Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 60/PMK.05/2019
- Nomor
- 60/PMK.05/2019
- Tahun
- 2019
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 6
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.05/2017 tentang Petunjuk Te~nis Pelaksanaan Pemberian Penghasilan Ketiga Belas kepada Pirripinan dan Pegawai Nonpegawai Negeri Sip] pada Lembaga Nonstruktural;
841) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.05/2017 tentang Petunjuk Tek:iis Pelaksanaan Pemberian Penghasilan Ketiga Belas kepada Pimpinan dan Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil pada Lembaga Nonstruktural (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 678); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 75/PMK.05/2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN PENGHASILAN KETIGA BELAS KEPADA PIMPINAN DAN PEGAWAI NONPEGAWAI NEGERI SIPIL PADA LEMBAGA NONSTRUKTURAL. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.05/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Penghasilan Ketiga Belas kepada Pimpinan dan www.jdih.kemenkeu.go.id Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil pada Lembaga Nonstruktural (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 841) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.05/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Penghasilan Ketiga Belas kepada Pimpinan dan Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil pada Lembaga Nonstruktural (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 678), diubah se'.Jagai berikut:
(2)
b . wakil ketua/wakil kepala;
Pegawai nonpegawai se bagaimana dimaksud negen sipil dalam Pasal memenuhi persyaratan sebagai berikut:
pada · LNS 2 harus b . telah melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh paling singkat 1 (satu) tahun secara terus- menerus sejak pengangkatan/penandatanganan perjanjian kerja pada LNS yang bersangkutan;
clan
www.jdih.kemenkeu.go.id - s -
Pasal SA Dalam hal pimpinan dan pegawai nonpegawai negeri sipil sekaligus sebagai penerima pensiun janda/ duda atau penerima tunjangan janda/ duda maka diberikan penghasilan ketiga belas sekaligus penghasilan ketiga belas penerima pensiun janda/ duda atau penerima tunjangan janda/ duda. Pasal SB Dalam hal Penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal S lebih k ecil dari besaran penghasilan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini maka penghasilan ketiga belas bagi pimpinan dan pegawai nonpegawai negeri sipil pada LNS dibayarkan sebesar penghasilan yang diterima pada bulan Juni . 3 . Ketentuan ayat (S) Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:
(la) SPM penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan j enis SPM Penghasilan-13 LNS. www.jdih.kemenkeu.go.id
5 . Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, disampaikan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dengan memperhitungkan potongan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal II Peraturan Menteri m1 mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.jdih.kemenkeu.go.id Agar setiap orang mengetahuinya, memerin tahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Mei 2019 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Mei 2019 DIREKTUR JENDERAL PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 509 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum u.b. :::::::==:::::- Kepala Bagian TU ~terfan / to'- ---- / ' ARIF BINTART NIP 19710912 1 - u~ , ,, '·. \I www.jdih.kemenkeu.go.id NO 1 2 3 LAMPI RAN PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60/PMI<.05/2019 TENTANG PERUBAHAN KEUANGAN PETUNJUK KEDUA NO MOR TEKNIS ATAS PERATURAN MENTER! 75/PMK.05/2017 TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN PENGHASILAN KETIGA BELAS KEPADA PIMPINAN DAN PEGAWAI NONPEGAWAI NEGERI SIPIL PADA LEMBAGA NONSTRUKTURAL BESARAN PENGHASILAN KETIGA BELAS PENGHASILAN URAIAN KETIGA BELAS Pimpinan LNS:
1) sampai dengan 10 tahun Rp3 .571.050,00 2) diatas 10 tahun sampai dengan 20 Rp3.866.100,00 tahun 3) diatas 20 tahun Rp4.210.500 ,00
1) sampai dengan 10 tahun Rp4.089.750,00 www.jdih.kemenkeu.go.id NO c. d. e. PENGHASILAN URAIAN KETIGA BELAS 2) diatas 10 tahun sampai dengan 20 Rp4.456.200,00 tahun 3) diatas 20 tahun Rp4.884.600,00 diploma dua/ diploma tiga/ sederajat dan masa kerja: 1) sampai dengan 10 tahun Rp4 .573.800,00 2) diatas 10 tahun sampai dengan 20 Rp4. 971. 750,00 tahun 3) diatas 20 tahun Rp5.436.900,00 sarjana/ diploma empat/ sederajat clan masa kerja: 1) sampai dengan 10 tahun Rp5.492.550,00 2) diatas 10 tahun sampai dengan 20 Rp5.967.150,00 tahun 3) diatas 20 tahun Rp6.521.550,00 magister / doktor / sederajat clan mas a kerja: 1) sampai dengan 10 tahun Rp6.4 70.100,00 2) diatas 10 tahun sampai dengan 20 Rp6 .964.650,00 tahun 3) diatas 20 tahun Rp7.542.150,00 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd . SRI MULYANI INDRAWATI www.jdih.kemenkeu.go.id
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)