DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 45/PMK.08/2014

Nomor: 45/PMK.08/2014
Tahun: 2014
Ditetapkan: 28 Februari 2014
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pengadaan Pembiayaan Yang Bersumber Dari Kreditor Swasta Asing; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri Dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENGADAAN PEMBIAYAAN YANG BERSUMBER DARI KREDITOR SWASTA ASING.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.Pinjaman Luar Negeri adalah setiap pembiayaan melalui utang yang diperoleh pemerintah dari pemberi Pinjaman Luar Negeri yang diikat oleh suatu perjanjian pinjaman dan tidak berbentuk surat berharga negara, yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu.
2.Menteri Keuangan yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
3.Kreditor Swasta Asing yang selanjutnya disingkat KSA adalah lembaga keuangan asing, lembaga keuangan nasional, dan lembaga non keuangan asing yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah Negara Republik Indonesia yang memberikan pinjaman kepada pemerintah berdasarkan perjanjian pinjaman tanpa New Page 1 http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2014/45~PMK.08~2014Per.HTM 1 of 10 12/21/2015 1:38 PM jaminan dari lembaga penjamin kredit ekspor.
4.Kementerian Negara/Lembaga yang selanjutnya disingkat K/L adalah kementerian negara/lembaga pemerintah non kementerian negara/lembaga negara.
5.Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pemda adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6.Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
7.Lembaga Penjamin Kredit Ekspor yang selanjutnya disingkat LPKE adalah lembaga yang ditunjuk negara asing untuk memberikan jaminan, asuransi, pinjaman langsung, subsidi bunga, dan bantuan keuangan untuk meningkatkan ekspor negara yang bersangkutan atau bagian terbesar dari dana tersebut digunakan untuk membeli barang/jasa dari negara bersangkutan yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah Negara Republik Indonesia.
8.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan.
9.Seleksi Terbatas adalah metode seleksi dengan jumlah calon yang mampu melaksanakan dan memenuhi syarat diyakini terbatas.
10.Surat Konfirmasi Pengadaan Barang dan Jasa yang selanjutnya disingkat SKPBJ adalah surat yang memuat konfirmasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang siap ditindaklanjuti pembiayaannya melalui KSA dari K/L, Pemda, dan BUMN.
11.Benchmark adalah parameter untuk menentukan kelayakan syarat dan ketentuan (terms and conditions) suatu tawaran pembiayaan dari calon KSA yang diukur dengan pendekatan pembiayaan yang efektif (effective cost).
12.Request for Interest yang selanjutnya disingkat RfI adalah pemberitahuan awal dari pemerintah c.q. Kementerian Keuangan mengenai kebutuhan pembiayaan yang disertai dengan permintaan kepada calon KSA tertentu agar menyampaikan ketertarikan memberikan pinjaman untuk mendanai satu kegiatan atau paket kegiatan tertentu.
13.Shortlist Awal adalah daftar calon KSA yang ditetapkan sebagai penerima RfI.
14.Shortlist Tambahan adalah daftar tambahan calon KSA yang disusun setelah pada penyampaian RfI pertama tidak menghasilkan 3 (tiga) Letter of Interest.
15.Letter of Interest yang selanjutnya disingkat LoI adalah surat jawaban calon KSA atas RfI yang memuat pernyataan ketertarikan memberikan pinjaman untuk mendanai satu kegiatan atau paket kegiatan tertentu.
16.Request for Proposal yang selanjutnya disingkat RfP adalah permintaan untuk menyampaikan proposal pembiayaan guna memberikan pinjaman dalam rangka mendanai satu kegiatan atau paket kegiatan tertentu kepada calon KSA yang telah menyatakan ketertarikannya.
17.Letter of Commitment yang selanjutnya disingkat LoC adalah dokumen berisi komitmen pengadaan pembiayaan dari KSA terpilih kepada Kementerian Keuangan.
18.Loan/Financing Proposal yang selanjutnya disingkat L/FP adalah surat jawaban calon KSA atas RfP yang memuat terms and conditions yang ditawarkan calon KSA untuk pembiayaan satu kegiatan atau paket kegiatan tertentu.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Menteri ini meliputi tata cara pengadaan pembiayaan yang bersumber dari KSA, mulai dari persiapan seleksi sampai dengan penandatanganan perjanjian pinjaman.

