Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 232/PMK.02/2020
- Nomor
- 232/PMK.02/2020
- Tahun
- 2020
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 12
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 www.jdih.kemenkeu.go.id Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
www.jdih.kemenkeu.go.id MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 71/PMK.02/2013 TENTANG PEDOMAN STANDAR BIAYA, STANDAR STRUKTUR BIAYA, DAN INDEKSASI DALAM PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA. Pasall Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor Nomor 51/PMK.02/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 342), diubah sebagai berikut:
Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:
3 . Standar Biaya Masukan adalah satuan biaya yang ditetapkan untuk menyusun biaya komponen keluaran (output).
www.jdih.kemenkeu.go.id
b . mempunyai Jems dan satuan yang jelas serta terukur; dan
www.jdih.kemenkeu.go.id
Dalam rangka perencanaan anggaran, Standar Biaya Keluaran berfungsi sebagai: a . batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui;
www.jdih.kemenkeu.go.id
Direktorat J enderal Anggaran melakukan koordinasi dengan kementerian negara/lembaga. 8 . Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Direktur Jenderal Anggaran.
www.jdih.kemenkeu.go.id
Direktur Jenderal Perbendaharaan. www.jdih.kemenkeu.go.id
Direktorat J enderal Anggaran mengajukan hasil koordinasi dan/ atau hasil penelaahan usulan SBKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18A ayat (2), Pasal www.jdih.kemenkeu.go.id 19 ayat (5), dan Pasal 20 ayat (6) untuk ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Menteri Keuangan Pedoman Standar dan lndeksasi
Pasal II Peraturan Menteri m1 mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.jdih.kemenkeu.go.id Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2020 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2020 DIREKTUR JENDERAL PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1680 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum u.b. _ . . . _, Kepala · · · · · ~ enterian • www.jdih.kemenkeu.go.id LAMPIRAN PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NO MOR 232/PMK.02/2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 71/PMK.02/2013 TENTANG PEDOMAN STANDAR BIAYA, STANDAR STRUKTUR BIAYA, DAN INDEKSASI DALAM PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA PEDOMAN STANDAR BIAYA KELUARAN A. Latar Belakang Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, terdapat 3 (tiga) pilar yang diperlukan dalam sistem penganggaran, yaitu penganggaran terpadu (unified budget), kerangka pengeluaran jangka menengah (medium term expenditure frame work) dan Penganggaran Berbasis Kinerja/PBK (performance based budgeting). Untuk mewujudkan PBK, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga, diperlukan adanya 3 (tiga) instrumen yaitu:
PBK merupakan suatu pendekatan penganggaran yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas dengan menekankan setiap penggunaan uang negara (anggaran) harus mempunyai nilai manfaat yang terukur bagi peningkatan kehidupan masyarakat (value for money). Untuk itu, setiap perencanaan anggaran harus dapat dijelaskan hubungan antara biaya yang dibutuhkan dengan ekspektasi hasil yang akan dicapai dalam pengeluaran Pemerintah, yang mana kegiatan (activities) yang dibiayai harus menghasilkan keluaran (output), dan pada akhirnya gabungan dari beberapa keluaran kegiatan dalam suatu program akan mendukung pencapaian hasil (outcome) yang diinginkan. www.jdih.kemenkeu.go.id Untuk mewujudkan PBK, sistem penganggaran diimplementasikan melalui Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA- K/ L) terdiri dari program, kegiatan, dan keluaran (output). Kontrak kinerja masing-masing kementerian negara/lembaga diukur pada tataran keluaran kegiatan. Pendekatan PBK diterapkan dengan cara mengubah pola penganggaran dari berbasis masukan (input based) ke berbasis keluaran (output based) dan berbasis hasil (outcome based). Sejalan dengan hal itu, kebijakan Standar Biaya Keluaran (SBK) yang difungsikan sebagai tulang punggung penerapan PBK juga mengalami beberapa perubahan, antara lain sebagai berikut:
Dalam penerapan PBK, manfaat SBK adalah sebagai berikut:
