DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 22/PMK.07 /2016

Nomor: 22/PMK.07 /2016
Tahun: 2016
Ditetapkan: 19 Februari 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, ketentuan lebih lanjut mengenai penyaluran anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan;
b.bahwa Dana Bantuan Operasional Kesehatan dan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana merupakan bagian dari Transfer ke Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penyaluran. Dana Bantuan Operasional Kesehatan dan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2016; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 l 5 www.jdih.kemenkeu.go.id Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PENYALURAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Dana Bantuan Operasional Kesehatan yang selanjutnya disebut Dana BOK adalah dana yang digunakan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan bidang kesehatan, khususnya pelayanan di Pusat Kesehatan Masyarakat, penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi, serta malnutrisi.
2.Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Dana BOKB adalah dana yang digunakan untuk meningkatkan keikutsertaan Keluarga Berencana dengan peningkatan akses serta kualitas pelayanan Keluarga Berencana yang merata.

Pasal 2

Penyaluran Dana BOK dan Dana BOKB Tahun Anggaran 2016 dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 3

(1)Penyaluran Dana BOK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan secara triwulanan, yaitu:
1. a.triwulan I paling cepat bulan Februari;
2. b.triwulan II paling cepat bulan April;
3. c.triwulan III paling cepat bulan Juli;
4. d.triwulan IV paling cepat bulan Oktober. www.jdih.kemenkeu.go.id
(2)Penyaluran Dana BOK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan masing-masing triwulan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pagu alokasi.
(3)Daerah wajib menyalurkan Dana BOK kepada Pusat Kesehatan Masyarakat dalam daerah yang bersangkutan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah kabupaten/kota menenma permintaan penyaluran Dana BOK dari Pusat Kesehatan Masyarakat.
(4)Penyaluran Dana BOK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesua1 dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pegelolaan keuangan daerah.

Pasal 4

(1)Penyaluran Dana BOKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan secara semesteran, yaitu:
1. a.semester I paling cepat bulan Februari; dan
2. b.semester II paling cepat bulan Juli;
(2)Penyaluran Dana BOKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan masing-masing semester sebesar 50% (lima puluh persen) dari pagu alokasi.

Pasal 5

(1)Kepala Daerah bertanggung jawab atas penggunaan Dana BOK dan Dana BOKB.
(2)Kepala Daerah menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana BOK dan Dana BOKB kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
(3)Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana BOK dan Dana BOKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan rekapitulasi Surat Perintah Pencairan Dana atas penggunaan Dana BOK dan Dana BOKB.
(4)Laporan realisasi penggunaan Dana BOK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang / www.jdih.kemenkeu.go.id merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(5)Laporan realisasi penggunaan Dana BOKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(6)Rekapitulasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas penggunaan Dana BOK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun menggunakan · format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(7)Rekapitulasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas penggunaan Dana BOKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

(1)Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana BOK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilaksanakan secara triwulanan, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.laporan realisasi penggunaan Dana BOK triwulan I paling lambat minggu ketiga bulan April;
2. b.laporan realisasi penggunaan Dana BOK triwulan II paling lambat minggu ketiga bulan Juli;
3. c.laporan realisasi penggunaan Dana BOK triwulan III paling lambat minggu ketiga bulan Oktober; dan
4. d.laporan realisasi penggunaan Dana BOK triwulan IV paling lambat minggu ketiga bulan Januari tahun anggaran berikutnya. www.jdih.kemenkeu.go.id
(2)Laporan realisasi penggunaan Dana BOK sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) menjadi syarat penyaluran Dana BOK triwulan berikutnya.

Pasal 7

( 1 ) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana BOKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilaksanakan secara semesteran, dengan ketentuan sebagai berikut:

a.laporan realisasi penggunaan Dana BOKB semester I paling lambat minggu ketiga bulan Juli; . dan
b.laporan realisasi penggunaan Dana BOKB semester II paling lambat minggu ketiga bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

(2)Laporan realisasi penggunaan Dana BOKB sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) menjadi syarat penyaluran Dana BOKB semester berikutnya.

