DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 23/PMK.011/2012

Nomor: 23/PMK.011/2012
Tahun: 2012
Ditetapkan: 2 Februari 2012
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat

(3)huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Memproduksi Barang Dan/Atau Jasa Guna Kepentingan Umum Dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu Untuk Tahun Anggaran 2012; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2012/23~PMK.011~2012Per.HTM (1 of 8) [3/6/2012 9:02:14 AM] PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUB

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5254);
4.Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK MEMPRODUKSI BARANG DAN/ATAU JASA GUNA KEPENTINGAN UMUM DAN PENINGKATAN DAYA SAING INDUSTRI SEKTOR TERTENTU UNTUK TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Bea Masuk Ditanggung Pemerintah yang selanjutnya disebut BM DTP adalah bea masuk terutang yang dibayar oleh pemerintah dengan pagu anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat

(3)huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 beserta perubahannya.

2.Industri Sektor Tertentu adalah industri yang layak untuk diberikan BM DTP sesuai dengan kebijakan pengembangan industri nasional.
3.Pembina Sektor Industri adalah menteri/pimpinan lembaga yang membina industri sektor tertentu.
4.Barang dan Bahan adalah barang jadi, barang setengah jadi dan/ atau bahan baku termasuk suku cadang dan komponen, yang diolah, dirakit, atau dipasang untuk menghasilkan barang dan/ atau jasa. http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2012/23~PMK.011~2012Per.HTM (2 of 8) [3/6/2012 9:02:14 AM] PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUB
5.Kuasa Pengguna Anggaran Belanja Subsidi Bea Masuk Ditanggung Pemerintah, yang selanjutnya disebut KPA BM DTP, adalah pejabat pada kementerian negara/lembaga yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk melakukan pegelolaan anggaran belanja subsidi bea masuk ditanggung pemerintah.
6.Kuasa Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut Kuasa BUN adalah Direktur Jenderal Perbendaharaan/Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang berwenang menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas beban APBN.

Pasal 2

(1)BM DTP dapat diberikan kepada Industri Sektor Tertentu berdasarkan kriteria penilaian:
1. a.memenuhi penyediaan barang dan/atau jasa untuk kepentingan umum, dikonsumsi oleh masyarakat luas, dan/ atau melindungi kepentingan konsumen;
2. b.meningkatkan daya saing;
3. c.meningkatkan penyerapan tenaga kerja; dan
4. d.meningkatkan pendapatan negara.
(2)Penentuan bobot masing-masing kriteria penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3)Masing-masing kriteria penilaian untuk Industri Sektor Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan nilai antara 10 (sepuluh) sampai dengan 100 (seratus) dan total nilai Industri Sektor Tertentu yang dapat diberikan BM DTP paling sedikit 50 (lima puluh).
(4)BM DTP dapat diberikan atas impor Barang dan Bahan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.Barang dan Bahan belum diproduksi di dalam negeri; http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2012/23~PMK.011~2012Per.HTM (3 of 8) [3/6/2012 9:02:14 AM] PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUB
2. b.Barang dan Bahan sudah diproduksi di dalam negeri namun belum memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan; atau
3. c.Barang dan Bahan sudah diproduksi di dalam negeri namun jumlahnya belum mencukupi kebutuhan industri.
(5)BM DTP tidak diberikan terhadap:
1. a.Barang dan Bahan yang dikenakan tarif umum bea masuk sebesar 0% (nol persen);
2. b.Barang dan Bahan yang dikenakan tarif bea masuk sebesar 0% (nol persen) berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional;
3. c.Barang dan Bahan yang dikenakan Bea Masuk Anti Dumping/ Bea Masuk Anti Dumping Sementara, Bea Masuk Tindakan Pengamanan/Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara, Bea Masuk Imbalan, atau Bea Masuk Tindakan Pembalasan;
4. d.Barang dan Bahan yang diimpor oleh perusahaan di Kawasan Berikat; atau
5. e.Barang dan Bahan yang diimpor oleh perusahaan yang mendapat fasilitas pembebasan/pengembalian bea masuk atas impor Barang dan Bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor.