B. Pokok-Pokok Pengaturan SBK
Keluaran (output) merupakan prestasi kerja berupa barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu Kegiatan yang dilaksanakan untuk pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan. Rumusan keluaran (output) menginformasikan 3 (tiga) hal yaitu: 1) Jems keluaran (output) merupakan uraian mengenai identitas dari setiap keluaran (output) yang mencerminkan tugas fungsi satker secara spesifik; www.jdih.kemenkeu.go.id 2) volume keluaran (output) merupakan banyaknya kuantitas keluaran (output) yang dihasilkan; 3) satuan keluaran (output) merupakan uraian mengena1 satuan ukur yang digunakan dalam rangka pengukuran kuantitas (volume) keluaran (output) sesuai dengan karakteristiknya. b . Kriteria SBK sebagai berikut: 1) Bersifat berulang yaitu keluaran (output) yang akan dihasilkan pada tahun anggaran yang direncanakan dan tahun-tahun anggaran berikutnya. 2) Mempunyai j enis serta satuan yang jelas dan terukur yaitu berupa barang/jasa yang mempunyai satuan yang jelas dan dapat diukur secara kuantitas. 3) Mempunyai komponen/tahapan yangjelas
SBK yang diusulkan dapat berupa Total Biaya Keluaran (TBK) atau Indeks Biaya Keluaran (IBK) dengan penjelasan sebagai berikut:
Contoh: SBK untuk pemeriksaan: Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 10 LHP RpXXX,-
Contoh: SBK untuk layanan masyarakat: Korban Penyalahgunaan NAPZA yang 1 Orang RpXXX,- mendapatkan Rehabilitasi & Perlindungan Sosial di Panti Sosial Pamardi Putra "Insyaf' Sumatera Utara
www.jdih.kemenkeu.go.id b . relevansi terhadap pencapaian keluaran (output), baik terhadap volume maupun kualitasnya;
Secara umum, komponen/tahapan dalam pencapaian suatu keluaran (output) menggambarkan pelaksanaan fungsi manajemen yang terdiri dari:
Dalam penyusunan SBK, komponen/tahapan berupa aktivitas atau proses pencapaian keluaran (output) yang dapat diidentifikasi dan dikelompokkan. Komponen/tahapan dalam Aplikasi SBK diberikan kode mulai dengan O11. 4 . Karakteristik Biaya Pada masing-masing tahapan atau komponen harus diidentifikasikan karakteristik biaya yang diperlukan, yaitu mana yang merupakan biaya utama atau biaya pendukung. Hal ini dilakukan untuk mengetahui persentase kedua jenis biaya tersebut dari keseluruhan alokasi biaya yang digunakan dalam pencapaian keluaran (output). Adapun perbedaan karakteristik dari kedua jenis biaya tersebut adalah:
C. Penyusunan SBKK Usulan Kementerian Negara/Lembaga Langkah-langkah yang dilakukan oleh kementerian negara/lembaga dalam penyusunan SBKK meliputi: www.jdih.kemenkeu.go.id
Dalam hal SBKK telah ditetapkan pada tahun sebelumnya, kementerian negara/lembaga tidak perlu melampirkan kembali KAK/TOR untuk pengusulan tahun berikutnya sepanjang tidak terdapat perubahan komponen/tahapan. U sulan SBKK yang berasal dari keluaran (output) yang telah ada pada RKA-K/L, namun belum ditetapkan menjadi SBKK, maka kementerian negara/lembaga dapat menggunakan KAK/TOR yang sudah ada sebelumnya untuk keluaran (output) yang sama sebagai lampiran atas usulan SBKK.
RAB disusun dengan cara memasukkan nncian alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk setiap komponen/tahapan. Rincian alokasi biaya tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya Masukan (SBM) dan/ atau satuan biaya masukan lainnya yang menambah penghasilan dan/ atau fasilitas setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan. Penyusunan RAB dilakukan sesuai dengan ketentuan dan merupakan harga yang paling ekonomis serta menggunakan Aplikasi SBKK dengan tetap memperhatikan penggunaan Akun sesuai Bagan Akun Standar (BAS). RAB disusun sesuai format sebagai berikut:
Catatan: Dalam hal kementerian negara/lembaga telah melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keluaran (output) yang akan diusulkan sebagai SBKK, maka hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan www.jdih.kemenkeu.go.id keluaran (output) dimaksud digunakan sebagai pertimbangan dalam penyusunan RAB SBKK selanjutnya.
Backup data usulan SBKK digunakan sebagai salah satu data pendukung yang diperlukan dalam pengajuan usulan SBKK dalam bentuk Arsip Data Komputer (ADK) aplikasi SBKK.
Rekapitulasi usulan SBKK digunakan sebagai alat pemantauan jenis maupun jumlah SBKK yang diusulkan .
