Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 242/PMK.07/2011
- Nomor
- 242/PMK.07/2011
- Tahun
- 2011
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 10
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2012; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
MEMUTUSKAN: http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2011/242~PMK.07~2011Per.HTM (1 of 8) [3/6/2012 9:14:26 AM] PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUB Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI DANA INSENTIF DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012.
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2011/242~PMK.07~2011Per.HTM (2 of 8) [3/6/2012 9:14:26 AM] PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUB
http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2011/242~PMK.07~2011Per.HTM (3 of 8) [3/6/2012 9:14:26 AM] PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUB Alokasi DID bertujuan untuk mendorong agar daerah berupaya untuk mengelola keuangannya dengan lebih baik yang ditunjukkan dengan perolehan opini Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan pemerintah daerah dan mendorong agar daerah berupaya untuk selalu menetapkan APBD secara tepat waktu. BAB II ALOKASI DANA INSENTIF DAERAH
BAB II
http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2011/242~PMK.07~2011Per.HTM (4 of 8) [3/6/2012 9:14:26 AM] PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUB
DID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan bagian dari pendapatan daerah dan dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2012 dan/atau APBD Perubahan Tahun Anggaran 2012. BAB III PENGGUNAAN DANA INSENTIF DAERAH
BAB III
http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2011/242~PMK.07~2011Per.HTM (5 of 8) [3/6/2012 9:14:26 AM] PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUB
Kegiatan yang tidak dapat didanai dari DID meliputi:
BAB IV PENYALURAN DANA INSENTIF DAERAH
BAB IV
http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2011/242~PMK.07~2011Per.HTM (6 of 8) [3/6/2012 9:14:26 AM] PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUB BAB V PENGAWASAN ATAS PELAKSANAAN DANA INSENTIF DAERAH
BAB V
Pengawasan atas pelaksanaan DID dilakukan oleh aparat pengawas fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB VI PENUTUP
BAB VI
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Desember 2011 MENTERI KEUANGAN, ttd. AGUS D.W. MARTOWARDOJO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Desember 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, ttd. http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2011/242~PMK.07~2011Per.HTM (7 of 8) [3/6/2012 9:14:26 AM] PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUB AMIR SYAMSUDIN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 907 Lampiran I.............. Lampiran II............. Lampiran III............ http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2011/242~PMK.07~2011Per.HTM (8 of 8) [3/6/2012 9:14:26 AM]
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)