Pasal 3

(1)Permohonan untuk mendapatkan BM DTP diajukan oleh Pembina Sektor Industri kepada Menteri Keuangan dilampiri dengan:
1. a.analisis dan alasan perlunya Industri Sektor Tertentu diberikan BM DTP dengan memperhatikan kriteria penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3);
2. b.laporan realisasi BM DTP Tahun Anggaran 2011 disertai alasan dalam hal tidak tercapai pagu anggaran BM DTP sektor industri yang bersangkutan; http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2012/23~PMK.011~2012Per.HTM (4 of 8) [3/6/2012 9:02:14 AM] PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUB
3. c.daftar Barang dan Bahan dengan uraian spesifikasi teknis, sesuai dengan ketentuan Barang dan Bahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dan ayat (5); dan
4. d.usulan pagu anggaran BM DTP untuk Tahun Anggaran 2012.
(2)Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan melakukan pengkajian sebagai bahan rekomendasi kepada Menteri Keuangan.
(3)Dalam rangka pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan meminta masukan dari kementerian negara/lembaga, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Anggaran, dan/atau Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
(4)Dalam hal permohonan dan jumlah pagu anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan mengenai BM DTP atas impor Barang dan Bahan untuk Industri Sektor Tertentu.

Pasal 4

(1)Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (4), KPA BM DTP mengajukan usulan pengalokasian anggaran kepada Direktur Jenderal Anggaran.
(2)Atas usulan pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Anggaran menerbitkan Surat Penetapan Rencana Kerja Anggaran Bendahara Umum Negara (SP-RKA BUN).
(3)Surat Penetapan Rencana Kerja Anggaran Bendahara Umum Negara (SP-RKA BUN) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan dan KPA BM DTP.
(4)Berdasarkan Surat Penetapan Rencana Kerja Anggaran Bendahara Umum Negara (SP-RKA BUN) sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), KPA BM DTP menyusun Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan menyampaikan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk disahkan. http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2012/23~PMK.011~2012Per.HTM (5 of 8) [3/6/2012 9:02:14 AM] PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUB
(5)Dalam rangka penyediaan alokasi anggaran, Direktur Jenderal Perbendaharaan melakukan pengesahan atas Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pelaksanaan anggaran.

Pasal 5

(1)Dalam rangka pelaksanaan pencairan BM DTP, KPA BM DTP menerbitkan keputusan untuk menunjuk:
1. a.Pejabat Pembuat Komitmen;
2. b.Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar; dan
3. c.Bendahara Pengeluaran.
(2)Salinan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa BUN di daerah.

Pasal 6

Dalam rangka penerbitan Keputusan Menteri Keuangan pemberian BM DTP, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menerima dan memeriksa permohonan BM DTP dan Rencana Impor Barang atau Rencana Impor Barang Perubahan yang telah disetujui dan ditandasahkan oleh Pembina Sektor Industri, yang diajukan oleh perusahaan.

Pasal 7

(1)Pembina Sektor Industri menyampaikan Laporan Semester Realisasi Bea Masuk Ditanggung Pemerintah yang terdiri dari laporan pelaksanaan BM DTP dan laporan manfaat BM DTP kepada Menteri Keuangan c.q. Kepala Badan Kebijakan Fiskal, dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pada bulan Juli dan Desember 2012. http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2012/23~PMK.011~2012Per.HTM (6 of 8) [3/6/2012 9:02:14 AM] PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUB
(3)Direktur Jenderal Bea dan Cukai menyampaikan Laporan Triwulan Realisasi Bea Masuk Ditanggung Pemerintah kepada Menteri Keuangan c.q. Kepala Badan Kebijakan Fiskal, dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(4)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan pada bulan April, Juli, Oktober, dan Desember 2012.

