Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 47 Tahun 2023
- Nomor
- 47
- Tahun
- 2023
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 10
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.04/2021 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi; jdih.kemenkeu.go.id Mengingat Menetapkan
Indonesia Tahun 1945;
MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 73/PMK.04/2021 TENTANG TATA CARA PENGENAAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR BERDASARKAN PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN JEPANG MENGENAI SUATU KEMITRAAN EKONOMI. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.04/2021 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 722), diubah sebagai berikut: jdih.kemenkeu.go.id
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan.
kawasan, yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan bea masuk.
pengusaha kawasan berikat;
jdih.kemenkeu.go.id
atau
12a. Pemberttahuan Pabean Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkat PPKEK adalah pemberttahuan pabean untuk kegiatan pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dart KEK.
jdih.kemenkeu.go.id
ketentuan khusus yang ditetapkan berdasarkan Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi untuk menentukan negara asal barang.
dikirim secara elektronik ke negara penerima.
jdih.kemenkeu.go.id
Pengapalan atau Tanggal Eksportasi;
invoice dan apabila memungkinkan, deskripsi dalam Harmonized System (HS) untuk barang tersebut; dan
jdih.kemenkeu.go.id
jdih.kemenkeu.go.id
1) nomor dan tanggal invoice eksportir yang mengajukan SKA dicantumkan pada kolom 7 SKA FormJIEPA; dan 2) nama dan alamat perusahaan yang akan menerbitkan Non Party Invoice dicantumkan pada kolom 8 SKA Form JIEPA.
jdih.kemenkeu.go.id
antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi pada pemberitahuan pabean impor untuk ditimbun di PLB secara benar; dan
dan
jdih.kemenkeu.go.id
1) Pemberitahuan Impor Barang (PIB); jdih.kemenkeu.go.id 2) pemberitahuan pabean impor untuk ditimbun di TPB; 3) pemberitahuan pabean impor untuk ditimbun di PLB; 4) PPFTZ-01 pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean; atau 5) pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean.
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d angka 3, atau Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK dikecualikan dari kewajiban penyerahan lembar asli SKA Form JIEPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
Dalam hal hasil koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) menyatakan bahwa eksportir terlibat dalam pemalsuan SKA Form JIEPA, terhadap importasi yang berasal dari eksportir yang bersangkutan tidak diberikan Tarif Preferensi selama 2 (dua) tahun terhitung sejak eksportir dinyatakan terlibat oleh Negara Anggota penerbit SKA Form JIEPA.
jdih.kemenkeu.go.id
BAB VA KETENTUAN PERALIHAN
Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku:
Impor berdasarkan Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi dihapus dan angka Romawi III serta angka Romawi VI diubah; dan
Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2023. jdih.kemenkeu.go.id Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 April 2023 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 April 2023 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. ASEP N. MULYANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 359 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum u.b. Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian Ditandatangani secara elektronik DEWI SURIANI HASLAM NIP 19850116 201012 2 002 DISTRIBUSI II jdih.kemenkeu.go.id LAMPIRAN PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 73/PMK.04/2021 TENTANG TATA CARA PENGENAAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR BERDASARKAN PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN JEPANG MENGENAI SUATU KEMITRAAN EKONOMI A. KETENTUAN ASAL BARANG BERDASARKAN PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN JEPANG MENGENAI SUATU KEMITRAAN EKONOMI I. KRITERIA ASAL BARANG Kriteria asal barang skema Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi meliputi:
Barang-barang yang dikategorikan sebagai wholly obtained atau produced yakni sebagai berikut:
jdih.kemenkeu.go.id
dan/atau
(FOB-VNM) QVC= X 100 FOB Keterangan: 1) QVC adalah besaran qualifying value content suatu barang yang dinyatakan dalam persentase; 2) FOB adalah nilai free-on-board suatu barang yang dibayar oleh pembeli kepada penjual tanpa melihat mode pengiriman, tidak termasuk pengurangan, pembebasan maupun pengembalian pajak pada saat barang diekspor; dan 3) VNM adalah nilai Bahan Non-originating yang digunakan dalam produksi barang.
