DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 259/PMK.04/2010

Nomor: 259/PMK.04/2010
Tahun: 2010
Ditetapkan: 31 Desember 2010
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 40

Lembaga terkait

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (3) Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Jaminan Dalam Rangka Kepabeanan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

2.Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG JAMINAN DALAM RANGKA KEPABEANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Undang-Undang Kepabeanan adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2006. www.djpp.depkumham.go.id
2.Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara.
3.Penerimaan negara adalah uang yang masuk ke Kas Negara.
4.Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kepabeanan.
5.Bank Devisa Persepsi adalah Bank Devisa yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menerima setoran penerimaan negara dalam rangka impor dan ekspor.
6.Menteri adalah Menteri Keuangan.
7.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
8.Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan.
9.Jaminan dalam rangka kepabeanan yang selanjutnya disebut Jaminan adalah garansi pembayaran pungutan negara dalam rangka kegiatan kepabeanan dan/atau pemenuhan kewajiban yang disyaratkan dalam peraturan kepabeanan yang diserahkan kepada Kantor Pabean.
10.Terjamin adalah pihak yang bertanggungjawab atas Pungutan Negara dan/atau pihak yang dipersyaratkan untuk memenuhi kewajiban menyerahkan jaminan sesuai dengan peraturan kepabeanan kepada Kantor Pabean.
11.Penjamin adalah pihak yang menerbitkan garansi untuk melakukan pembayaran kepada Kantor Pabean apabila Terjamin cidera janji (wanprestasi).
12.Klaim Jaminan adalah tuntutan yang dilakukan oleh Kantor Pabean kepada Penjamin atau surety, atau Terjamin untuk mencairkan Jaminan akibat Terjamin tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya.

Pasal 2

(1)Jaminan yang disyaratkan menurut Undang-Undang Kepabeanan dapat digunakan:
1. a.sekali; atau
2. b.terus menerus.
(2)Jaminan yang dapat digunakan terus-menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Jaminan yang diserahkan dalam bentuk dan jumlah tertentu dan dapat digunakan dengan cara:
1. a.Jaminan yang diserahkan dapat dikurangi setiap ada pelunasan bea masuk sampai Jaminan tersebut habis; atau
2. b.Jaminan tetap dalam batas waktu yang tidak terbatas sehingga setiap pelunasan bea masuk dilakukan dengan tanpa mengurangi Jaminan yang diserahkan. c. www.djpp.depkumham.go.id
(3)Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
1. a.Jaminan tunai;
2. b.Jaminan bank;
3. c.Jaminan dari perusahaan asuransi; atau
4. d.Jaminan lainnya.
(4)Jaminan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d berupa:
1. a.Jaminan Indonesia EximBank;
2. b.Jaminan perusahaan penjaminan;
3. c.Jaminan perusahaan (corporate guarantee); atau
4. d.Jaminan tertulis.
(5)Dalam hal Jaminan yang diserahkan berupa Jaminan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, Jaminan hanya dapat digunakan sekali.

BAB II

PENGGUNAAN DAN JANGKA WAKTU JAMINAN

Pasal 3

Jaminan dapat digunakan untuk:

a.menjamin pungutan negara dalam rangka kegiatan kepabeanan: 1) atas impor yang diberikan penundaan pembayaran; 2) atas pengeluaran barang impor untuk dipakai dengan menyerahkan Jaminan; 3) atas impor sementara; 4) atas pengajuan keberatan; 5) yang berdasarkan peraturan kepabeanan dipersyaratkan adanya Jaminan; atau
b.memenuhi kewajiban penyerahan Jaminan yang dipersyaratkan dalam peraturan kepabeanan.

Pasal 4

(1)Bentuk-bentuk Jaminan yang dapat digunakan untuk setiap kegiatan kepabeanan ditentukan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan di bidang kepabeanan yang mengatur kewajiban penyerahan Jaminan.
(2)Bentuk-bentuk Jaminan yang dapat digunakan untuk setiap kegiatan kepabeanan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 5

Jumlah Jaminan yang diserahkan sebesar:

a.pungutan negara dalam rangka kegiatan kepabeanan yang terutang; atau
b.jumlah tertentu yang diatur dalam peraturan kepabeanan yang mensyaratkan penyerahan Jaminan. www.djpp.depkumham.go.id

Pasal 6

Jangka waktu Jaminan yang diserahkan adalah selama jangka waktu:

a.izin penundaan pembayaran pungutan negara dalam rangka kegiatan kepabeanan;
b.izin pengeluaran barang impor untuk dipakai dengan menyerahkan Jaminan;
c.pembebasan ditambah jangka waktu paling lama penelitian realisasi ekspor barang dengan pembebasan impor tujuan ekspor;
d.izin impor sementara ditambah jangka waktu paling lama realisasi ekspor;
e.paling lama diputuskannya keberatan; atau
f.yang diatur dalam peraturan kepabeanan yang mensyaratkan penyerahan Jaminan.