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2012. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Februari 2012 MENTERI KEUANGAN, ttd. AGUS D.W. MARTOWARDOJO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Februari 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, ttd. AMIR SYAMSUDIN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 156 http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2012/23~PMK.011~2012Per.HTM (7 of 8) [3/6/2012 9:02:14 AM] PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUB Lampiran................... http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2012/23~PMK.011~2012Per.HTM (8 of 8) [3/6/2012 9:02:14 AM]

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat

(3)huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5254);
4.Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK MEMPRODUKSI BARANG DAN/ATAU JASA GUNA KEPENTINGAN UMUM DAN PENINGKATAN DAYA SAING INDUSTRI SEKTOR TERTENTU UNTUK TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Bea Masuk Ditanggung Pemerintah yang selanjutnya disebut BM DTP adalah bea masuk terutang yang dibayar oleh pemerintah dengan pagu anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat

(3)huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 beserta perubahannya.

2.Industri Sektor Tertentu adalah industri yang layak untuk diberikan BM DTP sesuai dengan kebijakan pengembangan industri nasional.
3.Pembina Sektor Industri adalah menteri/pimpinan lembaga yang membina industri sektor tertentu.
4.Barang dan Bahan adalah barang jadi, barang setengah jadi dan/ atau bahan baku termasuk suku cadang dan komponen, yang diolah, dirakit, atau dipasang untuk menghasilkan barang dan/ atau jasa. http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2012/23~PMK.011~2012Per.HTM (2 of 8) [3/6/2012 9:02:14 AM] PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUB
5.Kuasa Pengguna Anggaran Belanja Subsidi Bea Masuk Ditanggung Pemerintah, yang selanjutnya disebut KPA BM DTP, adalah pejabat pada kementerian negara/lembaga yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk melakukan pegelolaan anggaran belanja subsidi bea masuk ditanggung pemerintah.
6.Kuasa Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut Kuasa BUN adalah Direktur Jenderal Perbendaharaan/Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang berwenang menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas beban APBN.

Pasal 2

(1)BM DTP dapat diberikan kepada Industri Sektor Tertentu berdasarkan kriteria penilaian:
1. a.memenuhi penyediaan barang dan/atau jasa untuk kepentingan umum, dikonsumsi oleh masyarakat luas, dan/ atau melindungi kepentingan konsumen;
2. b.meningkatkan daya saing;
3. c.meningkatkan penyerapan tenaga kerja; dan
4. d.meningkatkan pendapatan negara.
(2)Penentuan bobot masing-masing kriteria penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3)Masing-masing kriteria penilaian untuk Industri Sektor Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan nilai antara 10 (sepuluh) sampai dengan 100 (seratus) dan total nilai Industri Sektor Tertentu yang dapat diberikan BM DTP paling sedikit 50 (lima puluh).
(4)BM DTP dapat diberikan atas impor Barang dan Bahan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.Barang dan Bahan belum diproduksi di dalam negeri; http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2012/23~PMK.011~2012Per.HTM (3 of 8) [3/6/2012 9:02:14 AM] PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUB
2. b.Barang dan Bahan sudah diproduksi di dalam negeri namun belum memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan; atau
3. c.Barang dan Bahan sudah diproduksi di dalam negeri namun jumlahnya belum mencukupi kebutuhan industri.
(5)BM DTP tidak diberikan terhadap:
1. a.Barang dan Bahan yang dikenakan tarif umum bea masuk sebesar 0% (nol persen);
2. b.Barang dan Bahan yang dikenakan tarif bea masuk sebesar 0% (nol persen) berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional;
3. c.Barang dan Bahan yang dikenakan Bea Masuk Anti Dumping/ Bea Masuk Anti Dumping Sementara, Bea Masuk Tindakan Pengamanan/Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara, Bea Masuk Imbalan, atau Bea Masuk Tindakan Pembalasan;
4. d.Barang dan Bahan yang diimpor oleh perusahaan di Kawasan Berikat; atau
5. e.Barang dan Bahan yang diimpor oleh perusahaan yang mendapat fasilitas pembebasan/pengembalian bea masuk atas impor Barang dan Bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor.