1) Change in Chapter (CC). yaitu perubahan bah atau perubahan pada 2 (dua) digit pertama Harmonized. System (HS); 2) Change in Tariff Heading (CTH), yaitu perubahan pos atau perubahan pada 4 (empat) digit pertama Harmonized System (HS); atau 3) Change in Sub Tariff Heading (CTSH), yaitu perubahan subpos atau perubahan pada 6 (enam) digit pertama Harmonized System (HS).
jdih.kemenkeu.go.id J enis kriteria asal barang dalam daftar PSR terdiri dari: 1) tunggal, yaitu suatu subpos tarif hanya memiliki 1 (satu) kriteria asal barang Contoh : 9605.00 (CC); 2) altematif, yaitu suatu subpos tarif yang memiliki lebih dari 1 (satu) kriteria asal barang yang harus dipilih salah satu Contoh : 7405.00 (CTSH or QVC40); 3) kombinasi, yaitu suatu subpos tarif yang memiliki lebih dart 1 (satu) kriteria asal barang yang harus dipenuhi seluruhnya Contoh : 2309.10 (CC provided there is QVC40); 4) altematif dan kombinasi, yaitu suatu subpos tarif yang memiliki lebih dari 1 (satu) kriteria asal barang, yang merupakan gabungan dari altematif dan kombinasi yang harus dipilih salah satu Contoh : 3004.10 (CTH except from heading 30.03; QVC40; or No required CTC provided that non-originating materials used undergo a chemical reaction, puriflcation, isomer separation or Biotechnological processes in a Party). II. Dihapus. III. KETENTUAN PENGISIAN PEMBERITAHUAN PABEAN IMPOR
IV. KETENTUAN LAIN TERKAIT KETENTUAN ASAL BARANG
1) untuk barang dart Bab 28 sampai dengan Bab 49 dan BAB 64 sampai dengan Bab 97, nilainya tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dart FOB; 2) untuk barang dart Bab 50 sampai dengan Bab 63, beratnya tidak melebihi 7% (tujuh persen) berat barang jadinya.
mengalami perubahan klasiflkasi atau suatu pabrikasi atau operasional tertentu sebagaimana yang telah ditentukan dalam PSR, bahan pengemas dan wadah untuk penjualan jdih.kemenkeu.go.id eceran yang diklasifikasikan dengan barang sesuai KUMHS 5, harus diabaikan.
mengalami perubahan klasifikasi atau suatu pabrikasi atau operasional tertentu sebagaimana yang telah ditentukan dalam PSR, aksesoris, spare parts, atau peralatan yang dikirimkan bersama dengan barang jadi yang merupakan aksesoris, spare part, atau peralatan standar dart barang tersebut harus diabaikan, sepanjang: 1) aksesoris, spare part atau peralatan tidak dalam invoice yang terpisah dengan barangnya; tanpa mempertimbangkan apakah aksesoris, spare part, atau peralatan tersebut dirinci terpisah dalam invoice-nya; dan 2) jumlah dan nilai aksesoris, spare part, atau peralatan tersebut umum disajikan bersama barangnya.
dianggap Bahan Originating di Negara Anggota tempat produksi barang, yaitu:
jdih.kemenkeu.go.id
asal barang, Akumulasi, De Minimis, Proses yang Tidak Memenuhi Kualiflkasi, yang masing-masing Bahan Non- Originating di antara barang yang belum dirakit atau terurai diimpor ke Negara Anggota secara terpisah dan tidak dalam bentuk belum dirakit atau terurai.
kegiatan bongkar, muat, dan kegiatan lainnya untuk menjaga kualitas barang, keasalan barang tersebut dapat ditentukan sesuai dengan metode manajemen persediaan berdasarkan standar akuntansi yang berlaku di Negara Anggota tersebut.
