DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 23/PMK.04/2015

Nomor: 23/PMK.04/2015
Tahun: 2015
Ditetapkan: 6 Februari 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 37

Lembaga terkait

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk lebih meningkatkan efektifitas pengawasan dan pelayanan kepabeanan atas lalu lintas barang di Kawasan Pabean serta untuk lebih meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam kegiatan penimbunan barang di tempat penimbunan sementara, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai kawasan pabean dan tempat penimbunan sementara;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (4) dan

Mengingat

Pasal 43 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Kawasan Pabean Dan Tempat Penimbunan Sementara; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 466 1); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG KAWASAN PABEAN DAN TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA . . .. '·': www.jdih.kemenkeu.go.id Distribusi.II MENTEHI I(ELJANGAN nEPU13LII< INDONESIA

BAB I

. KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: .

1.Undang-Undang Kepabeanan adalah Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.
2.Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan.
3.Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barapg yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
4.Pelabuhan Laut adalah pelabuhan yang dapat digunakan untuk melayani kegiatan angkutan laut dan/ atau angkutan penyeberangan yang terletak di laut atau di sungai.
5.Bandar Udara adalah kawasan di daratan danjatau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, · bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.
6.Tempat Lain Yang Ditetapkan Untuk Lalu Lintas Barang yang selanjutnya disebut Tempat Lain adalah:

a.tempat selain Pelabuhan Laut dan Bandar Udara, yang dipergunakan untuk bongkar muat barang impor dan/ atau baran g e kspor;
b.kawasan perbatasan yang di dalamnya terdapat pos lintas batas atau pos pemeriksaan lintas batas; www.jdih.kemenkeu.go.id Distribusi II MENTEJ�I I<EUANGJ\N HEPUBLII< INDONESIA
c.tempat yang dipergunakan untuk lalu lintas barang impor dan/ atau barang ekspor di kantor ternpat penyelesaian kewajiban pabean atas layanan pas sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan mengenai pas; atau
d.kawasan penunjang Pelabuhan Laut atau Bandar Udara yang ditunjuk oleh penyelenggara pelabuhan atau. Bandar Udara untuk lalu lintas barang impor dan/ atau barang ekspor.
1. 7.Ternpat Penimbunan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah bangunan dan/ atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu di Kawasan Pabean untuk menimbun barang, sementara menunggu pemuatan atau perigeluarannya.
2. 8.Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan Undang Undang Kepabeanan.
3. 9.Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
4. 10.Kantor Pelayanan Utama adalah Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai.
5. 11.Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
6. 12.Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan.

BAB II

KAWASAN PABEAN

Pasal 2

(1)Kawasan di Pelabuhan Laut, Bandar Udara, atau Tempat Lain yang digunakan untuk lalu lintas barang impor dan/ atau barang ekspor harus ditetapkan sebagai Kawasan Pabean. ff www.jdih.kemenkeu.go.id Distribusi II MENTERI I{EUANGAN I�F:PUBLIK INDOI\IESIA
(2)Dalam hal Kawasan Pabean di Pelabuhan Laut atau Bandar Udara:
1. a.tidak cukup untuk menampung volume barang impor danjatau barang ekspor; danjatau ·
2. b.tidak tersedia tempat khusus yang digunakan untuk menimbun barang-barang konsolidasi, barang berbahaya, barang yang memiliki sif?-t merusak atau mempengaruhi barang lain, dan/ atau barang yang memerlukan instalasi atau penanganan khusus, kawasan penunjang Pelabuhan Laut atau Bandar Udara yang akan dipergunakan untuk lalu lintas barang impor danjatau barang ekspor, dapat ditetapkan sebagai Kawasan Pabean.
(3)Penetapan kawasan penunjang Pelabuhan Laut atau Bandar Udara sebagai Kawasan Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan keterangan tertulis · dari penyelenggara pelabuhan atau Bandar Udara.
(4)Penetapan suatu kawasan sebagai Kawasan · Pabean dilakukan oleh Kepala Kantor WilayahjKantor Pelayanan Utama atas nama Menteri.
(5)Kawasan penunjang Pelabuhan Laut atau Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Kawasan Pabean yang bersifat sementara.
(6)Terhadap Kawasan penunjang Pelabuhan Laut atau Bandar Udara sebagairi:lana dimaksud pada ayat (2) dilakukan evaluasi oleh Kepala Kantor Pabean setiap tahun.

