DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 217/PMK.05/2020

Nomor: 217/PMK.05/2020
Tahun: 2020
Ditetapkan: 28 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk mendukung optimalisasi dan efisiensi pelaksanaan anggaran atas penyelesaian pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran 2020 yang disebabkan oleh adanya pandemi Corona Virus Disease 2019, serta memperhatikan kebijakan anggaran pada tahun anggaran 2021, perlu mengatur secara khusus ketentuan mengena1 pelaksanaan anggaran untuk penyelesaian pekerjaan pada masa pandemi Corona Virus Disease 2019 yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran 2020 dan akan dilanjutkan ke tahun anggaran 2021.
b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Menteri Keuangan selaku www.jdih.kemenkeu.go.id Mengirigat Bendahara Umum Negara berwenang

Menetapkan

menetapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pelaksanaan Anggaran dalam rangka Penyelesaian Pekerjaan pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 yang Tidak Terselesaikan sampai dengan Akhir Tahun Anggaran 2020 dan akan Dilanjutkan pada Tahun Anggaran 2021;
1. 1.Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. 2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. 3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. 4.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
5. 5.Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98); www.jdih.kemenkeu.go.id
6. 6.Pera,t11ran Menteri K<=:uai~~gan)'Jomor 217 /P_MK.05/2018 t~ntang Organisasi .. , dan 'fata . Kerja Kernenterian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nornor 1862) s.ebagairnana telah beberapa kali diuba,h, terakhir dengan Peratura:μ Menteri Keuangan Npmor 229/PMK.05/2019 tentang Perubahan Kedua · .atas Peraturan Menteri Keuangan Nornor 217 /PMK:05/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kernenterian Keuangan . (Berita Negara Republik . InC;ionesia Tahun20l9 Nomor 1745); .. · . MEMUTUSKAN: PERATURAN PELAKSANAAN PENYELESAIAN MENTER! . KEUANGAN I'•• ANGGARAN". PEKERJAAN CORONA VIRUS DISEASE DALAM PADA MASA 2019 YANG TENTANG RANGKA PANDEMI TIDAK T~RSELESAIKAN .SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN ANGGARAN 2020 DAN AKAN DILANJUTKAN PADA TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam.Peraturan Menteri ini yan.g dirn_aksud dengan:

1.Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang rnernperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran (PA) untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada kementerian negara/lernbaga yang bersangku tan.
2.Pejabat Pembuat Kornitrnen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang rnelaksanakan kewenangan PA/KPA untuk mengarnbil keputusan dan/atau tindakan yang dapat rnengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara. www.jdih.kemenkeu.go.id
3.Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara (BUN) untuk melaksanakan sebagian fungsi kuasa BUN.
4.Pembayaran Langsung yang selanjutnya disebut Pembayaran LS adalah pembayaran yang dilakukan langsung kepada bendahara pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat keputusan, surat tugas, atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.
5.Berita Acara Serah Terima yang selanjutnya disingkat BAST adalah dokumen legalitas penyerahan hasil pekerjaan dari penyedia barang/jasa kepada pemberi kerja.
6.Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan yang selanjutnya disingkat BAPP adalah dokumen legalitas untuk dij adikan se bagai bahan bukti pekerj aan telah selesai dikerjakan sesuai dengan kontrak.
7.Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan penyedia barang/jasa untuk melaksanakan suatu pekerjaan tertentu.
8.Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan adalah jaminan tertulis ya.rig· 'dikeluarkan·· oleh bank umum/ perusahaan penj aminan / perusahaan asuransi/lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di · bidang pembiayaan, penJam1nan, dan asuransi un tuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia.
9.Jaminan Pemeliharaan adalah Jaminan tertulis dari penerbit Jaminan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah untuk menjamin bahwa dalam hal penyedia barang/jasa tidak · melaksanakan www.jdih.kemenkeu.go.id pekerjaan pemeliharaan yang telah dilakukan pembayarannya maka penjamin akan membayar kepada PPK sebesar nilai Jaminan.
10.Jaminan atas Pembayc,tran untu~ Tagihan Pihak Ketiga atas Kontrak yang. Prestasi Pekerjaannya Belum fylencapai 100% (seratus persen) pada Akhir Tahun Anggaran yang selanjutnya disebut Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran adalah Jaminan tertulis dari bank dengan nilai J aminan paling sediki t sebesar persentase pekerjaan yang belum diselesaikan untuk menJamm bahwa dalam hal penyedia barang/ jasa tidak menyelesai_kan_ pekerjaan yang telah dtla½:ukan .. pembayarannyc:tr s~hingg~ penjamin akan membayar kepada PPK sebesar nilai Jaminan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini mengatur mengenai pelaksanaan anggaran dalam rangka penyelesaian pekerjaan pada masa. pandemi Corona Virus Dise~se 2019 (COVID-19) yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2020 dan akan dilanjutkan pada Tahun Anggaran 2021.
(2)Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pekerjaan dari suatu Kontrak yang:
1. a.dibiayai dari rupiah murni;
2. b.pembayarannya dilakukan melalui mekanisme Pembayaran LS kontraktual dengan lampiran Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran; dan
3. c.ditandatangani paling lambat tanggal 30 November 2020.
(3)Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi Kontrak tahunan dan Kontrak tahun jamak pada akhir m.asa Kon trak. www.jdih.kemenkeu.go.id . (4) Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk:
1. a.pekerjaan dalam rangka penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan program pemulihan ekonomi nasional; dan
2. b.pengadaan alat utama sistem persenjataan Tentara Nasional Indonesia.

