Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49/PMK.03/2019
- Nomor
- 49/PMK.03/2019
- Tahun
- 2019
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 12
b . bahwa untuk pencegahan dan penanganan sengketa perpajakan internasional yang lebih efektif, perlu dibentuk suatu peraturan yang lebih memberikan kepastian hukum terutama terkait prosedur, jangka waktu, dan tindak lanjut permintaan pelaksanaan prosedur persetujuan bersama;
d . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama;
4999); 2 . Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893); www.jdih.kemenkeu.go.id
MEMUTUSKAN : PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PROSEDUR PERSETUJUAN BERSAMA.
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
4 . Otoritas Pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra P3B yang selanjutnya disebut Otoritas Pajak Mitra P3B adalah otoritas perpajakan pada negara mitra atau otoritas www.jdih.kemenkeu.go.id perpajakan pada yurisdiksi mitra yang berwenang melaksanaan ketentuan dalam P3B.
BAB II PENGAJUAN PERMINTAAN PELAKSANAAN MAP
BAB II
www.jdih.kemenkeu.go.id
1) koreksi Penentuan Harga Transfer; 2) koreksi terkait keberadaan dan/ atau laba bentuk usaha tetap; dan/ atau 3) koreksi obyek pajak penghasilan lainnya;
dan/atau
a . WNI melalui Direktur Jenderal Pajak; b . Direktur Jenderal Pajak; atau
b . menindaklanjuti permohonan kesepakatan harga transfer (advance pncrng agreement/ APA) yang diajukan oleh Wajib Pajak dalam negen termasuk pemberlakuannya untuk tahun pajak sebelum periode kesepakatan harga transfer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pembentukan dan pelaksanaan kesepakatan harga transfer (advance pncrng agreement/ APA); dan/ a tau c . menafsirkan ketentuan P3B.
a . keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Undang-Undang KUP;
www.jdih.kemenkeu.go.id
1) tanggal surat ketetapan pajak; 2) tanggal bukti pembayaran, pemotongan, atau pemungutan pajak penghasilan; atau 3) saat terjadinya perlakuan perpajakan yang tidak sesuai dengan ketentuan P3B . d . ditandatangani oleh Pemohon atau wakil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang KUP; dan
1) surat keterangan domisili atau dokumen lain yang berisi identitas wajib p ajak dalam negeri Mitra P3B yang terkait dengan permintaan pelaksanaan MAP se bagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dan huruf b; 2) daftar informasi dan/ atau bukti atau keterangan yang dimiliki oleh Pemohon yang menunjukkan bahwa perlakuan perpajakan oleh Otoritas Pajak Mitra P3B tidak sesuai dengan ketentuan P3B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (4); dan 3) surat pernyataan yang menyatakan kesediaan Pemohon untuk menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada angka 2) secara lengkap dan tepat waktu.
www.jdih.kemenkeu.go.id
1) WNI; atau 2) Pejabat Berwenang Mitra P3B.
1) perusahaan jasa ekspedisi atau Jasa kurir dengan bukti pengiriman surat; atau 2) saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan perkembangan teknologi informasi.
L www.jdih.kemenkeu.go.id BAB III PENANGANAN PERMINTAAN PELAKSANAAN MAP Pasal 4
a. b . kelengkapan pemenuhan persyaratan permintaan pelaksanaan MAP berdasarkan ketentuan se bagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) a tau ayat (2); dan kesesuaian materi yang diajukan permintaan pelaksanaan MAP dengan perlakuan perpajakan yang dapat diajukan permintaan pelaksanaan MAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), ayat
a . pemberitahuan tertulis kepada Pemohon bahwa permintaan pelaksanaan MAP dapat ditindaklanjuti dan permin taan pelaksanaan MAP secara tertulis kepada Pejabat Berwenang Mitra P3B, dalam hal permintaan pelaksanaan MAP memenuhi persyaratan dan kesesuaian materi; atau
a . Pemohon atau Wajib Pajak dalam negeri yang terkait dengan permintaan pelaksanaan MAP bahwa permintaan pelaksanaan MAP tidak dapat ditindaklanjuti; dan b . Pejabat Berwenang Mitra P3B bahwa permintaan pelaksanaan MAP dicabut.
