Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 247/PMK.02/2012
- Nomor
- 247/PMK.02/2012
- Tahun
- 2012
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 22
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Perencanaan, Penetapan Alokasi, dan Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PERENCANAAN, PENETAPAN ALOKASI, DAN PENGESAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA.
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:
BAB II PENGGUNA ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA, PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA, DAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA Bagian Kesatu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara
BAB II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUB http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2012/247~PMK.02~2012Pe... 1 of 6 21/12/2015 10:29
Bagian Kedua Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara
Bagian Ketiga Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUB http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2012/247~PMK.02~2012Pe... 2 of 6 21/12/2015 10:29
BAB III TATA CARA PENYUSUNAN INDIKASI KEBUTUHAN DANA PENGELUARAN BENDAHARA UMUM NEGARA Bagian Kesatu Mekanisme Pengajuan Usulan Indikasi Kebutuhan Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara
BAB III
Bagian Kedua Mekanisme Penyusunan Pagu Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara
BAB IV TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENELAAHAN RENCANA DANA PENGELUARAN BENDAHARA UMUM NEGARA Bagian Kesatu Mekanisme Penyusunan Rencana Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara
BAB IV
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUB http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2012/247~PMK.02~2012Pe... 3 of 6 21/12/2015 10:29 Mekanisme penyusunan rencana dana pengeluaran bendahara umum negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 digunakan untuk penyusunan rencana dana pengeluaran Pengelolaan Utang (Bagian Anggaran 999.01), Pengelolaan Hibah (Bagian Anggaran 999.02), Pengelolaan Investasi Pemerintah (Bagian Anggaran 999.03), Pengelolaan Penerusan Pinjaman (Bagian Anggaran 999.04), Pengelolaan Belanja Subsidi (Bagian Anggaran 999.07), dan Pengelolaan Belanja Lainnya (Bagian Anggaran 999.08). Bagian Kedua Mekanisme Penyusunan Rencana Dana Pengeluaran Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Bagian Anggaran 999.05)
Bagian Ketiga Mekanisme Penyusunan Rencana Dana Pengeluaran Pengelolaan Transaksi Khusus (Bagian Anggaran 999.99)
Bagian Keempat Mekanisme Penelaahan Rencana Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri (Permen)