Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 249/PMK.05/2010
- Nomor
- 249/PMK.05/2010
- Tahun
- 2010
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 24
menetapkan sistem penerimaan dan pengeluaran Kas Negara;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENATAUSAHAAN PENERIMAAN NEGARA DALAM MATA UANG ASING.
BAB I
Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan: www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.661 4
www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.6615
www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.661 6
BAB II RUANG LINGKUP
BAB II
BAB III TATA CARA PENUNJUKAN BANK PERSEPSI MATA UANG ASING
BAB III
1) surat penunjukan dari Bank Indonesia sebagai Bank Devisa; 2) akte pendirian bahwa kantor pusat bank berkedudukan di Indonesia dan didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia; 3) surat keterangan dari Bank Indonesia bahwa bank memiliki peringkat komposit minimum 3 (tiga) selama 12 (dua belas) bulan terakhir; 4) surat pernyataan bahwa bank memiliki cabang di luar negeri yang online dengan kantor pusatnya dan terhubung dengan sistem MPN; www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.6617 5) surat pernyataan kesanggupan dan ditandatangani oleh direksi bank bahwa bank bersedia mematuhi ketentuan perundang-undangan dan bersedia diperiksa atas pelaksanaan pengelolaan setoran Penerimaan Negara yang diterima; 6) surat pernyataan bahwa bank memiliki jaringan sistem informasi yang terhubung langsung secara online antara kantor pusat dan seluruh atau sebagian kantor cabangnya, serta terhubung secara on- line dengan jaringan komunikasi data Kementerian Keuangan/MPN; 7) surat pernyataan bahwa direksi bank bersedia menandatangani perjanjian sebagai Bank Persepsi Mata Uang Asing dengan BUN/Kuasa BUN Pusat; dan 8) surat pernyataan telah memberikan pendidikan dan pelatihan yang cukup kepada staf terkait dalam rangka pelaksanaan Penerimaan Negara dalam mata uang asing.
Dalam melaksanakan penatausahaan penerimaan negara, Bank Umum/Bank Devisa wajib terlebih dahulu ditunjuk sebagai Bank Persepsi Mata Uang Asing melalui tata cara penunjukkan Bank Persepsi Mata Uang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.661 8 BAB IV PENATAUSAHAAN PENERIMAAN NEGARA
BAB IV
www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.6619
(6), ayat (7), dan ayat (8) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan.
www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.661 10
Direktorat Pengelolaan Kas Negara;
www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.66111 BAB V PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMAAN NEGARA
BAB V
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)