BAB III

PENYELESAIAN PEKERJAAN YANG TIDAK TERSELESAIKAN SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 3

(1)Sisa pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2020 dapat dilanjutkan penyelesaiannya ke Tahun Anggaran 2021 sepanjang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. a.berdasarkan penelitian PPK, penyedia barang/jasa akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan setelah diberikan kesempatan sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan; dan
2. b.penyedia barang/jasa sanggup untuk menyelesaikan sisa pekerjaan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan yang dinyatakan dengan surat pernyataan kesanggupan yang ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup.
(2)Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:
1. a.pernyataan kesanggupan dari penyedia barang/jasa untuk menyelesaikan sisa pekerjaan; www.jdih.kemenkeu.go.id
2. b.wa~tu yang diperlukan u1-i,tuk m~nyelesaikan sisa pekerjaan dengan ketentuan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan; dan
3. c.pernyataan bahwa penyed_ia barang/jasa bersedia dikenakan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaa~.
(3)Berdasarkan pert~mb8--_ngari atas ketentuan .. sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA memutuskan untuk:
1. a.melanjutkan penyelesaian s1sa pekerjaan ke Tahun Anggaran 2021; a tau
2. b.tidak melanjutkan penyelesaian sisa pekerjaan ke Tahun Anggaran .2021.
(4)Dalam mengambil kep~tusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPA dapat melakukan konsultasi dengan • < • • • ••. : • • • aparat pengawasan intern p~merintah.

Pasal 4

( 1) D alarp. r?-ngka tr1.er:iyelesai~an. s1sa pekerj aan yang '·· ~ ' dilanjutkan ke Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), PPK dan penyedia barang/jasa melakukan perubahan Kontrak.

(2)Perubahan Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
1. a.mencantumkan jangka waktu pemberian kesempatan penyelesaian sisa pekerjaan;
2. b.pengenaan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan;
3. c.perpanjangan jaminan pelaksanaan;
4. d.tidak boleh menambah volume dan nilai Kontrak pekerjaan; dan www.jdih.kemenkeu.go.id
5. e.tidak boleh menambah jangka waktu/masa pelaksanaan pekerjaan.
(3)Perubahan Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebelum jangka waktu Kontrak berakhir.
(4)Penyedia barang/jasa memperpanJang masa berlaku jaminan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf c yang telah disimpan oleh PPK paling singkat sampai dengan batas waktu penyelesaian s1sa pekerjaan yang tercantum dalam surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
(5)Penandatanganan perubahan Kontrak dilaksanakan setelah PPK menerima jaminan pelaksanaan yang telah diperpanjang sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 5

(1)Dalam rangka penyelesaian sisa pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2020, selain melakukan perpanJangan Jamman pelaksanaan dalam perubahan Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, penyedia barang/jasa melakukan perpanjangan masa berlaku/mengganti Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran.
(2)Penyedia barang/jasa menyampaikan Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran yang telah diperpanjang/ diganti sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) kepada PPK.
(3)Masa berlaku Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling singkat sampai dengan batas waktu penyelesaian sisa www.jdih.kemenkeu.go.id pekerjaan yang tercantum dalam surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksucl clalam Pasal 3 ayat (2).

