DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 261/PMK.04/2015

Nomor: 261/PMK.04/2015
Tahun: 2015
Ditetapkan: 31 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa ketentuan mengenai impor sementara kapal wisata asing telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.04/2011 tentang Impor Sementara;
b.bahwa dalam rangka lebih meningkatkan pelayanan kepabeanan terhadap impor sementara kapal wisata asing dalam bentuk prosedur yang lebih sederhana, aplikatif, efisien, dan efektif tanpa mengurangi unsur pengawasannya, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai impor sementara kapal wisata asing;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal lOD ayat (7) Undang Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.mor 17 Tahun 2006, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Impor Sementara Kapal Wisata Asing; www.jdih.kemenkeu.go.id Menetapkan

1.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
2.Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2015 tentang Kunjungan Kapal Wisata (Yacht) Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 218); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG IMPOR SEMENTARA KAPAL WISATA ASING.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Undang-Undang Kepabeanan adalah Undang-Undang Norn or 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.
2.Impor Sementara adalah pemasukan barang impor ke dalam daerah pabean yang benar-benar dimaksudkan untuk diekspor kembali dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
3.Kapal Wisata (Yacht) Asing adalah alat angkut perairan yang berbendera asing dan digunakan sendiri oleh wisatawan untuk berwisata atau melakukan perlombaan perlombaan di perairan, baik yang digerakkan dengan tenaga angin dan/ atau tenaga mekanik dan digunakan hanya untuk kegiatan non niaga. www.jdih.kemenkeu.go.id
4.Kapal Pesiar (Cruise Ship) Asing adalah alat angkut perairan yang berbendera asing dan digunakan untuk pelayaran pesiar atau wisata yang sekaligus berfungsi sebagai akomodasi (hotel terapung) dan dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang wisata.
5.Pemberitahuan Impor Sementara Kapal Wisata Asing yang selanjutnya disebut dengan Vessel Declaration adalah pemberitahuan pabean yang digunakan saat Impor Sementara dan sekaligus digunakan saat ekspor kembali atas Kapal Wisata Asing dan/atau suku cadang (spare parts).
6.Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan Undang Undang Kepabeanan.
7.Tern pat Pelayanan Terpadu adalah tern pat diberikannya kemudahan pelayanan secara terpadu di bidang kepabeanan, kekarantinaan, keimigrasian, dan kepelabuhanan bagi kapal wisata asing.
8.Sistem Komputer Pelayanan adalah sistem komputer yang digunakan oleh Kantor Pabean dalam rangka pengawasan dan pelayanan kepabeanan.
9.Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
10.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
11.Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan U ndang-U ndang Kepabeanan.

BAB II

IMPOR SEMENTARA KAPAL WISATA ASING

Pasal 2

(1)Kapal wisata asmg dapat berupa Kapa! Wisata (Yacht) Asing atau Kapal Pesiar (Cruise Ship) Asing. www.jdih.kemenkeu.go.id
(2)Kapal wisata asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimasukkan ke dalam daerah pabean dengan Impor Sementara dengan ketentuan:
1. a.terdaftar di negara asing;
2. b.dimiliki atas nama warga negara asing; dan
3. c.diimpor oleh warga negara asing atau kuasanya.
(3)Impor Sementara kapal wisata asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan pembebasan bea masuk.
(4)Pelayanan kepabeanan atas Impor Sementara kapal wisata asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan di pelabuhan masuk dan pelabuhan keluar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(5)Impor Sementara kapal wisata asmg tidak diwajibkan memenuhi ketentuan larangan dan/atau pembatasan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang undangan.
(6)Impor Sementara kapal wisata asmg sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan dari kewajiban penyampaian pemberitahuan pabean pengangkutan.
(7)Terhadap suku cadang (spare parts) yang akan digunakan atau untuk dipasang pada kapal wisata asing, dapat dimasukkan ke dalam daerah pabean dengan Impor Sementara yang diberikan pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 3

(1)Importir menJamm seluruh pungutan negara dalam rangka kepabeanan yang terutang atas Impor Sementara kapal wisata asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
(2)Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa jaminan tertulis yang dinyatakan dalam Vessel Declaration. www.jdih.kemenkeu.go.id