V. KETENTUAN LAIN-LAIN
Jepang di Indonesia, sebagai berikut: jdih.kemenkeu.go.id Embassy ofJapan in Indonesia Economic Section Jalan M.H. Thamrin No. 24, Jakarta 10350 Tel : +62-21 3192-4308 Fax : +62-21 3192-5460 dan +62-21 315-7156 Surel : ijepa-2008070l@eoj.ntt.net.id
jdih.kemenkeu.go.id VI. BENTUK DAN FORMAT SKA FORM JIEPA
INumbe; ofpage AGREEMENr BE'IWEEN JAPAN AND THE REPUBUC OF 1------------------------1
9.Declaration by the exporter: 10.Certifimtion I, the undeniigned, declare that: It is hereby oert.ified, on the basis ofrontrol carried out, that the declaration • the above derails and statement are true and areurate. by the exporter is correct. • the good<.s) described alxwe meet the rondition/.s) required for the Qimpetent governmental authority or designee office: issuance ofthis oorlillcate; • the cguntry oforigin ofthe good<.s) described alxwe is __ Stamp Place and date: ____________ Signature: _____________ Name(printed): ____________ Place and date: ____________ Company:______________ jdih.kemenkeu.go.id
Gene~: The·. ~ the preferential tariff treatment under the Agreement are that the goods exported to Indonesia or Japan should:
ii. comply with one of the requirements set out in Preference aiteria ; and iii. comply with the consignment aiteria ofArticle 33. Preference criteria: A The good is wholly ob1ained or produced entirely in the Party, as defined in paragraph 2 of Article 29. B The good is produced entirely in the Party exclusively from originating materials ofthe Party. C The good satisfies the product specific rules set out in Annex 2, as well as all other applicable requirements ofChapter 3, wnen the good is produced entirely in the Party using non-originating materials. Instructions for certificate of orjgin: For the purposes of claiming ~ntial tariff treatment, the document should be completed leQiblv and in full by the exporter or ils authoi'ized agent and certified by the competent governmental authority or its designee. Any item of the form should be completed in the English !anguage. . The document should be no longer valid, if it is completed In any languages other than English or modified after the 1SSUance. If the space of this document is insufficient to specify the necessary particulars for identifving the goods and other related information, the ex..,,,,...r or its authorized t provide the information usi additionarAppendix 1-A. In that case, additional Append'1~ should be comple1:r~ and in full by the exporter~ its authorized agent and certificated b~ competent governmental authority or its designee. Field 1: State the full name, address and country of the exporter. Field 2: State the full name, address and country of the importer. As defined in subparagraph (f) of Article 28, "importer" means a person who imports a good into the importing Party (e.g. the consignee who cleclai"es the importation). Field 3: Provide the name of loading port, transit port and dischalging port and, the name of vessel / flight number, as far as known. Field 4: Provide item number (as necessary), marks and numbers of packages, number and kind of ~. HS tariff d~ number based on the same edition of the HS as applfed in Annex 2 and description of each good consigned. For each good, the HS tariff dassification number should be indicated at the six-digit level. The description of the aoocl on the certificate of origin should be substantially identical to the description on the invoice and, if possible, to the clescription under the HS for the good. With respect to subheading 2103.90, 22=08.90 4601.21 to 4601.94, 8708.30 to 8708.50, 8708.80 to 8708.92, or 8708.94, in an exceptional case where the is a specific product requiring a special ~ (e.g. instant curry, igusa goods, brakes or parts of brakes), descripli6n of specific products should be indicated. With respect to each good of Chapter 50 through 63. of the H.S1 the materials of the other Party or non-Parties which are member countries of the ASEAN, the processes or ~lions conducted in such Party or non-Parties, and the names of such Party or non-Parties should be indicated (if such materials \Nere used in the production of the good). Field 5: For each g;xxt, state which preference aiterion (A through C under Preference Criteria above) is applicable. The rules of ongin are contained in Chapter 3 and Annex 2. Note: In order to be entitled to preferential tariff treatment, each good of a Party should meet at least one of the criteria given. Indicate "ACU" for accumulation, "DMI" for de minimis and "FGM" for fungible goods or materials, if applicable. Field 6: For each good, indicate the quantity or weight. Field 7: Indicate the invoice number and date for each good. The invoice should be the one issued for the importation of the good into the importing Party. If the invoice is issued by a person different from the exporter to whom the certificate of9figin is issued and the person who issues the invoice Is lcicated in a non-Party, it