Pasal 3

( 1) Untuk memperoleh penetapan sebagai Kawasan Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pengelola Pelabuhan Laut, Bandar Udara, atau Tempat Lain mengajukan permohonan kepada:

a.Kepala Kantor Wilayah melalui Kepala Kantor Pabean; atau
b.Kepala Kantor Pelayanan Utama.

(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) paling kurang memuat data mengertai:
1. a.identitas penanggung jawab; If www.jdih.kemenkeu.go.id Distribusi II MEI\JTEF�I 1\EUANGAN HEPUBUI< l"lDONESIA
2. b.pengelola Pelabuhan Laut, Bandar Udara, atau Tempat Lain;
3. c.lokasi kawasan; dan
4. d.batas-batas dan pintu keluarjmasuk kawasan yang dimintakan penetapan sebagai Kawasan Pabean.
(3)Dalam hal pengelola Pelabuhan Laut, B andar Udara; atau · Tempat Lain merupakan ·badan u saha, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
1. a.salinan akte pendirian perusahaan sebagai badan hukum;
2. b.surat izin usaha dari instan si terkait;
3. c.bukti penetapan sebagai Pelabuhan Laut atau Bandar Udara, dalam hal kawasan berada di Pelabuhan Laut atau Bandar Udara;
4. d.bukti status kepemilikan dan/ atau penguasaan kawasan; .e. rekomendasi dari penyelenggara pelabuhan atau Bandar Udara, dalam hal kawasan berada di pelabuhan atau di Bandar Udara, kecuali terminal khusus;
5. f.bukti pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak; dan
6. g.gambar denah lokasi dengan batas-batas yang j elas dan tata ruang yang meliputi pintu masuk/ keluar dan tempat pembongkaranjpemuatan barang.
(4)Dalam hal pengelola Pelabuhan Laut, B andar Udara, atau Tempat Lain merupakan lembaga pemerintah , permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
1. a.salinan keputusan tentang penetapan lembaga pemerintah . sebaga! pengelola Pelabuhan Laut, Bandar Udara, atau ·.Ternpat Lain, atau dokumen semacam itu;
2. b.salinan keputusan tentang penunj ukan · pejabat penanggung j awab;
3. c.bukti penetapan sebagai Pelabuhan Bandar Udara, dalam hal kawasan Pelabuhan Laut atau Bandar Udara; Laut atau berada di ft \ l www.jdih.kemenkeu.go.id Distribusi II tvHC:NTFHI KEUANGAN I�EF'UBLII< INDONESIA
4. d.bukti status kepemilikan danjatau penguasaan kawasan; dan
5. e.gambar denah lokasi dengan batas-batas yang j elas dan tata ruang yang meliputi pintu masuk/ keluar dan tempat pembongkaranjpemuatan barang.

Pasal 4

(1)Kepala Kantor Wilayah/ Kantor Pelayanan Utama melakukan penelitian terhadap permohonan penetapan sebagai Kawasan Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
(2)Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , Kepala Kantor Wilayah/ Kantor Pelayanan Utama atas nama Menteri memutuskan persetujuan atau penolakan dalam j angka waktu paling lambat 3 0 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap. ( 3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disetujui, Kepala Kantor Wilayah/ Kantor Pelayanan Utama atas nama Menteri menerbitkan keputusan mengenai penetapan sebagai Kawasan Pabean.
(4)Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditolak, Kepala Kantor WilayahjKantor Pelayanan Utama atas nama Menteri menyampaikan surat pemberitahuan yang menyebutkan alasan penolakan. PasalS
(1)Untuk kepentingan pengawasan di bidang kepabeanan , Kepala Kantor Wilayah/ Kantor Pelayanan Utama ·atas nama Menteri menetapkan batas-batas · kawasan dan pintu keluar I masuk atas suatu Kawasan Pabean yang dituangkan dalam keputusan mengenai penetapan sebagai Kawasan Pabean.
(2)Kawasan Pabean sebagaiinana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan kawasan yang terbatas untuk kegiatan pelayanan dan pengawasan kepabeanan. ft www.jdih.kemenkeu.go.id Distribusi .II MENTERI I<EUANGAN FU.::PUBLIK INDONESIA

