Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 65/PMK.03/2018
- Nomor
- 65/PMK.03/2018
- Tahun
- 2018
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 5
b . bahwa untuk menyelaraskan ketentuan mengenai tata cara penghitungan clan pemberian imbalan hunga clengan ketentuan peraturan perunclang-unclangan yang mengatur sistem perbenclaharaan clan anggaran negara, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai tata cara penghitungan clan pemberian imbalan bunga; " .www.jdih.kemenkeu.go.id Menetapkan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226 / PMK.03 / 20 1 3 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemberian Imbalan Bunga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20 1 3 Nomor 1 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 86 / PMK.03 / 20 1 5 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/ PMK . 03 / 20 1 3 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemberian Imbalan Bunga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20 1 5 Nomor 1 4 70);
MEMUTUSKAN : PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KE DUA NOMOR ATAS PERATURAN 226 / PMK. 03 / 20 1 3 MENTER! KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA. Pasal l Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226 / PMK. 03 / 20 1 3 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemberian Imbalan Bunga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20 1 3 Nomor 1 630) sebagaimana telah www.jdih.kemenkeu.go.id diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 86 / PMK. 03 / 20 1 5 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226 / PMK. 03 / 2 0 1 3 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemberian Imbalan Bunga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20 1 5 Nomor 1 470) diubah sebagai berikut: 1 . Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1 . Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpaj akan yang selanjutnya disebut Undang-Undang KUP adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1 98 3 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpaj akan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2 008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1 983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang.
4 . Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan yang selanjutnya disebut Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 20 1 1 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan, dan perubahannya. 5 . Paj ak Penghasilan yang selanjutnya disingkat PPh adalah Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1 983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 6 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1 983 tentang Pajak Penghasilan.
8 . Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat PBB adalah Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 2 Tahun 1 985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 2 Tahun 1 994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 2 Tahun 1 985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. 9 . Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpaj akan. 1 0 . Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya disingkat KPP adalah kantor pelayanan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar, tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan, dan/ atau tempat objek pajak PBB diadministrasikan. 1 1 . Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) yang selanjutnya disebut Kuasa BUN adalah pejabat yang diangkat oleh BUN untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBN dalam wilayah kerja yang ditetapkan. 1 2 . Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari BUN untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa BUN . www.jdih.kemenkeu.go.id 1 3 . Surat Keputusan Pemberian lmbalan Bunga yang selanjutnya disingkat SKPIB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya imbalan bunga yang diberikan kepada Wajib Pajak. 1 4 . Surat Keputusan Perhitungar: Pemberian Imbalan Bunga yang selanjutnya disingkat SKPPIB adalah surat keputusan yang digunakan sebagai dasar untuk memperhitungkan imbalan bunga dalam SKPIB dengan Utang Pajak dan/ atau pajak yang akan terutang. 1 5 . Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga yang selanjutnya disingkat SPMIB adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala KPP atas nama Menteri Keuangan untuk membayar imbalan bunga kepada Wajib Pajak. 1 6 . Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang selanjutnya disingkat SKPKPP adalah surat keputusan yang digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Paj ak. 1 7. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala KPPN selaku Kuasa BUN untuk melaksanakan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berdasarkan SPMIB. 1 8 . Nomor Transaksi Penerimaan Negara yang selanjutnya disingkat NTPN adalah nomor yang tertera pada bukti penerimaan negara yang diterbitkan melalui Modul Penerimaan Negara. 1 9 . Arsip Data Komputer yang selanjutnya disingkat ADK adalah arsip data dalam bentuk s oftcopy yang disimpan dalam media penyimpanan digital. 2 . Ketentuan Pasal 5 diubah dengan oenambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut: www.jdih.kemenkeu.go.id
( 1 ) Imbalan bunga yang terkait dengan PBB untuk Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya diberikan kepada Wajib Pajak dalam hal terdapat keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran PBB sebagai akibat adanya Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran PBB .
