Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 258/PMK.04/2016
- Nomor
- 258/PMK.04/2016
- Tahun
- 2016
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 6
Menetapkan Pasal 3 9 ayat (3 ) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 9 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.04/2011 tentang Audit Kepabeanan dan Audit Cukai; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK. 04/2011 tentang Audit Kepabeanan dan Audit Cukai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 802); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 200/PMK. 04/2011 TENTANG AUDIT KEPABEANAN DAN AUDIT CUKAI. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.04/2011 tentang Audit Kepabeanan dan Audit Cukai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 802) diubah sebagai berikut:
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
tentant j www.jdih.kemenkeu.go.id
3 . Audit Kepabeanan adalah kegiatan pemeriksaan laporan keuangan, buku, catatan clan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, clan surat yang berkaitan dengan kegiatan usaha, termasuk data elektronik, serta surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang kepabeanan, clan/atau sediaan barang dalam rangka pelaksanaan ketentuan perundang-undangan di bidang kepabeanan.
7. 8. 9. Auditee adalah Orang yang diaudit oleh Tim Audit. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea clan Cukai. Audit Umum adalah Audit Kepabeanan dan/atau Audit Cukai yang memiliki ruang lingkup pemeriksaan secara lengkap clan menyeluruh terhadap pemenuhan kewajiban clan/atau cukai. kepabeanan t J www.jdih.kemenkeu.go.id
1 7. Pengendali Teknis Audit Kepabeanan dan/atau Audit Cukai yang selanjutnya disebut PTA adalah Auditor yang telah memperoleh sertifikat keahlian sebagai Pengendali Teknis Audit Bea dan Cukai.
t l I www.jdih.kemenkeu.go.id
J www.jdih.kemenkeu.go.id dilakukan tindakan lain yang dibenarkan oleh ketentuan dalam peraturan perundangan-undangan di bidang kepabeanan dan/ atau cukai dengan tetap mempertimbangkan kelangsungan kegiatan usaha.
di bidang t t www.jdih.kemenkeu.go.id 3 . Di antara Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 33 A yang berbunyi sebagai berikut:
A Terhadap tahapan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi hasil Audit Kepabeanan dan Audit Cukai dilakukan penjaminan kualitas.
Ketentuan lebih lanjut mengenai:
3 . uraian tugas Auditor, Ketua Auditor, PTA, dan PMA;
diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan. www.jdih.kemenkeu.go.id Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri !Ill dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Januari 2017 DIREKTUR JENDERAL Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2016 MENTERI KEUANGAN SRI MULYANI INDRAWATI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 12 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum u.b. Kepala 1 ��i , ap T.U. ementerian �--_,--. �./,{. .�./'>;;o I "' _.-- I - ARIF BINTARTO YUWONO}' NIP 19710912199703100 y www.jdih.kemenkeu.go.id
Membuka PDF…
Undang-Undang