Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 245/PMK.02/2016
- Nomor
- 245/PMK.02/2016
- Tahun
- 2016
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 24
menetapkan pagu dana pengeluaran Bendahara Umum Negara sesuai dengan ketentuan Pasal 1 7 ayat ( 1 ) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 20 1 0 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kernenterian Negara/Lembaga, Menteri Keuangan antara lain berpedoman pada evaluasi kinerj a penggunaan dana Bendahara Umum Negara;
www.jdih.kemenkeu.go.id Menetapkan
1 . Undang-Undang Nomor 1 7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG MONITORING KINERJA DAN EVALUASI KINERJA ATAS PENGGUNAAN DANA BENDAHARA UMUM NEGARA.
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1 . Bendahara Umum Negara yang selanj utnya disebut BUN adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum negara.
3 . Rencana Kerj a dan Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut RKA BUN adalah dokumen perencanaan anggaran BA BUN yang memuat nncian kebutuhan dana baik yang berbentuk anggaran belanj a www.jdih.kemenkeu.go.id maupun pembiayaan dalam rangka pemenuhan kewajiban pemerintah pusat dan transfer ke daerah dan dana desa tahunan yang disusun oleh kuasa pengguna anggaran BUN.
6 . Pemimpin Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut Pemimpin PPA BUN adalah pejabat eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang bertanggungjawab atas program BA BUN dan bertindak untuk menandatangani daftar 1sian pelaksanaan anggaran BUN.
8 . Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut DIPA BUN adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh KPA BUN.
1 0. Monitoring Kinerja atas Penggunaan Dana Bendahara Umum Negara yang selanj utnya disebut Monitoring Kinerj a adalah proses pemantauan yang /Vt-i I www.jdih.kemenkeu.go.id berkesinambungan atas perkembangan capaian Kinerj a penggunaan dana BUN yang telah ditetapkan dalam dokumen RKA BUN. 1 1 . Evaluasi Kinerja atas Penggunaan Dana Bendahara Umum Negara yang selanj utnya disebut Evaluasi Kinerj a adalah proses penilaian yang objektif dan sistematis atas Kinerj a penggunaan dana BUN dalam mencapai tuj uan yang telah ditetapkan dalam dokumen RKA BUN. 1 2 . Keluaran (Output) adalah barang atau Jasa yang dihasilkan oleh suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tuj uan program dan kebij akan. 13 . Hasil (Outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya Keluaran (Output) dari kegiatan dalam satu program.
( 1 ) Monitoring Kinerj a dilakukan dalam rangka pelaksanaan fungsi peningkatan kualitas penggunaan dana BUN. ( 2) Monitoring Kinerj a dalam fungsi peningkatan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memantau kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan kegiatan serta menganalisis faktor-faktor yang menj adi pendukung dan/atau kendala atas pelaksanaan RKA BUN pada tahun anggaran berj alan sehingga capaian kinerj a penggunaan dana BUN pada tahun anggaran berj alan dapat ditingkatkan. (3 ) Evaluasi Kinerja dilakukan dalam rangka pelaksanaan fungsi peningkatan kualitas dan fungsi akuntabilitas penggunaan dana BUN.
www.jdih.kemenkeu.go.id ( 5) Evaluasi Kinerj a dalam fungsi akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3 ) bertujuan untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana BUN kepada masyarakat.
( 2) Monitoring Kinerj a dan Evaluasi Kinerja oleh Pemimpin PPA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan per program. (3 ) Pemimpin PPA BUN dapat mendelegasikan pelaksanaan Monitoring Kinerj a dan Evaluasi Kinerj a sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan unit eselon II atau pej abat lain sebagai penanggung j awab program berkenaan.
BAB II ASPEK MONITORING KINERJA DAN EVALUASI KINERJA
BAB II
www.jdih.kemenkeu.go.id
(3 ) Monitoring Kinerja clan Evaluasi Kinerj a atas aspek implementasi sebagaimana climaksucl pacla ayat (1) clan ayat (2) huruf a, clilakukan clalam rangka menghasilkan informasi Kinerj a mengenai penggunaan clana BUN clan pencapaian Keluaran (Output).
(1), meliputi:
clan
( 5) Inclikator yang cliukur clalam Evaluasi Kinerj a atas aspek implementasi sebagaimana climaksucl pacla ayat (2) huruf a, meliputi:
pencapa1an Keluaran ( 6) Evaluasi Kinerj a atas aspek manfaat sebagaimana climaksucl pada ayat (2) huruf b, clilakukan dalam rangka menghasilkan informasi mengenai:
( 1) Monitoring Kinerj a dan Evaluasi Kinerj a atas aspek implementasi dilakukan oleh PPA dalam lingkup program dan KPA dalam lingkup kegiatan.
( 1) Monitoring Kinerj a atas aspek implementasi dilakukan sepanj ang tahun anggaran berj alan.
(3 ) Evaluasi Kinerj a atas aspek manfaat dilakukan setelah Keluaran (Output) tercapai.
BAB III TAHAPAN MONITORING KINERJA DAN EVALUASI KINERJA Bagian Kesatu Monitoring Kinerj a atas Aspek Implementasi www.jdih.kemenkeu.go.id
BAB III
( 1) Monitoring Kinerja atas aspek implementasi dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
Paragraf 1 Persiapan Monitoring Kinerja Pasa19 ( 1) Persiapan Monitoring Kinerja atas aspek implementasi paling sedikit meliputi:
( 2) Masalah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a adalah permasalahan terkait penggunaan dana BUN yang terjadi dan perlu solusi perbaikan. (3 ) Indikator dan target Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b didasarkan pada data dalam dokumen RKA BUN. Paragraf 2 Pengumpulan Data
( 1) Data yang diperlukan dalam rangka Monitoring Kinerja atas aspek implementasi meliputi:
www.jdih.kemenkeu.go.id
(3 ) Data realisasi pencapaian Keluaran (Output} sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf e diperoleh berdasarkan:
Paragraf 3 Pengukuran Pasal 1 1 ( 1) Pengukuran merupakan proses menghasilkan suatu nilai capaian Kinerja untuk setiap indikator yang dilakukan dengan cara membandingkan data realisasi dengan data target yang telah direncanakan sebelumnya. www.jdih.kemenkeu.go.id
(3 ) Ketentuan mengenai tata cara pengukuran Monitoring Kinerja atas aspek implementasi adalah sebagaimana www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 1 - tercantum clalam Lampiran yang merupakan bagian ticlak terpisahkan clari Peraturan Menteri ini. Paragraf 4 Analisis
Analisis yang clilakukan clalam Monitoring Kinerja atas aspek implementasi meliputi analisis atas:
cl. tinclak lanjut atas kenclala clalam pencapaian Keluaran (Output) pacla periocle sebelumnya;
Paragraf 5 Penyusunan Rekomenclasi
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri (Permen)