BAB III

PANITIA SELEKSI New Page 1 http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2014/45~PMK.08~2014Per.HTM 2 of 10 12/21/2015 1:38 PM

Pasal 3

(1)Seleksi calon KSA dilakukan oleh panitia seleksi.
(2)Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
1. a.ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri Keuangan atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan;
2. b.dipilih dari unsur pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1) memiliki integritas, disiplin, dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas; 2) memahami pekerjaan yang akan dilaksanakan; 3) memahami isi dokumen persyaratan seleksi; 4) tidak memiliki konflik kepentingan; dan 5) menandatangani pakta integritas yang memuat pernyataan yang diperlukan dalam proses seleksi dan tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme;
3. c.berjumlah gasal dan beranggotakan paling sedikit 3 (tiga) orang.
(3)Masa kerja panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

Pasal 4

Dalam rangka membantu panitia seleksi untuk melakukan seleksi calon KSA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Direktur Jenderal:

a.membentuk sekretariat panitia seleksi; dan
b.dapat menunjuk narasumber, tenaga ahli, dan/atau jasa konsultan.

BAB IV

ASAS UMUM

Pasal 5

(1)Seleksi calon KSA dilakukan melalui Seleksi Terbatas.
(2)Seleksi Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penyampaian RfI kepada calon KSA yang memenuhi kriteria.

Pasal 6

Calon KSA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

a.pernah atau masih memiliki portofolio pinjaman komersial kepada pemerintah;
b.telah menyampaikan LoI setelah mendapat pemberitahuan dari: 1) K/L, Pemda, BUMN; 2) calon penyedia barang/jasa; dan/atau
c.merupakan calon KSA potensial berdasarkan hasil identifikasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU).

Pasal 7

(1)DJPU c.q. Direktorat Pinjaman dan Hibah melakukan pemetaan atas calon KSA yang memiliki kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. New Page 1 http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2014/45~PMK.08~2014Per.HTM 3 of 10 12/21/2015 1:38 PM
(2)Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembaharuan apabila terdapat calon KSA yang: a) menyampaikan LoI; dan/atau b) otensial berdasarkan identifikasi DJPU.

Pasal 8

(1)Pelaksanaan seleksi calon KSA dimulai setelah K/L, Pemda, atau BUMN menyampaikan SKPBJ untuk kegiatan yang siap dibiayai kepada Direktur Jenderal.
(2)SKPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat ditindaklanjuti dengan seleksi, paling kurang memuat:
1. a.nama calon penyedia barang/jasa;
2. b.nilai kontrak dan kebutuhan pinjaman;
3. c.deskripsi barang/jasa;
4. d.mekanisme pembayaran dan jangka waktu kontrak; dan
5. e.jadwal penandatanganan kontrak.
(3)SKPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga menginformasikan seluruh atau sebagian kegiatan yang termuat dalam surat penetapan sumber pembiayaan.
(4)DJPU c.q. Direktorat Pinjaman dan Hibah dapat meminta informasi terkait SKPBJ kepada K/L, Pemda, atau BUMN.
(5)Dalam hal kontrak pengadaan telah diterima sebelum SKPBJ disampaikan oleh K/L, Pemda, atau BUMN, kontrak pengadaan dapat ditindaklanjuti dengan proses seleksi calon KSA, sepanjang telah dilengkapi dengan ringkasan kontrak yang memuat informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 9

Seleksi calon KSA dilakukan melalui mekanisme pinjaman tunggal, yaitu satu pinjaman dimaksudkan untuk membiayai satu kegiatan.

