Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 255/PMK.05/2010
- Nomor
- 255/PMK.05/2010
- Tahun
- 2010
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 16
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pengesahan Realisasi Pendapatan dan Belanja Yang Bersumber Dari Hibah Luar Negeri/Dalam Negeri Yang Diterima Langsung Oleh Kementerian Negara/Lembaga Dalam Bentuk Uang; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
www.djpp.depkumham.go.id
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENGESAHAN REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA YANG BERSUMBER DARI HIBAH LUAR NEGERI/DALAM NEGERI YANG DITERIMA LANGSUNG OLEH KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA DALAM BENTUK UANG.
BAB I
Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:
www.djpp.depkumham.go.id
www.djpp.depkumham.go.id
BAB II RUANG LINGKUP
BAB II
Lingkup Peraturan Menteri Keuangan ini meliputi pengesahan pendapatan dan belanja yang bersumber dari HLNL Uang dan HDNL Uang. www.djpp.depkumham.go.id BAB III PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA YANG BERSUMBER DARI HLNL UANG DAN HDNL UANG
BAB III
Pengesahan pendapatan dan belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
BAB IV PENGAJUAN PERMOHONAN NOMOR REGISTER
BAB IV
BAB V PENGELOLAAN REKENING HIBAH
BAB V
www.djpp.depkumham.go.id
BAB VI PENYESUAIAN PAGU HIBAH PADA DIPA
BAB VI
(2), dilakukan melalui revisi DIPA yang diajukan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk disahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
www.djpp.depkumham.go.id
BAB VII PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA YANG BERSUMBER DARI HLNL UANG
BAB VII
www.djpp.depkumham.go.id
BAB VIII PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA YANG BERSUMBER DARI HDNL UANG
BAB VIII
www.djpp.depkumham.go.id
(2), KPPN setempat menerbitkan SP2D Pengesahan dengan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VI yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini, dalam rangkap 3 (tiga) dengan ketentuan:
BAB IX PELAPORAN DAN REKONSILIASI
BAB IX
Satuan kerja wajib menyusun laporan keuangan dan melakukan rekonsiliasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. KETENTUAN PENUTUP
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Dokumen
Peraturan Menteri (Permen)