3 . Ketentuan ayat (3) Pasal 1 2 diubah, dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4) , sehingga Pasal 1 2 berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 2 ( 1 ) Pemberian imbalan bunga kepada Waj ib Pajak harus diperhitungkan terlebih dahulu dengan Utang Pajak www.jdih.kemenkeu.go.id yang diadministrasikan di KPP tempat Wajib Pajak terdaftar dan/ atau tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan, termasuk di KPP tempat Wajib Pajak cabang terdaftar dan di KPP tempat objek pajak PBB diadministrasikan.
b . 1 . Surat Tagihan Pajak; 2 . Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan;
Untuk Mas a Pajak, terjadinya pengembalian yang seharusnya tidak Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak 2008 dan sesudahnya merupakan Utang Pajak PPh, PPN, dan PPnBM yang tercantum dalam: 1 . Surat Tagihan Pajak;
3 . Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau www.jdih.kemenkeu.go.id Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan atas jumlah yang tidak disetujui oleh Wajib Pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, yang: a) tidak diajukan keberatan; b) diajukan keberatan tetapi Surat Keputusan Keberatan mengabulkan sebagian, menolak, atau menambah jumlah pajak terutang dan atas Surat Keputusan Keberatan terse but tidak diajukan banding; atau c) diajukan keberatan dan atas Surat Keputusan Keberatan terse but diajukan banding tetapi Putusan Banding mengabulkan sebagian, menambah jumlah pajak terutang, atau menolak; 4 . Surat Keputusan Keberatan yang tidak diajukan banding; 5 . Surat Keputusan Pembetulan yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah;
dan/ atau
terj adinya pengembalian yang seharusnya tidak
1 . Surat Tagihan Pajak PBB; 2 . Surat Pemberitahuan Pajak Terutang; 3 . Surat Ketetapan Pajak PBB;
5 . Surat Keputusan Pembetulan yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah; dan/ atau
dan/ atau b . Utang Pajak dan/ atau paj ak yang akan terutang atas nama Wajib Pajak lain.
4 . Ketentuan ayat ( 1 ) dan ayat (3) Pasal 1 3 diubah, sehingga Pasal 1 3 berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 3 ( 1 ) Perhitungan pemberian imbalan bunga dengan Utang Pajak dan/ atau pajak yang akan terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 2 dituangkan dalam nota penghitungan.
c . diterbitkannya Surat Keputusan Pembetulan;
e . diterbitkannya Surat Keputusan Pengurangan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Keputusan Pembatalan Surat Ketetapan Paj ak; atau
5 . Ketentuan Pasal 1 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 4 ( 1 ) Perhitungan pemberian imbalan bunga dengan Utang Pajak dan/ atau pajak yang akan terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 2 www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 2 - ditindaklanjuti dengan kompensasi ke Utang Pajak dan/ atau pajak yang akan terutang.
Pasal 1 5 ( 1 ) SKPPIB diterbitkan berdasarkan nota penghitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 3 ayat ( 1 ) .
www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 3 -
b . lembar ke-3 untuk Wajib Pajak; dan c . lembar ke-4 untuk arsip KPP.