D. Penelaahan SBKK Penelaahan SBKK merupakan kegiatan meneliti dan menilai keluaran (output) yang diusulkan menjadi SBKK, dan menilai kewajaran komponen/tahapan yang digunakan dalam pencapaian keluaran (output), dengan memegang prinsip efisiensi dan efektifitas. Langkah-langkah penelaahan SBKK adalah sebagai berikut:
Mengunggah (upload) Arsip Data Komputer (ADK) usulan SBKK ke server; 1) Meneliti dan menilai komponen/tahapan yang digunakan dalam pencapaian keluaran (output), mana yang berlanjut dan tidak berlanjut. 2) Meneliti kelengkapan data pendukung berupa RAB yang diusulkan, jika terdapat perubahan komponen/tahapan dan besaran SBKK menjadi SBKK. 3) Dokumen RAB yang telah diteliti dikembalikan kepada kementerian negara/lembaga untuk disimpan sebagai data pendukung penyusunan SBKK. 4) Meneliti kewajaran biaya komponen/tahapan dengan cara mempertimbangkan: a) monitoring dan evaluasi, baik untuk realisasi maupun komponen/tahapan pencapaian keluaran (output) yang diusulkan menjadi SBKK (apabila DJA telah melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keluaran (output) yang akan diusulkan menjadi SBKK, maka hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan keluaran (output) dimaksud dapat digunakan se bagai bahan pertimbangan dalam penelaahan usulan SBKK dimaksud); b) struktur biaya; dan c) indeksasi.
1) Mengunggah (upload) Arsip Data Komputer (ADK) usulan SBKK ke server; 2) Meneliti dan menilai usulan keluaran (output) kegiatan dengan cara menilai kesesuaian kriteria SBKK yang ditetapkan; www.jdih.kemenkeu.go.id 3) Meneliti dan menilai komponen/tahapan yang digunakan dalam pencapaian keluaran (output) dengan cara memeriksa keterkaitan, kesesuaian, dan kewajaran komponen/tahapan dengan keluaran (output); 4) Meneliti kelengkapan data pendukung berupa KAK/TOR dan RAB yang diusulkan menjadi SBKK; Catatan: Dokumen KAK/TOR dan RAB yang telah diteliti dikembalikan kepada kementerian negara/lembaga untuk disimpan sebagai data pendukung penyusunan SBKK. 5) Meneliti kewajaran biaya komponen/tahapan dengan cara mempertimbangkan: a) relevansi detail komponen/tahapan; dan b) struktur biaya.
1) uraian SBKK; 2) besaran SBKK yang ditetapkan; 3) penempatan akun; 4) catatan; 5) tandatangan petugas penelaah dari kementerian negara/lembaga dan Direktorat Jenderal Anggaran; dan 6) tandatangan Pejabat setingkat Eselon III kementerian negara/lembaga dan Kepala Subdirektorat pada Direktorat Anggaran Bidang Ekontim, Direktorat Anggaran Bidang PMK, atau Direktorat Anggaran Bidang Polhukhankam dan BA BUN.
E. Penyusunan dan Penelaahan SBKK Satuan Kerja Badan Layanan Umum (Satker BLU) Ketentuan mengenai penyusunan dan penelaahan SBKK dengan sumber dana yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak badan layanan umum berpedoman dengan ketentuan di atas, dengan pengecualian sebagai berikut:
www.jdih.kemenkeu.go.id F. Monitoring dan Evaluasi SBKK Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk membandingkan SBKK yang telah ditetapkan dalam perencanaan anggaran dengan pelaksanaan anggarannya, baik dalam bentuk realisasi maupun komponen/tahapan yang digunakan dalam proses pencapaian keluaran (output). Hasil monitoring dan evaluasi SBKK, dapat digunakan sebagai bahan penyusunan SBKK atau sebagai bahan penelaahan SBKK tahun anggaran selanjutnya bagi kementerian keuangan dan/ atau kementerian negara/lembaga. www.jdih.kemenkeu.go.id Format 1 KAK/TOR PER KELUARAN (OUTPUT) KEGIATAN Kementerian Negara/Lembaga : .............. ........... ... ... ... ......... . (1) Unit Eselon I : ......... .............. ........ ... ..... ..... (2) Program : ............................................ (3) Hasil : .............. .............................. (4) Unit Eselon II/ Satker : .......... .......... . .... ...... .... ... .... .. (5) Kegiatan : .......... .................................. (6) Indikator Kinerja Kegiatan : .... .......... ................. ... ... ....... (7) Jenis Keluaran (output) dan Satuan Ukur : ............................... ............. (8) Volume : ... ........... ............ ............... ... (9) A. Latar Belakang
NO URAIAN
Contoh: 5 peraturan PMK, 200 orang peserta, 33 laporan LHP.