BAB III
www.jdih.kemenkeu.go.id
b . perundingan tidak menghasilkan kesepakatan sampai dengan berakhirnya batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
www.jdih.kemenkeu.go.id
a . Lampiran huruf B.1., untuk Persetujuan Bersama Terkait Pengenaan Pajak Berganda; atau
dan/atau
a . Pemohon harus menyampaikan informasi dan/atau bukti atau keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2) secara langsung kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Direktur Perpajakan Internasional dalam bentuk hardcopy dan elektronik paling lama 2 (dua) bulan setelah: 1) tanggal diterbitkannya pemberitahuan tertulis bahwa permintaan pelaksanaan MAP dapat www.jdih.kemenkeu.go.id ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a; atau 2) terlampauinya batas waktu 1 (satu) bulan sehingga permin taan pelaksanaan MAP yang diajukan oleh Pemohon dianggap dapat ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4). b . Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk: 1) memin ta informasi dan /a tau bukti a tau keterangan selain se bagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2 kepada: a) Pemohon; b) Wajib Pajak dalam negeri yang terkait dengan permintaan pelaksanaan MAP se bagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
c) pihak terkait lainnya; 2) melakukan pembahasan dengan Pemohon, Wajib Pajak dalam negen yang terkait dengan permintaan pelaksanaan MAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b dan huruf c, dan/ a tau pihak terkait lainnya; 3) melakukan pemnJauan ke tempat kegiatan usaha Pemohon dan/ atau Wajib Pajak dalam negen yang terkait dengan permintaan pelaksanaan MAP se bagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b dan huruf c; 4) melakukan pertukaran informasi perpajakan dalam rangka MAP kepada Otoritas Pajak Mitra P3B; dan/ atau 5) melakukan pemeriksaan tujuan lain dalam rangka MAP untuk mendapatkan informasi dan/ a tau bukti atau keterangan yang diperlukan dalam rangka penyelesaian MAP.
a . Pemohon; b . Wajib Pajak dalam negeri yang terkait dengan permintaan pelaksanaan MAP; dan/ atau
www.jdih.kemenkeu.go.id
Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan permintaan pelaksanaan MAP se bagaimana dimaksud dalam Pas al 4, Pas al 5, dan Pasal 6 diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak. BAB IV PENCABUTAN PERMINTAAN PELAKSANAAN MAP
BAB IV
a . diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia; b . diajukan dalam batas waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak dimulainya perundingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat ( 1);
a . Lampiran huruf D.1., untuk Pemohon Wajib Pajak dalam negeri; atau
a . Pemohon bahwa permohonan pencabutan disetujui atau tidak disetujui; dan
BABV TINDAK LANJUT PERSETUJUAN BERSAMA Pasal 9
www.jdih.kemenkeu.go.id
KETENTUAN PERALIHAN
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, pelaksanaan MAP yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama (Mutual Agreement www.jdih.kemenkeu.go.id Procedure) dan belum diterbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang berisi mengenai Persetujuan Bersama, ditindaklanjuti berdasarkan Peraturan Menteri ini. KETENTUAN PENUTUP
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama (Mutual Agreement Procedure) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1952), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Menteri m1 mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.jdih.kemenkeu.go.id Agar setiap orang mengetahuinya, memerin tahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 April 2019 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI IND RAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 April 2019 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 468 Plh. Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum __ u.b. Kepala Bagian ] U Kernen terian ,\) ))·~) /" LUHUT M. R. LIMJ30NG , NIP 19610503 1988-LQ~f bo-/ I μ :-~'" www.jdih.kemenkeu.go.id LAMPI RAN PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49 /PMK.03/2019 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PROSEDUR PERSETUJUAN BER SAMA A.l. FORMAT SURAT PERMINTAAN PELAKSANAAN MAP OLEH WAJIB PAJAK Nomor Lampiran Hal .......... .. .. .. ............... (1) .......... , ...... .... .. .... ..... (2) ............................. (3) Permintaan Pelaksanaan MAP Yth. Direktur Jenderal Pajak u.p. Kepala KPP ........................ (4) Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama NPWP Jabatan Alamat Bertindak selaku Nama NPWP Alamat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (5) (6) (7)
Hal yang diajukan MAP Jenis pajak Tahun/Masa Pajak Mitra P3B Dasar permintaan pelaksanaan MAP: 1 .................................................................. .. ... .. ................. .. ........... . (12) (13)
1 ........... ...... ............ ... ........ ...... ..... .... ................ ........ ..... .. ......... ........ .