Pasal 6

(1)KPA menyampaikan pemberitahuan kepacla KPPN atas penyelesaian sisa pekerjaan_ yang tidak terselesaikan sampai clengan akhir Tahun Anggaran 2020 yang akan clilanjutkan pacla Tahun Anggaran 2021.
(2)Pemberitahuan sebagaim_ana dimaksud pacla ayat (1) cliterima oleh KPPN paling 19-mbat 5 (lima) hari kerja setelah masa berakhirnya Kon_trak.
(3)Penyampaian pemberitahuan_ sebagaimana climaksud pada ayat (1) clilampiri:
1. a.salinan surat . pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksucl clalam Pasal 3 ayat (2) yang telah dilegali_sasi oleh KPA;
2. b.asli Jaminan Pembay_aran Akhir Tahun Anggaran sebagaimana clirna¼:sucl dal_am P~sal 5 ayat (1); clan
3. c.asli surat kuasa klairn/pencairan Jaminan clari KPA/PPK kepacla Kepala __ KPPN, untuk Jaminan Pemb_ayaran Akhir .Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf b.
(4)Berclasarkan pemberitahuan sebagaimana climaksucl pacla ayat (1) dan lampiran sebagaimana dimaksucl pacla ayat (3), KPPN mengembalikan asli Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran clan asli surat kuasa klaim/pencairan Jaminan clari KPA/PPK kepacla Kepala KPPN atas kontrak climaksucl yang sebelumnya clitatausahakan oleh KPPN.
(5)KPPN menatausahakan asli Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran sebagaimana climaksucl pacla ayat (3) huruf b dan asli surat kuasa klaim/pencairan Jaminan clari KPA/PPK sebagaimana climaksucl pada ayat (3) huruf c. www.jdih.kemenkeu.go.id

Pasal 7

(1)Penyedia barang/jasa menyelesaikan s1sa pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2020 di Tahun Anggaran 2021 sesuai waktu penyelesaian sisa pekerjaan yang tercantum dalam surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
(2)Dalam masa penyelesaian sisa pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyedia barang/jasa dikenakan denda keterlambatan · sesuai dengan ketentuan yarig diatur dalam Kontrak dan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.
(3)Dalam hal penyedia barang/jasa telah menyelesaikan sisa pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK dan penyedia· barang/jasa ··menandatangani BAST/BAPP.
(4)Penyedia barang/jasa menyetorkan denda keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke rekening kas negara setelah penandatanganan BAST/BAPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5)Dalam hal terdapat masa pemeliharaan (retensi) sebagaimana tercantum dalam Kontrak, penyedia barang/jasa menyampaikan Jaminan Pemeliharaan kepada PPK sebelum penandatanganan BAST/BAPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 8

(1)Dalam hal penyedia barang/jasa telah menyelesaikan sisa pekerjaan isebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), KPA menyampaikan pemberitahuan kepada KPPN. www.jdih.kemenkeu.go.id
(2)Pembedtahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterim_a oleh ~PPN pal~r:tg _lambat 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya batas waktu penyelesaian sisa pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam surat pernyataa~ kesanggupan seb9-gaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
(3)Penyampaian pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri:
1. a.BAST /BAPP;
2. b..· bukti penerimaan negara atas penyetoran denda keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal. 7 ayat (2); dan
3. c.salinan Jaminan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5), yang telah disahkan oleh PPK, apabila ada.

Pasal 9

( 1) Berdasarkan pemberitahuan penyelesaian s1sa pekerjaan sebagaimana dima~sud dalam Pasal 8 ayat (1), KPPN mengembalikandokumen:_ a .. Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) hurufb;dan

b.surat kuasa klaim/pencairan Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat_ (3) huruf c.

(2)Pengembalian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara penyerahan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang pada KPPN dan satuan kerja.

