Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 3/PMK.02/2015
- Nomor
- 3/PMK.02/2015
- Tahun
- 2015
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 9
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.02/2011 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram. t/ www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN
4436) sebagairnana telah diubah dengan Peraturan Pernerintah Nornor 30 Tahun 2009 (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nornor 59, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4996);
Usaha Mikro; t www.jdih.kemenkeu.go.id MENTER! I<EUANGAN
MEMUTUSKAN: 177/PMK.02/2014 Penelaahan, · dan Bendahara Umum PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 218/PMK.02/2011 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN ANGGARAN, PENGHITUNGAN, PEMBAYARAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN SUBSIDI LIQUEFIED PETROLEUM GAS(LPG) TABUNG 3 KILOGRAM. t www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN Pasall Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.02/2011 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, . dan Pertanggungjawaban Subsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.02/2012, diubah sebagai berikut:
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. 2. Liquefied Petroleum Gas, yang selanjutnya disingkat LPG, adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propana, butana, atau campuran keduanya. LPG Tabung 3 Kilogram yang selanjutnya disebut LPG Tabung 3 Kg adalah LPG yang diisikan ke dalam tabung dengan berat isi 3 Kilogram.
dan
Dalam hal pagu DIPA BUN atas belanja subsidi LPG Tabung 3 Kg yang ditetapkan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang mengacu pada APBN danjatau APBN Perubahan tidak mencukupi kebutuhan subsidi LPG Tabung 3 Kg dalam tahun anggaran berjalan, dapat ditambah pagunya melalui mekanisme revisi anggaran setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan sesum dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal II
Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 7 Jan uar i 2015 Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Januari 2015 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA ttd. BAMBANG P.S. BRODJONEGORO MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. YASONNA H. LAOLY BERIT A NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1 9 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO UMUM u.b. KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN \ / -� !-:- - \<" Uny; . B J '--'__) ;}J GIARTO j - -,j/ NIP 195954'20198402100{' www.jdih.kemenkeu.go.id
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)