Pasal 3

(1)Permohonan untuk mendapatkan BM DTP diajukan oleh Pembina Sektor Industri kepada Menteri Keuangan dilampiri dengan:
1. a.analisis dan alasan perlunya Industri Sektor Tertentu diberikan BM DTP dengan memperhatikan kriteria penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3);
2. b.laporan realisasi BM DTP Tahun Anggaran 2011 disertai alasan dalam hal tidak tercapai pagu anggaran BM DTP sektor industri yang bersangkutan; http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2012/23~PMK.011~2012Per.HTM (4 of 8) [3/6/2012 9:02:14 AM] PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUB
3. c.daftar Barang dan Bahan dengan uraian spesifikasi teknis, sesuai dengan ketentuan Barang dan Bahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dan ayat (5); dan
4. d.usulan pagu anggaran BM DTP untuk Tahun Anggaran 2012.
(2)Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan melakukan pengkajian sebagai bahan rekomendasi kepada Menteri Keuangan.
(3)Dalam rangka pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan meminta masukan dari kementerian negara/lembaga, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Anggaran, dan/atau Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
(4)Dalam hal permohonan dan jumlah pagu anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan mengenai BM DTP atas impor Barang dan Bahan untuk Industri Sektor Tertentu.

Pasal 4

(1)Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (4), KPA BM DTP mengajukan usulan pengalokasian anggaran kepada Direktur Jenderal Anggaran.
(2)Atas usulan pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Anggaran menerbitkan Surat Penetapan Rencana Kerja Anggaran Bendahara Umum Negara (SP-RKA BUN).
(3)Surat Penetapan Rencana Kerja Anggaran Bendahara Umum Negara (SP-RKA BUN) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan dan KPA BM DTP.
(4)Berdasarkan Surat Penetapan Rencana Kerja Anggaran Bendahara Umum Negara (SP-RKA BUN) sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), KPA BM DTP menyusun Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan menyampaikan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk disahkan. http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2012/23~PMK.011~2012Per.HTM (5 of 8) [3/6/2012 9:02:14 AM] PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUB
(5)Dalam rangka penyediaan alokasi anggaran, Direktur Jenderal Perbendaharaan melakukan pengesahan atas Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pelaksanaan anggaran.

Pasal 5

(1)Dalam rangka pelaksanaan pencairan BM DTP, KPA BM DTP menerbitkan keputusan untuk menunjuk:
1. a.Pejabat Pembuat Komitmen;
2. b.Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar; dan
3. c.Bendahara Pengeluaran.
(2)Salinan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa BUN di daerah.

Pasal 6

Pasal 7

(1)Pembina Sektor Industri menyampaikan Laporan Semester Realisasi Bea Masuk Ditanggung Pemerintah yang terdiri dari laporan pelaksanaan BM DTP dan laporan manfaat BM DTP kepada Menteri Keuangan c.q. Kepala Badan Kebijakan Fiskal, dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pada bulan Juli dan Desember 2012. http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2012/23~PMK.011~2012Per.HTM (6 of 8) [3/6/2012 9:02:14 AM] PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUB
(3)Direktur Jenderal Bea dan Cukai menyampaikan Laporan Triwulan Realisasi Bea Masuk Ditanggung Pemerintah kepada Menteri Keuangan c.q. Kepala Badan Kebijakan Fiskal, dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(4)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan pada bulan April, Juli, Oktober, dan Desember 2012.

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Peraturan turunan (7)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 99/PMK.011/2012

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 101/PMK.011/2012

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 106/PMK.011/2012

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 102/PMK.011/2012

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 104/PMK.011/2012

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 96/PMK.011/2012

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 109/PMK.011/2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Peraturan turunan (7)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 99/PMK.011/2012

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 101/PMK.011/2012

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 106/PMK.011/2012

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 102/PMK.011/2012

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 104/PMK.011/2012

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 96/PMK.011/2012

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 109/PMK.011/2012