Pasal 6

(1)Pengelola Kawasan Pabean harus menyediakan sarana dan prasarana untuk terselenggaranya kegiatan pelayanan dan pengawasan kepabeanan.
(2)Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
1. a.ruangan dan/ atau area yang dipergunakan untuk:
  1. 1.pelayanan dan penyelenggaraan administrasi; 2� pemeriksaan fisik barang yang tidak ditimbun di TPS ;
  2. 3.pemeriksaan badan;
  3. 4.penimbunan barang penumpang, , awak sarana pengangkut, dan pelintas batas yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dan barang tegahan; dan
  4. 5.pengawasan; dan
2. b.kamera Closed Circuit Televition (CCTV) yang dapat diakses oleh Pej abat Bea dan Cukai .

Pasal 7

(1)Barang selain barang impor danjatau barang ekspor dilarang untuk dimasukkan dan/ atau ditimbun di Kawasan Pabean, kecuali untuk:
1. a.tujuan pengangkutan selanjutnya; atau
2. b.kegiatan operasional dalam Kawasan Pabean.
(2)Dalam hal barang yang digunakan untuk kegiatan operasional dalam Kawasan Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b merupakan barang yang berasal dari impor, kewajiban pabean atas barang yang bersangkutan harus disele saikan terlebih dahulu. www.jdih.kemenkeu.go.id . · Distribusi II MENTEl�! KEUANGAN HEPUBLII< INDONESIA
(3)Kepala Kantor Pabean menyampaikan peringatan tertulis kepada pengelola Kawasan Pabean yang meinasukkan danjatau menimbun barang selain barang impor dan / atau barang ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

(1)Dalam hal terdapat perubahan terhadap data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) , pengelola Kawasan Pabean . harus memberitahukan perubahan data tersebut kepada Kepala Kantor Pabean yang mengawasi Kawasan Pabean.
(2)Kepala Kantor Pabean yang mengawasi Kawasan Pabean menyampaikan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Kantor Wilayah.
(3)Penyampaian perubahan data sebagaimana .dimaksud pada ayat (2) dikecualikan dalam hal Kantor Pabean merupakan Kantor Pelayanan Utama.
(4)Perubahan · data yang diberitahukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dij adikan sebagai dasar perubahan keputusan mengenai penetapan Kawasan Pabean yang bersangkutan.
(5)Kepala Kantor Pabean yang mengawas1 Kawasan Pabean memberikan peringatan tertulis kepada pengelola Kawasan Pabean dalam hal data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) tidak sesuai lagi.

Pasal 9

( 1) Keputusan mengenai penetapan sebagai Kawasan Pabean dicabut dalam hal :

a.tidak ada kegiatan kepabeanan di Kawasan Pabean dalam j angka waktu 12 (dua belas) bulan secara terus-menerus; ft www.jdih.kemenkeu.go.id Distribusi II MENTERII<EUANGAN HEPUBLII< INDONESIA
b.pengelola Kawasan Pabean terbukti bersalah melakukan tindak pidana di bidang kepabeanan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
c.pengelola Kawasan Pabean dinyatakan pailit;
d.pengelola Kawasan Pabean mengajukan permohonan urituk dilakukan pencabutan ; atau ·
e.berdasarkan keterangan tertulis dari penyelenggara pelabuhan atau B andar Udara tidak diperlukan lagi kawasan penunj ang Pelabuhan Laut atau B andar Udara sebagai Kawasan Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

(2)Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah / Kantor Pelayanan Utama atas nama Menteri dengan menerbitkan keputusan mengenai pencabutan atas penetapan sebagai Kawasan Pabean.

BAB III

TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA

Pasal 10

(1)Barang impor, sementara menunggu pengeluarannya dari Kawasan Pabean, dapat ditimbun di TPS.
(2)B arang ekspor, sementara menunggu pemuatannya, dapat ditimbun di TPS.