Pasal 7

(1)Terhadap jangka waktu Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan penggunaan Jaminan berdasarkan:
1. a.permintaan Kepala Kantor Pabean kepada Terjamin atau principal; atau
2. b.persetujuan Kepala Kantor Pabean atas permohonan dari Terjamin atau principal.
(2)Perpanjangan jangka waktu Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum jangka waktu Jaminan berakhir.

BAB III

BENTUK JAMINAN

Pasal 8

(1)Jaminan tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a merupakan Jaminan berupa uang tunai yang diserahkan oleh Terjamin pada Kantor Pabean.
(2)Jaminan tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disimpan pada rekening khusus Jaminan Kantor Pabean.
(3)Dalam hal Jaminan tunai diserahkan untuk menjamin kegiatan kepabeanan oleh penumpang atau pelintas batas, Jaminan tunai dapat disimpan di Kantor Pabean.
(4)Penyerahan Jaminan tunai dapat dilakukan dengan cara:
1. a.menyerahkan uang tunai kepada bendahara penerimaan di Kantor Pabean; dan/atau
2. b.menyerahkan bukti pengkreditan rekening khusus Jaminan Kantor Pabean kepada bendahara penerimaan di Kantor Pabean. www.djpp.depkumham.go.id
(5)Atas setiap uang tunai yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)huruf a, bendahara penerimaan di Kantor Pabean harus menyimpan ke rekening khusus Jaminan Kantor Pabean paling lama pada hari kerja berikutnya.
(6)Pembukaan rekening khusus Jaminan di Kantor Pabean dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan rekening milik kementerian negara/lembaga/kantor/satker.

Pasal 9

(1)Penerimaan jasa giro perbankan dari rekening khusus Jaminan wajib disetorkan ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak.
(2)Penyetoran penerimaan jasa giro perbankan ke rekening Kas Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Pasal 10

(1)Jaminan bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b merupakan Jaminan berupa warkat yang diterbitkan oleh bank sebagai Penjamin pada Kantor Pabean yang mengakibatkan kewajiban bank untuk melakukan pembayaran apabila Terjamin cidera janji (wanprestasi).
(2)Jaminan bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bank Devisa Persepsi.
(3)Jaminan bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan sekali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan ini.
(4)Jaminan bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan terus menerus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan ini.

Isi peraturan

Teks40PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (3) Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, perlu

Menetapkan

2.Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG JAMINAN DALAM RANGKA KEPABEANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Undang-Undang Kepabeanan adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2006. www.djpp.depkumham.go.id
2.Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara.
3.Penerimaan negara adalah uang yang masuk ke Kas Negara.
4.Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kepabeanan.
5.Bank Devisa Persepsi adalah Bank Devisa yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menerima setoran penerimaan negara dalam rangka impor dan ekspor.
6.Menteri adalah Menteri Keuangan.
7.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
8.Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan.
9.Jaminan dalam rangka kepabeanan yang selanjutnya disebut Jaminan adalah garansi pembayaran pungutan negara dalam rangka kegiatan kepabeanan dan/atau pemenuhan kewajiban yang disyaratkan dalam peraturan kepabeanan yang diserahkan kepada Kantor Pabean.
10.Terjamin adalah pihak yang bertanggungjawab atas Pungutan Negara dan/atau pihak yang dipersyaratkan untuk memenuhi kewajiban menyerahkan jaminan sesuai dengan peraturan kepabeanan kepada Kantor Pabean.
11.Penjamin adalah pihak yang menerbitkan garansi untuk melakukan pembayaran kepada Kantor Pabean apabila Terjamin cidera janji (wanprestasi).
12.Klaim Jaminan adalah tuntutan yang dilakukan oleh Kantor Pabean kepada Penjamin atau surety, atau Terjamin untuk mencairkan Jaminan akibat Terjamin tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya.

Pasal 2

(1)Jaminan yang disyaratkan menurut Undang-Undang Kepabeanan dapat digunakan:
1. a.sekali; atau
2. b.terus menerus.
(2)Jaminan yang dapat digunakan terus-menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Jaminan yang diserahkan dalam bentuk dan jumlah tertentu dan dapat digunakan dengan cara:
1. a.Jaminan yang diserahkan dapat dikurangi setiap ada pelunasan bea masuk sampai Jaminan tersebut habis; atau
2. b.Jaminan tetap dalam batas waktu yang tidak terbatas sehingga setiap pelunasan bea masuk dilakukan dengan tanpa mengurangi Jaminan yang diserahkan. c. www.djpp.depkumham.go.id
(3)Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
1. a.Jaminan tunai;
2. b.Jaminan bank;
3. c.Jaminan dari perusahaan asuransi; atau
4. d.Jaminan lainnya.
(4)Jaminan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d berupa:
1. a.Jaminan Indonesia EximBank;
2. b.Jaminan perusahaan penjaminan;
3. c.Jaminan perusahaan (corporate guarantee); atau
4. d.Jaminan tertulis.
(5)Dalam hal Jaminan yang diserahkan berupa Jaminan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, Jaminan hanya dapat digunakan sekali.