Pasal 4

(1)Untuk dapat memasukkan kapal wisata asing ke dalam daerah pabean dengan Impor Sementara, importir menyampaikan Vessel Declaration kepada Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk di tempat pemasukan.
(2)Penyampaian Vessel Declaration sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui Sistem Komputer Pelayanan Impor Sementara kapal wisata asing.
(3)Dalam hal Sistem Komputer Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diterapkan atau mengalami gangguan, importir membuat dan menyampaikan Vessel Declaration secara manual dengan tulisan di atas formulir.
(4)Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk di tempat pemasukan, melakukan penelitian atas kebenaran Vessel Declaration sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(5)Terhadap kapal wisata asmg dilakukan pemeriksaan fisik.
(6)Dalam hal dilakukan pemeriksaan kapal (boetzoeking), pelaksanaan pemeriksaan kapal (boetzoeking) dilakukan bersamaan dengan pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
(7)Bentuk dan isi Vessel Declaration sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

(1)Setelah dilakukan penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik terhadap kapal wisata asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk di tempat pemasukan dapat memberi persetujuan Impor Sementara kapal wisata asing. www.jdih.kemenkeu.go.id
(2)Persetujuan Impor Sementara kapal wisata asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan menandatangani dan menandasahkan Vessel Declaration.
(3)Vessel Declaration yang telah mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan dokumen pelindung atas kapal wisata asing selama berada di daerah pabean.
(4)Jangka waktu Impor Sementara kapal wisata asmg diberikan paling lama 3 {tiga) tahun terhitung sejak tanggal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6

(1)Importir dapat memasukkan suku cadang (spare parts) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (7) yang tidak tiba bersama kapal wisata asing ke dalam daerah pabean dengan Impor Sementara.
(2)Untuk dapat diberikan pelayanan kepabeanan atas Impor Sementara suku cadang (spare parts) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), importir mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pabean di tempat pemasukan.
(3)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
1. a.identitas kapten kapal;
2. b.identitas kapal;
3. c.spesifikasi suku cadang (spare parts); dan
4. d.tujuan pemakaian.
(4)Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Kantor Pabean di tempat pemasukan memberikan persetujuan atau penolakan.

Pasal 7

(1)Dalam hal permohonan pemasukan suku cadang (spare parts) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat disetujui, pemasukan suku cadang (spare parts) dilakukan dengan menyampaikan Vessel Declaration kepada Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk di tempat pemasukan. www.jdih.kemenkeu.go.id
(2)Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk di tempat pemasukan melakukan penelitian atas kebenaran Vessel Declaration sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Terhadap suku cadang (spare parts) sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) dilakukan pemeriksaan fisik.
(4)Setelah dilakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk di tempat pemasukan dapat memberikan persetujuan Impor Sementara suku cadang (spare parts).
(5)Persetujuan Impor Sementara suku cadang (spare parts) sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diberikan dengan menandatangani dan menandasahkan Vessel Declaration.
(6)Bentuk dan isi Vessel Declaration sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

Untuk memastikan pemenuhan ketentuan Impor Sementara kapal wisata asing, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk dapat melakukan pemeriksaan fisik sewaktu-waktu.

BAB III

PENYELESAIAN DENGAN EKSPOR KEMBALI

Pasal 9

(1)Impor Sementara kapal wisata asing diselesaikan dengan ekspor kembali. www.jdih.kemenkeu.go.id
(2)Importir wajib menyerahkan Vessel Declaration kepada Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk di tempat pengeluaran kapal wisata asing, sebelum jangka waktu Impor Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) berakhir.
(3)Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk di tempat pengeluaran melakukan penelitian atas kebenaran Vessel Declaration sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4)Terhadap kapal wisata asing yang diselesaikan dengan ekspor kembali, dilakukan pemeriksaan fisik.
(5)Setelah dilakukan penelitian terhadap Vessel Declaration sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk di tempat pengeluaran memberikan persetujuan ekspor kembali kapal wisata asing.
(6)Persetujuan ekspor kembali kapal wisata asing sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diberikan dengan menandatangani dan menandasahkan Vessel Declaration.