1.... .. .... .. .. .... ............ ... .. ......... ... .... .... ..................... .......... ..... ............ . 2 .............. ... .... .............. ..... .. ... .... ...... ... .... ............ ......... ......... ........... .. (18) Identitas wajib pajak dalam negeri Mitra P3B yang terkait dengan permintaan pelaksanaan MAP***): Nama wajib pajak Nomor Identitas Pajak Alamat (19) (20)
Wajib Pajak/wakil*) ....... ... ......... ..... .... .......... .... ... (23) Keterangan : *) Diisi salah satu yang sesuai. **) Diisi dalam hal permintaan pelaksanaan MAP terkait dengan:
***) Diisi dalam hal permintaan pelaksanaan MAP terkait dengan transaksi yang melibatkan wajib pajak dalam negeri Mitra P3B. www.jdih.kemenkeu.go.id PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMINTAAN PELAKSANAAN MAP OLEH WAJIB PAJAK Nomor (1) Nomor (2) Nomor (3) Diisi dengan nomor surat permintaan pelaksanaan MAP sesuai dengan administrasi Wajib Pajak. Diisi dengan nama kota dan tanggal surat permintaan pelaksanaan MAP dibuat. Diisi dengan jumlah lampiran yang disertakan dalam surat permin taan pelaksanaan MAP. Nomor (4) Diisi dengan nama dan alamat Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Wajib Pajak terdaftar. Nomor (5) Diisi dengan nama Wajib Pajak/wakil yang menandatangani surat permintaan pelaksanaan MAP sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Nomor (6) Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak dari Wajib Pajak/wakil yang menandatangani surat permintaan pelaksanaan MAP. Nomor (7) Diisi dengan jabatan wakil yang menandatangani surat permintaan pelaksanaan MAP dan dalam hal permintaan pelaksanaan MAP diajukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi maka Nomor (7) ini tidak perlu diisi. Nomor (8) Diisi dengan alamat Wajib Pajak/wakil yang menandatangani surat permintaan pelaksanaan MAP. Nomor (9) Diisi dengan nama Wajib Pajak apabila yang menandatangani surat permintaan pelaksanaan MAP adalah wakil dari Wajib Pajak. Nomor (10) Diisi dengan NPWP Wajib Pajak apabila yang menandatangani surat permintaan pelaksanaan MAP adalah wakil dari Wajib Pajak. Nomor (11) Diisi dengan alamat Wajib Pajak apabila yang menandatangani surat permintaan pelaksanaan MAP adalah wakil dari Wajib Pajak. Nomor (12) Diisi dengan hal-hal yang diajukan permintaan pelaksanaan MAP. Nomor (13) Diisi dengan jenis pajak yang diajukan permintaan pelaksanaan MAP. Nomor (14) Diisi dengan Tahun Pajak atau Masa Pajak yang diajukan permin taan pelaksanaan MAP. Nomor (15) Diisi dengan nama Mitra P3B yang terkait dengan permintaan pelaksanaan MAP yang diajukan oleh Wajib Pajak. Nomor (16) Diisi dengan dasar diajukannya permintaan pelaksanaan MAP oleh Wajib Pajak. Nomor (17) Diisi dengan penerapan ketentuan P3B yang seharusnya menurut Wajib Pajak. Nomor (18) Diisi dengan jumlah pajak yang seharusnya terutang menurut Wajib Pajak. www.jdih.kemenkeu.go.id Nomor (19) Nomor (20) Nomor (21) Nomor (22) Nomor (23) Diisi dengan nama wajib pajak dalam negeri Mitra P3B yang terkait dengan permintaan pelaksanaan MAP yang diajukan oleh Wajib Pajak. Diisi dengan nomor identitas pajak wajib pajak dalam negeri Mitra P3B yang terkait dengan permintaan pelaksanaan MAP yang diajukan oleh Wajib Pajak. Diisi dengan alamat wajib pajak dalam negeri Mitra P3B yang terkait dengan permintaan pelaksanaan MAP yang diajukan oleh Wajib Pajak. Diisi dengan daftar informasi dan/ atau bukti atau keterangan yang dimiliki oleh Pemohon yang menunjukkan bahwa perlakuan perpajakan oleh Otoritas Pajak Mitra P3B tidak sesuai ketentuan P3B. Informasi dan/ atau bukti atau keterangan ini harus disampaikan oleh Wajib Pajak sesuai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri ini. Diisi dengan tanda tangan dan nama Wajib Pajak/wakil. L www.jdih.kemenkeu.go.id A.2. FORMAT SURAT PERMINTAAN PELAKSANAAN MAP OLEH WARGA NEGARA INDONESIA Nomor Lampiran Hal ...... ........... .. .............. ( 1) ................................. (3) Permin taan Pelaksanaan MAP Yth. Direktur Jenderal Pajak
.......... , ...................... (2) Nama .......................................... ...... .. (4) Nomor Identitas Pajak Alamat dan narahubung (5)
Mitra P3B ....... ... ......... .......................... .. ........ (7) Jenis pajak ... ... . . . . . . . .. ... ... .. . .. .. ...... ...... .... . . . . . . ... .. (8) Bentuk perlakuan diskriminatif: 1 .................... .. .... ....... .. .. .... ........ ... .... ..... .... .. .. .............. ... ......... . .
