Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 23/PMK.04/2015
- Nomor
- 23/PMK.04/2015
- Tahun
- 2015
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 37
Pasal 43 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Kawasan Pabean Dan Tempat Penimbunan Sementara; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 466 1); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG KAWASAN PABEAN DAN TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA . . .. '·': www.jdih.kemenkeu.go.id Distribusi.II MENTEHI I(ELJANGAN nEPU13LII< INDONESIA
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: .
www.jdih.kemenkeu.go.id Distribusi II MENTEJ�I I<EUANGJ\N HEPUBLII< INDONESIA
BAB II KAWASAN PABEAN Bagian Kesatu Penetapan Kawasan Pabean
BAB II
ff www.jdih.kemenkeu.go.id Distribusi II MENTERI I{EUANGAN I�F:PUBLIK INDOI\IESIA
( 1) Untuk memperoleh penetapan sebagai Kawasan Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pengelola Pelabuhan Laut, Bandar Udara, atau Tempat Lain mengajukan permohonan kepada:
If www.jdih.kemenkeu.go.id Distribusi II MEI\JTEF�I 1\EUANGAN HEPUBUI< l"lDONESIA
atau · Tempat Lain merupakan ·badan u saha, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
.e. rekomendasi dari penyelenggara pelabuhan atau Bandar Udara, dalam hal kawasan berada di pelabuhan atau di Bandar Udara, kecuali terminal khusus;
dan
Laut atau berada di ft \ l www.jdih.kemenkeu.go.id Distribusi II tvHC:NTFHI KEUANGAN I�EF'UBLII< INDONESIA
( 3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disetujui, Kepala Kantor Wilayah/ Kantor Pelayanan Utama atas nama Menteri menerbitkan keputusan mengenai penetapan sebagai Kawasan Pabean.
PasalS
ft www.jdih.kemenkeu.go.id Distribusi .II MENTERI I<EUANGAN FU.::PUBLIK INDONESIA Bagian Kedua Sarana dan Prasarana di Kawasan Pabean ·
2� pemeriksaan fisik barang yang tidak ditimbun di TPS ;
Bagian Ketiga Larangan Penimbunan di Kawasan Pabean
www.jdih.kemenkeu.go.id . · Distribusi II MENTEl�! KEUANGAN HEPUBLII< INDONESIA
Bagian Keempat Perubahan Data Kawasan Pabean
harus memberitahukan perubahan data tersebut kepada Kepala Kantor Pabean yang mengawasi Kawasan Pabean.
Bagian Kelima Pencabutan Penetapan Sebagai Kawasan Pabean
( 1) Keputusan mengenai penetapan sebagai Kawasan Pabean dicabut dalam hal :
ft www.jdih.kemenkeu.go.id Distribusi II MENTERII<EUANGAN HEPUBLII< INDONESIA
BAB III TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA Bagian Kesatu Fungsi dan Ben tuk TPS
BAB III
Membuka PDF…