DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 3/PMK.05/2010

Nomor: 3/PMK.05/2010
Tahun: 2010
Ditetapkan: 8 Januari 2010
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Kelebihan/Kekurangan Kas Pemerintah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
3.Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009; www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.7 2 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGELOLAAN KELEBIHAN/KEKURANGAN KAS PEMERINTAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Bendahara Umum Negara, yang selanjutnya disingkat BUN, adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum negara.
2.Menteri Keuangan adalah Bendahara Umum Negara.
3.Kuasa Bendahara Umum Negara, yang selanjutnya disebut Kuasa BUN, adalah pejabat yang diangkat oleh BUN untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran dalam wilayah kerja yang ditetapkan.
4.Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat, yang selanjutnya disebut Kuasa BUN Pusat, adalah Direktur Jenderal Perbendaharaan.
5.Bank Sentral adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 D.
6.Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
7.Uang Negara adalah uang yang dikuasai oleh BUN.
8.Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disebut Rekening KUN, adalah rekening tempat penyimpanan Uang Negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku BUN untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada Bank Sentral.
9.Rekening Penempatan adalah rekening untuk melakukan penempatan oleh BUN/Kuasa BUN Pusat dalam rangka pengelolaan kas.
10.Surat Berharga Negara, yang selanjutnya disingkat SBN, adalah Surat Utang Negara dan SBSN. www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.73
11.Saldo Kas Minimal, yang selanjutnya disingkat SKM, adalah sejumlah kas yang disediakan di Rekening KUN rupiah, valuta USD, dan valuta asing non USD yang berfungsi untuk menjaga ketersediaan dana atas pengeluaran pemerintah yang tak terduga.
12.Repurchase Agreement, yang selanjutnya disebut Repo, adalah transaksi jual SBN dengan janji beli kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan.
13.Reverse Repurchase Agreement, yang selanjutnya disebut Reverse Repo, adalah transaksi beli SBN dengan janji jual kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Pengelolaan kelebihan/kekurangan kas merupakan usaha atau tindakan yang dilakukan BUN/Kuasa BUN Pusat dalam rangka mengelola kelebihan dan/atau kekurangan kas yang didasarkan pada Perencanaan Kas Pemerintah Pusat.
(2)Pengelolaan kelebihan/kekurangan kas meliputi:
1. a.Pengelolaan Kelebihan Kas; dan
2. b.Pengelolaan Kekurangan Kas.
(3)Kelebihan Kas merupakan suatu kondisi saat terjadinya dan/atau diperkirakan saldo Rekening KUN melebihi kebutuhan pengeluaran negara pada periode tertentu setelah diperhitungkan dengan saldo awal dan SKM.
(4)Kekurangan Kas merupakan suatu kondisi saat terjadinya dan/atau diperkirakan saldo Rekening KUN lebih kecil dari kebutuhan pengeluaran negara pada periode tertentu setelah diperhitungkan dengan saldo awal dan SKM.
(5)Pengelolaan kelebihan/kekurangan kas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilaksanakan melalui Dealing Room.

Pasal 3

Pengelolaan kelebihan/kekurangan kas bertujuan untuk:

1.Mendapatkan bunga, jasa giro, bagi hasil dari Penempatan Uang Negara di Bank Sentral dan/atau Bank Umum, Reverse Repo dan/atau selisih lebih dari harga jual dengan harga beli (capital gain) dari pembelian/penjualan SBN; dan www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.7 4
2.Mengupayakan biaya yang rendah dalam usaha memenuhi ketersediaan kas pada saat terjadi dan/atau diperkirakan akan terjadi kekurangan kas.

BAB III

PENGELOLAAN KELEBIHAN KAS

Pasal 4

(1)Jenis investasi kelebihan kas meliputi:
1. a.Penempatan Uang Negara pada Bank Sentral;
2. b.Penempatan Uang Negara pada Bank Umum;
3. c.Pembelian SBN dari pasar sekunder; dan/atau
4. d.Reverse Repo.
(2)Penempatan Uang Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh BUN/Kuasa BUN Pusat setelah berkoordinasi dengan pihak Bank Sentral.
(3)Reverse Repo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dengan periode paling lama 3 (tiga) bulan.

Pasal 5

(1)BUN/Kuasa BUN Pusat dapat melakukan penempatan Uang Negara pada Bank Sentral.
(2)Penempatan Uang Negara pada Bank Sentral dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai pengelolaan Uang Negara di Bank Sentral.