.... ......... ...... ..................... ..... (11) www.jdih.kemenkeu.go.id PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMINTAAN PELAKSANAAN MAP OLEH WARGA NEGARA INDONESIA Nomor (1) Nomor (2) Nomor (3) Nomor (4) Nomor (5) Nomor (6) Nomor (7) Nomor (8) Nomor (9) Nomor (10) Nomor (11) Diisi dengan nomor surat permintaan pelaksanaan MAP sesuai dengan administrasi Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi wajib pajak dalam negeri Mitra P3B. Diisi dengan nama kota dan tanggal surat permintaan pelaksanaan MAP dibuat. Diisi dengan jumlah lampiran yang disertakan dalam surat permin taan pelaksanaan MAP. Diisi dengan nama WNI. Diisi dengan nomor identitas pajak WNI di Mitra P3B. Diisi dengan alamat dan kontak (nomor telepon atau alamat email) WNI di Mitra P3B. Diisi dengan nama Mitra P3B yang terkait dengan permintaa n pelaksanaan MAP yang diajukan oleh WNI. Diisi dengan jenis pajak yang diajukan permintaan pelaksanaan MAP. Diisi dengan bentuk perlakuan diskriminatif yang diajukan permin taan pelaksanaan MAP. Diisi dengan daftar informasi dan/ atau bukti a tau keterangan yang yang dimiliki oleh Pemohon yang menunjukkan bahwa perlakuan perpajakan oleh Otoritas Pajak Mitra P3B tidak sesuai ketentuan P3B . Informasi dan/ atau bukti atau keterangan ini harus disampaikan oleh WNI sesuai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri ini. Diisi dengan tanda tangan dan nama WNI. www.jdih.kemenkeu.go.id A.3. FORMAT SURAT PERNYATAAN SURAT PERNYATAAN Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama NPWP /Nomor ldentitas Pajak*) Jabatan Alamat Bertindak selaku Nama NPWP Alamat ....... ................. .... ..... ........ ......... (1) (2) (3)
Demikian pernyataan ini dibuat dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari pihak manapun. Keterangan: *) Diisi salah satu yang sesuai. .. ....... ...... ., ................ ............... (11) Pemohon/wakil dari Wajib Pajak*) Materai 6000 ...... .................... ...... ..... ............ ( 12) www.jdih.kemenkeu.go.id Nomor (1) Nomor (2) Nomor (3) Nomor (4) Nomor (5) Nomor (6) Nomor (7) Nomor (8) Nomor (9) Nomor (10) Nomor (11) Nomor (12) PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN Diisi dengan nama Wajib Pajak/wakil yang menandatangani surat pernyataan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Dalam hal Pemohon adalah WNI, diisi dengan nama WNI. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak dari Wajib Pajak/wakil yang menandatangani surat pernyataan. Dalam hal Pemohon adalah WNI, diisi dengan nomor identitas pajak WNI di Mitra P3B. Diisi dengan jabatan wakil yang menandatangani surat pernyataan. Dalam hal Pemohon adalah WNI, bagian ini tidak perlu diisi. Diisi dengan alamat Wajib Pajak/wakil yang menandatangi surat pernyataan. Dalam hal Pemohon adalah WNI, diisi alamat WNI di Mitra P3B. Diisi dengan nama Wajib Pajak apabila yang menandatangani surat pernyataan adalah wakil dari Wajib Pajak. Dalam hal Pemohon adalah WNI, bagian ini tidak perlu diisi. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak dari Wajib Pajak apabila yang menandatangani surat pernyataan adalah wakil dari Wajib Pajak. Dalam hal Pemohon adalah WNI, bagian ini tidak perlu diisi. Diisi dengan alamat Wajib Pajak apabila yang menandatangani surat pernyataan adalah wakil dari Wajib Pajak. Dalam hal Pemohon adalah WNI, bagian ini tidak perlu diisi. Diisi dengan nomor surat permintaan pelaksanaan MAP. Diisi dengan tanggal surat permintaan pelaksanaan MAP. Diisi dengan perihal surat permintaan pelaksanaan MAP. Diisi dengan nama kota dan tanggal surat pernyataan dibuat. Diisi dengan tanda tangan di atas materai dan nama Wajib Pajak/wakil dari Wajib Pajak/WNI. www.jdih.kemenkeu.go.id B. l. FORMAT SURAT KEPUTUSAN MENGENAI PERSETUJUAN BERSAMA TERKAIT PENGENAAN PAJAK BERGANDA Menimbang Mengingat KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP- ........................ (1) TENTANG PERSETUJUAN BERSAMA DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
LAP- .............. (14) tanggal .............. (15);
2 . ...... ............... .... ...... ....... ...... ..... .. .. (17); 3 . Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda antara Pemerintah Republik Indonesia dan .... ......................... (18) untuk ... .. ... .. .... .. ............. (19);
www.jdih.kemenkeu.go.id PERTAMA KEDUA MEMUTUSKAN: KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERSETUJUAN BERSAMA.
