Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 55/PMK.06/2019
- Nomor
- 55/PMK.06/2019
- Tahun
- 2019
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 36
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penata Laksana Barang;
www.jdih.kemenkeu.go.id 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Kementerian Negara (Lembaran Negara tentang Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 3 . Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5533); 5 . Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
www.jdih.kemenkeu.go.id MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENATA LAKSANA BARANG.
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :
2 . Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerin tahan.
6 . Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah. www.jdih.kemenkeu.go.id 7 . Jabatan Fungsional Penata Laksana Barang yang selanjutnya disingkat JFPLB adalah jabatan yang mempunya1 ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
www.jdih.kemenkeu.go.id
www.jdih.kemenkeu.go.id
26 . Daftar Usulan Penilaian dan Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disebut DUPAK adalah daftar yang berisi jumlah Angka Kredit setiap kegiatan yang telah dilaksanakan dan disusun oleh Penata Laksana Barang yang bersangkutan untuk diusulkan kepada Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit melalui pejabat yang berwenang mengusulkan Angka Kredit dengan format sesuai ketentuan peraturan perundangan- undangan.
28 . Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat PAK adalah hasil penilaian dan penetapan jumlah Angka Kredit Penata Laksana Barang oleh Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit dengan format sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
www.jdih.kemenkeu.go.id 30 . Direktur Jenderal adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas seperti menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang BMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB II INSTANSI PEMBINA
BAB II
( 1) Pelaksanaan tugas Kernen terian Keuangan selaku instansi Pembina Jabatan Fungsional Penata Laksana Barang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal.
d . menyusun standar kualitas hasil kerja dan pedoman penilaian kualitas hasil kerja Penata Laksana Barang;
J. menganalisis kebutuhan pelatihan fungsional di bidang tugas Jabatan Fungsional Penata Laksana Barang;
n . memfasilitasi pembentukan orgamsas1 profesi Jabatan Fungsional Penata Laksana Barang;
www.jdih.kemenkeu.go.id BAB III JENJANG DAN KEDUDUKAN JABATAN FUNGSIONAL PENATA LAKSANA BARANG
BAB III
kategori jabatan keterampilan yang terdiri atas 3 (tiga) jenjang:
b . Penata Laksana Barang Mahir; dan
fungsional
Penata Laksana Barang berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang Pengelolaan BMN / D pada Instansi Pusat atau Instansi Daerah terdiri atas:
b . Penata Laksana Barang di Instansi Daerah Provinsi; dan
BAB IV PENYUSUNAN DAN PENETAPAN KEBUTUHAN JUMLAH PEGAWAI DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENATA LAKSANA BARANG
BAB IV
www.jdih.kemenkeu.go.id
www.jdih.kemenkeu.go.id
BABV PENGANGKATAN DALAM JABATAN Bagian Kesatu Um um Pasal 8 Pengangkatan PNS dalam JFPLB ditetapkan oleh pejabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pengangkatan PNS ke dalam JFPLB dilakukan melalui pengangkatan:
www.jdih.kemenkeu.go.id Bagian Kedua Pengangkatan Pertama
a . memiliki integritas dan moralitas yang baik; b . sehat jasmani dan rohani; c . memiliki ijazah paling rendah Diploma III bidang Ekonomi, Teknik, atau Ma tematika;
www.jdih.kemenkeu.go.id
Bagian Ketiga Pengangkatan Perpindahan dari J abatan Lain
( 1) PNS yang dapat diangkat dalam JFPLB melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
d . mengikuti dan lulus UJI Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina;
www.jdih.kemenkeu.go.id
sepanjang menyertakan Bagian Keempat dokumen Pengangkatan Melalui Penyesuaian/ Inpassing
Membuka PDF…