Pasal 10

(1)Dalam hal KPA tidak menyampaikan pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) sampai dengan 5 (lima) hari kerja sejak berakhirnya waktu penyelesaian sisa pekerjaan · yang dinyatakan ·dalam surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud www.jdih.kemenkeu.go.id dalam Pasal 3 ayat (2), Kepala KPPN menyampaikan pemberitahuan kepada KPA.
(2)Dalam hal setelah 10 (sepuluh) hari kerja sejak berakhirnya waktu penyelesaian sisa pekerjaan yang dinyatakan dalam surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) KPPN tidak menerima pemberitahuan penyelesaian pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), KPPN melakukan klaim/pencairan Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran pada hari kerja berikutnya.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk mendukung optimalisasi dan efisiensi pelaksanaan anggaran atas penyelesaian pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran 2020 yang disebabkan oleh adanya pandemi Corona Virus Disease 2019, serta memperhatikan kebijakan anggaran pada tahun anggaran 2021, perlu mengatur secara khusus ketentuan mengena1 pelaksanaan anggaran untuk penyelesaian pekerjaan pada masa pandemi Corona Virus Disease 2019 yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran 2020 dan akan dilanjutkan ke tahun anggaran 2021.
b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Menteri Keuangan selaku www.jdih.kemenkeu.go.id Mengirigat Bendahara Umum Negara berwenang

Menetapkan

menetapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pelaksanaan Anggaran dalam rangka Penyelesaian Pekerjaan pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 yang Tidak Terselesaikan sampai dengan Akhir Tahun Anggaran 2020 dan akan Dilanjutkan pada Tahun Anggaran 2021;
1. 1.Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. 2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. 3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. 4.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
5. 5.Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98); www.jdih.kemenkeu.go.id
6. 6.Pera,t11ran Menteri K<=:uai~~gan)'Jomor 217 /P_MK.05/2018 t~ntang Organisasi .. , dan 'fata . Kerja Kernenterian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nornor 1862) s.ebagairnana telah beberapa kali diuba,h, terakhir dengan Peratura:μ Menteri Keuangan Npmor 229/PMK.05/2019 tentang Perubahan Kedua · .atas Peraturan Menteri Keuangan Nornor 217 /PMK:05/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kernenterian Keuangan . (Berita Negara Republik . InC;ionesia Tahun20l9 Nomor 1745); .. · . MEMUTUSKAN: PERATURAN PELAKSANAAN PENYELESAIAN MENTER! . KEUANGAN I'•• ANGGARAN". PEKERJAAN CORONA VIRUS DISEASE DALAM PADA MASA 2019 YANG TENTANG RANGKA PANDEMI TIDAK T~RSELESAIKAN .SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN ANGGARAN 2020 DAN AKAN DILANJUTKAN PADA TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam.Peraturan Menteri ini yan.g dirn_aksud dengan:

1.Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang rnernperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran (PA) untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada kementerian negara/lernbaga yang bersangku tan.
2.Pejabat Pembuat Kornitrnen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang rnelaksanakan kewenangan PA/KPA untuk mengarnbil keputusan dan/atau tindakan yang dapat rnengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara. www.jdih.kemenkeu.go.id
3.Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara (BUN) untuk melaksanakan sebagian fungsi kuasa BUN.
4.Pembayaran Langsung yang selanjutnya disebut Pembayaran LS adalah pembayaran yang dilakukan langsung kepada bendahara pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat keputusan, surat tugas, atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.
5.Berita Acara Serah Terima yang selanjutnya disingkat BAST adalah dokumen legalitas penyerahan hasil pekerjaan dari penyedia barang/jasa kepada pemberi kerja.
6.Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan yang selanjutnya disingkat BAPP adalah dokumen legalitas untuk dij adikan se bagai bahan bukti pekerj aan telah selesai dikerjakan sesuai dengan kontrak.
7.Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan penyedia barang/jasa untuk melaksanakan suatu pekerjaan tertentu.
8.Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan adalah jaminan tertulis ya.rig· 'dikeluarkan·· oleh bank umum/ perusahaan penj aminan / perusahaan asuransi/lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di · bidang pembiayaan, penJam1nan, dan asuransi un tuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia.
9.Jaminan Pemeliharaan adalah Jaminan tertulis dari penerbit Jaminan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah untuk menjamin bahwa dalam hal penyedia barang/jasa tidak · melaksanakan www.jdih.kemenkeu.go.id pekerjaan pemeliharaan yang telah dilakukan pembayarannya maka penjamin akan membayar kepada PPK sebesar nilai Jaminan.
10.Jaminan atas Pembayc,tran untu~ Tagihan Pihak Ketiga atas Kontrak yang. Prestasi Pekerjaannya Belum fylencapai 100% (seratus persen) pada Akhir Tahun Anggaran yang selanjutnya disebut Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran adalah Jaminan tertulis dari bank dengan nilai J aminan paling sediki t sebesar persentase pekerjaan yang belum diselesaikan untuk menJamm bahwa dalam hal penyedia barang/ jasa tidak menyelesai_kan_ pekerjaan yang telah dtla½:ukan .. pembayarannyc:tr s~hingg~ penjamin akan membayar kepada PPK sebesar nilai Jaminan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini mengatur mengenai pelaksanaan anggaran dalam rangka penyelesaian pekerjaan pada masa. pandemi Corona Virus Dise~se 2019 (COVID-19) yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2020 dan akan dilanjutkan pada Tahun Anggaran 2021.
(2)Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pekerjaan dari suatu Kontrak yang:
1. a.dibiayai dari rupiah murni;
2. b.pembayarannya dilakukan melalui mekanisme Pembayaran LS kontraktual dengan lampiran Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran; dan
3. c.ditandatangani paling lambat tanggal 30 November 2020.
(3)Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi Kontrak tahunan dan Kontrak tahun jamak pada akhir m.asa Kon trak. www.jdih.kemenkeu.go.id . (4) Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk:
1. a.pekerjaan dalam rangka penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan program pemulihan ekonomi nasional; dan
2. b.pengadaan alat utama sistem persenjataan Tentara Nasional Indonesia.