BAB IV

PENYELESAIAN SELAIN EKSPOR KEMBALI

Pasal 10

Penyelesaian Impor Sementara kapal wisata asing selain ekspor kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dapat diberikan dalam hal:

a.kapal wisata asing yang nyata-nyata masih diperlukan penggunaannya atau tidak memungkinkan untuk diekspor kembali; atau
b.kapal wisata asing yang mengalami kerusakan parah karena kecelakaan atau keadaan memaksa (force majeur). www.jdih.kemenkeu.go.id

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa ketentuan mengenai impor sementara kapal wisata asing telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.04/2011 tentang Impor Sementara;
b.bahwa dalam rangka lebih meningkatkan pelayanan kepabeanan terhadap impor sementara kapal wisata asing dalam bentuk prosedur yang lebih sederhana, aplikatif, efisien, dan efektif tanpa mengurangi unsur pengawasannya, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai impor sementara kapal wisata asing;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal lOD ayat (7) Undang Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.mor 17 Tahun 2006, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Impor Sementara Kapal Wisata Asing; www.jdih.kemenkeu.go.id Menetapkan

1.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
2.Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2015 tentang Kunjungan Kapal Wisata (Yacht) Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 218); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG IMPOR SEMENTARA KAPAL WISATA ASING.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Undang-Undang Kepabeanan adalah Undang-Undang Norn or 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.
2.Impor Sementara adalah pemasukan barang impor ke dalam daerah pabean yang benar-benar dimaksudkan untuk diekspor kembali dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
3.Kapal Wisata (Yacht) Asing adalah alat angkut perairan yang berbendera asing dan digunakan sendiri oleh wisatawan untuk berwisata atau melakukan perlombaan perlombaan di perairan, baik yang digerakkan dengan tenaga angin dan/ atau tenaga mekanik dan digunakan hanya untuk kegiatan non niaga. www.jdih.kemenkeu.go.id
4.Kapal Pesiar (Cruise Ship) Asing adalah alat angkut perairan yang berbendera asing dan digunakan untuk pelayaran pesiar atau wisata yang sekaligus berfungsi sebagai akomodasi (hotel terapung) dan dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang wisata.
5.Pemberitahuan Impor Sementara Kapal Wisata Asing yang selanjutnya disebut dengan Vessel Declaration adalah pemberitahuan pabean yang digunakan saat Impor Sementara dan sekaligus digunakan saat ekspor kembali atas Kapal Wisata Asing dan/atau suku cadang (spare parts).
6.Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan Undang Undang Kepabeanan.
7.Tern pat Pelayanan Terpadu adalah tern pat diberikannya kemudahan pelayanan secara terpadu di bidang kepabeanan, kekarantinaan, keimigrasian, dan kepelabuhanan bagi kapal wisata asing.
8.Sistem Komputer Pelayanan adalah sistem komputer yang digunakan oleh Kantor Pabean dalam rangka pengawasan dan pelayanan kepabeanan.
9.Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
10.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
11.Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan U ndang-U ndang Kepabeanan.

BAB II

IMPOR SEMENTARA KAPAL WISATA ASING

Pasal 2

(1)Kapal wisata asmg dapat berupa Kapa! Wisata (Yacht) Asing atau Kapal Pesiar (Cruise Ship) Asing. www.jdih.kemenkeu.go.id
(2)Kapal wisata asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimasukkan ke dalam daerah pabean dengan Impor Sementara dengan ketentuan:
1. a.terdaftar di negara asing;
2. b.dimiliki atas nama warga negara asing; dan
3. c.diimpor oleh warga negara asing atau kuasanya.
(3)Impor Sementara kapal wisata asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan pembebasan bea masuk.
(4)Pelayanan kepabeanan atas Impor Sementara kapal wisata asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan di pelabuhan masuk dan pelabuhan keluar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(5)Impor Sementara kapal wisata asmg tidak diwajibkan memenuhi ketentuan larangan dan/atau pembatasan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang undangan.
(6)Impor Sementara kapal wisata asmg sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan dari kewajiban penyampaian pemberitahuan pabean pengangkutan.
(7)Terhadap suku cadang (spare parts) yang akan digunakan atau untuk dipasang pada kapal wisata asing, dapat dimasukkan ke dalam daerah pabean dengan Impor Sementara yang diberikan pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 3

(1)Importir menJamm seluruh pungutan negara dalam rangka kepabeanan yang terutang atas Impor Sementara kapal wisata asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
(2)Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa jaminan tertulis yang dinyatakan dalam Vessel Declaration. www.jdih.kemenkeu.go.id

