Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 227/PMK.02/2019
- Nomor
- 227/PMK.02/2019
- Tahun
- 2019
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 20
Negara Bagian Belanja
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Kompensasi atas Kekurangan Penerimaan Badan U saha Akibat Kebijakan Penetapan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, dan Tarif Tenaga Listrik; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor www.jdih.kemenkeu.go.id 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA KOMPENSASI ATAS KEKURANGAN PENERIMAAN BADAN USAHA AKIBAT KEBIJAKAN PENETAPAN HARGA JUAL ECERAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN TARIF TENAGA LISTRIK.
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
~ t·· www.jdih.kemenkeu.go.id
Berdasarkan pemberitahuan alokasi Dana Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), pada tahun anggaran berjalan Direktur Jenderal Anggaran selaku Pemimpin PPA BUN BA 999.08 menyampaikan alokasi Dana Kompensasi kepada KPA BUN dan meminta KPA BUN untuk menyampaikan usulan penggunaan anggaran Dana Kompensasi.
( 1) Dalam rangka pencairan Dana Kompensasi, Direksi Badan Usaha mengajukan surat tagihan kepada KPA BUN.
dan www.jdih.kemenkeu.go.id
www.jdih.kemenkeu.go.id
Tata cara penga.Juan, penerbitan, dan penguJian SPM-LS serta penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pencairan anggaran pendapatan dan belanja negara atas beban anggaran bendahara umum negara pada KPPN.
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri (Permen)