Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 216/PMK.07/2021
- Nomor
- 216/PMK.07/2021
- Tahun
- 2021
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 24
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi; Mengingat 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
www.jdih.kemenkeu.go.id
1031). MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PENGGUNAAN, PEMANTAUAN, _DAN EVALUASI DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN DANA REBOISASI.
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1 www.jdih.kemenkeu.go.id
1 www.jdih.kemenkeu.go.id
7 www.jdih.kemenkeu.go.id
BAB II PENGGUNAAN DBH DR Bagian Kesatu Prinsip Penggunaan DBH DR
BAB II
www.jdih.kemenkeu.go.id
lwww.jdih.kemenkeu.go.id
dan
7www.jdih.kemenkeu.go.id
7www.jdih.kemenkeu.go.id
( 1) Pelaksanaan kegiatan se bagaimana dimaksud dalam Pas al 2 dan Pasal 3 serta kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mengacu pada standar biaya di Daerah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Presiden mengenai standar harga satuan regional. 7www.jdih.kemenkeu.go.id
Bagian Kedua RKP DBH DR
7 www.jdih.kemenkeu.go.id
7www.jdih.kemenkeu.go.id
Dalam penyusunan rancangan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan unit pelaksana teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang membidangi pengelolaan DAS dan rehabilitasi hutan/lahan setempat untuk menentukan lokasi kegiatan berdasarkan peta lahan kritis, peta kebakaran hutan dan lahan, dan peta penutupan lahan. Bagian Ketiga Laporan Realisasi Penggunaan
BAB III PEMANTAUAN DAN EVALUASI Bagian Kesatu Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi
BAB III
( 1) Kernen terian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan c.q. eselon I pembina masing-masing kegiatan serta Kementerian Dalam Negeri c.q. Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi atas penggunaan DBH DR dan Sisa DBH DR Provinsi berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan Sisa DBH DR Kabupaten/Kota berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3).
eselon I pembina masing-masing kegiatan atas pelaksanaan kegiatan dan capaian keluaran penggunaan DBH DR dan Sisa DBH DR Provinsi atau Sisa DBH DR Kabupaten/Kota di Daerah; dan
Bagian Kedua Sisa DBH DR Provinsi dan Sisa DBH DR Kabupaten/Kota
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri (Permen)