Pasal 4

(1)Untuk dapat memasukkan kapal wisata asing ke dalam daerah pabean dengan Impor Sementara, importir menyampaikan Vessel Declaration kepada Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk di tempat pemasukan.
(2)Penyampaian Vessel Declaration sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui Sistem Komputer Pelayanan Impor Sementara kapal wisata asing.
(3)Dalam hal Sistem Komputer Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diterapkan atau mengalami gangguan, importir membuat dan menyampaikan Vessel Declaration secara manual dengan tulisan di atas formulir.
(4)Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk di tempat pemasukan, melakukan penelitian atas kebenaran Vessel Declaration sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(5)Terhadap kapal wisata asmg dilakukan pemeriksaan fisik.
(6)Dalam hal dilakukan pemeriksaan kapal (boetzoeking), pelaksanaan pemeriksaan kapal (boetzoeking) dilakukan bersamaan dengan pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
(7)Bentuk dan isi Vessel Declaration sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

(1)Setelah dilakukan penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik terhadap kapal wisata asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk di tempat pemasukan dapat memberi persetujuan Impor Sementara kapal wisata asing. www.jdih.kemenkeu.go.id
(2)Persetujuan Impor Sementara kapal wisata asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan menandatangani dan menandasahkan Vessel Declaration.
(3)Vessel Declaration yang telah mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan dokumen pelindung atas kapal wisata asing selama berada di daerah pabean.
(4)Jangka waktu Impor Sementara kapal wisata asmg diberikan paling lama 3 {tiga) tahun terhitung sejak tanggal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6

(1)Importir dapat memasukkan suku cadang (spare parts) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (7) yang tidak tiba bersama kapal wisata asing ke dalam daerah pabean dengan Impor Sementara.
(2)Untuk dapat diberikan pelayanan kepabeanan atas Impor Sementara suku cadang (spare parts) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), importir mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pabean di tempat pemasukan.
(3)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
1. a.identitas kapten kapal;
2. b.identitas kapal;
3. c.spesifikasi suku cadang (spare parts); dan
4. d.tujuan pemakaian.
(4)Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Kantor Pabean di tempat pemasukan memberikan persetujuan atau penolakan.

Pasal 7

(1)Dalam hal permohonan pemasukan suku cadang (spare parts) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat disetujui, pemasukan suku cadang (spare parts) dilakukan dengan menyampaikan Vessel Declaration kepada Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk di tempat pemasukan. www.jdih.kemenkeu.go.id
(2)Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk di tempat pemasukan melakukan penelitian atas kebenaran Vessel Declaration sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Terhadap suku cadang (spare parts) sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) dilakukan pemeriksaan fisik.
(4)Setelah dilakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk di tempat pemasukan dapat memberikan persetujuan Impor Sementara suku cadang (spare parts).
(5)Persetujuan Impor Sementara suku cadang (spare parts) sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diberikan dengan menandatangani dan menandasahkan Vessel Declaration.
(6)Bentuk dan isi Vessel Declaration sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

Untuk memastikan pemenuhan ketentuan Impor Sementara kapal wisata asing, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk dapat melakukan pemeriksaan fisik sewaktu-waktu.

BAB III

PENYELESAIAN DENGAN EKSPOR KEMBALI

Pasal 9

(1)Impor Sementara kapal wisata asing diselesaikan dengan ekspor kembali. www.jdih.kemenkeu.go.id
(2)Importir wajib menyerahkan Vessel Declaration kepada Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk di tempat pengeluaran kapal wisata asing, sebelum jangka waktu Impor Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) berakhir.
(3)Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk di tempat pengeluaran melakukan penelitian atas kebenaran Vessel Declaration sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4)Terhadap kapal wisata asing yang diselesaikan dengan ekspor kembali, dilakukan pemeriksaan fisik.
(5)Setelah dilakukan penelitian terhadap Vessel Declaration sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk di tempat pengeluaran memberikan persetujuan ekspor kembali kapal wisata asing.
(6)Persetujuan ekspor kembali kapal wisata asing sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diberikan dengan menandatangani dan menandasahkan Vessel Declaration.

BAB IV

PENYELESAIAN SELAIN EKSPOR KEMBALI

Pasal 10

Penyelesaian Impor Sementara kapal wisata asing selain ekspor kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dapat diberikan dalam hal:

a.kapal wisata asing yang nyata-nyata masih diperlukan penggunaannya atau tidak memungkinkan untuk diekspor kembali; atau
b.kapal wisata asing yang mengalami kerusakan parah karena kecelakaan atau keadaan memaksa (force majeur). www.jdih.kemenkeu.go.id

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 142/PMK.04/2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 142/PMK.04/2011