( 1) Gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai gaji.
(2)Tunjanganjabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri atas:
a.tunjangan jabatan struktural;
b.tunjangan jabatan fungsional; dan
c.tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan.
(3)Tunjangan yang dipersamakan dengan tunjanganjabatan sebagaimana dimaksud pada. ayat (2) huruf c terdiri atas:
a.tunjangan tenaga kependidikan;
www.jdih.kemenkeu.go.id
b.tunjangan jabatan anggota dan sekretaris pengganti mahkamah pelayaran;
c.tunjangan panitera;
d.tunjangan jurusita dan jurusita pengganti;
e.tunjangan pengamat gunung ap1 bagi PNS Golongan I dan Golongan II; dan
f.tunjangan petugas pemasyarakatan.
(4)Pensiun pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a angka 1 merupakan pensiun pokok sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai pens1un.
(5)Tunjangan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalan1 Pasal 9 huruf a angka 3 merupakan tambahan penghasilan bagi Penerima Pensiun yang karena perubahan pensiun pokok baru tidak mengalami kenaikan penghasilan, mengalami penurunan penghasilan, atau mengalami kenaikan penghasilan tetapi kurang dari 4°/o (empat persen) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) tidak termasuk:
a.jenis tunjangan kinerja;
b.insentif kinerja;
c.insentif kerja;
d.tunjangan bahaya;
e.tunjangan resiko;
f.tunjangan pengamanan;
g.tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru dan dosen atau tunjangan kehormatan;
h.tambahan penghasilan bagi guru PNS;
1.insentif khusus;
J. tunjangan selisih penghasilan;
k.tunjangan penghidupan luar negeri; dan
1.tunjangan lain yang sejenis dengan tunjangan kompensasi atau tunjangan bahaya serta tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan www.jdih.kemenkeu.go.id perundang-undangan atau peraturan internal kementerianjlembaga dan penghasilan lain di luar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 11.
(7)Jenis-jenis tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) antara lain:
a.tunjangan pengelolaan arsip statis bagi PNS di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia;
b.tunjangan bahaya radiasi bagi PNS di lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
c.tunjangan bahaya nuklir bagi PNS di lingkungan Badan Tenaga Nuklir Nasional;
d.tunjangan bahaya radiasi bagi pekerja radiasi;
e.tunjangan resiko bahaya keselamatan dan kesehatan dalam penyelenggaraan persandian;
f.tunjangan pengamanan persandian;
g.tunjangan resiko bahaya keselamatan dan kesehatan dalam penyelenggaraan pencanan dan pertolongan bagi pegawai neger1 di lingkungan Badan SAR Nasional;
h.tunjangan profesi guru dan khusus guru dan dosen, kehormatan profesor;
do sen, serta
1.tambahan penghasilan bagi guru PNS;
J. tunjangan khusus Provinsi Papua; tunjangan tunjangan
k.tunjangan pengabdian bagi PNS yang bekerja dan bertempat tinggal di daerah terpencil;
1.tunjangan operasi pengamanan bagi Prajurit TNI dan PNS yang bertugas dalam operasi pengamanan pada pulau kecil terluar dan wilayah perbatasan;
m.tunjangan khusus wilayah pulau kecil terluar dan/ atau wilayah perbatasan bagi PNS pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas secara penuh pada wilayah pulau kecil terluar dan/ atau wilayah perbatasan;
www.jdih.kemenkeu.go.id n. tunjangan lingkungan selisih penghasilan bagi Sekretariat J enderal PNS di Majelis Permusyawaratan Rakyat, Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat dan Badan Keahlian, dan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah;
o.tunjangan penghidupan luar negeri bagi PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, dan yang ditempatkan atau ditugaskan di luar negeri; dan
p.penghasilan lain di luar gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum.
(8)Besaran Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) t:idak dikenakan potongan iuran dan/ atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(9)Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.