Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37/PMK.03/2015
- Nomor
- 37/PMK.03/2015
- Tahun
- 2015
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 10
2009, telah diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/ KMK.03/ 2003, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/ PMK.03/ 2010, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomoi 85/ PMK.03/ 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/ PMK.03/ 2012;
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penunjukan Badan Usaha Tertentu untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporannya; www.jdih.kemenkeu.go.id Menetapkan MENTERIKEUANGAN
MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PENUNJUKAN BADAN USAHA TERTENTU UNTUK MEMUNGUT, MENYETOR, DAN MELAPORKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK . PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, SERTA TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORANNYA.
( 2) Badan usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat
www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN
( 3) Dalam hal badan usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c melakukan perubahan nama badan usaha, badan usaha tertentu tersebut tetap ditunjuk sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud pada ayat (1). · '(4) Dalam hal badan usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lagi dimiliki secara langsung oleh badan usaha milik negara, badan usaha tertentu dimaksud tidak lagi ditunjuk sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
www.jdih.kemenkeu.go.id MENTER!. KEUANGAN
www.jdih.kemenkeu.go.id (1)
Rekanan wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak danjatau Jasa Kena Pajak kepada badan usaha tertentu. Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat pada saat:
atau
atau
www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN
"(4) Pelaporan atas pemungutan dan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan. atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setiap bulan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi pemungut Pajak Pertambahan Nilai.
Dalam hal badan usaha tertentu yang ditunjuk untuk memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak memenuhi ketentuan · sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), badan usaha tertentu tersebut dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2015. www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 4 Maret 2015 Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Maret 2015 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. BAMBANG P. S. BRODJONEGORO MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA .�· ttd. YASONNA H. LAOLY BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 345 Salinan sesuai de KEPALA BIRO U www.jdih.kemenkeu.go.id LAMPIRAN PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37/PMK.OJ/2015 TENTANG MENTERI KEUANGAN PENUNJUKAN BADAN USAHA TERTENTU UNTUK MEMUNGUT, MENYETOR, DAN MELAPORKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, SERTA TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORANNYA TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG M.EWAH OLEH BADAN USAHA TERTENTU DAN FORMAT DAFTAR NOMINATIF FAKTUR PAJAK DAN SURAT SETORAN PAJAK A. TATA ·CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH OLEH BADAN USAHA TERTENTU: I. KETENTUAN UMUM:
2 (dua) dengan peruntukkan sebagai berikut:
dan
!www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN
III. TATA CARA PELAPORAN:
B. FORMAT DAFTAR NOMINATIF FAKTUR PAJAK DAN SURAT SETORAN PAJAK: DAFTAR NOMINATIF FAKTUR PAJAK DAN SURAT SETORAN PAJAK Nama Pemungut PPN NPWP Masa Pajak Nomor Nama NPWP Urut Rekanan Rekanan
BAMBANG P. S. BRODJONEGORO www.jdih.kemenkeu.go.id
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)