Pasal 8

Peraturan Menteri m1 mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.jdih.kemenkeu.go.id Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 Februari 2016 DIREKTUR JENDERAL Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Februari 2016 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. BAMBANG P.S. BRODJONEGORO PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 264 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala BiEo Um:um •( � ·�u: I ,.. /.� ·u:b ,;:" //,� '-/ _� Kepail�' ffa ian T. �]€m� enterian ' ... \ , &c ,, ,tf .M .., I ---- / I GIARTG , /'I-· /J NIP 19590' 42CH'9B4021001 www.jdih.kemenkeu.go.id LAMPIRAN I PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22/PMK.07 /2016 TENTANG PENYALURAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA TAHUN ANGGARAN 2016 FORMAT LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN KOP KEPALA DAERAH LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN · DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK) TAHUN ANGGARAN 2016 PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .. . (lJ TRIWULAN ... (2J Kumulatif Sisa BOK di Rekening Kas Umum Rp Daerah s.d. Triwulan sebelumnya Penerimaan dari Rekening Kas Umum Negara - Triwulan I Rp - Triwulan II Rp - Triwulan III Rp - Triwulan IV Rp - Jumlah Rp Realisasi Penyaluran BOK ke Puskesmas/Rumah Sakit/Rumah Tunggu Persalinan melalui Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Provinsi/Kabupaten/Kota Kumulatif s.d. Triwulan sebelumnya Triwulan ini Rp Rp

(9)
(10)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)Kumulatif s.d. Triwulan ini Rp (11) = (9)+(10) - Sisa BOK di Rekening Kas Umum Daerah s.d. Triwulan ini : Rp (121 = (3)+(8)-(11) Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya. Tempat (13), Tanggal (14) Gubernur/Bupati/Walikota (15) (tanda tangan asli dan stempel basah) (16) Nama (171 www.jdih.kemenkeu.go.id NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 PETUNJUK PENGISIAN LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN URAIAN Diisi nama provinsi/kabupaten/kota. Diisi triwulan berkenaan dan laporan dibuat per triwulan (tidak digabung). Diisi seluruh sisa BOK yang terdapat pada Rekening Kas Umum Daerah s.d. triwulan sebelumnya. Diisi jumlah transfer BOK dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah pada triwulan I. Diisi jumlah transfer BOK dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah pada triwulan II. Diisi transfer BOK dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah pada triwulan III. Diisi transfer BOK dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah pada triwulan IV. Diisi jumlah transfer BOK dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah pada triwulan I, II, III dan IV. Diisi jumlah kumulatif penyaluran BOK ke Puskesmas/Rumah Sakit/Rumah Tunggu Persalinan s.d. triwulan sebelumnya. Diisi jumlah penyaluran BOK ke Puskesmas/Rumah Sakit/Rumah Tunggu Persalinan triwulan berkenaan. Jumlah 1n1 harus sama dengan jumlah yang tercantum pada Rekapitulasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas penggunaan BOK pada triwulan berkenaan. Diisi jumlah kumulatif penyaluran BOK ke Puskesmas/Rumah Sakit/Rumah Tunggu Persalinan s.d. triwulan berkenaan. Diisi jumlah kumulatif sisa BOK yang terdapat pada Rekening Kas Umum Daerah s.d. triwulan berkenaan. Diisi tempat dibuatnya laporan. Diisi tanggal dibuatnya laporan. Diisi nama jabatan. Diisi tanda tangan asli dan stempel basah. Diisi nama lengkap penandatangan laporan. MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. BAMBANG P. S. BRODJONEGORO www.jdih.kemenkeu.go.id LAMPIRAN II PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22/PMK.07/2016 TENTANG PENYALURAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA TAHUN ANGGARAN 2016 FORMAT LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA KOP KEPALA DAERAH LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA (BOKB) TAHUN ANGGARAN 2016 KABUPATEN/ KOTA ... (ll TRIWULAN . . . (2J Kumulatif Sisa BOKB di Rekening Kas Umum Rp (3) Daerah s.d. Semester sebelumnya Penerimaan dari Rekening Kas Umum Negara - Semester I Rp - Semester II Rp - Jumlah Rp Realisasi Penyaluran BOKB ke Balai Penyuluhan Keluarga Berencana melalui Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Kabupaten/ Kota Kumulatif s.d. Semester sebelumnya Semester ini Kumulatif s.d. Semester ini Rp Rp Rp
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)= (7)+(8) - Sisa BOKB di Rekening Kas Umum Daerah s.d. Semester ini : Rp (10) = (3J+(6J-(9J Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya. Tempat (l lJ, Tanggal (12J Bupati/ Walikota (13) (tanda tangan asli dan stempel basah) (14) Nama (l5J www.jdih.kemenkeu.go.id NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 PETUNJUK PENGISIAN LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA URAIAN Diisi nama kabupaten/kota. Diisi semester berkenaan clan laporan dibuat per semester (tidak digabung) . Diisi seluruh sisa BOKB yang terdapat pada Rekening Kas Umum Daerah s.d. semester sebelumnya. Diisi jumlah transfer BOKB dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah pada semester I. Diisi jumlah transfer BOKB dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah pada semester II. Diisi jumlah transfer BOKB dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah pada semester I dan II. Diisi jumlah kumulatif penyaluran BOKB ke Balai Penyuluhan Keluarga Berencana s.d. semester sebelumnya. Diisi jumlah penyaluran BOKB ke Balai Penyuluhan Keluarga Berencana semester berkenaan. Jumlah !Ill harus sama dengan jumlah yang tercantum pada Rekapitulasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas penggunaan BOKB pada semester berkenaan. Diisi jumlah kumulatif penyaluran BOKB ke Balai Penyuluhan Keluarga Berencana s.d. semester berkenaan. Diisi jumlah kumulatif sisa BOKB yang terdapat pada Rekening Kas Umum Daerah s.d. semester berkenaan. Diisi tempat dibuatnya laporan. Diisi tanggal dibuatnya laporan. Diisi nama jabatan. Diisi tanda tangan asli dan stempel basah. Diisi nama lengkap penandatangan laporan. enterian . :'- ' MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. BAMBANG P. S. BRODJONEGORO www.jdih.kemenkeu.go.id LAMPIRAN III PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 2/PMK .07 /2016 TENTANG PENYALURAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA TAHUN ANGGARAN 2016 FORMAT REKAPITULASI SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) ATAS PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN REKAPITULASI SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) ATAS PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK) TAHUN ANGGARAN 2016 PROVINSI/KABUPATEN/KOTA . . . TRIWULAN . . . No. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nilai Keterangan Nomor Jumlah Salinan �� spai. d€£t?'ati aslinya Kepala Biro mu :( � 11 -�(11 b -:;· Kepala Bagian T. U. Kem -nterian .J!. c.11.., • 'M I 1/1'"1< ' ) GIARTGr' r,, �" , NIP 19590420_'._� 4021001 Tanggal (Rp) Tempat . .. , Tanggal . . . Kepala Biro/Dinas/Bagian . .. l (tanda tangan asli dan stempel basah) Nama . . . NIP . . . MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. BAMBANGP.S. BRODJONEGORO www.jdih.kemenkeu.go.id LAMPIRAN IV PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22/PMK. 07 /2016 TENTANG PENYALURAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA TAHUN ANGGARAN 2016 FORMAT REKAPITULASISURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) ATAS PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA No. REKAPITULASI SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) ATAS PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA (BOKB) TAHUN ANGGARAN 2016 KABUPATEN/KOTA ... SEMESTER ... Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nilai Keterangan Nomor Jumlah Tanggal (Rp) Tern pat ..., Tanggal ... Kepala Biro/Dinas/Bagian ...l (tanda tangan asli dan stempel basah) Nama ... NIP ... MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. BAMBANG P. S. BRODJONEGORO www.jdih.kemenkeu.go.id