Isi peraturan

Teks37PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk lebih meningkatkan efektifitas pengawasan dan pelayanan kepabeanan atas lalu lintas barang di Kawasan Pabean serta untuk lebih meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam kegiatan penimbunan barang di tempat penimbunan sementara, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai kawasan pabean dan tempat penimbunan sementara;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (4) dan

Mengingat

Pasal 43 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, perlu

Menetapkan

BAB I

. KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: .

1.Undang-Undang Kepabeanan adalah Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.
2.Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan.
3.Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barapg yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
4.Pelabuhan Laut adalah pelabuhan yang dapat digunakan untuk melayani kegiatan angkutan laut dan/ atau angkutan penyeberangan yang terletak di laut atau di sungai.
5.Bandar Udara adalah kawasan di daratan danjatau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, · bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.
6.Tempat Lain Yang Ditetapkan Untuk Lalu Lintas Barang yang selanjutnya disebut Tempat Lain adalah:

a.tempat selain Pelabuhan Laut dan Bandar Udara, yang dipergunakan untuk bongkar muat barang impor dan/ atau baran g e kspor;
b.kawasan perbatasan yang di dalamnya terdapat pos lintas batas atau pos pemeriksaan lintas batas; www.jdih.kemenkeu.go.id Distribusi II MENTEJ�I I<EUANGJ\N HEPUBLII< INDONESIA
c.tempat yang dipergunakan untuk lalu lintas barang impor dan/ atau barang ekspor di kantor ternpat penyelesaian kewajiban pabean atas layanan pas sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan mengenai pas; atau
d.kawasan penunjang Pelabuhan Laut atau Bandar Udara yang ditunjuk oleh penyelenggara pelabuhan atau. Bandar Udara untuk lalu lintas barang impor dan/ atau barang ekspor.
1. 7.Ternpat Penimbunan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah bangunan dan/ atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu di Kawasan Pabean untuk menimbun barang, sementara menunggu pemuatan atau perigeluarannya.
2. 8.Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan Undang Undang Kepabeanan.
3. 9.Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
4. 10.Kantor Pelayanan Utama adalah Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai.
5. 11.Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
6. 12.Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan.

BAB II

KAWASAN PABEAN

Pasal 2

(1)Kawasan di Pelabuhan Laut, Bandar Udara, atau Tempat Lain yang digunakan untuk lalu lintas barang impor dan/ atau barang ekspor harus ditetapkan sebagai Kawasan Pabean. ff www.jdih.kemenkeu.go.id Distribusi II MENTERI I{EUANGAN I�F:PUBLIK INDOI\IESIA
(2)Dalam hal Kawasan Pabean di Pelabuhan Laut atau Bandar Udara:
1. a.tidak cukup untuk menampung volume barang impor danjatau barang ekspor; danjatau ·
2. b.tidak tersedia tempat khusus yang digunakan untuk menimbun barang-barang konsolidasi, barang berbahaya, barang yang memiliki sif?-t merusak atau mempengaruhi barang lain, dan/ atau barang yang memerlukan instalasi atau penanganan khusus, kawasan penunjang Pelabuhan Laut atau Bandar Udara yang akan dipergunakan untuk lalu lintas barang impor danjatau barang ekspor, dapat ditetapkan sebagai Kawasan Pabean.
(3)Penetapan kawasan penunjang Pelabuhan Laut atau Bandar Udara sebagai Kawasan Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan keterangan tertulis · dari penyelenggara pelabuhan atau Bandar Udara.
(4)Penetapan suatu kawasan sebagai Kawasan · Pabean dilakukan oleh Kepala Kantor WilayahjKantor Pelayanan Utama atas nama Menteri.
(5)Kawasan penunjang Pelabuhan Laut atau Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Kawasan Pabean yang bersifat sementara.
(6)Terhadap Kawasan penunjang Pelabuhan Laut atau Bandar Udara sebagairi:lana dimaksud pada ayat (2) dilakukan evaluasi oleh Kepala Kantor Pabean setiap tahun.