BAB III

PENYELESAIAN PEKERJAAN YANG TIDAK TERSELESAIKAN SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 3

(1)Sisa pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2020 dapat dilanjutkan penyelesaiannya ke Tahun Anggaran 2021 sepanjang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. a.berdasarkan penelitian PPK, penyedia barang/jasa akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan setelah diberikan kesempatan sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan; dan
2. b.penyedia barang/jasa sanggup untuk menyelesaikan sisa pekerjaan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan yang dinyatakan dengan surat pernyataan kesanggupan yang ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup.
(2)Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:
1. a.pernyataan kesanggupan dari penyedia barang/jasa untuk menyelesaikan sisa pekerjaan; www.jdih.kemenkeu.go.id
2. b.wa~tu yang diperlukan u1-i,tuk m~nyelesaikan sisa pekerjaan dengan ketentuan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan; dan
3. c.pernyataan bahwa penyed_ia barang/jasa bersedia dikenakan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaa~.
(3)Berdasarkan pert~mb8--_ngari atas ketentuan .. sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA memutuskan untuk:
1. a.melanjutkan penyelesaian s1sa pekerjaan ke Tahun Anggaran 2021; a tau
2. b.tidak melanjutkan penyelesaian sisa pekerjaan ke Tahun Anggaran .2021.
(4)Dalam mengambil kep~tusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPA dapat melakukan konsultasi dengan • < • • • ••. : • • • aparat pengawasan intern p~merintah.

Pasal 4

(2)Perubahan Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
1. a.mencantumkan jangka waktu pemberian kesempatan penyelesaian sisa pekerjaan;
2. b.pengenaan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan;
3. c.perpanjangan jaminan pelaksanaan;
4. d.tidak boleh menambah volume dan nilai Kontrak pekerjaan; dan www.jdih.kemenkeu.go.id
5. e.tidak boleh menambah jangka waktu/masa pelaksanaan pekerjaan.
(3)Perubahan Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebelum jangka waktu Kontrak berakhir.
(4)Penyedia barang/jasa memperpanJang masa berlaku jaminan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf c yang telah disimpan oleh PPK paling singkat sampai dengan batas waktu penyelesaian s1sa pekerjaan yang tercantum dalam surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
(5)Penandatanganan perubahan Kontrak dilaksanakan setelah PPK menerima jaminan pelaksanaan yang telah diperpanjang sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 5

(1)Dalam rangka penyelesaian sisa pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2020, selain melakukan perpanJangan Jamman pelaksanaan dalam perubahan Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, penyedia barang/jasa melakukan perpanjangan masa berlaku/mengganti Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran.
(2)Penyedia barang/jasa menyampaikan Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran yang telah diperpanjang/ diganti sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) kepada PPK.
(3)Masa berlaku Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling singkat sampai dengan batas waktu penyelesaian sisa www.jdih.kemenkeu.go.id pekerjaan yang tercantum dalam surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksucl clalam Pasal 3 ayat (2).

