Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 39/PMK.05/2019
- Nomor
- 39/PMK.05/2019
- Tahun
- 2019
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 19
e . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari pada Kementerian Pertanian;
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
www.jdih.kemenkeu.go.id MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BALAI BESAR INSEMINASI BUATAN SINGOSARI PADA KEMENTERIAN PERTANIAN.
Tarif layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari pada Kementerian Pertanian merupakan imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari pada Kernen terian Pertanian kepada pengguna j asa.
Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:
Tarif layanan penunJang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d terdiri atas:
www.jdih.kemenkeu.go.id
· Tarif layanan penunJang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari pada Kementerian Pertanian.
Tarif bimbingan teknis manaJemen inseminasi buatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan habis pakai, akomodasi, transportasi dan/atau tenaga ahli/tenaga kerja.
Tarif layanan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan habis pakai, fasilitas, dan/ atau tenaga kerja.
Tarif Jasa instruktur /juri kontes konsultasi/ narasumber / selektor, dan ternak, tarif J asa tarif Jasa teknis lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, dan huruf e memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan habis pakai, peralatan, akomodasi, transportasi, dan/ atau instruktur pendamping/ tenaga ahli. www.jdih.kemenkeu.go.id
Tarif penggunaan sarana dan prasarana se bagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f memperhitungkan biaya per unit layanan dengan memperhatikan fasilitas dan/ atau harga pasar setempat.
Tarif Jasa penelitian dan tarif tempat UJl kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g dan huruf h memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan habis pakai, peralatan, fasilitas, dan/ atau instruktur pen dam ping/ tenaga kerj a.
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Dokumen
Peraturan Menteri (Permen)