Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 225/PMK.06/2021
- Nomor
- 225/PMK.06/2021
- Tahun
- 2021
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 108
www.jdih.kemenkeu.go.id
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Perjanjian Kerjasama/ Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara;
L. www.jdih.kemenkeu.go.id
www.jdih.kemenkeu.go.id
MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA YANG BERASAL DARI PERJANJIAN KERJASAMA/KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA.
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:
www.jdih.kemenkeu.go.id
www.jdih.kemenkeu.go.id
www.jdih.kemenkeu.go.id
www.jdih.kemenkeu.go.id
www.jdih.kemenkeu.go.id
dan www.jdih.kemenkeu.go.id
C. infrastruktur;
www.jdih.kemenkeu.go.id
Pengelolaan BMN PKP2B meliputi:
J. Pemindahtanganan;
Penerimaan yang berasal dari Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMN PKP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang disetor ke Kas Negara Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara. BAB II TUGAS DAN WEWENANG Bagian Kesatu Tugas dan Wewenang Menteri Keuangan
BAB II
www.jdih.kemenkeu.go.id
www.jdih.kemenkeu.go.id
J. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan Inventarisasi dan Penilaian;
www.jdih.kemenkeu.go.id Bagian Kedua Tugas dan Wewenang Menteri Teknis
www.jdih.kemenkeu.go.id
www.jdih.kemenkeu.go.id Bagian Ketiga Tugas dan Wewenang Kuasa Pengguna Barang
www.jdih.kemenkeu.go.id J. melakukan penelitian administratif dan pemeriksaan fisik BMN PKP2B yang berada pada Kuasa Pengguna Barang, Kontraktor, dan/atau pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian; dan
Daftar BMN PKP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi:
Bagian Keempat Tugas dan Wewenang Kontraktor dan/atau Pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian
www.jdih.kemenkeu.go.id
BAB III PERENCANAAN KEBUTUHAN, PENGANGGARAN DAN PENGADAAN Bagian Kesatu Perencanaan Ke butuhan dan Penganggaran
BAB III
Perencanaan kebutuhan dan penganggaran BMN PKP2B berpedoman pada standar yang berlaku di bidang usaha pertambangan batubara. Bagian Kedua Pengadaan
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)