Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 45/PMK.08/2014
- Nomor
- 45/PMK.08/2014
- Tahun
- 2014
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 36
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pengadaan Pembiayaan Yang Bersumber Dari Kreditor Swasta Asing; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENGADAAN PEMBIAYAAN YANG BERSUMBER DARI KREDITOR SWASTA ASING.
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:
BAB II RUANG LINGKUP
BAB II
Ruang lingkup pengaturan Peraturan Menteri ini meliputi tata cara pengadaan pembiayaan yang bersumber dari KSA, mulai dari persiapan seleksi sampai dengan penandatanganan perjanjian pinjaman. BAB III PANITIA SELEKSI New Page 1 http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2014/45~PMK.08~2014Per.HTM 2 of 10 12/21/2015 1:38 PM
BAB III
1) memiliki integritas, disiplin, dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas; 2) memahami pekerjaan yang akan dilaksanakan; 3) memahami isi dokumen persyaratan seleksi; 4) tidak memiliki konflik kepentingan; dan 5) menandatangani pakta integritas yang memuat pernyataan yang diperlukan dalam proses seleksi dan tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme;
Dalam rangka membantu panitia seleksi untuk melakukan seleksi calon KSA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Direktur Jenderal:
BAB IV ASAS UMUM Bagian Kesatu Metode Seleksi
BAB IV
Bagian Kedua Kriteria Calon KSA
Calon KSA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
1) K/L, Pemda, BUMN; 2) calon penyedia barang/jasa; dan/atau
New Page 1 http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2014/45~PMK.08~2014Per.HTM 3 of 10 12/21/2015 1:38 PM
a) menyampaikan LoI; dan/atau b) otensial berdasarkan identifikasi DJPU. Bagian Ketiga Dasar Dimulainya Pelaksanaan Seleksi
Bagian Keempat Dasar Penentuan Paket Pinjaman
Seleksi calon KSA dilakukan melalui mekanisme pinjaman tunggal, yaitu satu pinjaman dimaksudkan untuk membiayai satu kegiatan.
Direktur Jenderal dapat menetapkan pinjaman paket, yaitu satu pinjaman dimaksudkan untuk membiayai beberapa kegiatan, yang ditentukan berdasarkan SKPBJ yang disampaikan oleh K/L, Pemda, atau BUMN, dengan memperhatikan:
Bagian Kelima Dasar Perhitungan Benchmark
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri (Permen)