Pasal 6

(1)Menteri Keuangan selaku BUN menetapkan Bank Umum yang menjadi mitra pemerintah dalam penempatan Uang Negara.
(2)Penetapan Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Keputusan Menteri Keuangan. www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.75
(3)Bank Umum yang dapat menjadi mitra pemerintah harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. a.memiliki izin usaha yang masih berlaku sebagai Bank Umum; dan
2. b.memiliki tingkat kesehatan keseluruhan paling kurang tergolong cukup baik (peringkat komposit 3).

Pasal 7

(1)Bank Umum yang berminat sebagai Bank Umum mitra pemerintah dalam penempatan Uang Negara, mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan menyampaikan dokumen sebagai berikut:
1. a.Surat permohonan menjadi Bank Umum mitra pemerintah dalam penempatan Uang Negara, yang dibuat sesuai format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini;
2. b.Surat Pernyataan kesanggupan untuk mematuhi segala ketentuan yang ditetapkan dalam pelaksanaan penempatan Uang Negara, yang dibuat sesuai format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini; dan
3. c.Copy surat keterangan yang dikeluarkan Bank Indonesia kepada Bank yang bersangkutan yang menunjukkan tingkat kesehatan keseluruhan paling kurang tergolong cukup baik (peringkat komposit 3).
(2)Kuasa BUN Pusat meneliti dan mengkaji dokumen permohonan yang diajukan oleh Bank Umum calon mitra pemerintah dalam penempatan Uang Negara dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi Kas Pemerintah.
(3)Hasil penelitian dan pengkajian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)disampaikan kepada BUN untuk mendapat persetujuan.
(4)Dalam hal BUN menolak permohonan Bank Umum, Kuasa BUN Pusat menyampaikan penolakan dimaksud kepada Pimpinan Bank Umum.
(5)Dalam hal permohonan Bank Umum disetujui, BUN menetapkan Bank Umum yang menjadi mitra pemerintah dalam Penempatan Uang Negara.
(6)Kuasa BUN Pusat melakukan evaluasi terhadap kinerja Bank Umum mitra pemerintah dalam penempatan Uang Negara setiap 3 (tiga) bulan. www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.7 6

Pasal 8

(1)Dalam rangka pelaksanaan penempatan Uang Negara, Kuasa BUN Pusat membuat perjanjian dengan Pimpinan Pusat Bank Umum yang menjadi mitra pemerintah dalam penempatan Uang Negara.
(2)Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:
1. a.Ruang lingkup pekerjaan;
2. b.Bentuk penempatan Uang Negara di Bank Umum;
3. c.Jangka waktu penempatan;
4. d.Penentuan tingkat bunga;
5. e.Tata cara pencairan;
6. f.Hak dan kewajiban;
7. g.Sanksi;
8. h.Keadaan kahar (force majeure); dan
9. i.Penyelesaian perselisihan.

Pasal 9

(1)BUN/Kuasa BUN Pusat dapat melakukan penempatan Uang Negara di Bank Umum dalam bentuk:
1. a.Overnight;
2. b.Deposit on Call; dan/atau
3. c.Time Deposit.
(2)Overnight sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penempatan Uang Negara pada Bank Umum yang menghasilkan bunga, jasa giro, dan/atau bagi hasil dan jatuh tempo pada satu sampai 3 (tiga) hari berikutnya.
(3)Deposit on Call sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penempatan Uang Negara pada Bank Umum yang menghasilkan bunga, jasa giro, dan/atau bagi hasil dan dapat ditarik dengan syarat pemberitahuan sebelumnya atau sesuai perjanjian.
(4)Time Deposit (deposito berjangka) sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c merupakan penempatan Uang Negara pada Bank Umum yang menghasilkan bunga, jasa giro, dan/atau bagi hasil dan dapat ditarik pada tanggal jatuh tempo atau dapat ditarik sesuai dengan perjanjian. www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.77

Pasal 10

(1)Penempatan dana pemerintah di Bank Umum yang tidak diatur dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan ini mengikuti ketentuan perundang-undangan di bidang perbankan.
(2)Remunerasi penempatan Uang Negara di Bank Umum menggunakan acuan (benchmark) tingkat bunga pasar.