2 . Menetapkan jumlah pajak yang masih harus/ (lebih) dibayar dalam ..... .... .... (23) Nomor .. .. .. .. ..... (24) tanggal .. ........... (25) Tahun/Masa Pajak ............. (26), atas: Wajib Pajak NPWP Alamat : .. ........ ........ ..... .................. (27) Dengan perincian sebagai berikut: ................................................................ (28) Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Salinan Keputusan Direktur Jenderal m1 disampaikan kepada: 1 ..................................... . 2 ....... ......... ..................... . 3 ... ................... ...... ...... .. .. dst (29) Ditetapkan di ....... ............ (30) pad a tanggal .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. (31) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, ................. .... .... ..... .... .. .... . (32) ( www.jdih.kemenkeu.go.id PETUNJUK PENGISIAN SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERSETUJUAN BERSAMA Nomor (1) Nomor (2) Nomor (3) Nomor (4) Nomor (5) Nomor (6) Nomor (7) Nomor (8) Nomor (9) Nomor (10) Nomor (11) Nomor (12) Nomor (13) Nomor (14) Nomor (15) Nomor (16) TERKAIT PENGENAAN PAJAK BERGANDA Diisi dengan nomor surat keputusan. Diisi dengan pihak yang mengajukan permintaan pelaksanaan MAP yaitu:
Diisi dengan nomor surat permintaan pelaksanaan MAP. Diisi dengan tanggal surat permintaan pelaksanaan MAP. Diisi dengan:
Diisi dengan tanggal permintaan pelaksanaan MAP diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak atau oleh Direktorat Perpajakan Internasional. Bagian ini tidak perlu diisi dalam hal permintaan pelaksanaan MAP diajukan oleh Direktur Jenderal Pajak. Diisi dengan nomor bukti penerimaan surat di KPP. Bagian ini tidak perlu diisi dalam hal permintaan pelaksanaan MAP diajukan oleh Direktur Jenderal Pajak atau Pejabat Berwenang Mitra P3B. Diisi dengan tanggal bukti penerimaan surat di KPP. Bagian ini tidak perlu diisi dalam hal permintaan pelaksanaan MAP diajukan oleh Direktur Jenderal Pajak atau Pejabat Berwenang Mitra P3B. Diisi dengan perihal surat permintaan pelaksanaan MAP. Bagian ini tidak perlu diisi dalam hal permintaan pelaksanaan MAP diajukan oleh Direktur Jenderal Pajak. Diisi dengan jenis ketetapan pajak yang diajukan permintaan pelaksanaan MAP. Diisi dengan nomor ketetapan pajak yang diajukan permintaan pelaksanaan MAP. Diisi dengan tanggal ketetapan pajak yang diajukan permintaan pelaksanaan MAP. Diisi dengan Tahun Pajak atau Masa Pajak ketetapan pajak yang diajukan permintaan pelaksanaan MAP. Diisi dengan nomor Laporan Penelaahan MAP. Diisi dengan tanggal Laporan Penelaahan MAP. Diisi dengan "Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) Lwww.jdih.kemenkeu.go.id Nomor (17) Nomor (18) Nomor (19) Nomor (20) Nomor (21) Nomor (22) Nomor (23) Nomor (24) Nomor (25) Nomor (26) Nomor (27) Nomor (28) Nomor (29) Nomor (30) Nomor (31) Nomor (32) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999)". Dalam hal Undang-Undang dimaksud diubah atau diganti, maka pengisian bagian m1 harus disesuaikan dengan perubahan atau penggantian Undang-Undang dimaksud. Diisi dengan "Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893)". Dalam hal Undang-Undang dimaksud diubah atau diganti, maka pengisian bagian ini harus disesuaikan dengan perubahan atau penggantian Undang- Undang dimaksud. Diisi dengan nama Mitra P3B Indonesia. DiisidenganjudulP3B. Diisi dengan Pejabat Berwenang Mitra P3B. Diisi dengan nomor Persetujuan Bersama. Diisi dengan tanggal Persetujuan Bersama. Diisi dengan jenis ketetapan pajak yang diajukan permintaan pelaksanaan MAP. Diisi dengan nomor ketetapan pajak yang diajukan permintaan pelaksanaan MAP. Diisi dengan tanggal ketetapan pajak yang diajukan permintaan pelaksanaan MAP. Diisi dengan Tahun Pajak atau Masa Pajak ketetapan pajak yang diajukan permintaan pelaksanaan MAP. Diisi dengan nama, NPWP, dan a lamat dari Wajib Pajak dalam negeri Indonesia yang mengajukan permintaan pelaksanaan MAP atau Wajib Pajak dalam negeri Indonesia yang terkait dengan permin taan pelaksanaan MAP. Diisi dengan rincian jumlah pajak yang masih harus (lebih) dibayar sesuai Persetujuan Bersama. Diisi dengan pihak-pihak yang diberikan salinan Surat Keputusan. Diisi dengan nama kota Surat Keputusan diterbitkan. Diisi dengan tanggal Surat Keputusan diterbitkan. Diisi dengan tanda tangan dan nama pejabat yang menandatangani surat. www.jdih.kemenkeu.go.id B.2. FORMAT SURAT KEPUTUSAN MENGENAI PERSETUJUAN BERSAMA SELAIN TERKAIT PENGENAAN PAJAK BERGANDA Menimbang Mengingat Menetapkan PERTAMA KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP- ......... ..... ..... ..... (1) TENTANG PERSETUJUAN BERSAMA DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
LAP- ... ...... ...... (11) tanggal ........ ....... (12);
1 ...... ........... .... ................................. (13); 2 .. ....................... ... ......... ..... ............ (14);
MEMUTUSKAN: KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERSETUJUAN BERSAMA.