should be indicated in field 8 that the goods will be invoiced in a non-Party, identifying the full legal name and .address of the person that issues the invoice. In an ex~I case where the number of the invoice issued in a non-Party is not known at the time of issuance of the certificate of origin the invoice number and the date of irM>ice issued .by the exPOrter to whom the certificate of origin is issued shot.tic! be indicated in field 7, and it should be indicated in field 8 that the goods will be subject to another invoice to be issued in a non-Party for the importation into the importing Party, identifying the full legal name and address of the person that will issue such other invoice. In such case, the relevant authority of the importing jdih.kemenkeu.go.id Party may require the im~r to provide the invoices and any other relevant documents which confirm the transaction, from the exporting Party to the importing Party, with regard to the goods declared for import. Field 8: Ifthe certificate of ~in is issued retroactively in accordance with Rule 3(b~ the ~nt governmental authority or its desianee should indicate "ISSUED RETROACTIVELY." If the certifiCate of origin is newly issued in accordance with Rule 3(e), the competent governmental authority or its designee should indicate the date of issuance and the certification number of1tie original certificate of origin. Other remarks as necessary. Field 9: This field should be com~ted1 signed e.nd dated by the exporter or its authorized agent The "date" should be the date when the certificate of origin is applied for. Note: The exporter's or its authorized agent's signature may be autographed or printed. Field 10: This field should be completed, dated, signed and stamped by the competent govemmental authority of the exporting Party or its designee. Note: The competent governmental authority's or its designee's signature may be autographed or printed. Notice 1. Any items entered in this form should be true and correct. False declaration or documents relating to the certificate of origin should be subject to penalty in accordance with the laws and regulations of the exporting Party. Notice 2. The certificate of origin should be a basis of determination of origin at the customs authority of the importing Party. jdih.kemenkeu.go.id B. KETENTUAN PROSEDURAL (PROCEDURAL PROVISIONS} TERKAIT TATA CARA PENGENAAN TARIF PREFERENSI UNTUK TPB, PLB, KAWASAN BEBAS, DAN KEK I. KETENTUAN PROSEDURAL (PROCEDURAL PROVISIONS) TERKAIT TATA CARA PENGENAAN TARIF PREFERENSI UNTUK TPB
1) untuk mendapatkan Tarif Preferensi, Penyelenggara/ Pengusaha TPB: a) kode fasilitas 56; dan b) nomor referensi dan tanggal SKA Form JIEPA, secara benar dalam dokumen BC 2.3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai Pemberitahuan Pabean, 2) dihapus; 3) Penyelenggara/Pengusaha TPB sebagaimana dimaksud pada angka 1) menyerahkan Dokumen Pelengkap Pabean dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan; 4) dihapus; 5) dihapus.
1) menerima SKA Form JIEPA, Pejabat Bea dan Cukai di. Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 memberikan catatan pada dokumen BC 2.3 dan/atau SKP yang menerangkan bahwa SKA Form JIEPA memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi; atau 2) menolak SKA Form JIEPA, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokurnen BC 2.3 memberikan catatan pada dokumen BC 2.3 dan/atau SKP yang menerangkan bahwa SKA Form JIEPA tidak memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi, serta memberikan informasi keputusan tersebut kepada Penyelenggara/Pengusaha TPB.
1) Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 memberikan jdih.kemenkeu.go.id catatan pada dokumen BC 2.3 dan/atau SKP yang menerangkan bahwa SKA Form JIEPA memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tartf Preferensi; dan 2) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk mengirimkan pemberitahuan keputusan atas SKA Form JIEPA secara tertulis kepada Kedutaan Besar J epang di Indonesia.
1) jawaban atas Permintaan Retroactive Check tidak disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tanggal diterimanya Permintaan Retroactive Check; 2) informasi tambahan tidak disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 4 (empat) bulan setelah tanggal ditertmanya permintaan informasi tambahan; atau 3) jawaban atas Permintaan Retroactive Check dan/atau informasi tambahan tidak mencukupi untuk membuktikan pemenuhan Ketentuan Asal Barang dan/atau keabsahan SKA Form JIEPA.
1) Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian BC 2.3 memberikan catatan pada dokumen BC 2.3 dan/atau SKP yang menerangkan bahwa SKA Form JIEPA tidak memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi, serta memberikan informasi keputusan tersebut kepada Penyelenggara/ Pengusaha TPB; dan 2) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk mengirimkan pemberitahuan penolakan SKA Form JIEPA secara tertulis kepada Kedutaan Besar J epang di Indonesia.