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, ketentuan lebih lanjut mengenai penyaluran anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan;
b.bahwa Dana Bantuan Operasional Kesehatan dan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana merupakan bagian dari Transfer ke Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Dana Bantuan Operasional Kesehatan yang selanjutnya disebut Dana BOK adalah dana yang digunakan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan bidang kesehatan, khususnya pelayanan di Pusat Kesehatan Masyarakat, penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi, serta malnutrisi.
2.Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Dana BOKB adalah dana yang digunakan untuk meningkatkan keikutsertaan Keluarga Berencana dengan peningkatan akses serta kualitas pelayanan Keluarga Berencana yang merata.

Pasal 2

Penyaluran Dana BOK dan Dana BOKB Tahun Anggaran 2016 dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 3

(1)Penyaluran Dana BOK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan secara triwulanan, yaitu:
1. a.triwulan I paling cepat bulan Februari;
2. b.triwulan II paling cepat bulan April;
3. c.triwulan III paling cepat bulan Juli;
4. d.triwulan IV paling cepat bulan Oktober. www.jdih.kemenkeu.go.id
(2)Penyaluran Dana BOK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan masing-masing triwulan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pagu alokasi.
(3)Daerah wajib menyalurkan Dana BOK kepada Pusat Kesehatan Masyarakat dalam daerah yang bersangkutan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah kabupaten/kota menenma permintaan penyaluran Dana BOK dari Pusat Kesehatan Masyarakat.
(4)Penyaluran Dana BOK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesua1 dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pegelolaan keuangan daerah.