BAB II

PENGGUNAAN DAN JANGKA WAKTU JAMINAN

Pasal 3

Jaminan dapat digunakan untuk:

a.menjamin pungutan negara dalam rangka kegiatan kepabeanan: 1) atas impor yang diberikan penundaan pembayaran; 2) atas pengeluaran barang impor untuk dipakai dengan menyerahkan Jaminan; 3) atas impor sementara; 4) atas pengajuan keberatan; 5) yang berdasarkan peraturan kepabeanan dipersyaratkan adanya Jaminan; atau
b.memenuhi kewajiban penyerahan Jaminan yang dipersyaratkan dalam peraturan kepabeanan.

Pasal 4

(1)Bentuk-bentuk Jaminan yang dapat digunakan untuk setiap kegiatan kepabeanan ditentukan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan di bidang kepabeanan yang mengatur kewajiban penyerahan Jaminan.
(2)Bentuk-bentuk Jaminan yang dapat digunakan untuk setiap kegiatan kepabeanan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 5

Jumlah Jaminan yang diserahkan sebesar:

a.pungutan negara dalam rangka kegiatan kepabeanan yang terutang; atau
b.jumlah tertentu yang diatur dalam peraturan kepabeanan yang mensyaratkan penyerahan Jaminan. www.djpp.depkumham.go.id

Pasal 6

Jangka waktu Jaminan yang diserahkan adalah selama jangka waktu:

a.izin penundaan pembayaran pungutan negara dalam rangka kegiatan kepabeanan;
b.izin pengeluaran barang impor untuk dipakai dengan menyerahkan Jaminan;
c.pembebasan ditambah jangka waktu paling lama penelitian realisasi ekspor barang dengan pembebasan impor tujuan ekspor;
d.izin impor sementara ditambah jangka waktu paling lama realisasi ekspor;
e.paling lama diputuskannya keberatan; atau
f.yang diatur dalam peraturan kepabeanan yang mensyaratkan penyerahan Jaminan.

Pasal 7

(1)Terhadap jangka waktu Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan penggunaan Jaminan berdasarkan:
1. a.permintaan Kepala Kantor Pabean kepada Terjamin atau principal; atau
2. b.persetujuan Kepala Kantor Pabean atas permohonan dari Terjamin atau principal.
(2)Perpanjangan jangka waktu Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum jangka waktu Jaminan berakhir.

BAB III

BENTUK JAMINAN

Pasal 8

(1)Jaminan tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a merupakan Jaminan berupa uang tunai yang diserahkan oleh Terjamin pada Kantor Pabean.
(2)Jaminan tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disimpan pada rekening khusus Jaminan Kantor Pabean.
(3)Dalam hal Jaminan tunai diserahkan untuk menjamin kegiatan kepabeanan oleh penumpang atau pelintas batas, Jaminan tunai dapat disimpan di Kantor Pabean.
(4)Penyerahan Jaminan tunai dapat dilakukan dengan cara:
1. a.menyerahkan uang tunai kepada bendahara penerimaan di Kantor Pabean; dan/atau
2. b.menyerahkan bukti pengkreditan rekening khusus Jaminan Kantor Pabean kepada bendahara penerimaan di Kantor Pabean. www.djpp.depkumham.go.id
(5)Atas setiap uang tunai yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)huruf a, bendahara penerimaan di Kantor Pabean harus menyimpan ke rekening khusus Jaminan Kantor Pabean paling lama pada hari kerja berikutnya.
(6)Pembukaan rekening khusus Jaminan di Kantor Pabean dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan rekening milik kementerian negara/lembaga/kantor/satker.

Pasal 9

(1)Penerimaan jasa giro perbankan dari rekening khusus Jaminan wajib disetorkan ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak.
(2)Penyetoran penerimaan jasa giro perbankan ke rekening Kas Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Pasal 10

(1)Jaminan bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b merupakan Jaminan berupa warkat yang diterbitkan oleh bank sebagai Penjamin pada Kantor Pabean yang mengakibatkan kewajiban bank untuk melakukan pembayaran apabila Terjamin cidera janji (wanprestasi).
(2)Jaminan bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bank Devisa Persepsi.
(3)Jaminan bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan sekali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan ini.
(4)Jaminan bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan terus menerus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan ini.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 259/PMK.04/2010

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

PENGGUNAAN DAN JANGKA WAKTU JAMINAN

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BENTUK JAMINAN

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168/PMK.04/2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

PENGGUNAAN DAN JANGKA WAKTU JAMINAN

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BENTUK JAMINAN

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168/PMK.04/2022