Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 36/PMK.010/2019
- Nomor
- 36/PMK.010/2019
- Tahun
- 2019
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 7
menetapkan pengenaan bea masuk anti dumping terhadap barang impor Biaxially Oriented Polypropylene (BOPP) melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.010/2017 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping terhadap Barang Impor Biaxially Oriented Polypropylene dari Negara Thailand dan Vietnam yang telah berakhir masa berlakunya; www.jdih.kemenkeu.go.id
www.jdih.kemenkeu.go.id
MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP BARANG IMPOR BIAXIALLY ORIENTED POLYPROPYLENE (BOPP) DARI NEGARA THAILAND DAN VIETNAM .
Terhadap barang impor berupa:
Negara asal dan nama perusahaan yang mengekspor dan / atau memproduksi barang impor yang dikenakan Bea Masuk Anti Dumping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan besaran Bea Masuk Anti Dumping adalah sebagai berikut: www.jdih.kemenkeu.go.id Be saran Bea Masuk Negara Anti No. Asal Eksportir / Eksportir Dumping Produsen Barang dalam Persentase (%) Tidak Dikenakan A.J. Plast Public Bea Masuk
Tarif Bea Masuk Anti Dumping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku sepenuhnya terhadap barang impor se bagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang dokumen pemberitahuan pabean impornya telah mendapat nomor pendaftaran dari Kantor Pabean tempat pelabuhan pemasukan sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri ini.
www.jdih.kemenkeu.go.id Agar setiap orang mengetahuinya, memerin tahkan pengundangan Peraturan Menteri lnl dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 April 2019 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 April 2019 DIREKTUR JENDERAL PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 368 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum u.b. Kepala Bagian TU Kementeti'an v www.jdih.kemenkeu.go.id
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)