( 11) Diisi gambaran umum mengenai keluaran (output) kegiatan clan volumenya yang akan clilaksanakan clan clicapai.
Contoh: pegawai, petani, siswa.
www.jdih.kemenkeu.go.id NO URAIAN
( 17) Diisi dengan nama penanggung jawab kegiatan (Eselon II/Kepala satker vertikal). ( 18) Diisi dengan NIP penanggung jawab kegiatan. www.jdih.kemenkeu.go.id Format 2 RAB UNTUK SBKK TOTAL BIAYA KELUARAN YANG DISUSUN PADA KELUARAN (OUTPU1) Kementerian Negara/Lembaga Unit Ese lon I Program Hasil Unit Eselon II Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Jenis Keluaran (output) dan Satuan Ukur Volume No Tahapan Pelaksanaan dan Rincian Komponen Biaya 1 2 011 Komponen/Tahapan A Sub Komponen Akun - Detail Sub Keluaran (sub output) B ... dst TOTAL BIAYA KELUARAN Ditelaah Oleh : Penelaah K/L Nama/NIP Tanggal Tanda Tangan Nama/NIP 1 .......... 125) .........•. 126) ... . . . ... . ... . ... 127) 1. .. .... 128) 2 . .... ..... . .... .. ..... . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . ..... .. TAHUN ANGGARAN : ................... ....!ll Jenis Biaya Biaya Biaya Utama Pendukung 3 4 Il l ) 112) (13) (14) (15)
13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 1101 Volume 5 117) Satuan Biaya KeteranganSatuan Ukur Jumlah Ukur 6 7 8 - (5 x 71 9 118) 119) 120) 12 11 xxxI22J Penanggung Jawab Kegiatan ... ..... ... . .. . . . . ..... . . .. .. (23) NIP. .. ....... ...... .. .. .... 1241 ~6www.jdih.kemenkeu.go.id PETUNJUK PENGISIAN RAB UNTUK SBKK TOTAL BIAYA KELUARAN YANG DISUSUN PADA KELUARAN (OUTPU1) RAB SBKK sekurang-kurangnya memuat komponen/tahapan, nnc1an komponen biaya, volume, satuan ukur, biaya satuan ukur dari suatu keluaran (output) seperti honorarium yang terkait dengan keluaran (output), bahan, jasa profesi, perjalanan, jumlah volume dan jumlah biaya keluaran (output). NO URAIAN
( 10) Diisi volume keluaran (output). Contoh: 4 peraturan PMK, 200 orang, 33 LHP. ( 11) Diisi dengan nama komponen/tahapan yang digunakan dalam pencapaian keluaran (output). Contoh: surve1, kajian, workshop, sosialisasi. Penomoran / kode komponen/tahapan diisi dengan menggunakan angka yang dimulai dengan 0 11, misa lnya: 011 Komponen/tahapan A 012 Komponen/ tahapan B dst .... ..
( 14) Diisi dengan nama sub komponen yang digunakan dalam tahapan-tahapan yang pencapaian keluaran (output) kegiatan, jika ada (optionan. ( 15) Diisi dengan akun yang digunakan sesuai dengan Bagan Akun Standar (BAS).
www.jdih.kemenkeu.go.id NO URAIAN
( 19) Diisi biaya satuan ukur (biaya masukan).
www.jdih.kemenkeu.go.id Format 3 RAB UNTUK SBKK INDEKS BIAYA KELUARAN YANG DISUSUN PADA KELUARAN (OUTPUT) Kementerian Negara/Lembaga Unit Eselon I Program Hasil Unit Eselon II Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Jenis Keluaran (output) dan Satuan Ukur Volume TAHUN ANGGARAN : .. ... ......... .... .. . __111 (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
- Detail akun (14) 115) 11 6! 117! (18) (19) ..... dst 012 dst TOTAL BIAYA KELUARAN (20) VOLUME (21) INDEKS BIAYA KELUARAN (22) Ditelaah Oleh : Penelaah K/L Penelaah DJA Penanggung Jawab Kegiatan Nama/NIP Tangg~l I Tan_da_T'angan NamaLNlP Tan_ggal _ J _TfiI!cla Tangan
NO URAIAN ( 1) Diisi tahun anggaran berkenaan.