Pasal 11

Bunga, jasa giro, dan/atau bagi hasil yang diperoleh dari hasil penempatan Uang Negara di Bank Umum disetorkan ke Kas Negara.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
3.Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009; www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.7 2 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGELOLAAN KELEBIHAN/KEKURANGAN KAS PEMERINTAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Bendahara Umum Negara, yang selanjutnya disingkat BUN, adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum negara.
2.Menteri Keuangan adalah Bendahara Umum Negara.
3.Kuasa Bendahara Umum Negara, yang selanjutnya disebut Kuasa BUN, adalah pejabat yang diangkat oleh BUN untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran dalam wilayah kerja yang ditetapkan.
4.Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat, yang selanjutnya disebut Kuasa BUN Pusat, adalah Direktur Jenderal Perbendaharaan.
5.Bank Sentral adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 D.
6.Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
7.Uang Negara adalah uang yang dikuasai oleh BUN.
8.Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disebut Rekening KUN, adalah rekening tempat penyimpanan Uang Negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku BUN untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada Bank Sentral.
9.Rekening Penempatan adalah rekening untuk melakukan penempatan oleh BUN/Kuasa BUN Pusat dalam rangka pengelolaan kas.
10.Surat Berharga Negara, yang selanjutnya disingkat SBN, adalah Surat Utang Negara dan SBSN. www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.73
11.Saldo Kas Minimal, yang selanjutnya disingkat SKM, adalah sejumlah kas yang disediakan di Rekening KUN rupiah, valuta USD, dan valuta asing non USD yang berfungsi untuk menjaga ketersediaan dana atas pengeluaran pemerintah yang tak terduga.
12.Repurchase Agreement, yang selanjutnya disebut Repo, adalah transaksi jual SBN dengan janji beli kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan.
13.Reverse Repurchase Agreement, yang selanjutnya disebut Reverse Repo, adalah transaksi beli SBN dengan janji jual kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Pengelolaan kelebihan/kekurangan kas merupakan usaha atau tindakan yang dilakukan BUN/Kuasa BUN Pusat dalam rangka mengelola kelebihan dan/atau kekurangan kas yang didasarkan pada Perencanaan Kas Pemerintah Pusat.
(2)Pengelolaan kelebihan/kekurangan kas meliputi:
1. a.Pengelolaan Kelebihan Kas; dan
2. b.Pengelolaan Kekurangan Kas.
(3)Kelebihan Kas merupakan suatu kondisi saat terjadinya dan/atau diperkirakan saldo Rekening KUN melebihi kebutuhan pengeluaran negara pada periode tertentu setelah diperhitungkan dengan saldo awal dan SKM.
(4)Kekurangan Kas merupakan suatu kondisi saat terjadinya dan/atau diperkirakan saldo Rekening KUN lebih kecil dari kebutuhan pengeluaran negara pada periode tertentu setelah diperhitungkan dengan saldo awal dan SKM.
(5)Pengelolaan kelebihan/kekurangan kas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilaksanakan melalui Dealing Room.

Pasal 3

Pengelolaan kelebihan/kekurangan kas bertujuan untuk:

1.Mendapatkan bunga, jasa giro, bagi hasil dari Penempatan Uang Negara di Bank Sentral dan/atau Bank Umum, Reverse Repo dan/atau selisih lebih dari harga jual dengan harga beli (capital gain) dari pembelian/penjualan SBN; dan www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.7 4
2.Mengupayakan biaya yang rendah dalam usaha memenuhi ketersediaan kas pada saat terjadi dan/atau diperkirakan akan terjadi kekurangan kas.

BAB III

PENGELOLAAN KELEBIHAN KAS

Pasal 4

(1)Jenis investasi kelebihan kas meliputi:
1. a.Penempatan Uang Negara pada Bank Sentral;
2. b.Penempatan Uang Negara pada Bank Umum;
3. c.Pembelian SBN dari pasar sekunder; dan/atau
4. d.Reverse Repo.
(2)Penempatan Uang Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh BUN/Kuasa BUN Pusat setelah berkoordinasi dengan pihak Bank Sentral.
(3)Reverse Repo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dengan periode paling lama 3 (tiga) bulan.

Pasal 5

(1)BUN/Kuasa BUN Pusat dapat melakukan penempatan Uang Negara pada Bank Sentral.
(2)Penempatan Uang Negara pada Bank Sentral dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai pengelolaan Uang Negara di Bank Sentral.