www.jdih.kemenkeu.go.id KEDUA
........................... ... ............ .. ............... (21) b ............................ (22): ...... ...... .............................................. . (23) Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Salinan Keputusan Direktur Jenderal m1 disampaikan kepada: 1............. .... ................ ... .. 2 ............ ......................... . 3 ...................................... dst (24) Ditetapkan di .... .... .. .. ...... . (25) pada tanggal. ................... (26) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, .... ....... ......... ...... ........ ... ... (27) www.jdih.kemenkeu.go.id PETUNJUK PENGISIAN SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERSETUJUAN BERSAMA Nomor (1) Nomor (2) Nomor (3) Nomor (4) Nomor (5) Nomor (6) Nomor (7) Nomor (8) Nomor (9) Nomor (10) Nomor (11) Nomor (12) Nomor (13) SELAIN TERKAIT PENGENAAN PAJAK BERGANDA Diisi dengan nomor surat keputusan. Diisi dengan pihak yang mengajukan permintaan pelaksanaan MAP yaitu:
Diisi dengan nomor surat permintaan pelaksanaan MAP. Diisi dengan tanggal surat permintaan pelaksanaan MAP. Diisi dengan:
Diisi dengan tanggal permintaan pelaksanaan MAP diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak atau oleh Direktorat Perpajakan Internasional. Bagian ini tidak perlu diisi dalam hal permintaan pelaksanaan MAP diajukan oleh Direktur Jenderal Pajak. Diisi dengan nomor bukti penerimaan surat di KPP. Bagian ini tidak perlu diisi dalam hal permintaan pelaksanaan MAP diajukan oleh WNI, Direktur Jenderal Pajak, atau Pejabat Berwenang Mitra P3B. Diisi dengan tanggal bukti penerimaan surat di Kantor Pelayanan Pajak. Bagian ini tidak perlu diisi dalam hal permintaan pelaksanaan MAP diajukan oleh WNI, Direktur Jenderal Pajak, atau Pejabat Berwenang Mitra P3B. Diisi dengan perihal surat permintaan pelaksanaan MAP. Bagian ini tidak perlu diisi dalam hal permintaan pelaksanaan MAP diajukan oleh Direktur Jenderal Pajak. Diisi dengan Tahun atau Masa Pajak yang diajukan permintaan pelaksanaan MAP. Diisi dengan nomor Laporan Penelaahan MAP. Diisi dengan tanggal Laporan Penelaahan MAP. Diisi dengan "Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara www.jdih.kemenkeu.go.id Nomor (14) Nomor (15) Nomor (16) Nomor (17) Nomor (18) Nomor (19) Nomor (20) Nomor (21) Nomor (22) Nomor (23) Nomor (24) Nomor (25) Nomor (26) Nomor (27) Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999)". Dalam hal Undang-Undang dimaksud diubah atau diganti, maka pengisian bagian m1 harus disesuaikan dengan perubahan atau penggantian Undang-Undang dimaksud. Diisi dengan "Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893)". Dalam hal Undang-Undang dimaksud diubah atau diganti, maka pengisian bagian ini harus disesuaikan dengan perubahan atau penggantian Undang- Undang dimaksud. Diisi dengan nama Mitra P3B Indonesia. Diisi dengan judul P3B. Diisi dengan Pejabat Berwenang Mitra P3B . Diisi dengan nomor Persetujuan Bersama. Diisi dengan tanggal Persetujuan Bersama. Diisi dengan nama Mitra P3B Indonesia. Diisi dengan posisi Indonesia terkait hal-hal yang diajukan permintaan pelaksanaan MAP. Diisi dengan nama Mitra P3B Indonesia. Diisi dengan posisi Mitra P3B terkait hal-hal yang diajukan permin taan pelaksanaan MAP. Diisi dengan pihak-pihak yang diberikan salinan Surat Keputusan. Diisi dengan nama kota Surat Keputusan diterbitkan. Diisi dengan tanggal Surat Keputusan diterbitkan. Diisi dengan tanda tangan dan nama pejabat yang menandatangani surat. www.jdih.kemenkeu.go.id C . FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PENGHENTIAN PERUNDINGAN KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ............................... (1) Nomor Sifat Lampiran Hal ....... .... .. ............... . (2) ... ............................. (3) .. .......... ................. (4) ..... .......... .............. (5) Pemberitahuan Penghentian Perundingan MAP Yth ........ .. ................ ... .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (6) Sehubungan dengan perundingan MAP terkait surat permintaan pelaksanaan MAP yang diajukan oleh ..................... (7): Nomor Tanggal Wajib Pajak yang dicakup Ha l yang diajuka n MAP Tahun/Masa Paj a k Mitra P3B ...... ........... ........ ......... ..................... (8)