Pasal 10

Direktur Jenderal dapat menetapkan pinjaman paket, yaitu satu pinjaman dimaksudkan untuk membiayai beberapa kegiatan, yang ditentukan berdasarkan SKPBJ yang disampaikan oleh K/L, Pemda, atau BUMN, dengan memperhatikan:

a.volume pembiayaan;
b.jenis barang/kegiatan;
c.asal barang/country of origin; dan/atau
d.jadwal pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri Dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENGADAAN PEMBIAYAAN YANG BERSUMBER DARI KREDITOR SWASTA ASING.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.Pinjaman Luar Negeri adalah setiap pembiayaan melalui utang yang diperoleh pemerintah dari pemberi Pinjaman Luar Negeri yang diikat oleh suatu perjanjian pinjaman dan tidak berbentuk surat berharga negara, yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu.
2.Menteri Keuangan yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
3.Kreditor Swasta Asing yang selanjutnya disingkat KSA adalah lembaga keuangan asing, lembaga keuangan nasional, dan lembaga non keuangan asing yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah Negara Republik Indonesia yang memberikan pinjaman kepada pemerintah berdasarkan perjanjian pinjaman tanpa New Page 1 http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2014/45~PMK.08~2014Per.HTM 1 of 10 12/21/2015 1:38 PM jaminan dari lembaga penjamin kredit ekspor.
4.Kementerian Negara/Lembaga yang selanjutnya disingkat K/L adalah kementerian negara/lembaga pemerintah non kementerian negara/lembaga negara.
5.Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pemda adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6.Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
7.Lembaga Penjamin Kredit Ekspor yang selanjutnya disingkat LPKE adalah lembaga yang ditunjuk negara asing untuk memberikan jaminan, asuransi, pinjaman langsung, subsidi bunga, dan bantuan keuangan untuk meningkatkan ekspor negara yang bersangkutan atau bagian terbesar dari dana tersebut digunakan untuk membeli barang/jasa dari negara bersangkutan yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah Negara Republik Indonesia.
8.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan.
9.Seleksi Terbatas adalah metode seleksi dengan jumlah calon yang mampu melaksanakan dan memenuhi syarat diyakini terbatas.
10.Surat Konfirmasi Pengadaan Barang dan Jasa yang selanjutnya disingkat SKPBJ adalah surat yang memuat konfirmasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang siap ditindaklanjuti pembiayaannya melalui KSA dari K/L, Pemda, dan BUMN.
11.Benchmark adalah parameter untuk menentukan kelayakan syarat dan ketentuan (terms and conditions) suatu tawaran pembiayaan dari calon KSA yang diukur dengan pendekatan pembiayaan yang efektif (effective cost).
12.Request for Interest yang selanjutnya disingkat RfI adalah pemberitahuan awal dari pemerintah c.q. Kementerian Keuangan mengenai kebutuhan pembiayaan yang disertai dengan permintaan kepada calon KSA tertentu agar menyampaikan ketertarikan memberikan pinjaman untuk mendanai satu kegiatan atau paket kegiatan tertentu.
13.Shortlist Awal adalah daftar calon KSA yang ditetapkan sebagai penerima RfI.
14.Shortlist Tambahan adalah daftar tambahan calon KSA yang disusun setelah pada penyampaian RfI pertama tidak menghasilkan 3 (tiga) Letter of Interest.
15.Letter of Interest yang selanjutnya disingkat LoI adalah surat jawaban calon KSA atas RfI yang memuat pernyataan ketertarikan memberikan pinjaman untuk mendanai satu kegiatan atau paket kegiatan tertentu.
16.Request for Proposal yang selanjutnya disingkat RfP adalah permintaan untuk menyampaikan proposal pembiayaan guna memberikan pinjaman dalam rangka mendanai satu kegiatan atau paket kegiatan tertentu kepada calon KSA yang telah menyatakan ketertarikannya.
17.Letter of Commitment yang selanjutnya disingkat LoC adalah dokumen berisi komitmen pengadaan pembiayaan dari KSA terpilih kepada Kementerian Keuangan.
18.Loan/Financing Proposal yang selanjutnya disingkat L/FP adalah surat jawaban calon KSA atas RfP yang memuat terms and conditions yang ditawarkan calon KSA untuk pembiayaan satu kegiatan atau paket kegiatan tertentu.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Menteri ini meliputi tata cara pengadaan pembiayaan yang bersumber dari KSA, mulai dari persiapan seleksi sampai dengan penandatanganan perjanjian pinjaman.