Untuk mendapatkan Tartf Preferensi, Penyelenggara/Pengusaha TPBwajib:
1) nomor dan tanggal dokumen BC 2.3 yang telah mencantumkan nomor referensi dan tanggal SKA Form JIEPA; 2) informasi "Penyerahan BKP"; dan 3) nomor referensi dan tanggal SKA Form JIEPA, secara benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemberitahuan Pabean;
jdih.kemenkeu.go.id
dokumen BC 2.3:
1) kode fasilitas 56; dan 2) nomor referensi dan tanggal SKA Form JIEPA pada kolom 17 dan/atau kolom 29 BC 2.5; secara benar pada dokumen BC 2.5 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemberitahuan Pabean.
Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitlan dokumen BC 2.5 sebagaimana dimaksud pada huruf b, Tarif Preferensi tidak diberikan. II. KETENTUAN PROSEDURAL (PROCEDURAL PROVISIONS) TERKAIT TATA CARA PENGENAAN TARIF PREFERENSI UNTUK PLB
1) untuk mendapatkan Tarif Preferensi, Penyelenggara/ Pengusaha PLB wajib mengisi: a) Kode fasilitas 56; dan jdih.kemenkeu.go.id b) Nomor referensi dan tanggal SKA FormJIEPA, secara benar pada dokumen BC 1.6 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai , Pusat Logistik Berikat; 2) dihapus; 3) Penyelenggara/Pengusaha PLB sebagaimana dimaksud pada angka 1) menyerahkan Dokumen Pelengkap Pabean dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan; 4) dihapus; dan 5) dihapus.
1) menerima SKA Form JIEPA, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 memberikan catatan pada dokumen BC 1.6 dan/atau SKP yang menerangkan bahwa SKA Form JIEPA memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi; atau 2) menolak SKA Form JIEPA, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 memberikan catatan pada dokumen BC 1.6 dan/atau SKP yang menerangkan bahwa SKA Form JIEPA tidak memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi, serta memberikan informasi keputusan tersebut kepada Penyelenggara/Pengusaha PLB.
1) Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 memberikan , catatan pada dokumen BC 1.6 dan/atau SKP yang menerangkan SKA Form JIEPA memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi; dan 2) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk mengirimkan pemberitahuan keputusan atas SKA Form JIEPA secara tertulis kepada Kedutaan Besar J epang di Indonesia.
1) jawaban atas Permintaan Retroactive Check tidak disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tanggal diterimanya Permintaan Retroactive Check; jdih.kemenkeu.go.id 2) informasi tambahan tidak disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 4 (empat) bulan setelah tanggal diterimanya permintaan informasi tambahan; atau 3) jawaban atas Permintaan Retroactive Check dan/atau informasi tambahan tidak mencukupi untuk. membuktikan pemenuhan Ketentuan Asal Barang dan/atau keabsahan SKA FormJIEPA.
1) Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 memberikan catatan pada dokumen BC 1.6 dan/atau SKP yang menerangkan bahwa SKA Form JIEPA tidak memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi, serta memberikan informasi keputusan tersebut kepada Penyelenggara/Pengusaha PLB; dan 2) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk mengirimkan pemberitahuan penolakan SKA Form JIEPA secara tertulis kepada Kedutaan Besar Jepang di Indonesia.
