Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 504/KMK.06/2004
- Nomor
- 504/KMK.06/2004
- Tahun
- 2004
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 17
menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Kesehatan Keuangan bagi Perusahaan Asuransi yang Berbentuk Badan Hukum Bukan Perseroan Terbatas: Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1992 tcntang Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 13, Tambahan Lernbaran Negara Nomor 3467);
MENTER! KEUANGAN
MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG KESEHATAN KEUANGAN BAGI PERUSAHAAN ASURANSI YANG BERBENTUK BADAN HUKUM BUKAN PERSEROAN TERBATAS. BABI KETENTUAN UMUM
Dalam Keputusan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:
BABII TINGKAT KESEHATAN KEUANGAN �· I"' ' • �
t' � .�.. 1, . . .
· MENTER! KEUANGAN
· l;: ,. . MENTER! KEUANGAN huruf c adalah perbandingan antara kekayaan lancar dengan kewajiban lancar.
Pasal s 'Kekayaan lancar dan kewajiban lancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) bersurnber dari semua kegiatan perusahaan, termasuk yang bersumbcr dari kcgiatan usaha asuransi dengan Prinsip Syariah dan Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dcngan Investasi.
J • .,.,.,,) ., ••• ,1 •••.... J,,enis kekayaan lancar sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 4 ayat (2) terdiri dari:
f pinjaman hipotik;
·· h. kas dan bank;
1) pertanggungan dimulai bagi polis dcngan pcmbayaran premi tunggal; atau 2) jatuh tempo pembayaran prcmi bagi polis dengan pernbayaran premi cicilan; J. tagihan reasuransi yang umurnya tidak lebih dari 2 (dua) bulan untuk usaha asuransi dengan prinsip konvensional atautidak lebih dari 1 (satu) bulan untuk usaha asuransi dengan Prinsip Syariah, yang dihitung sejak tanggaljatuh tempo pembayaran; ·
· Kewajiban lancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) terdiri dari:
1) Cadangan premi untuk polis-polis yang mungkin akan terjadi klaim dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun yang meliputi perkiraan dari klaim meninggal, klaim habis kontrak, klaim tahapan, dan klaim penebusan polis; 2) Cadangan atas premi yang belum merupakan pendapatan; dan 3) Cadangan klaim; ;-,
r, Pasal 8 ..... MENTEAIKEUANGAN I
Perusahaan Asuransi Non PT wajib memenuhi tingkat likuiditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c dengan tahapan sebagai berikut:
Perusahaan Asuransi Non PT hanya dapat memiliki retensi sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf (cl) untuk setiap penutupan risiko asuransi kecelakaan diri, asuransi keschatan, dan asuransi kernatian, paling, banyakJl,OS%o. (lima per seratus ribu) dari total investasi periode berjalan.
·· (1) Perusahaan Asuransi Non PT setiap tahun harus mcnyesuaikan jumlah deposito -jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf (e) sekurang-kurangnya scbesar Rp 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) ditambah dengan 3% (tiga per seratus) dari cadangan premi termasuk cadangan atas prerni yang belum merupakan pendapatan. · . r· : I · .. (2)Bagi Perusahaan Asuransi Non PT yang menjalankan kegiatan · usaha asuransi dengan Prinsip Syariah dan mernasarkan Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi, jumlah cadangan premi yang . ,. . . MENTER! KEUANGAN R�PUBLIK INDONESIA yang diperhitungkan dalam penetapan deposito mmimum sebagaimana dimaksud ayat (1) termasuk cadangan premi yang bersumber dari kegiatan usaha asuransi dengan Prinsip Syariah dan Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi,
BAB III INVESTASI DAN CADANGAN PREM!
BAB III
Perusahaan Asuransi Non PT ·dilarang melakukan penempatan investasi pada jenis-jenis investasi .selain pada jenis investasi sebagai berikut:
.. · h. · pinjaman hipotik;
BAB IV PELAPORAN DAN PENGUMUMAN LAPORAN KEUANGAN
BAB IV
non-konsolidasi berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.
,. v MENTER! KEUANGAN I REPUBLIK INOONESIA \ · (2) Laporan keuangan non-konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk menghitung tingkat likuiditas.
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri (Permen)