Pasal 4

(1)Penyaluran Dana BOKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan secara semesteran, yaitu:
1. a.semester I paling cepat bulan Februari; dan
2. b.semester II paling cepat bulan Juli;
(2)Penyaluran Dana BOKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan masing-masing semester sebesar 50% (lima puluh persen) dari pagu alokasi.

Pasal 5

(1)Kepala Daerah bertanggung jawab atas penggunaan Dana BOK dan Dana BOKB.
(2)Kepala Daerah menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana BOK dan Dana BOKB kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
(3)Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana BOK dan Dana BOKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan rekapitulasi Surat Perintah Pencairan Dana atas penggunaan Dana BOK dan Dana BOKB.
(4)Laporan realisasi penggunaan Dana BOK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang / www.jdih.kemenkeu.go.id merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(5)Laporan realisasi penggunaan Dana BOKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(6)Rekapitulasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas penggunaan Dana BOK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun menggunakan · format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(7)Rekapitulasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas penggunaan Dana BOKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

(1)Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana BOK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilaksanakan secara triwulanan, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.laporan realisasi penggunaan Dana BOK triwulan I paling lambat minggu ketiga bulan April;
2. b.laporan realisasi penggunaan Dana BOK triwulan II paling lambat minggu ketiga bulan Juli;
3. c.laporan realisasi penggunaan Dana BOK triwulan III paling lambat minggu ketiga bulan Oktober; dan
4. d.laporan realisasi penggunaan Dana BOK triwulan IV paling lambat minggu ketiga bulan Januari tahun anggaran berikutnya. www.jdih.kemenkeu.go.id
(2)Laporan realisasi penggunaan Dana BOK sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) menjadi syarat penyaluran Dana BOK triwulan berikutnya.

Pasal 7

( 1 ) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana BOKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilaksanakan secara semesteran, dengan ketentuan sebagai berikut:

a.laporan realisasi penggunaan Dana BOKB semester I paling lambat minggu ketiga bulan Juli; . dan
b.laporan realisasi penggunaan Dana BOKB semester II paling lambat minggu ketiga bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

(2)Laporan realisasi penggunaan Dana BOKB sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) menjadi syarat penyaluran Dana BOKB semester berikutnya.