Untuk mendapatkan Tarif Preferensi, Penyelenggara/Pengusaha PLB wajib:
1) Nomor dan tanggal dokumen BC 1.6 yang telah mencantumkan nomor referensi dan tanggal SKA Form JIEPA; 2) informasi "Penyerahan BKP"; dan 3) Nomor referensi dan tanggal SKA Form JIEPA, secara benar pada dokumen BC 2. 7 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemberitahuan Pabean;
jdih.kemenkeu.go.id
1) Kode fasilitas 56; dan 2) Nomor referensi dan tanggal SKA FormJIEPA, secara benar pada dokumen BC 2.8 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pusat Logistik Berikat;
III. KETENTUAN PROSEDURAL (PROCEDURAL PROVISIONS) TERKAIT TATA CARA PENGENAAN TARIF PREFERENSI UNTUK KAWASAN BEBAS
1) untuk mendapatkan Tarif Preferensi, pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d angka 3 Peraturan Menteri ini wajib mengisi: a) kode fasilitas 56; dan b) nomor referensi dan tanggal SKA FormJIEPA, secara benar pada dokumen PPITZ-01 pemasukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai Pemasukan dan Pengeluaran Barang dari dan ke Kawasan yang telah ditetapkan, sebagai Kawasan Bebas dan Pelabuhan Bebas; 2) dihapus; 3) pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud pada angka 1) menyerahkan Dokumen Pelengkap Pabean dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan; dan 4) dihapus. jdih.kemenkeu.go.id
1) menerima SKA Form JIEPA, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFfZ-01 pemasukan memberikan catatan pada dokumen PPFfZ-01 pemasukan dan/atau SKP yang menerangkan bahwa SKA Form JIEPA memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi; atau 2) menolak SKA Form JIEPA, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFfZ-01 pemasukan memberikan catatan pada dokumen PPFfZ-01 pemasukan dan/atau SKP yang menerangkan bahwa SKA Form JIEPA tidak memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi, serta memberikan informasi keputusan tersebut kepada pengusaha di Kawasan Bebas.
1) Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFfZ-01 pemasukan . memberikan catatan pada dokumen PPFfZ-01 pemasukan dan/atau SKP yang menerangkan bahwa SKA Form JIEPA memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi; dan 2) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk mengirimkan pemberitahuan keputusan atas SKA Form JIEPA secara tertulis kepada Kedutaan Besar J epang di Indonesia.
1) jawaban atas Permintaan Retroactive Check tidak disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tanggal diterimanya Permintaan Retroactive Check; 2) informasi tambahan tidak disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 4 (empat) bulan setelah tanggal diterimanya permintaan informasi tambahan; atau 3) jawaban atas Permintaan Retroactive Check dan/atau informasi tambahan tidak mencukupi untuk · membuktikan pemenuhan Ketentuan Asal Barang dan/atau keabsahan SKA Form JIEPA. jdih.kemenkeu.go.id
1) Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFfZ-01 pemasukan memberik.an catatan pada dokumen PPFfZ-01 pemasukan dan/atau SKP yang menerangkan bahwa SKA Form JIEPA tidak memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi, serta memberikan informasi keputusan tersebut kepada pengusaha di Kawasan Bebas; dan 2) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk mengirimkan pemberitahuan penolakan SKA Form JIEPA secara tertulis kepada Kedutaan Besar J epang di Indonesia.
1) untuk mendapatkan Tarif Preferensi, pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d angka 3 Peraturan Menteri ini wajib mengisi: a) kode fasilitas 56; dan b) nomor referensi dan tanggal SKA Form JIEPA, secara benar pada dokumen PPFfZ-01 pengeluaran · sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai Pemasukan dan Pengeluaran Barang dari dan ke Kawasan yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Bebas dan Pelabuhan Bebas; 2) pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud pada angka 1) wajib menyerahkan dokumen PPFTZ-01 pemasukan yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFfZ-01 pemasukan kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pengeluaran, pada tanggal yang sama dengan pengajuan dokumen PPFfZ-01 pengeluaran; dan 3) dalam hal pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud pada angka 1) tidak menyerahkan dokumen PPFTZ-01 pemasukan yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pemasukan jdih.kemenkeu.go.id kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pengeluaran sebagaimana dimaksud pada angka 2), Tarif Preferensi tidak diberikan.