( 11) Diisi dengan nama komponen/tahapan yang digunakan dalam pencapaian keluaran (output) kegiatan. Contoh: survei, kajian, workshop, sosialisasi. Penomoran / kode komponen/tahapan diisi dengan menggunakan angka yang dimulai dengan 0 11, misalnya: 011 Komponen/Tahapan A 012 Komponen/Tahapan B dst ...... ( 12) Diisi dengan memberikan tanda check list (V) untuk komponen yang termasuk biaya utama.
( 17) Diisi biaya satuan ukur (biaya masukan) . ( 18) Diisijumlah biaya yaitu perkalian dari nomor (15) dan nomor (17). ( 19) Diisi keterangan, mencakup situasi dan kondisi bagaimana suatu kegiatan www.jdih.kemenkeu.go.id NO URAIAN da pat dilaksanakan.
www.jdih.kemenkeu.go.id Format 4 Lampiran Surat Nomor Tanggal : •••••• • ••••••••••••••••••• (1) : ••••••••••• • • ••••••••••••• (2) : ••••••••••••••••• ••• • • •••• (3) REKAPITULASI USULAN SBKK Kementerian Negara/Lembaga : ......... ..... ... .... .. .... . (4 l ~ A ~un nggaran ................. ..... ...... No Unit Eselon I, SBK Volume Besaran Keterangan 1 2 3 4 5 I Eselon I (6) A SBKK Total Biaya Keluaran 1 SBKKA (7 ) (8) (9) (10) 2 SBKKB 3 SBKKC ....... dst B SBKK Indeks Biaya Keluaran 1 SBKKA (11) (12) (13) (14) 2 SBKKB 3 SBKKC .... ... dst II Eselon I A SBKK Total Biaya Keluaran 1 SBKKA 2 SBKKB 3 SBKKC ....... dst B SBKK Indeks Biaya Keluaran 1 SBKKA 2 SBKKB 3 SBKKC ....... dst . .• •..••....•• • • • ••• • .••. • .•• • •••.•••• (1 5) ••••••.••. • •• • ••••••••••••• • • • •••••••• (16) NIP ..... ................... .... .... (17l w0 www.jdih.kemenkeu.go.id PETUNJUK PENGISIAN REKAPITULASI USULAN SBKK NO URAIAN ( 1) Diisi nama surat usulan SBKK.
Contoh: pelatihan 30 orang dilaksanakan dalam waktu lima hari.
Contoh: pelatihan 1 orang dilaksanakan dalam waktu lima hari.
Catatan Dalam hal rekapitulasi usulan SBKK berjumlah lebih dari 1 halaman, Nomor (15), (16), dan (17) berada di halaman terakhir rekapitulasi SBKK, dan masing-masing lembar dibubuhi paraf pejabat yang bertanggungjawab. www.jdih.kemenkeu.go.id Format 5 CATATAN PENELAAHAN UNTUK SBKK TOTAL BIAYA KELUARAN YANG DISUSUN PADA KELUARAN (OUTPU1) TAHUN ANGGARAN : ................................. (ll Kernen terian Negara/ Lem baga Unit Eselon I Program Hasil Unit Eselon II Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Jenis Keluaran dan Satuan Ukur Volume Keluaran Hasil Penelaahan : : ........••. •• ....•••..•• ••. .•.. • ..•....... (2) : ..........•.•..•..•......•.. • .. • .• •. .••••• (3 ) : •.••.•••••••.•..•..•..••••.••••••••••••••• (4 ) : •.••.••.••........•...• ................•• • (5 ) : .........•••.•••....•.••.•.. • ..•..•..••.•• (6) : ...•........................•..••.•••••••• (7) : •.•••.•••.•.....•..•..•.......... ......•.. (8) : •.•••••••••..•..••.•..•..•...............• (9) ; .......••••..•........ •..• .. •. .•..•.•••••. (10) SBKK Volume Total Biaya Keluaran Keterangan
3. 4. Jumlah (18) (19) Catatan:
Penelaah K/ L Penelaah DJA Nama/NIP Tanggal Tanda Tangan Nama/NIP Tanggal Tanda Tangan
··········· .. ... ........ ... 2 . . ............ ··········· . ............ Disetujui Oleh: Penelaah K/L Penelaah DJA Nama/NIP Tanggal Tanda Tangan Nama/NIP Tanggal Tanda Tangan •...•.•.•..... ,(27) .......... (28) .......... (29) ....•••...... ,(30) ............ (31) .•.•........ (32) www.jdih.kemenkeu.go.id PETUNJUK PENGISIAN CATATAN PENELAAHAN UNTUK SBKK TOTAL BIAYA KELUARAN YANG DISUSUN PADA KELUARAN (OUTPU1) NO URAIAN
Contoh: 5 peraturan PMK, 200 orang peserta, 33 laporan LHP. ( 11) Diisi nama keluaran (output).
