansi p ada unit eselon I Kementerian Keuangan yang m elakukan koordinasi dan pembinaan atas akuntan si dan p elaporan keuangan sekaligus melakukan penggabungan lap oran keuangan tingkat unit akuntansi clan pelaporan keuangan di b awahnya. www.jdih.kemenkeu.go.id
4 4 . Unit Akuntan si dan Pelaporan Keuangan Koordinator Pembantu B U N Tran saksi Khusus yang selanj utnya disebut UAKPB U N T K adalah unit akuntansi p ada unit e s elon I Kementerian Keuangan yang melakukan penggabungan Laporan Keuangan seluruh UAPB U N TK. 4 5 . UAPB U N Pelaporan Keuangan B adan Lainnya yang s elanj utnya disebut UAPBU N P B L adalah unit akuntansi p ada unit e s elon I di Kementerian Keuangan yang bertugas untuk membantu B U N dalam menyusun laporan p o s1s1 keuangan badan lainnya dari unit b ad an lainnya yang sebagai bukan s atuan kerj a dan ikhtisar lap oran keuangan dari seluruh badan lainnya. 46 . Pengguna Anggaran adalah p ej ab at pemegang kewenangan penggunaan anggaran kemente rian negara/ lembaga/ s atuan kerj a p erangkat daerah. 4 7 . Pengguna Barang adalah p ej ab at pemegang kewenangan penggunaan b arang milik negara/ daerah. 4 8 . Pengelola B arang adalah p ej ab at yang berwenang dan bertanggung j awab menetapkan kebij akan dan pedoman s erta melakukan pengelolaan b arang milik negara/ d aerah.
5 0 . Satuan Kerj a Perangkat D aerah yang selanj utnya disingkat S KPD adalah p erangkat daerah pada pemerintah daerah s elaku Pengguna Anggaran/ Pengguna B aran g . 5 1 . Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/ atau desa atau yang menugaskan . 5 2 . Unit Akuntan si dan Pelaporan Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran yang selanj utnya disebut UAKPA adalah unit akuntan si yang melakukan kegiatan akuntan si dan pelaporan tingkat Satker.
5 4 . UAKPA Tugas Pembantuan adalah unit akuntan si yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan tingkat S atker (Ugas pembantuan . ' 5 5 . Unit Akuntansi dan Pelap oran Keuangan Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah yang selanj utnya disebut UAPPA-W adalah unit akuntansi pada tingkat wilayah atau unit kerj a lain yang ditetapkan sebagai UAPPA-W yang melakukan kegiatan penggabungan Laporan Keuangan seluruh UAKPA yang berada d alam wilayah kerj anya. 56 . UAPPA-W D ekonsentrasi adalah unit akuntan si yang berada di pemerintah prov1ns1 yang melakukan kegiatan penggabungan Laporan Keuangan dari seluruh S KPD yang mendap atkan alokasi D ana D ekon sentrasi di wilayah kerj anya. 5 7 . UAPPA-W Tugas Pembantuan adalah unit akuntansi yang berada di pemerintah daerah yang melakukan kegiatan penggabungan www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 2 - Laporan Keuangan dari seluruh S KPD yang mendapatkan alokasi Dana Tugas Pembantuan di wilayah kerj anya. 5 8 . Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I yang selanj utnya disebut UAPPA- E l adalah unit akuntansi pada unit eselon I yang m elakukan kegiatan penggabungan Laporan Keuangan seluruh UAPPA-W yang berada di wilayah kerj anya serta UAKPA yang langsung berada di b awahnya. 5 9 . Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengguna Anggaran yang selanj utnya singkat UAPA adalah unit akuntansi pada tingkat kementerian negara/ lembaga (Pengguna Anggaran) yang melakukan kegiatan penggabungan Laporan Keuangan s eluruh UAPPA-E l yang berada di bawahnya. 6 0 . Unit Akuntansi dan Pelap oran Kuasa Pengguna B arang yang selanj utnya disebut UAKPB adalah Satker/ Kuasa Pengguna B arang yang m erailiki wewenang mengurus dan/ atau menggunakan B M N . 6 1 . UAKPB Dekonsentrasi adalah S atker/ Kuasa Pengguna B arang yang memiliki wewenang mengurus dan/ atau menggunakan BMN yang berasal dari alokasi Dana Dekon s entrasi . 6 2 . UAKPB Tu gas Pembantuan adalah S atker/ Kuasa Pengguna B arang yang memiliki wewenang mengurus dan/ atau menggunakan B M N yang berasal dari alo kasi Dana Tugas Pembantuan .