BAB III

PANITIA SELEKSI New Page 1 http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2014/45~PMK.08~2014Per.HTM 2 of 10 12/21/2015 1:38 PM

Pasal 3

(1)Seleksi calon KSA dilakukan oleh panitia seleksi.
(2)Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
1. a.ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri Keuangan atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan;
2. b.dipilih dari unsur pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1) memiliki integritas, disiplin, dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas; 2) memahami pekerjaan yang akan dilaksanakan; 3) memahami isi dokumen persyaratan seleksi; 4) tidak memiliki konflik kepentingan; dan 5) menandatangani pakta integritas yang memuat pernyataan yang diperlukan dalam proses seleksi dan tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme;
3. c.berjumlah gasal dan beranggotakan paling sedikit 3 (tiga) orang.
(3)Masa kerja panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

Pasal 4

Dalam rangka membantu panitia seleksi untuk melakukan seleksi calon KSA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Direktur Jenderal:

a.membentuk sekretariat panitia seleksi; dan
b.dapat menunjuk narasumber, tenaga ahli, dan/atau jasa konsultan.

BAB IV

ASAS UMUM

Pasal 5

(1)Seleksi calon KSA dilakukan melalui Seleksi Terbatas.
(2)Seleksi Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penyampaian RfI kepada calon KSA yang memenuhi kriteria.

Pasal 6

Calon KSA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

a.pernah atau masih memiliki portofolio pinjaman komersial kepada pemerintah;
b.telah menyampaikan LoI setelah mendapat pemberitahuan dari: 1) K/L, Pemda, BUMN; 2) calon penyedia barang/jasa; dan/atau
c.merupakan calon KSA potensial berdasarkan hasil identifikasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU).

Pasal 7

(1)DJPU c.q. Direktorat Pinjaman dan Hibah melakukan pemetaan atas calon KSA yang memiliki kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. New Page 1 http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2014/45~PMK.08~2014Per.HTM 3 of 10 12/21/2015 1:38 PM
(2)Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembaharuan apabila terdapat calon KSA yang: a) menyampaikan LoI; dan/atau b) otensial berdasarkan identifikasi DJPU.

Pasal 8

(1)Pelaksanaan seleksi calon KSA dimulai setelah K/L, Pemda, atau BUMN menyampaikan SKPBJ untuk kegiatan yang siap dibiayai kepada Direktur Jenderal.
(2)SKPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat ditindaklanjuti dengan seleksi, paling kurang memuat:
1. a.nama calon penyedia barang/jasa;
2. b.nilai kontrak dan kebutuhan pinjaman;
3. c.deskripsi barang/jasa;
4. d.mekanisme pembayaran dan jangka waktu kontrak; dan
5. e.jadwal penandatanganan kontrak.
(3)SKPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga menginformasikan seluruh atau sebagian kegiatan yang termuat dalam surat penetapan sumber pembiayaan.
(4)DJPU c.q. Direktorat Pinjaman dan Hibah dapat meminta informasi terkait SKPBJ kepada K/L, Pemda, atau BUMN.
(5)Dalam hal kontrak pengadaan telah diterima sebelum SKPBJ disampaikan oleh K/L, Pemda, atau BUMN, kontrak pengadaan dapat ditindaklanjuti dengan proses seleksi calon KSA, sepanjang telah dilengkapi dengan ringkasan kontrak yang memuat informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 9

Seleksi calon KSA dilakukan melalui mekanisme pinjaman tunggal, yaitu satu pinjaman dimaksudkan untuk membiayai satu kegiatan.

Pasal 10

a.volume pembiayaan;
b.jenis barang/kegiatan;
c.asal barang/country of origin; dan/atau
d.jadwal pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 214/PMK.08/2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 214/PMK.08/2019