Pasal 3

( 1) Untuk memperoleh penetapan sebagai Kawasan Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pengelola Pelabuhan Laut, Bandar Udara, atau Tempat Lain mengajukan permohonan kepada:

a.Kepala Kantor Wilayah melalui Kepala Kantor Pabean; atau
b.Kepala Kantor Pelayanan Utama.

(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) paling kurang memuat data mengertai:
1. a.identitas penanggung jawab; If www.jdih.kemenkeu.go.id Distribusi II MEI\JTEF�I 1\EUANGAN HEPUBUI< l"lDONESIA
2. b.pengelola Pelabuhan Laut, Bandar Udara, atau Tempat Lain;
3. c.lokasi kawasan; dan
4. d.batas-batas dan pintu keluarjmasuk kawasan yang dimintakan penetapan sebagai Kawasan Pabean.
(3)Dalam hal pengelola Pelabuhan Laut, B andar Udara; atau · Tempat Lain merupakan ·badan u saha, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
1. a.salinan akte pendirian perusahaan sebagai badan hukum;
2. b.surat izin usaha dari instan si terkait;
3. c.bukti penetapan sebagai Pelabuhan Laut atau Bandar Udara, dalam hal kawasan berada di Pelabuhan Laut atau Bandar Udara;
4. d.bukti status kepemilikan dan/ atau penguasaan kawasan; .e. rekomendasi dari penyelenggara pelabuhan atau Bandar Udara, dalam hal kawasan berada di pelabuhan atau di Bandar Udara, kecuali terminal khusus;
5. f.bukti pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak; dan
6. g.gambar denah lokasi dengan batas-batas yang j elas dan tata ruang yang meliputi pintu masuk/ keluar dan tempat pembongkaranjpemuatan barang.
(4)Dalam hal pengelola Pelabuhan Laut, B andar Udara, atau Tempat Lain merupakan lembaga pemerintah , permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
1. a.salinan keputusan tentang penetapan lembaga pemerintah . sebaga! pengelola Pelabuhan Laut, Bandar Udara, atau ·.Ternpat Lain, atau dokumen semacam itu;
2. b.salinan keputusan tentang penunj ukan · pejabat penanggung j awab;
3. c.bukti penetapan sebagai Pelabuhan Bandar Udara, dalam hal kawasan Pelabuhan Laut atau Bandar Udara; Laut atau berada di ft \ l www.jdih.kemenkeu.go.id Distribusi II tvHC:NTFHI KEUANGAN I�EF'UBLII< INDONESIA
4. d.bukti status kepemilikan danjatau penguasaan kawasan; dan
5. e.gambar denah lokasi dengan batas-batas yang j elas dan tata ruang yang meliputi pintu masuk/ keluar dan tempat pembongkaranjpemuatan barang.

Pasal 4

(1)Kepala Kantor Wilayah/ Kantor Pelayanan Utama melakukan penelitian terhadap permohonan penetapan sebagai Kawasan Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
(2)Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , Kepala Kantor Wilayah/ Kantor Pelayanan Utama atas nama Menteri memutuskan persetujuan atau penolakan dalam j angka waktu paling lambat 3 0 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap. ( 3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disetujui, Kepala Kantor Wilayah/ Kantor Pelayanan Utama atas nama Menteri menerbitkan keputusan mengenai penetapan sebagai Kawasan Pabean.
(4)Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditolak, Kepala Kantor WilayahjKantor Pelayanan Utama atas nama Menteri menyampaikan surat pemberitahuan yang menyebutkan alasan penolakan. PasalS
(1)Untuk kepentingan pengawasan di bidang kepabeanan , Kepala Kantor Wilayah/ Kantor Pelayanan Utama ·atas nama Menteri menetapkan batas-batas · kawasan dan pintu keluar I masuk atas suatu Kawasan Pabean yang dituangkan dalam keputusan mengenai penetapan sebagai Kawasan Pabean.
(2)Kawasan Pabean sebagaiinana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan kawasan yang terbatas untuk kegiatan pelayanan dan pengawasan kepabeanan. ft www.jdih.kemenkeu.go.id Distribusi .II MENTERI I<EUANGAN FU.::PUBLIK INDONESIA

