Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 25/PMK.05/2012
- Nomor
- 25/PMK.05/2012
- Tahun
- 2012
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 12
menetapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran negara;
http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2012/25~PMK.05~2012Per.HTM (1 of 6) [3/6/2012 9:00:25 AM] PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUB Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PELAKSANAAN SISA PEKERJAAN TAHUN ANGGARAN BERKENAAN YANG DIBEBANKAN PADA DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA.
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2012/25~PMK.05~2012Per.HTM (2 of 6) [3/6/2012 9:00:25 AM] PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUB
http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2012/25~PMK.05~2012Per.HTM (3 of 6) [3/6/2012 9:00:25 AM] PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUB
dan
http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2012/25~PMK.05~2012Per.HTM (4 of 6) [3/6/2012 9:00:25 AM] PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUB
Penyedia barang dan/atau jasa yang melanjutkan sisa pekerjaan pada Tahun Anggaran berikutnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini, dikenakan denda keterlambatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan/atau jasa.
Kuasa PA bertanggungjawab secara formil maupun materiil atas penyelesaian pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini.
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan dalam rangka pelaksanan Peraturan Menteri ini diatur oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan.
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2012/25~PMK.05~2012Per.HTM (5 of 6) [3/6/2012 9:00:25 AM] PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUB Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Februari 2012 MENTERI KEUANGAN, ttd. AGUS D.W. MARTOWARDOJO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 Februari 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, ttd. AMIR SYAMSUDIN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 179 http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2012/25~PMK.05~2012Per.HTM (6 of 6) [3/6/2012 9:00:25 AM]
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Menteri (Permen)