Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 56/PMK.011/2011
- Nomor
- 56/PMK.011/2011
- Tahun
- 2011
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 9
www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.161 2
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Kawat Seng; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
Memperhatikan : 1. Surat Menteri Perdagangan Nomor: 989/M- DAG/SD/7/2010 tanggal 20 Juli 2010 perihal Usulan Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Kawat Seng Nomor: HS 7217.20.10.00;
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK KAWAT SENG.
Terhadap impor produk kawat seng yaitu kawat besi atau baja bukan paduan, disepuh atau dilapisi dengan seng, mengandung karbon kurang dari 0,25% menurut beratnya, kecuali ukuran British Weight Gauge (BWG) lebih dari 20 atau diameter kurang dari 0,89 mm dan diameter 1,9 mm sampai dengan 4,2 mm dengan lapisan seng diatas 240 gr/m2, yang termasuk dalam pos tarif ex 7217.20.10.00, dikenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan.
Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dikenakan selama 3 (tiga) tahun dengan ketentuan sebagai berikut: No Periode Bea Masuk Tindakan Pengamanan 1 Tahun I, dengan periode 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkannya Peraturan Menteri Keuangan ini. Rp6.658/kg www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.161 4 2 Tahun II, dengan periode 1 (satu) tahun sejak tanggal berakhirnya periode tahun pertama. Rp5.643/kg 3 Tahun III, dengan periode 1 (satu) tahun sejak tanggal berakhirnya periode tahun kedua. Rp4.629/kg
Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dikenakan terhadap importasi dari semua negara, kecuali terhadap produk kawat seng yang diproduksi dari negara-negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.
Terhadap impor produk kawat seng yang berasal dari negara-negara yang dikecualikan dari pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan yang berasal dari negara-negara yang memiliki perjanjian perdagangan dengan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, importir wajib menyerahkan dokumen Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin). www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.1615
Ketentuan mengenai pengenaan tarif Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku sepenuhnya terhadap impor barang yang dokumen pemberitahuan pabean impor dimaksud mendapat nomor pendaftaran dari Kantor Pabean pelabuhan pemasukan sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Maret 2011 MENTERI KEUANGAN AGUS D.W. MARTOWARDOJO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Maret 201 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA PATRIALIS AKBAR www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.161 6 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 56/PMK.011/2011xxxxxx TENTANG PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK KAWAT SENG DAFTAR NEGARA-NEGARA YANG DIKECUALIKAN DARI PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK KAWAT SENG NO. NAMA NEGARA NO. NAMA NEGARA
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)