Pasal 6

(1)Pengelola Kawasan Pabean harus menyediakan sarana dan prasarana untuk terselenggaranya kegiatan pelayanan dan pengawasan kepabeanan.
(2)Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
1. a.ruangan dan/ atau area yang dipergunakan untuk:
  1. 1.pelayanan dan penyelenggaraan administrasi; 2� pemeriksaan fisik barang yang tidak ditimbun di TPS ;
  2. 3.pemeriksaan badan;
  3. 4.penimbunan barang penumpang, , awak sarana pengangkut, dan pelintas batas yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dan barang tegahan; dan
  4. 5.pengawasan; dan
2. b.kamera Closed Circuit Televition (CCTV) yang dapat diakses oleh Pej abat Bea dan Cukai .

Pasal 7

(1)Barang selain barang impor danjatau barang ekspor dilarang untuk dimasukkan dan/ atau ditimbun di Kawasan Pabean, kecuali untuk:
1. a.tujuan pengangkutan selanjutnya; atau
2. b.kegiatan operasional dalam Kawasan Pabean.
(2)Dalam hal barang yang digunakan untuk kegiatan operasional dalam Kawasan Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b merupakan barang yang berasal dari impor, kewajiban pabean atas barang yang bersangkutan harus disele saikan terlebih dahulu. www.jdih.kemenkeu.go.id . · Distribusi II MENTEl�! KEUANGAN HEPUBLII< INDONESIA
(3)Kepala Kantor Pabean menyampaikan peringatan tertulis kepada pengelola Kawasan Pabean yang meinasukkan danjatau menimbun barang selain barang impor dan / atau barang ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

(1)Dalam hal terdapat perubahan terhadap data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) , pengelola Kawasan Pabean . harus memberitahukan perubahan data tersebut kepada Kepala Kantor Pabean yang mengawasi Kawasan Pabean.
(2)Kepala Kantor Pabean yang mengawasi Kawasan Pabean menyampaikan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Kantor Wilayah.
(3)Penyampaian perubahan data sebagaimana .dimaksud pada ayat (2) dikecualikan dalam hal Kantor Pabean merupakan Kantor Pelayanan Utama.
(4)Perubahan · data yang diberitahukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dij adikan sebagai dasar perubahan keputusan mengenai penetapan Kawasan Pabean yang bersangkutan.
(5)Kepala Kantor Pabean yang mengawas1 Kawasan Pabean memberikan peringatan tertulis kepada pengelola Kawasan Pabean dalam hal data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) tidak sesuai lagi.

Pasal 9

( 1) Keputusan mengenai penetapan sebagai Kawasan Pabean dicabut dalam hal :

a.tidak ada kegiatan kepabeanan di Kawasan Pabean dalam j angka waktu 12 (dua belas) bulan secara terus-menerus; ft www.jdih.kemenkeu.go.id Distribusi II MENTERII<EUANGAN HEPUBLII< INDONESIA
b.pengelola Kawasan Pabean terbukti bersalah melakukan tindak pidana di bidang kepabeanan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
c.pengelola Kawasan Pabean dinyatakan pailit;
d.pengelola Kawasan Pabean mengajukan permohonan urituk dilakukan pencabutan ; atau ·
e.berdasarkan keterangan tertulis dari penyelenggara pelabuhan atau B andar Udara tidak diperlukan lagi kawasan penunj ang Pelabuhan Laut atau B andar Udara sebagai Kawasan Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

(2)Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah / Kantor Pelayanan Utama atas nama Menteri dengan menerbitkan keputusan mengenai pencabutan atas penetapan sebagai Kawasan Pabean.

BAB III

TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA

Pasal 10

(1)Barang impor, sementara menunggu pengeluarannya dari Kawasan Pabean, dapat ditimbun di TPS.
(2)B arang ekspor, sementara menunggu pemuatannya, dapat ditimbun di TPS.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 23/PMK.04/2015

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

. KETENTUAN UMUM

Pasal 1

KAWASAN PABEAN

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 109/PMK.04/2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

. KETENTUAN UMUM

Pasal 1

KAWASAN PABEAN

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 109/PMK.04/2020