Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 240/PMK.03/2009
- Nomor
- 240/PMK.03/2009
- Tahun
- 2009
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 10
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.03/2009 tentang Tata Cara Pengawasan, Pengadministrasian, Pembayaran, Serta Pelunasan Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Pengeluaran dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak Dari Kawasan Bebas Ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean dan Pemasukan dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak Dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean Ke Kawasan Bebas; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
4661);
4053) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4775);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 45/PMK.03/2009 TENTANG TATA CARA PENGAWASAN, PENGADMINISTRASIAN, PEMBAYARAN, SERTA PELUNASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN/ATAU PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS PENGELUARAN DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DAN/ATAU JASA KENA PAJAK DARI KAWASAN BEBAS KE TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN DAN PEMASUKAN DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DAN/ATAU JASA KENA PAJAK DARI TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN KE KAWASAN BEBAS. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.03/2009 tentang Tata Cara Pengawasan, Pengadministrasian, Pembayaran, Serta Pelunasan Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Pengeluaran dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak Dari Kawasan Bebas Ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean dan Pemasukan dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak Dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean Ke Kawasan Bebas, diubah sebagai berikut:
2009, No.5405
Ketentuan tentang tata cara: 2009, No.5407
2009, No.540 8
2009, No.540 10
1) lembar ke-1 untuk pengusaha di Tempat Lain Dalam Daerah Pabean; 2) lembar ke-2 untuk pengusaha di Kawasan Bebas; 3) lembar ke-3 untuk KPP di Kawasan Bebas melalui Unit Pelaksana Kawasan Bebas; 4) lembar ke-4 untuk Kantor Pabean di Kawasan Bebas; 5) lembar ke-5 untuk KPP tempat pengusaha di Tempat Lain Dalam Daerah Pabean terdaftar; 6) lembar ke-6 untuk Badan Pengusahaan Kawasan.
Penyerahan Jasa Kena Pajak yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
Atas penyerahan jasa angkutan udara dalam negeri dan jasa telekomunikasi tetap dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
(1)Pemasukan Barang Kena Pajak dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean atau dari Tempat Penimbunan Berikat ke Kawasan Bebas melalui pelabuhan atau bandar udara yang ditunjuk, tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. 2009, No.54011 (2)Penyerahan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean atau dari Tempat Penimbunan Berikat ke Kawasan Bebas, tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai. (3)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(4)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk pemasukan Barang Kena Pajak yang telah dilunasi Pajak Pertambahan Nilai dengan menggunakan stiker lunas Pajak Pertambahan Nilai, dan Bahan Bakar Minyak bersubsidi.
dan
2009, No.54013
2009, No.540 14
Pasal II Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2009 MENTERI KEUANGAN SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2009 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA PATRIALIS AKBAR 2009, No.54015 TATA CARA ENDORSEMENT ATAS PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK BERWUJUD DARI TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN KE KAWASAN BEBAS A. Umum
B. Tata Cara Endorsement
CATATAN DITJEN PAJAK DAPAT DIBERIKAN “FASILITAS PPN TIDAK DIPUNGUT” ........................... , (tanggal, bulan, tahun) Mengetahui, Pejabat/Pegawai DJP Nama NIP LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR /PMK.03/2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 45/PMK.03/2009 TENTANG TATA CARA PENGAWASAN, PENGADMINISTRASIAN, PEMBAYARAN SERTA PELUNASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN/ATAU PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS PENGELUARAN DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DAN/ATAU JASA KENA PAJAK DARI KAWASAN BEBAS KE TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN DAN PEMASUKAN DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DAN/ATAU JASA KENA PAJAK DARI TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN KE KAWASAN BEBAS 2009, No.540 16
CATATAN DITJEN PAJAK DATA TIDAK SESUAI, TIDAK DAPAT DIBERIKAN “FASILITAS PPN TIDAK DIPUNGUT” ........................... , (tanggal, bulan, tahun) Mengetahui, Pejabat/Pegawai DJP Nama NIP
CATATAN DITJEN PAJAK DATA SESUAI Barang Kena Pajak yang dimasukkan untuk transaksi tertentu ........................... , (tanggal, bulan, tahun) Mengetahui, Pejabat/Pegawai DJP Nama NIP CATATAN DITJEN PAJAK DATA TIDAK SESUAI Barang Kena Pajak yang dimasukkan bukan untuk transaksi tertentu ........................... , (tanggal, bulan, tahun) Mengetahui, Pejabat/Pegawai DJP Nama NIP 2009, No.54017
MENTERI KEUANGAN SRI MULYANI INDRAWATI 2009, No.540 18 MENTERI KEUANGAN, SRI MULYANI INDRAWATI LAMPIRAN II PERATURAN M ENTERI KEUANGAN NOM OR /PMK.03/2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN M ENTERI KEUANGAN NOMOR 45/PM K.03/2009 TENTANG TATA CARA PENGAWA SAN, PENGADMINISTRASIAN, PEM BAYARAN SERTA PELUNASAN PAJAK PERTAM BAHAN NILAI DAN/ATAU PAJAK PENJU ALAN ATAS BARANG M EWAH ATAS PENGELUARAN DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DA N/ATAU JASA KENA PAJAK DARI KAWASAN BEBAS KE TEM PAT LAIN DALAM DAERA H PABEAN DAN PEMASUKAN DA N/ATAU PENYERAHA N BARANG KENA PAJAK DAN/ATAU JASA KENA PAJA K DARI TEM PAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN KE KAWASAN BEBAS PEMBERITAHUAN PEMASUKAN/PENGELUARAN BARANG TRANSAKSI TERTENTU (PPBTT) Nomor : Tanggal : A. Jenis Pemasukan/Pengeluaran 1. Dari Kawasan Bebas ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean
Nama : NPWP/NPPKP : Alamat : Pengusaha Di Kawasan Bebas: Nama : NPWP/NPPKP : Alamat : Keterangan Barang: No. PP FTZ 01 : No. PP FTZ 03 : Perusahaan Pengangkut Barang : No.Bill of Lading/Airways Bill/Delivery Order : Asal/Tujuan Barang : Rencana Jangka Waktu Penggunaan Barang : Keterangan Penggunaan : Persewaan/Reparasi/Pameran/...........................................*) Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin No. Urut Nama Barang Valas Rupiah Harga Jual Dengan ini menyatakan bahwa semua keterangan di atas benar adanya. Apabila di kemudian hari ditemukan keterangan yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya maka saya bersedia dikenai sanksi berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan. ..................., tanggal.................. Nama Jabatan (Pengusaha di TLDDP) Lembar ke-1/2 untuk Pengusaha di TLDDP/Pengusaha di KB; Lembar ke-3/4 untuk KPP di KB/Kantor Pabean; Lembar ke-5 untuk KPP di TLDDP. Keterangan: *) coret yang tidak perlu 2009, No.54019 LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR .../PMK.03/2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 45/PMK.03/2009 TENTANG TATA CARA PENGAWASAN, PENGADMINISTRASIAN, PEMBAYARAN SERTA PELUNASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN/ATAU PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS PENGELUARAN DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DAN/ATAU JASA KENA PAJAK DARI KAWASAN BEBAS KE TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN DAN PEMASUKAN DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DAN/ATAU JASA KENA PAJAK DARI TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN KE KAWASAN BEBAS TATACARA PEMBERIAN PERSETUJUAN ATAS PEMBERITAHUAN PEMASUKAN/PENGELUARAN BARANG TRANSAKSI TERTENTU (PPBTT)
MENTERI KEUANGAN, SRI MULYANI INDRAWATI
Membuka PDF…