.... .. ....... .. ............ ................ .... .. ..... ... ..... .. .. ... ... ...... .................... .... ............ , .. .. . . . . . . .. . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .. .. . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . ... ... ...... .... (14) 2 . Sesuai ketentuan Pasa l .... , .. ............ .. (15) Peraturan Menteri Keua ngan Nomor ...... /PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersa ma, dengan mempertimbangkan kondisi s ebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas, Direktur Jenderal Pajak m enghentikan perundingan. Atas perhatian dan k erjasama Sauda ra diucapka n terima kasih. Tembusan: Direktur Jenderal Pajak a.n. Direktur J enderal, ................................ (16) ..... ..... .. ...... .............. (17) l www.jdih.kemenkeu.go.id PETUNJUK PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN PENGHENTIAN PERUNDINGAN PELAKSANAAN MAP Nomor (1) Nomor (2) Nomor (3) Nomor (4) Nomor (5) Nomor (6) Nomor (7) Nomor (8) Nomor (9) Nomor (10) Nomor (11) Nomor (12) Nomor (13) Nomor (14) Nomor (15) Nomor (16) Nomor (17) Diisi dengan kepala surat. Diisi dengan nomor surat. Diisi dengan tanggal surat. Diisi dengan sifat surat. Diisi sesuai dengan jumlah lampiran. Diisi dengan nama dan alamat Pemohon atau Wajib Pajak dalam negeri Indonesia yang terkait dengan permintaan pelaksanaan MAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
Diisi dengan Direktur Jenderal Pajak atau Pejabat Berwenang Mitra P3B yang mengajukan permintaan pelaksanaan MAP. Diisi dengan nomor surat permintaan pelaksanaan MAP. Diisi dengan tanggal surat permintaan pelaksanaan MAP. Diisi dengan nama Wajib Pajak dalam negeri Indonesia dan/ atau wajib pajak dalam negeri Mitra P3B yang dicakup dalam permin taan pelaksanaan MAP. Diisi dengan hal-hal yang diajukan permintaan pelaksanaan MAP. Diisi dengan Tahun Pajak atau Masa Pajak yang diajukan permin taan pelaksanaan MAP. Diisi dengan nama Mitra P3B yang terkait dengan permintaan pelaksanaan MAP. Diisi dengan penjelasan hal-hal yang menjadi dasar penghentian perundingan oleh Direktur Jenderal Pajak. Diisi dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini yang menjadi dasar penghentian perundingan. Diisi dengan jabatan pejabat yang menandatangani surat. Diisi dengan tanda tangan dan nama pejabat yang menandatangani surat. www.jdih.kemenkeu.go.id D.1. FORMAT SURAT PENCABUTAN PERMINTAAN PELAKSANAAN MAP OLEH WAJIB PAJAK ........................ ....... ( 1) ·· ···· ······· ···· ··· ··········· (3) ........ .. ' .... .................. (2)Nomor Lampiran Hal Pencabutan Permintaan Pelaksanaan MAP Yth. Direktur Jenderal Pajak
Nama ... .. .. ........ ..... ................ ...... .... .... (4) NPWP Jabatan Alamat Bertindak selaku Nama NPWP Alamat (5) (6)
