Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49/PMK.02/2011
- Nomor
- 49/PMK.02/2011
- Tahun
- 2011
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 60
www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.151 2
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2011; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.1513
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA REVISI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2011.
BAB I
Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, yang dimaksud dengan:
www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.151 4
10 Sasaran Kinerja adalah keluaran dan/atau hasil yang ditetapkan untuk dicapai dengan tingkat kepastian yang tinggi, dari sisi efisiensi, kuantitas, dan kualitas melalui kegiatan dan/atau program oleh Kementerian Negara/Lembaga, termasuk kegiatan dan/atau program yang dilaksanakan melalui skema Badan Layanan Umum, Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, Urusan Bersama dan skema pendanaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.1515
BAB II RUANG LINGKUP DAN BATASAN REVISI ANGGARAN Bagian Kesatu Ruang Lingkup Revisi Anggaran
BAB II
(1). Revisi Anggaran terdiri atas:
(2). Perubahan rincian anggaran yang disebabkan penambahan atau pengurangan pagu anggaran belanja termasuk pergeseran rincian anggaran belanjanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai akibat dari adanya hal-hal sebagai berikut: www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.151 6
Kementerian Keuangan dan dilaksanakan oleh Kementerian Negara/Lembaga/Pemerintah Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah;
(3). Perubahan atau pergeseran rincian anggaran belanja dalam hal pagu anggaran tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.1517
www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.151 8
(4). Perubahan/ralat karena kesalahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.1519 (5). Daftar rincian ruang lingkup Revisi Anggaran dan kewenangannya adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini. Bagian Kedua Perubahan Rincian Anggaran Yang Disebabkan Penambahan Atau Pengurangan Pagu Anggaran Belanja Termasuk Pergeseran Rincian Anggaran Belanjanya
(1). Perubahan rincian anggaran yang disebabkan adanya kelebihan realisasi PNBP di atas target yang direncanakan dalam APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a merupakan tambahan alokasi anggaran yang dapat digunakan oleh Kementerian Negara/Lembaga dan bersifat menambah pagu anggaran belanja Tahun Anggaran 2011. (2). Perubahan rincian anggaran yang disebabkan adanya kelebihan realisasi PNBP di atas target yang direncanakan dalam APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
(1). Perubahan rincian anggaran yang disebabkan adanya lanjutan pelaksanaan Kegiatan yang dananya bersumber dari PHLN dan/atau PHDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b bersifat menambah pagu anggaran belanja Tahun Anggaran 2011. (2). Perubahan rincian anggaran yang disebabkan adanya lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang PHLN/PHDN belum closing date. www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.151 10 (3). Lanjutan pelaksanaan Kegiatan yang dananya bersumber dari PHLN dan/atau PHDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk pinjaman proyek baru yang belum dialokasikan dalam APBN Tahun Anggaran 2011 serta pinjaman yang bersumber dari pinjaman komersial dan fasilitas kredit ekspor yang bukan merupakan kelanjutan proyek multiyears.
(1). Perubahan rincian anggaran yang disebabkan adanya percepatan penarikan PHLN dan/atau PHDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c merupakan optimalisasi pemanfaatan dana yang bersumber dari PHLN dan/atau PHDN dan bersifat menambah pagu anggaran belanja Tahun Anggaran 2011. (2). Percepatan penarikan PHLN dan/atau PHDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk pinjaman proyek baru yang belum dialokasikan dalam APBN Tahun Anggaran 2011.
(1). Perubahan rincian anggaran yang disebabkan adanya penerimaan Hibah Luar Negeri/Hibah Dalam Negeri termasuk hibah yang diterushibahkan setelah Undang-Undang mengenai APBN Tahun Anggaran 2011 ditetapkan yang diterima oleh Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan dan dilaksanakan oleh Kementerian Negara/Lembaga/Pemerintah Daerah/Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d bersifat menambah pagu anggaran belanja Tahun Anggaran 2011. (2). Penerimaan Hibah Luar Negeri/Hibah Dalam Negeri termasuk hibah yang diterushibahkan setelah Undang-Undang mengenai APBN Tahun Anggaran 2011 ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rincian peruntukannya dituangkan dalam dokumen RKA-K/L dan diajukan oleh Kementerian Negara/Lembaga/ Pemerintah Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah.
(1). Perubahan rincian anggaran yang disebabkan adanya penerimaan Hibah Luar Negeri/Hibah Dalam Negeri setelah Undang-Undang mengenai APBN Tahun Anggaran 2011 ditetapkan yang diterima dalam bentuk uang dan dilaksanakan secara langsung oleh Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e bersifat menambah pagu anggaran belanja Tahun Anggaran 2011. www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.15111 (2). Tata cara pencatatan dan pelaporan untuk penerimaan Hibah Luar Negeri/Hibah Dalam Negeri setelah Undang-Undang mengenai APBN Tahun Anggaran 2011 ditetapkan yang diterima dalam bentuk uang dan dilaksanakan secara langsung oleh Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Tata Cara Pengesahan Realisasi Pendapatan dan Belanja yang Bersumber dari Hibah Luar Negeri/Dalam Negeri yang Diterima Langsung oleh Kementerian Negara/Lembaga dalam Bentuk Uang.
(1). Tambahan Pinjaman Proyek Luar Negeri/Pinjaman Dalam Negeri baru setelah Undang-Undang mengenai APBN Tahun Anggaran 2011 ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f bersifat menambah pagu anggaran belanja Tahun Anggaran 2011. (2). Tambahan Pinjaman Proyek Luar Negeri/Pinjaman Dalam Negeri baru setelah Undang-Undang mengenai APBN Tahun Anggaran 2011 ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah disetujui dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2011 atau mendapat persetujuan DPR.
(1). Perubahan rincian anggaran yang disebabkan adanya pengurangan alokasi PHLN dan/atau PHDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf g bersifat mengurangi pagu anggaran belanja Tahun Anggaran 2011. (2). Pengurangan alokasi PHLN dan/atau PHDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
(3). Dana Rupiah Murni Pendamping yang telah dialokasikan untuk paket Kegiatan/proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan/direalokasi untuk mendanai Rupiah Murni Pendamping pada paket Kegiatan/proyek yang lain atau menambah volume Keluaran atau mendanai Inisiatif Baru. www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.151 12
(1). Perubahan rincian anggaran yang disebabkan adanya penggunaan anggaran belanja yang bersumber dari PNBP di atas pagu APBN untuk PTN bukan Satker BLU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf h merupakan tambahan alokasi anggaran yang dapat digunakan oleh PTN bukan Satker BLU dan bersifat menambah pagu anggaran belanja Tahun Anggaran 2011. (2). Tambahan alokasi anggaran yang dapat digunakan oleh PTN bukan Satker BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari realisasi PNBP di atas target yang direncanakan.
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Presiden (Perpres)