Pasal 6

(1)KPA menyampaikan pemberitahuan kepacla KPPN atas penyelesaian sisa pekerjaan_ yang tidak terselesaikan sampai clengan akhir Tahun Anggaran 2020 yang akan clilanjutkan pacla Tahun Anggaran 2021.
(2)Pemberitahuan sebagaim_ana dimaksud pacla ayat (1) cliterima oleh KPPN paling 19-mbat 5 (lima) hari kerja setelah masa berakhirnya Kon_trak.
(3)Penyampaian pemberitahuan_ sebagaimana climaksud pada ayat (1) clilampiri:
1. a.salinan surat . pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksucl clalam Pasal 3 ayat (2) yang telah dilegali_sasi oleh KPA;
2. b.asli Jaminan Pembay_aran Akhir Tahun Anggaran sebagaimana clirna¼:sucl dal_am P~sal 5 ayat (1); clan
3. c.asli surat kuasa klairn/pencairan Jaminan clari KPA/PPK kepacla Kepala __ KPPN, untuk Jaminan Pemb_ayaran Akhir .Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf b.
(4)Berclasarkan pemberitahuan sebagaimana climaksucl pacla ayat (1) dan lampiran sebagaimana dimaksucl pacla ayat (3), KPPN mengembalikan asli Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran clan asli surat kuasa klaim/pencairan Jaminan clari KPA/PPK kepacla Kepala KPPN atas kontrak climaksucl yang sebelumnya clitatausahakan oleh KPPN.
(5)KPPN menatausahakan asli Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran sebagaimana climaksucl pacla ayat (3) huruf b dan asli surat kuasa klaim/pencairan Jaminan clari KPA/PPK sebagaimana climaksucl pada ayat (3) huruf c. www.jdih.kemenkeu.go.id

Pasal 7

(1)Penyedia barang/jasa menyelesaikan s1sa pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2020 di Tahun Anggaran 2021 sesuai waktu penyelesaian sisa pekerjaan yang tercantum dalam surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
(2)Dalam masa penyelesaian sisa pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyedia barang/jasa dikenakan denda keterlambatan · sesuai dengan ketentuan yarig diatur dalam Kontrak dan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.
(3)Dalam hal penyedia barang/jasa telah menyelesaikan sisa pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK dan penyedia· barang/jasa ··menandatangani BAST/BAPP.
(4)Penyedia barang/jasa menyetorkan denda keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke rekening kas negara setelah penandatanganan BAST/BAPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5)Dalam hal terdapat masa pemeliharaan (retensi) sebagaimana tercantum dalam Kontrak, penyedia barang/jasa menyampaikan Jaminan Pemeliharaan kepada PPK sebelum penandatanganan BAST/BAPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 8

(1)Dalam hal penyedia barang/jasa telah menyelesaikan sisa pekerjaan isebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), KPA menyampaikan pemberitahuan kepada KPPN. www.jdih.kemenkeu.go.id
(2)Pembedtahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterim_a oleh ~PPN pal~r:tg _lambat 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya batas waktu penyelesaian sisa pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam surat pernyataa~ kesanggupan seb9-gaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
(3)Penyampaian pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri:
1. a.BAST /BAPP;
2. b..· bukti penerimaan negara atas penyetoran denda keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal. 7 ayat (2); dan
3. c.salinan Jaminan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5), yang telah disahkan oleh PPK, apabila ada.

Pasal 9

b.surat kuasa klaim/pencairan Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat_ (3) huruf c.

(2)Pengembalian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara penyerahan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang pada KPPN dan satuan kerja.

Pasal 10

(1)Dalam hal KPA tidak menyampaikan pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) sampai dengan 5 (lima) hari kerja sejak berakhirnya waktu penyelesaian sisa pekerjaan · yang dinyatakan ·dalam surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud www.jdih.kemenkeu.go.id dalam Pasal 3 ayat (2), Kepala KPPN menyampaikan pemberitahuan kepada KPA.
(2)Dalam hal setelah 10 (sepuluh) hari kerja sejak berakhirnya waktu penyelesaian sisa pekerjaan yang dinyatakan dalam surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) KPPN tidak menerima pemberitahuan penyelesaian pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), KPPN melakukan klaim/pencairan Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran pada hari kerja berikutnya.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 217/PMK.05/2020

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

RUANG LINGKUP

Pasal 2

PENYELESAIAN PEKERJAAN YANG TIDAK TERSELESAIKAN SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

RUANG LINGKUP

Pasal 2

PENYELESAIAN PEKERJAAN YANG TIDAK TERSELESAIKAN SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004