Pasal 8

(9)
(10)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)Kumulatif s.d. Triwulan ini Rp (11) = (9)+(10) - Sisa BOK di Rekening Kas Umum Daerah s.d. Triwulan ini : Rp (121 = (3)+(8)-(11) Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya. Tempat (13), Tanggal (14) Gubernur/Bupati/Walikota (15) (tanda tangan asli dan stempel basah) (16) Nama (171 www.jdih.kemenkeu.go.id NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 PETUNJUK PENGISIAN LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN URAIAN Diisi nama provinsi/kabupaten/kota. Diisi triwulan berkenaan dan laporan dibuat per triwulan (tidak digabung). Diisi seluruh sisa BOK yang terdapat pada Rekening Kas Umum Daerah s.d. triwulan sebelumnya. Diisi jumlah transfer BOK dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah pada triwulan I. Diisi jumlah transfer BOK dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah pada triwulan II. Diisi transfer BOK dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah pada triwulan III. Diisi transfer BOK dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah pada triwulan IV. Diisi jumlah transfer BOK dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah pada triwulan I, II, III dan IV. Diisi jumlah kumulatif penyaluran BOK ke Puskesmas/Rumah Sakit/Rumah Tunggu Persalinan s.d. triwulan sebelumnya. Diisi jumlah penyaluran BOK ke Puskesmas/Rumah Sakit/Rumah Tunggu Persalinan triwulan berkenaan. Jumlah 1n1 harus sama dengan jumlah yang tercantum pada Rekapitulasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas penggunaan BOK pada triwulan berkenaan. Diisi jumlah kumulatif penyaluran BOK ke Puskesmas/Rumah Sakit/Rumah Tunggu Persalinan s.d. triwulan berkenaan. Diisi jumlah kumulatif sisa BOK yang terdapat pada Rekening Kas Umum Daerah s.d. triwulan berkenaan. Diisi tempat dibuatnya laporan. Diisi tanggal dibuatnya laporan. Diisi nama jabatan. Diisi tanda tangan asli dan stempel basah. Diisi nama lengkap penandatangan laporan. MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. BAMBANG P. S. BRODJONEGORO www.jdih.kemenkeu.go.id LAMPIRAN II PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22/PMK.07/2016 TENTANG PENYALURAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA TAHUN ANGGARAN 2016 FORMAT LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA KOP KEPALA DAERAH LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA (BOKB) TAHUN ANGGARAN 2016 KABUPATEN/ KOTA ... (ll TRIWULAN . . . (2J Kumulatif Sisa BOKB di Rekening Kas Umum Rp (3) Daerah s.d. Semester sebelumnya Penerimaan dari Rekening Kas Umum Negara - Semester I Rp - Semester II Rp - Jumlah Rp Realisasi Penyaluran BOKB ke Balai Penyuluhan Keluarga Berencana melalui Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Kabupaten/ Kota Kumulatif s.d. Semester sebelumnya Semester ini Kumulatif s.d. Semester ini Rp Rp Rp
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)= (7)+(8) - Sisa BOKB di Rekening Kas Umum Daerah s.d. Semester ini : Rp (10) = (3J+(6J-(9J Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya. Tempat (l lJ, Tanggal (12J Bupati/ Walikota (13) (tanda tangan asli dan stempel basah) (14) Nama (l5J www.jdih.kemenkeu.go.id NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 PETUNJUK PENGISIAN LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA URAIAN Diisi nama kabupaten/kota. Diisi semester berkenaan clan laporan dibuat per semester (tidak digabung) . Diisi seluruh sisa BOKB yang terdapat pada Rekening Kas Umum Daerah s.d. semester sebelumnya. Diisi jumlah transfer BOKB dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah pada semester I. Diisi jumlah transfer BOKB dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah pada semester II. Diisi jumlah transfer BOKB dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah pada semester I dan II. Diisi jumlah kumulatif penyaluran BOKB ke Balai Penyuluhan Keluarga Berencana s.d. semester sebelumnya. Diisi jumlah penyaluran BOKB ke Balai Penyuluhan Keluarga Berencana semester berkenaan. Jumlah !Ill harus sama dengan jumlah yang tercantum pada Rekapitulasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas penggunaan BOKB pada semester berkenaan. Diisi jumlah kumulatif penyaluran BOKB ke Balai Penyuluhan Keluarga Berencana s.d. semester berkenaan. Diisi jumlah kumulatif sisa BOKB yang terdapat pada Rekening Kas Umum Daerah s.d. semester berkenaan. Diisi tempat dibuatnya laporan. Diisi tanggal dibuatnya laporan. Diisi nama jabatan. Diisi tanda tangan asli dan stempel basah. Diisi nama lengkap penandatangan laporan. enterian . :'- ' MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. BAMBANG P. S. BRODJONEGORO www.jdih.kemenkeu.go.id LAMPIRAN III PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 2/PMK .07 /2016 TENTANG PENYALURAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA TAHUN ANGGARAN 2016 FORMAT REKAPITULASI SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) ATAS PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN REKAPITULASI SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) ATAS PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK) TAHUN ANGGARAN 2016 PROVINSI/KABUPATEN/KOTA . . . TRIWULAN . . . No. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nilai Keterangan Nomor Jumlah Salinan �� spai. d€£t?'ati aslinya Kepala Biro mu :( � 11 -�(11 b -:;· Kepala Bagian T. U. Kem -nterian .J!. c.11.., • 'M I 1/1'"1< ' ) GIARTGr' r,, �" , NIP 19590420_'._� 4021001 Tanggal (Rp) Tempat . .. , Tanggal . . . Kepala Biro/Dinas/Bagian . .. l (tanda tangan asli dan stempel basah) Nama . . . NIP . . . MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. BAMBANGP.S. BRODJONEGORO www.jdih.kemenkeu.go.id LAMPIRAN IV PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22/PMK. 07 /2016 TENTANG PENYALURAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA TAHUN ANGGARAN 2016 FORMAT REKAPITULASISURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) ATAS PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA No. REKAPITULASI SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) ATAS PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA (BOKB) TAHUN ANGGARAN 2016 KABUPATEN/KOTA ... SEMESTER ... Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nilai Keterangan Nomor Jumlah Tanggal (Rp) Tern pat ..., Tanggal ... Kepala Biro/Dinas/Bagian ...l (tanda tangan asli dan stempel basah) Nama ... NIP ... MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. BAMBANG P. S. BRODJONEGORO www.jdih.kemenkeu.go.id

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 22/PMK.07 /2016

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 2015