6 4 . UAPPB-W D ekonsentrasi adalah unit akuntansi yang berada di pemerintah daerah provin si yang melakukan kegiatan penggabungan Laporan B M N dari S KPD yang mendapatkan alo kasi D an a D ekonsentrasi d i wilayah kerj anya. 6 5 . UAPPB-W Tugas Pembantuan adalah unit akuntan si yang berada di pemerintah d aerah yang melakukan kegiatan penggabungan Laporan B M N dari SKPD yang mendapatkan alokasi D ana Tugas Pembantuan di wilayah kerj anya. 66 . Unit Akuntansi dan Pelaporan Pembantu Pengguna B arang Eselon I yang selanj utnya disebut UAPPB-E l adalah unit akuntansi p ad a tingkat Eselon I yang melakukan kegiatan penggabungan Laporan B M N seluruh UAPPB-W yang berada di wilayah kerj anya serta UAKPB yang langsung berada di b awahnya. 6 7 . Unit Akuntan si dan Pelaporan Pengguna B arang yang selanj utnya singkat UAPB adalah unit akuntansi pada tingkat kementerian negara/ lembaga (Pengguna B arang) yang melakukan kegiatan penggabungan Laporan B M N seluruh UAPPB - E l yang b erada di bawahnya. 6 8 . Unit Akuntan si dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat yang selanj utnya disebut UAPP adalah unit akuntansi p ada tingkat tingkat pemerintah pusat yang melakukan konsolidasi Laporan Keuangan kementerian negara/ lembaga dan Laporan Keuangan B U N menj adi LKPP. 6 9 . Rekonsiliasi adalah pro s e s pencocokan data trans aksi beberapa keuangan yang dipro s e s sistem/ subsistem yang dtngan berb e d a berdasarkan D o kumen Sumber yang s ama. www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 4 - 7 0 . Kantor Pelayanan Perbendah araan Negara yang selanj utnya disingkat KPPN adalah in stan si vertikal D irektorat J enderal Perbendah araan yang memperoleh kuasa dari B U N untuk m elaksanakan sebagian fungsi Kuasa B U N . 7 1 . Kantor Pelayanan Kekayaan Negara d an Lelang yang selanj utnya disebut KPKNL adalah in stan si vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan N egara yang berada di b awah dan b ertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. 7 2 . D ana Urusan Bersama adalah dana yang bersum ber dari APBN yang dialokasikan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan , indeks fiskal, dan kemiskinan d aerah , serta indikator teknis .
7 4 . UAPPA-W Urusan Bersama adalah unit akuntansi yang berada di pemerintah daerah yang melakukan kegiatan penggabungan Laporan Keuangan dari seluruh S KP D yang mendapatkan alokasi D an a Urusan Bersam a di wilayah kerj anya. 7 5 . UAKPB Urusan Bersama adalah Satker/ Kuasa Pengguna B arang yang m emiliki wewenang mengurus dan/ atau menggunakan B M N yang berasal dari alokasi D an a Urusan Bersama . 76 . UAPPB-W Urusan Bersama adalah unit akuntansi yang b erada di pemerintah daerah yang melakukan kegiatan penggabungan Laporan BMN dari SKPD yang mendapatkan alokasi D ana U rusan Bersama di wilayah kerj anya. 2 . Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: www.jdih.kemenkeu.go.id
b . Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku UAKKBUN Kanwil;
Direktorat Pengelolaan Kas Negara selaku UAPBUN AP.
