DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 36/PMK.02/2015

Nomor: 36/PMK.02/2015
Tahun: 2015
Ditetapkan: 4 Maret 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan GabahjBeras dan Penyaluran Beras Oleh Pemerintah, Perusahaan Umum (Perum) BULOG diberikan penugasan oleh Pemerintah untuk melaksanakan pengadaan dan penyaluran beras bersubsidi bagi masyarakat berpendapatan rendah;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang mengatur lebih lanjut mengenai pelaksanaan anggaran bagian anggaran bendahara umum negara untuk belanja subsidi;
d.bahwa dalam rangka menyempurnakan ketentuan mengenai tata cara penyediaan, penghitungan, pencairan, dan pertanggungjawaban dana subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah, perlu mengatur kembali tata cara penyediaan, penghitungan, pencairan, dan pertanggungjawaban dana subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9 4/PMK. 02/2014;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah; www.jdih.kemenkeu.go.id Menetapkan MENTERI KEUANGAN : Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2 013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 013 Nomor 103, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 542 3) ; MEMUTUSKAN: : PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG TATA PENYEDIAAN, PENGHITUNGAN, PENCAIRAN, PERTANGGUNGJAWABAN DANA SUBSIDI BERAS MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: CARA DAN BAGI

1.Perusahaan Umum (Perum) BULOG adalah Badan Usaha Milik Negara yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2 003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) BULOG sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 1 Tahun 2 003. 2 . Verifikasi adalah kegiatan pengecekan pelaksanaan pekerjaan pengadaan dan penyaluran beras bagi masyarakat berpendapatan rendah termasuk langkah lain yang diperlukan oleh KPA.
3.Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/ Lembaga yang bersangkutan.
4.Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna AnggaranjKPA.
5.Rekening Dana Cadangan adalah rekening milik Menteri Keuangan selaku Beridahara Umum Negara yang digunakan untuk menyimpan dana cadangan. 6 . Harga Pembelian Beras yang selanjutnya disingkat HPB adalah harga pembelian beras pemerintah kepada Perusahaan Umum (Perum) BULOG.
7.Master Budget adalah kerangka anggaran biaya dan pendapatan Perusahaan Umum (Perum) BULOG dalam rangka melaksanakan penugasan Pemerintah. 8 . Subsidi Beras adalah selisih antara HPB dengan harga jual beras di titik distribusi bagi masyarakat berpendapatan rendah. www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN

Pasal 2

(1)Perusahaan Umum (Perum) BULOG diberikan penugasan oleh Pemerintah untuk mengadakan dan menyalurkan beras bagi masyarakat berpendapatan rendah.
(2)Dalam rangka pelaksanaan penugasan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , Perusahaan Umum (Perum) BULOG menyusun Master Budget untuk ditetapkan dalam rencana kerja dan anggatan perusahaan.
(3)Master Budget sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi antara lain HPB.
(4)HPB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh . Perusahaan Umum (Perum) BULOG bersama dengan KPA yang didasarkan pada struktur biaya penghitungan HPB.
(5)Struktur biaya penghitungan HPB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh KPA. (6 ) Biaya yang dapat dimasukkan dalam penghitungan HPB hanya biaya yang terkait dengan pelaksanaan penugasan berdasarkan praktek-praktek yang sehat, ekonomis, efisien, dan efektif.
(7)HPB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) danjatau APBN-Perubahan.

Pasal 3

(1)Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Subsidi Beras bagi masyarakat berpendapatan rendah, Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran menunjuk Sekretaris Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan-Kementerian Sosial selaku KPA.
(2)KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan keputusan untuk menetapkan:
1. a.pejabat yang diberi kewenangan untuk mengambil keputusan danjatau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara; dan
2. b.pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan pengujian atas permintaan peinbayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.
(3)Salinan surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara mitra kerja selaku Kuasa Bendahara Umum Negara. www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN
(4)KPA menyusun petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Subsidi Beras bagi masyarakat berpendapatan rendah yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya.

Pasal 4

(1)Kuantum penyaluran beras bagi masyarakat berpendapatan rendah dihitung berdasarkan:
1. a.durasi penyaluran;
2. b.jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS) ; dan
3. c.alokasi RTS per bulan. · (2) Besaran Subsidi Beras bagi masyarakat berpendapatan rendah dihitung berdasarkan selisih antara HPB dengan harga jual beras di titik distribusi.

Pasal 5

Pengalokasian dana Subsidi Beras bagi masyarakat berpendapatan rendah dalam APBN danjatau APBn-Perubahan dilakukan dengan memperhitungkan kuantum penyaluran beras bagi masyarakat berpendapatan rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan besaran Subsidi Beras bagi masyarakat berpendapatan rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) .

Pasal 6

Dalam rangka pelaksanaan penugasan Pemerintah kepada Perusahaan Umum (Perum) BULOG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) , kepada Perusahaan Umum (Perum) BULOG dapat diberikan margin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Dana untuk keperluan pelaksanaan kegiatan Subsidi Beras bagi masyarakat berpendapatan rendah, dialokasikan dalam APBN danjatau APBN-Perubahan.
(2)Berdasarkan alokasi dana Subsidi Beras bagi masyarakat berpendapatan rendah dalam APBN danjatau APBN Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan DIPA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
(3)DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar pelaksanaan pembayaran Subsidi Beras bagi masyarakat berpendapatan rendah. www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN

Pasal 8

Pembayaran Subsidi Beras bagi masyarakat berpendapatan rendah kepada Perusahaan Umum (Perum) BULOG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dilakukan terhadap beras yang sudah dibeli oleh Perusahaan Umum (Perum) BULOG, baik yang sudah disalurkan maupun persediaan yang masih berada di Perusahaan Umum (Perum) BULOG.