Contoh: 5 peraturan PMK, 200 orang pes erta, 33 laporan LHP. ( 13) Diisi b esaran total biaya keluaran.
www.jdih.kemenkeu.go.id Format 6 CATATAN PENELAAHAN UNTUK SBKK INDEKS BIAYA KELUARAN YANG DISUSUN PADA KELUARAN (OUTPUT) TAHUN ANGGARAN : .•• ••. .......•..• (1) Kementerian Negara/Lembaga : .......................................... (2) Unit Eselon I : ............................. .. .... .. ..... (3 ) Program : ........... .. ... ... ... .................... (4 ) Hasil : ............ ..... ........ ................. (5) Unit Eselon II : .......................................... (6) Kegiatan : ................... ... ... ................. (7) Indikator Kinerja Kegiatan : .......................................... (8) Jenis Keluaran dan Satuan Ukur : .......................................... (9) Volume Keluaran : .............................. ...... .. .. .. (10) Hasil Penelaahan : SBKK Volume Indeks Biaya Keluaran Keterangan
Jumlah (18) (19) Catatan:
Penelaah K I L Penelaah DJA Nama/NIP Tanggal Tanda Tangan Nama/NIP Tanggal Tanda Tangan
Disetujui Oleh: Penelaah K / L Penelaah DJA Nama/NIP Tanggal Tanda Tangan Nama/NIP Tanggal Tanda Tangan .. .. ......... (27) . .. .. ..... (28) .. .. .... .. (29) .... ...... .... (30) ......... ... (3 1) ............ (32) www.jdih.kemenkeu.go.id PETUNJUK PENGISIAN CATATAN PENELAAHAN UNTUK SBKK INDEKS BIAYA KELUARAN YANG DISUSUN PADA KELUARAN (OUTPUT) NO URAIAN ( 1) Diisi tahun anggaran berkenaan
Contoh: 5 PMK, 200 orang, 33 LHP.
Contoh: 1 PMK, 1 orang, 1 LHP.
Contoh: audit investigasi dilaksanakan dalam waktu lima hari. ( 15) Diisi kode dan uraian akun.
www.jdih.kemenkeu.go.id NO URAIAN
www.jdih.kemenkeu.go.id Format 7 Lampiran Nota Dinas Nomor Tangga1 : ....................... (1) : ••••••••••••• •••••••••• (2) : ....................... (3) REKAPITULASI USULAN SBKK YANG DISETUJUI Kementerian negara/lembaga Tahun Anggaran No Unit Eselon I dan Jenis SBKK 1 2 I Eselon I (6) A SBKK Total Biaya Keluaran 1 SBKKA (7) 2 SBKKB 3 SBKKC ....... dst B SBKK Indeks Biaya Keluaran 1 SBKKA (11) 2 SBKKB 3 SBKKC ....... dst II Eselon I A SBKK Total Biaya Keluaran 1 SBKKA 2 SBKKB 3 SBKK C ....... dst B SBKK Indeks Biaya Keluaran 1 SBKKA 2 SBKKB 3 SBKKC ....... dst (1 5) ............................ . .. . .... (16) NIP ... .................. ... ....... (17! .. •..•..•. .•.••.......... .. (4 ) ••.............•...••.•••••. (5) Volume Besaran 3 4
(18)
www.jdih.kemenkeu.go.id No Uraian Catatan Dalam hal rekapitulasi usulan SBKK yang disetujui b erjumlah lebih dari satu halaman, nomor (15), (16), (17), (18), (19) dan (20) diletakkan pada halaman terakhir dan masing-masing lembar dibubuhi paraf pejabat yang bertanggung jawab. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI www.jdih.kemenkeu.go.id
Membuka PDF…