b . Laporan Perubahan Ekuitas; c . Neraca; dan
( 1 ) UAKBUN-Daerah memproses data transaksi :
b . Penerimaan dan pengeluaran yang tidak melalui rekening Kuasa BUN di Daerah tetapi menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku harus mendapatkan pengesahan dari KPPN; c . Penerimaan dan Pengeluaran yang tidak melalui rekening Kuasa BUN Daerah tetapi mempengaruhi penyaj ian Neraca KUN Kuasa BUN Daerah. www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 6 -
c . Neraca; dan d . CaLK.
4 . Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
( 1 ) UAKKBUN-Kanwil mempro ses data gabungan dari UAKBUN-Daerah di wilayah kerj anya.
c . Neraca; dan d . CaLK.
www.jdih.kemenkeu.go.id
( 1 ) UAKBUN-Pusat memproses data transaksi:
6 . Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
( 1 ) UAPBUN-AP memproses data gabungan dari UAKBUN-Daerah KPPN Khusus Penerimaan, UAKBUN-Daerah KPPN Khusus Pinj aman dan Hibah, UAKKBUN-Kanwil, dan UAKBUN-Pusat.
c . Neraca; dan d . CaLK.
b . UAKKBUN-Kanwil belum dapat menyusun Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b ; dan / atau c . UAKBUN-Pusat belum dapat menyusun Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b ; Laporan Perubahan Ekuitas disusun oleh UAPBUN-AP.
7 . Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
( 1 ) SAUP dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko selaku UAPBUN Pengelolaan Utang.
www.jdih.kemenkeu.go.id
8 . Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 0 ( 1 ) SIKUBAH dilaksanakan oleh Direktorat J enderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko selaku UAPBUN Pengelolaan Hibah.
www.jdih.kemenkeu.go.id - 2 0 -
9 . Ketentuan Pasal 1 1 diubah s ehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 1 ( 1 ) SAIP dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara selaku UAPBUN Pengelolaan Investasi Pemerintah.
disertai Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara.
1 0 . Ketentuan Bagian Keenam diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: www.jdih.kemenkeu.go.id - 2 1 - Bagian Keenam Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa 1 1 . Ketentuan Pasal 1 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 3 ( 1 ) SATD dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan selaku UAPBUN Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
b . Laporan Operasional;
1 2 . Ketentuan Pasal 1 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 6 ( 1 ) SATK dilaksanakan oleh unit eselon I pada Kementerian Keuangan selaku UAPBUN TK, antara lain : www.jdih.kemenkeu.go.id - 2 2 -
b . Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) selaku UAPBUN TK Pengelola PNB P yang dikelola DJA; c . Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (D.JKN) selaku UAPBUN TK Pengelola Aset yang berada dalam pengelolaan DJKN; d . Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku UAPBUN TK atas : 1 . Pengelola Pembayaran Belanj a / B eban Pensiun, Belanja/ Beban Jaminan Layanan Kesehatan, Belanj a / Beban Jaminan Kesehatan Menteri dan Pej abat Tertentu, Belanj a / Beban Jaminan Kesehatan Utama, Belanj a/ Beban Jaminan Kecelakaan Kerj a, Belanj a/ Beban Jaminan Kematian, Belanj a/ Beban Program Tunj angan H ari Tua, Belanj a/ Beban Paj ak Pertambahan Nilai Real Time Gross Settlement B ank Indonesia, Belanj a/ Beban Selisih H arga Beras Bulog, dan Pelaporan Iuran Dana Pensiun; 2 . Pengelola Belanja/ Beban Pendapatan Dalam Pengelolaan Kas Negara; dan clan Rangka
4 . Pengelola Suspen Penerimaan . e . Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko (DJPPR) selaku UAPBUN TK atas : 1 . Pengelola Pembayaran Dukungan Kelayakan; dan 2 . Pengelola Pengeluaran Penyiapan Proyek Fasilitas www.jdih.kemenkeu.go.id
b . Laporan Operasional; c . Laporan Perubahan Ekuitas ; d . Neraca; dan e . CaLK.
