Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 237/PMK.010/2020
- Nomor
- 237/PMK.010/2020
- Tahun
- 2020
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 83
www.jdih.kemenkeu.go.id
Pasal 19 ayat (2), Pasal 20 ayat (5), Pasal 22 ayat (4), Pasal 23 ayat (2), Pasal 25 ayat (7), Pasal 26 ayat (2), Pasal 30 ayat (2), dan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai pada Kawasan Ekonomi Khusus;
www.jdih.kemenkeu.go.id
www.jdih.kemenkeu.go.id MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PERLAKUAN PERPAJAKAN, KEPABEANAN, DAN CUKAI PADA KAWASAN EKONOMI KHUSUS.
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
www.jdih.kemenkeu.go.id
www.jdih.kemenkeu.go.id
www.jdih.kemenkeu.go.id
www.jdih.kemenkeu.go.id
BAB II FASILITAS DAN KEMUDAHAN PERPAJAKAN, KEPABEANAN, DAN/ATAU CUKAI Bagian Kesatu Jenis Fasilitas dan Syarat Umum Penerima Fasilitas
BAB II
www.jdih.kemenkeu.go.id
dan
www.jdih.kemenkeu.go.id
Bagian Kedua Pajak Penghasilan Paragraf 1 Jenis-jenis Fasilitas Pajak Penghasilan
( 1) Fasilitas Pajak Penghasilan di KEK meliputi:
www.jdih.kemenkeu.go.id
Paragraf 2 Bentuk Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan
www.jdih.kemenkeu.go.id
atau
www.jdih.kemenkeu.go.id
www.jdih.kemenkeu.go.id Paragraf 3 Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu
Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, meliputi:
a) bukan bangunan Kelompok I, masa manfaat menjadi 2 (dua) tahun dengan tarif penyusutan berdasarkan metode garis lurus sebesar 50% (lima puluh persen) atau tarif penyusutan berdasarkan metode saldo menurun sebesar 100% (seratus persen) yang dibebankan sekaligus; b) bukan bangunan Kelompok II, masa manfaat menjadi 4 (empat) . tahun dengan tarif penyusutan berdasarkan metode garis lurus sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau tarif penyusutan berdasarkan metode saldo menurun sebesar 50% (lima puluh persen); www.jdih.kemenkeu.go.id c) bukan bangunan Kelompok III, masa manfaat menjadi 8 (delapan) tahun dengan tarif penyusutan berdasarkan metode garis lurus sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) atau tarif penyusutan berdasarkan metode saldo menurun sebesar 25% (dua puluh lima persen); d) bukan bangunan Kelompok IV, masa manfaat menjadi 10 (sepuluh) tahun dengan tarif penyusutan berdasarkan metode garis lurus sebesar 10% (sepuluh persen) atau tarif penyusutan berdasarkan metode saldo menurun sebesar 20% (dua puluh persen); e) bangunan permanen, masa manfaat menjadi 10 (sepuluh) tahun dengan tarif penyusutan berdasarkan metode garis lurus sebesar 10% (sepuluh persen); dan f) bangunan tidak permanen, masa manfaat menjadi 5 (lima) tahun dengan tarif penyusutan berdasarkan metode garis lurus sebesar 20% (dua puluh persen);
a) Kelompok I, masa manfaat menjadi 2 (dua) tahun dengan tarif amortisasi berdasarkan metode garis lurus sebesar 50% (lima puluh persen) atau tarif amortisasi berdasarkan metode saldo menurun sebesar 100% (seratus persen) yang dibebankan sekaligus; b) Kelompok II, masa manfaat menjadi 4 (empat) tahun dengan tarif amortisasi berdasarkan metode garis lurus sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau tarif amortisasi berdasarkan metode saldo menurun sebesar 50% (lima puluh persen); www.jdih.kemenkeu.go.id c) Kelompok III, masa manfaat menjadi 8 (delapan) tahun dengan tarif a,mortisasi berdasarkan metode garis lurus sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) atau tarif amortisasi berdasarkan metode saldo menurun sebesar 25% (dua puluh lima persen); dan d) Kelompok N, masa manfaat menjadi 10 (sepuluh) tahun dengan tarif amortisasi berdasarkan metode garis lurus sebesar 10% (sepuluh persen) atau tarif amortisasi berdasarkan metode saldo menurun sebesar 20% (dua puluh persen);
Paragraf 4 Kriteria untuk Memperoleh Fasilitas Pajak Penghasilan
www.jdih.kemenkeu.go.id
www.jdih.kemenkeu.go.id
atau
www.jdih.kemenkeu.go.id
www.jdih.kemenkeu.go.id
Paragraf 5 Prosedur Pengajuan Permohonan Fasilitas Pajak Penghasilan
fi J }flwww.jdih.kemenkeu.go.id
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Menteri (Permen)