Pasal 9

(1)Terhadap pelaksanaan pengadaan dan penyaluran beras bagi masyarakat berpendapatan rendah dilakukan Verifikasi. (2 ) Hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan Perusahaan Umum (Perum) BULOG sebagai dasar penghitungan realisasi Subsidi Beras bagi masyarakat berpendapatan rendah.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Verifikasi diatur oleh KPA.

Pasal 10

Tagihan pembayaran Subsidi Beras bagi masyarakat berpendapatan rendah diajukan oleh Direksi Perusahaan Umum (Perum) BULOG kepada KPA dengan melampirkan dokumen rekapitulasi pembelian beras yang ditandatangani oleh Direksi dan surat pernyataan Kepala Divisi Regional seluruh Indonesia atas persediaan beras yang dikuasai.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan GabahjBeras dan Penyaluran Beras Oleh Pemerintah, Perusahaan Umum (Perum) BULOG diberikan penugasan oleh Pemerintah untuk melaksanakan pengadaan dan penyaluran beras bersubsidi bagi masyarakat berpendapatan rendah;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang mengatur lebih lanjut mengenai pelaksanaan anggaran bagian anggaran bendahara umum negara untuk belanja subsidi;
d.bahwa dalam rangka menyempurnakan ketentuan mengenai tata cara penyediaan, penghitungan, pencairan, dan pertanggungjawaban dana subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah, perlu mengatur kembali tata cara penyediaan, penghitungan, pencairan, dan pertanggungjawaban dana subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9 4/PMK. 02/2014;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu

Menetapkan

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: CARA DAN BAGI

1.Perusahaan Umum (Perum) BULOG adalah Badan Usaha Milik Negara yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2 003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) BULOG sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 1 Tahun 2 003. 2 . Verifikasi adalah kegiatan pengecekan pelaksanaan pekerjaan pengadaan dan penyaluran beras bagi masyarakat berpendapatan rendah termasuk langkah lain yang diperlukan oleh KPA.
3.Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/ Lembaga yang bersangkutan.
4.Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna AnggaranjKPA.
5.Rekening Dana Cadangan adalah rekening milik Menteri Keuangan selaku Beridahara Umum Negara yang digunakan untuk menyimpan dana cadangan. 6 . Harga Pembelian Beras yang selanjutnya disingkat HPB adalah harga pembelian beras pemerintah kepada Perusahaan Umum (Perum) BULOG.
7.Master Budget adalah kerangka anggaran biaya dan pendapatan Perusahaan Umum (Perum) BULOG dalam rangka melaksanakan penugasan Pemerintah. 8 . Subsidi Beras adalah selisih antara HPB dengan harga jual beras di titik distribusi bagi masyarakat berpendapatan rendah. www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN

Pasal 2

(1)Perusahaan Umum (Perum) BULOG diberikan penugasan oleh Pemerintah untuk mengadakan dan menyalurkan beras bagi masyarakat berpendapatan rendah.
(2)Dalam rangka pelaksanaan penugasan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , Perusahaan Umum (Perum) BULOG menyusun Master Budget untuk ditetapkan dalam rencana kerja dan anggatan perusahaan.
(3)Master Budget sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi antara lain HPB.
(4)HPB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh . Perusahaan Umum (Perum) BULOG bersama dengan KPA yang didasarkan pada struktur biaya penghitungan HPB.
(5)Struktur biaya penghitungan HPB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh KPA. (6 ) Biaya yang dapat dimasukkan dalam penghitungan HPB hanya biaya yang terkait dengan pelaksanaan penugasan berdasarkan praktek-praktek yang sehat, ekonomis, efisien, dan efektif.
(7)HPB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) danjatau APBN-Perubahan.

Pasal 3

(1)Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Subsidi Beras bagi masyarakat berpendapatan rendah, Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran menunjuk Sekretaris Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan-Kementerian Sosial selaku KPA.
(2)KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan keputusan untuk menetapkan:
1. a.pejabat yang diberi kewenangan untuk mengambil keputusan danjatau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara; dan
2. b.pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan pengujian atas permintaan peinbayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.
(3)Salinan surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara mitra kerja selaku Kuasa Bendahara Umum Negara. www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN
(4)KPA menyusun petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Subsidi Beras bagi masyarakat berpendapatan rendah yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya.

Pasal 4

(1)Kuantum penyaluran beras bagi masyarakat berpendapatan rendah dihitung berdasarkan:
1. a.durasi penyaluran;
2. b.jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS) ; dan
3. c.alokasi RTS per bulan. · (2) Besaran Subsidi Beras bagi masyarakat berpendapatan rendah dihitung berdasarkan selisih antara HPB dengan harga jual beras di titik distribusi.

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

(1)Dana untuk keperluan pelaksanaan kegiatan Subsidi Beras bagi masyarakat berpendapatan rendah, dialokasikan dalam APBN danjatau APBN-Perubahan.
(2)Berdasarkan alokasi dana Subsidi Beras bagi masyarakat berpendapatan rendah dalam APBN danjatau APBN Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan DIPA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
(3)DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar pelaksanaan pembayaran Subsidi Beras bagi masyarakat berpendapatan rendah. www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN

Pasal 8

Pasal 9

(1)Terhadap pelaksanaan pengadaan dan penyaluran beras bagi masyarakat berpendapatan rendah dilakukan Verifikasi. (2 ) Hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan Perusahaan Umum (Perum) BULOG sebagai dasar penghitungan realisasi Subsidi Beras bagi masyarakat berpendapatan rendah.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Verifikasi diatur oleh KPA.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 36/PMK.02/2015

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 Tahun 2013

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 3 Tahun 2012

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 183/PMK.02/2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 Tahun 2013

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 3 Tahun 2012

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 183/PMK.02/2016