c . Laporan Perubahan Ekuitas; d . Neraca; dan e . CaLK.
www.jdih.kemenkeu.go.id 1 3 . Ketentuan Pasal 1 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 7 ( 1 ) SAPBL dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan c . q Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan selaku UAPBUN PB L.
b . Laporan Perubahan Ekuitas; dan
1 4 . Ketentuan Pasal 2 0 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: ( 1 ) Setiap Pasal 2 0 kementerian negara/ lem baga menyelenggarakan SAI .
www.jdih.kemenkeu.go.id - 2 5 -
1 5 . Diantara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 24A yang berbunyi sebagai berikut:
( 1 ) SKPD yang mendapatkan alokasi Dana Urusan Bersama dari Pemerintah Pusat merupakan UAKPA Urusan Bersama.
Laporan Keuangan tingkat UAKPA Bersama se bagaimana dimaksud pada terdiri atas :
Urusan Urusan ayat (3)
www.jdih.kemenkeu.go.id
1 6 . Ketentuan Pasal 2 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 2 5 ( 1 ) Kantor wilayah atau Satker yang ditunjuk selaku UAPPA-W menyusun Laporan Keuangan tingkat UAPPA-W berdasarkan Laporan Keuangan tingkat UAKPA di wilayah kerj anya menggunakan sistem aplikasi terintegrasi.
c . Laporan Perubahan Ekuitas ; dan d . Neraca.
1 7 . Ketentuan Pasal 2 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
( 1 ) Untuk memudahkan pelaksanaan penyusunan Laporan Keuangan Dana Dekonsentrasi di tingkat wilayah, gubernur dapat membentuk UAPPA-W Dekonsentrasi pada setiap Dinas Pemerintah Provinsi.
b . Laporan Operasional; c . Laporan Perubahan Ekuitas ; dan d . Neraca.·
www.jdih.kemenkeu.go.id
1 8 . Ketentuan Pasal 2 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 2 7 ( 1 ) Untuk memudahkan pelaksanaan penyusunan Laporan Keuangan Dana Tugas Pembantuan di tingkat wilayah, Kepala Daerah ::-[apat membentuk UAPPA-W Tugas Pembantuan pada setiap dinas pemerintah daerah .
c . Laporan Perubahan Ekuitas ; dan
1 9 . Diantara Pasal 27 dan Pasal 2 8 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 27 A yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 2 7A ( 1 ) Untuk memudahkan pelaksanaan penyusunan Laporan Keuangan Dana Urusan Bersama di tingkat wilayah, Kepala Daerah dapat membentuk UAPPA-W Urusan Bersama pada setiap dinas pemerintah daerah .
c . Laporan Perubahan Ekuitas; dan d . Neraca. www.jdih.kemenkeu.go.id
2 0 . Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 2 8 ( 1 ) UAPPA-E l menyusun Laporan Keuangan Tingkat UAPPA-E l berdasarkan laporan keuangan UAPPA W yang berada di wilayah kerj anya termasuk Laporan Keuangan UAPPA-W Dekonsentrasi, Laporan Keuangan UAPPA-W Tugas Pembantuan, Laporan Keuangan UAPPA-W Urusan Bersama, clan Laporan Keuangan UAKPA yang langsung berada di bawah UAPPA-E l .
a . LRA; www.jdih.kemenkeu.go.id - 3 1 - b . Laporan Operasional; c . Laporan Perubahan Ekuitas; dan d . Neraca.
bulan, semester I , dan tahunan .
2 1 . Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Membuka PDF…