Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 64/PMK.02/2005
- Nomor
- 64/PMK.02/2005
- Tahun
- 2005
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 12
MEMUTUSKAN : PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS PEROLEHAN BARANG KENA PAJAK DAN ATAU JASA KENA PAJAK YANG DIGUNAKAN OLEH BADAN USAHA ATAU BENTUK USAHA TETAP DALAM PENGUSAHAAN MINY AK DAN GAS BUMI.
Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, yang dimaksud dengan :
1) Nomor dan tanggal invoice; 2) Jumlah pembayaran kembali PPN dan atau PPnBM yang diajukan; 3) Nama Bank, nama pemegang rekening dan nomor rekening Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang bersangkutan; 4) Daftar rekapitulasi Faktur Pajak atau dokumen lain yang yang diperlakukan sebagai Faktur Pajak untuk masing-masing Kantor Pelayanan Pajak dimana Rekanan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
1) Untuk pengadaan Barang Kena Pajak (BKP)/Jasa Kena Pajak (JKP) dimana jumlah pembayarannya lebih besar dari Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) (termasuk PPN dan PPnBM) yaitu : (i) Surat Setoran Pajak Asli (lembar ke-5) atau fotocopy yang diberi cap dan tandatangan kantor penerima pembayaran untuk SSP elektronik; (ii) Faktur Pajak Asli atau dokumen lain yang diperlakukan sebagai Faktur Pajak yang sudah dibubuhi cap II disetor tanggal " dan ditandatangani oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap; (iii) Foto copy tagihan rekanan (invoice) dengan dibubuhi pemyataan atau cap "sesuai dengan aslinya" oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap; 2) Untuk pengadaan BKP /JKP yang jumlahnya pembayarannya sampai dengan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) (termasuk PPN dan PPn BM) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah, pembayaran atas penyerahan Bahan Bakar Minyak dan bukan Bahan Bakar Minyak oleh PT. Pertamina (Persero), atau pembayaran atas rekening telepon, atau pembayaran atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan penerbangan yaitu: (i) Faktur Pajak asli atau dokumen lain yang diperlakukan sebagai Faktur Pajak yang sudah dibubuhi cap II dibayar tanggal " Dan diitandatangani oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap; (ii) Foto copy tagihan rekanan (invoice) dengan dibubuhi pemyataan a tau cap II sesuai dengan aslinya" oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap; (iii) Foto copy tanda bukti pembayaran (kwitansi, cash receipt), yang diterbitkan oleh rekanan atau bukti pemindahbukuan / bukti perintah transfer dengan dibubuhi pemyataan a tau cap II sesuai dengan aslinya"
10.000.000,- (termasuk PPN dan PPnBM) kepada Bank Persepsi dimana Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap sebagai Wajib Pungut menyetorkan PPN dan PPn BM yang dipungutnya;
1) Komponen Benefit in Kind untuk personal, kecuali di lapangan operasi penambangan atau remote area; 2) Entertainment, kecuali di lapangan operasi penambangan atau remote area; 3) Pengadaan BKP dan atau JKP yang biayanya tidak dapat di cost recovery.
Direktur Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya, paling lambat akhir bulan berikutnya setelah periode triwulanan tersebut berakhir.
Apabila berdasarkan hasil audit yang dilakukan instansi yang berwenang ditemukan kesalahan, atas pembayaran kembali PPN dan atau PPnBM yang telah dibayarkan kepada Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tctap, akan dilakukan penyesuaian sesuai ketentuan yang berlaku.
Ketentuan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan ini diatur oleh Direktorat Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan.
Pada saat Peraturan Menteri keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 518/KMK.06/2003 tentang Tata Cara Pembayaran Kembali Pajak Pertarnbahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Perolehan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak Yang Digunakan Oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dalam Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Juli 2005 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, JUSUFANWAR
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)