Pasal 6

(1)Menteri Keuangan selaku BUN menetapkan Bank Umum yang menjadi mitra pemerintah dalam penempatan Uang Negara.
(2)Penetapan Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Keputusan Menteri Keuangan. www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.75
(3)Bank Umum yang dapat menjadi mitra pemerintah harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. a.memiliki izin usaha yang masih berlaku sebagai Bank Umum; dan
2. b.memiliki tingkat kesehatan keseluruhan paling kurang tergolong cukup baik (peringkat komposit 3).

Pasal 7

(1)Bank Umum yang berminat sebagai Bank Umum mitra pemerintah dalam penempatan Uang Negara, mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan menyampaikan dokumen sebagai berikut:
1. a.Surat permohonan menjadi Bank Umum mitra pemerintah dalam penempatan Uang Negara, yang dibuat sesuai format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini;
2. b.Surat Pernyataan kesanggupan untuk mematuhi segala ketentuan yang ditetapkan dalam pelaksanaan penempatan Uang Negara, yang dibuat sesuai format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini; dan
3. c.Copy surat keterangan yang dikeluarkan Bank Indonesia kepada Bank yang bersangkutan yang menunjukkan tingkat kesehatan keseluruhan paling kurang tergolong cukup baik (peringkat komposit 3).
(2)Kuasa BUN Pusat meneliti dan mengkaji dokumen permohonan yang diajukan oleh Bank Umum calon mitra pemerintah dalam penempatan Uang Negara dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi Kas Pemerintah.
(3)Hasil penelitian dan pengkajian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)disampaikan kepada BUN untuk mendapat persetujuan.
(4)Dalam hal BUN menolak permohonan Bank Umum, Kuasa BUN Pusat menyampaikan penolakan dimaksud kepada Pimpinan Bank Umum.
(5)Dalam hal permohonan Bank Umum disetujui, BUN menetapkan Bank Umum yang menjadi mitra pemerintah dalam Penempatan Uang Negara.
(6)Kuasa BUN Pusat melakukan evaluasi terhadap kinerja Bank Umum mitra pemerintah dalam penempatan Uang Negara setiap 3 (tiga) bulan. www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.7 6

Pasal 8

(1)Dalam rangka pelaksanaan penempatan Uang Negara, Kuasa BUN Pusat membuat perjanjian dengan Pimpinan Pusat Bank Umum yang menjadi mitra pemerintah dalam penempatan Uang Negara.
(2)Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:
1. a.Ruang lingkup pekerjaan;
2. b.Bentuk penempatan Uang Negara di Bank Umum;
3. c.Jangka waktu penempatan;
4. d.Penentuan tingkat bunga;
5. e.Tata cara pencairan;
6. f.Hak dan kewajiban;
7. g.Sanksi;
8. h.Keadaan kahar (force majeure); dan
9. i.Penyelesaian perselisihan.

Pasal 9

(1)BUN/Kuasa BUN Pusat dapat melakukan penempatan Uang Negara di Bank Umum dalam bentuk:
1. a.Overnight;
2. b.Deposit on Call; dan/atau
3. c.Time Deposit.
(2)Overnight sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penempatan Uang Negara pada Bank Umum yang menghasilkan bunga, jasa giro, dan/atau bagi hasil dan jatuh tempo pada satu sampai 3 (tiga) hari berikutnya.
(3)Deposit on Call sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penempatan Uang Negara pada Bank Umum yang menghasilkan bunga, jasa giro, dan/atau bagi hasil dan dapat ditarik dengan syarat pemberitahuan sebelumnya atau sesuai perjanjian.
(4)Time Deposit (deposito berjangka) sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c merupakan penempatan Uang Negara pada Bank Umum yang menghasilkan bunga, jasa giro, dan/atau bagi hasil dan dapat ditarik pada tanggal jatuh tempo atau dapat ditarik sesuai dengan perjanjian. www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.77

Pasal 10

(1)Penempatan dana pemerintah di Bank Umum yang tidak diatur dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan ini mengikuti ketentuan perundang-undangan di bidang perbankan.
(2)Remunerasi penempatan Uang Negara di Bank Umum menggunakan acuan (benchmark) tingkat bunga pasar.

Pasal 11

Bunga, jasa giro, dan/atau bagi hasil yang diperoleh dari hasil penempatan Uang Negara di Bank Umum disetorkan ke Kas Negara.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 3/PMK.05/2010

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

Pasal 3

PENGELOLAAN KELEBIHAN KAS

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 115/PMK.05/2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

Pasal 3

PENGELOLAAN KELEBIHAN KAS

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 115/PMK.05/2016