PPFI'Z-01 pengeluaran memberi tanda/mencatatkan jumlah barang yang dikeluarkan dalam SKP. N. KETENTUAN PROSEDURAL (PROCEDURAL PROVISIONS) TERKAIT TATA CARA PENGENMN TARIF PREFERENSI UNTUK KEK
1) untuk mendapatkan Tarif Preferensi, Badan Usaha/ Pelaku Usaha KEK: a) dalam hal PPKEK pemasukan dari luar Daerah Pabean hanya menggunakan skema Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi, wajib mencantumkan secara benar kode fasilitas 56, nomor referensi dan tanggal SKA Form JIEPA pada kolom K. l "Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor" PPKEK . pemasukan dari luar Daerah Pabean; b) dalam hal PPKEK pemasukan dari luar Daerah Pabean menggunakan skema Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi dan fasilitas lainnya, wajib mencantumkan secara benar kode fasilitas 56 dan kode fasilitas lainnya, serta nomor referensi dan tanggal SKA Form JIEPA, pada kolom K. l "Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor" PPKEK pemasukan dari luar Daerah Pabean; dan 2) dihapus; 3) Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK sebagaimana dimaksud pada angka 1) menyerahkan Dokumen Pelengkap Pabean dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan. 4) dihapus; dan 5) dihapus. jdih.kemenkeu.go.id
1) menerima SKA Fonn JIEPA, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian PPKEK pemasukan dari luar Daerah Pabean memberikan catatan pada SKP yang menerangkan bahwa SKA Form JIEPA memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi; atau 2) menolak SKA Fonn JIEPA, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian PPKEK pemasukan dari luar Daerah Pabean memberikan catatan pada SKP yang menerangkan bahwa SKA Fonn JIEPA tidak memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi, serta memberikan informasi penetapan tersebut kepada Badan Usaha/Pelaku UsahaKEK.
1) Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian PPKEK pemasukan dari luar Daerah Pabean memberikan catatan pada SKP yang menerangkan bahwa SKA Fonn JIEPA memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi; dan 2) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk mengirimkan pemberitahuan keputusan atas SKA Fonn JIEPA secara tertulis kepada Kedutaan Besar J epang di Indonesia.
1) jawaban atas Permintaan Retroactive Check tidak disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 6 , (enam) bulan setelah tanggal diterimanya Permintaan Retroactive Check; 2) informasi tambahan tidak disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 4 (empat) bulan setelah tanggal diterimanya permintaan informasi tambahan; atau 3) jawaban atas Permintaan Retroactive Check dan/atau informasi tambahan tidak mencukupi untuk membuktikan pemenuhan Ketentuan Asal Barang dan/atau keabsahan SKA FonnJIEPA.
1) Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian PPKEK pemasukan dari luar Daerah Pabean memberikan catatan pada SKP yang menerangkan bahwa SKA Fonn JIEPA tidak memenuhi jdih.kemenkeu.go.id ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi, serta memberikan informasi penetapan tersebut kepada Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK; dan 2) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk mengirimkan pemberitahuan penolakan . SKA Form JIEPA secara tertulis kepada Kedutaan Besar J epang di Indonesia.
Untuk mendapatkan Tarif Preferensi, Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK wajib:
Fasilitas Impor";
dan
1) dalam hal PPKEK pengeluaran ke TLDDP hanya menggunakan skema Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi, wajib mencantumkan secara benar: jdih.kemenkeu.go.id a) nomor dan tanggal PPKEK pemasukan dari luar Daerah Pabean yang telah mencantumkan nomor referensi dan tanggal SKA Form JIEPA pada kolom K. 1 "Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor", pada kolom K.3 "Referensi Dokumen Asal" PPKEK pengeluaran ke TLDDP; dan b) kode fasilitas 56, nomor referensi dan tanggal SKA Form KI-CEPA pada kolom K. l "Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor" PPKEK pengeluaran ke TLDDP, 2) dalam hal PPKEK pengeluaran ke TLDDP menggunakan skema Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi dan fasilitas lainnya, wajib mencantumkan secara benar: a) nomor dan tanggal PPKEK pemasukan dari luar Daerah Pabean yang telah mencantumkan nomor referensi dan tanggal SKA Form JIEPA pada kolom K. 1 "Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor", pada kolom K.3 "Referensi Dokumen Asal" PPKEK pengeluaran ke TLDDP; dan b) kode fasilitas 56 dan kode fasilitas lainnya, serta nomor referensi dan tanggal SKA Form JEIPA, pada kolom K. l "Pemenuhan Persyaratan/ Fasilitas Impor" PPKEKpengeluaran ke TLDDP;
MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd . SRI MULYANI INDRAWATISalinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum u.b. Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian Ditandatangani secara elektronik DEWI SURIANI HASLAM NIP 19850116 201012 2 002 jdih.kemenkeu.go.id
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri (Permen)