3 . ·· ···· ·········· ············ ···· ········· ··············· ···· ····· ··· ·········· ···· ··· ··· ····· ·· ··· ··· ····· ··· ··················· · (13) Demikian surat permohonan m1 kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan. Wajib Pajak/wakil*) ...... ......... ......... ... ........ ... (14) Keterangan: *) Diisi salah satu yang sesuai. www.jdih.kemenkeu.go.id Nomor (1) Nomor (2) Nomor (3) Nomor (4) Nomor (5) Nomor (6) Nomor (7) Nomor (8) Nomor (9) Nomor (10) Nomor (11) Nomor (12) Nomor (13) Nomor (14) PETUNJUK PENGISIAN SURAT PENCABUTAN PERMINTAAN PELAKSANAAN MAP OLEH WAJIB PAJAK Diisi dengan nomor surat pencabutan permintaan pelaksanaan MAP sesuai dengan administrasi Wajib Pajak. Diisi dengan nama kota clan tanggal surat pencabutan permintaan pelaksanaan MAP dibuat. Diisi dengan jumlah lampiran yang disertakan dalam surat pencabutan permintaan pelaksanaan MAP. Diisi dengan nama Wajib Pajak/wakil yang menandatangani surat pencabutan permintaan pelaksanaan MAP sesuai d engan peraturan perundang-undangan di bidang Ketentuan Umum clan Tata Cara Perpajakan. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak dari Wajib Pajak/wakil yang menandatangani surat pencabutan permintaan pelaksanaan MAP. Diisi dengan jabatan wakil yang menandatangani sura t pencabutan permintaan pelaksanaan MAP. Dalam hal pencabutan permintaan pelaksanaan MAP diajukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi, bagian ini tidak perlu diisi. Diisi dengan alamat Wajib Pajak/wakil yang menandatangi surat pencabutan permintaan pelaksanaan MAP. Diisi dengan nama Wajib Pajak apabila yang menandatangani surat pencabutan permintaan pelaksanaan MAP adalah wakil dari Wajib Pajak. Diisi dengan NPWP Wajib Pajak apabila yang menandatangani surat pencabutan permintaan pelaksanaan MAP adalah wakil dari Wajib Pajak. Diisi dengan alamat Wajib Pajak apabila yang menandatangani surat pencabutan permintaan pelaksanaan MAP adalah wakil dari Wajib Pajak. Diisi dengan nomor surat permintaan pelaksanaan MAP yang akan dicabut oleh Wajib Pajak. Diisi dengan tanggal surat permintaan pelaksanaan MAP yang akan dicabut oleh Wajib Pajak. Diisi dengan alasan pencabutan permintaan pelaksanaan MAP. Diisi dengan tanda tangan clan nama Wajib Pajak/wakil dari Wajib Pajak. www.jdih.kemenkeu.go.id D.2. FORMAT SURAT PENCABUTAN PERMINTAAN PELAKSANAAN MAP OLEH WARGA NEGARA INDONESIA .......... .......... ........... ( 1) ............................... (3) .......... , ...................... (2)Nomor Lampiran Hal Pencabutan Permintaan Pelaksanaan MAP Yth. Direktur Jenderal Pajak u.p. Direktur Perpajakan Internasional Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 40-42, Jakarta Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama ····· ···· ····················· ·· ··············· ··· (4) Nomor Identitas Pajak Alamat dan narahubung (5)
3... .... ........ ................................. ......... ......... ..... ... .......... ...... ..... .... ..... .............. ...... (9) Demikian surat permohonan m1 kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan. . .......... ....... .. .............. (10) www.jdih.kemenkeu.go.id PETUNJUK PENGISIAN SURAT PENCABUTAN PERMINTAAN PELAKSANAAN MAP OLEH WARGA NEGARA INDONESIA Nomor (1) Nomor (2) Nomor (3) Nomor (4) Nomor (5) Nomor (6) Nomor (7) Nomor (8) Nomor (9) Nomor (10) Diisi dengan nomor surat pencabutan permintaan pelaksanaan MAP sesuai dengan administrasi Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi wajib pajak dalam negeri Mitra P3B. Diisi dengan nama kota dan tanggal surat pencabutan permintaan pelaksanaan MAP dibuat. Diisi dengan jumlah lampiran yang disertakan dalam surat pencabutan permintaan pelaksanaan MAP. Diisi dengan nama WNI. Diisi dengan nomor identitas pajak WNI di Mitra P3B. Diisi dengan alamat dan kontak (nomor telepon atau alamat email) WNI di Mitra P3B. Diisi dengan nomor surat permintaan pelaksanaan MAP yang akan dicabut oleh WNI. Diisi dengan tanggal surat permintaan pelaksanaan MAP yang akan dicabut oleh WNI. Diisi dengan alasan pencabutan permintaan pelaksanaan MAP. Diisi dengan tanda tangan dan nama WNI. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum u .b. , Plh. Kepala Bagian TU Keme~te ~i an ~ L www.jdih.kemenkeu.go.id
Membuka PDF…