Pasal 1 6 ( 1 ) Berdasarkan SPMIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 5 ayat (5) , Kepala KPPN atas nama Menteri Keuangan menerbitkan SP2D dengan ketentuan:
8 . D i antara Pasal 1 6 dan Pasal 1 7 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 1 6A sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 6A Bukti penerimaan negara atas potongan SPMIB disampaikan oleh KPP penerbit SPMIB kepada Wajib Pajak. 9 . D i antara Pasal 2 2 dan Pasal 2 3 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 22A sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
)www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 5 -
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari P�raturan Menteri ini. Pasal II Peraturan Menteri m1 mulai. berlaku pada tanggal diundangkan. l www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 6 - Agar setiap orang mengetahuinya, memerin tahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Juni 20 1 8 DIREKTUR JENDERAL Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 J uni 20 1 8 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd . SRI MULYANI INDRAWATI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd . WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 20 1 8 NOMOR 820 ARIF BINTA NIP 1 97 1 09 1 2 1 www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 7 - LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK IND O NESIA NO MOR 65/PM�. 03/2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN M ENTERI KEUANGAN NOMOR 226 / PMK. 03 / 20 1 3 TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA A. CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA Menimbang Mengingat KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 1 ) TENTANG PEMBERIAN IMBALAN BUNGA KEPADA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2) DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
b . bahwa berdasarkan penelitian sehubungan dengan surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Waj ib Pajak bersangkutan berhak menerima imbalan bunga sesuai Pasal. . . . . . . . . . . . . . (6) Undang-Undang . . . . . . . . . . . . . . . . . (7);
1 . Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1 983 tentang Ketentuan Umum · dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1 9 83 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 6 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
3 . Peraturan Pemerintah Nomor 7 4 Tahun 20 1 1 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak clan Pemenuhan Kewaj iban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ) www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 8 - 20 1 1 Nomor 1 62 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268) , dan perubahannya; 4 . Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226 / PMK. 03 / 20 1 3 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemberian Imbalan Bunga sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor / PMK. 03 / 20 1 8; MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERTAMA KEDUA KETIGA KEEMPAT PEMBERIAN IMBALAN BUNGA KEPADA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (8) Memberikan imbalan bunga kepada: Nama Wajib Pajak : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (9) Alamat : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 1 0) NPWP : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 1 1 ) NOP : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 1 2) Alamat Objek Paj ak : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 1 3) Jenis Pajak : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 1 4) Masa/Tahun*) Pajak : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 1 5) Sejumlah : Rp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ( 1 6) Terbilang : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 1 7) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA diberikan berkenaan dengan . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 1 8) Masa/Tahun*) Pajak . . . . . . . . . . . . ( 1 9) sesuai Pasal . . . . . . . . . . . . (20) Undang-Undang . . . . . . . . . . . . . . . (2 1 ) . Apabila di kemudian hari ternyata terdc.pat kekeliruan, terhadap Keputusan Direktur Jenderal ini dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada: 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (22) 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (23) Ditetapkan di pada tanggal : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (24) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (25) a.n. Direktur Jenderal Pajak Kepala Kantor Pelayanan Paj ak · · · · · · · · · · · · · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (26) , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (27) NIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 9 - PETUNJUK PENGISIAN SURAT KEPUTUSAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA Nomor ( 1 ) Nomor (2) dan (3) Nomor (4) Nomor (5) Nomor (6) Nomor (7) Nomor (8) dan(9) Nomor ( 1 0) Nomor ( 1 1 ) Nomor ( 1 2} Nomor ( 1 3} Nomor ( 1 4) Nomor ( 1 5} Nomor ( 1 6) Nomor ( 1 7} Nomor ( 1 8} Nomor ( 1 9} Nomor (20} Nomor (2 1 ) Nomor (22) Nomor (23} Nomor (24) Diisi dengan nomor Keputusan . Diisi dengan nama Wajib Pajak. Diisi dengan nomor surat permohonan Waj ib Paj ak. Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak. Diisi ' dengan Pasal yang sesuai, yaitu Pasal 1 1 ayat (3) , Pasal l7B ayat (3) , Pasal l7B ayat (4) , Pasal 27A ayat ( 1 ) , Pasal 27A ayat (la) , dan/ atau Pasal 27A ayat (2) Undang-Undang KUP yang sesuai. Diisi dengan undang-undang yang sesuai. Diisi dengan nama Wajib Pajak. Diisi dengan alamat Wajib Pajak. Diisi dengan NPWP. Diisi dengan Nomor Objek Pajak (diisi dalam hal pemberian imbalan bunga PBB) . Diisi dengan alamat objek pajak (diisi dalam hal pemberian imbalan bunga PBB) . Diisi dengan jenis pajak yang diberikan imbalan bunga. Diisi dengan Masa Pajak/Tahun Pajak. Diisi dengan jumlah imbalan bunga yang diberikan. Diisi dengan jumlah terbilang imbalan bunga yang diberikan. Diisi dengan alasan penerbitan SKPIB sebagaimana diatur dalam Pasal 1 1 ayat (3) , Pasal l7B ayat (3) , Pasal l7B ayat (4) , Pasal 27A ayat ( 1 ) , Pasal 27A ayat (la) , dan/ atau Pasal 27A ayat (2) Undang-Undang KUP yang sesuai. Diisi dengan Masa Pajak/Tahun Pajak. Diisi dengan pasal yang mendasari alasan pada Nomor 1 8 . Diisi dengan undang-undang yang sesuai. Diisi dengan nama Wajib Pajak. Diisi nama pihak terkait apabila dibutuhkan. Diisi dengan nama kota tempat diterbitkan surat keputusan. www.jdih.kemenkeu.go.id Nomor (25) Nomor (26) Nomor (27) *) Keterangan: Diisi dengan tanggal surat keputusan diterbitkan . Diisi dengan nama unit kantor yang menerbitkan keputusan. Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan Kepala KPP. Diisi salah satu yang sesuai. Surat Keputusan tersebut dibuat/ dicetak dalam 3 (tiga) rangkap, yang peruntukannya sebagai berikut: }- Lembar ke- 1 untuk Wajib Pajak yang bersangkutan; }- Lembar ke-2 untuk KPPN selaku unit kantor perbendaharaan yang akan membayarkan imbalan bunga; }- Lembar ke-3 untuk KPP. www.jdih.kemenkeu.go.id - 2 1 - B . CONTOH FORMAT NOTA PENGHITUNGAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK . . . . . . . . . . . . ( 1 ) KANTOR PELAYANAN PAJAK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2) NOTA PENGHITUNGAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA D Pasal 11 ayat (3) UU KUP D Pasal 17B ayat (3) UU KUP D Pasal 17B ayat (4) UU KUP D Pasal 27A ayat (1) UU KUP D Pasal 27A ayat (la) UU KUP D Pasal 27A ayat (2) UU KUP I . IDENTITAS WAJIB PAJAK Nama Alamat NPWP NOP (3) (4) (5)
(8)
2% per bulan Mulai tanggal . . . ( 14) s . d . tanggal . . . ( 15) sebanyak . . . . . . . . . bulan . . . . . . . . . ( 16) hari, dibulatkan menjadi . . . . . . . . . . . . ( 17) bulan Rp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 18) 2% x . . . ( 19) x Rp . . . (20) = Rp . . . (2 1) DISETUJUI (24) DITETAPKAN (25) Tandatangan, Tandatangan, nama/NIP,& nama/NIP,& tanggal. tanggal. www.jdih.kemenkeu.go.id PETUNJUK PENGISIAN NOTA PENGHITUNGAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA Nomor ( 1 ) : Diisi dengan nama kantor wilayah atasan unit kantor yang menerbitkan Nota Penghitungan Pemberian Imbalan Bunga. Nomor (2) Nomor (3) Nomor (4) Nomor (5) Nomor (6) Nomor (7) Nomor (8) Nomor (9) Nomor ( 1 0) Diisi dengan nama unit kantor yang menerbitkan Nota Penghitungan Pemberian Imbalan Bunga. Diisi dengan nama Wajib Pajak sesuai dengan master file. Diisi dengan alamat Wajib Pajak sesuai dengan master file. Diisi dengan NPWP sesuai dengan master file. Diisi dengan Nomor Objek Pajak (diisi dalam hal pemberian imbalan bunga PBB). Diisi dengan alamat objek pajak (diisi dalam hal pemberian imbalan bunga PBB) . Diisi dengan alasan yang mendasari pemberian imbalan bunga sesuai dengan Undang-Undang KUP, contoh "Keterlambatan penerbitan SKPLB". Diisi dengan jenis pajak yang diberikan imbalan bunga. Diisi dengan Masa Pajak (apabila ada) , Tahun Pajak yang diberikan imbalan bunga. Nomor ( 1 1 ) Diisi dengan tanggal Surat Pemberitahuan Tahunan atau Masa yang bersangkutan diterima di KPP. Nomor ( 1 2) : Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak yang sesuai dan diisi jumlah Rupiah sesuai yang dinyatakan dalam SPT. Nomor ( 1 3) Kolom *) diisi dengan tanda silang (X) pada SK/ Surat yang terkait dengan penerbitan imbalan bunga. Kolom "Nomor" diisi dengan Nomor SK/ Surat yang bersangkutan. Kolom "Tanggal Penerbitan SK/ Surat" diisi dengan tanggal penerbitan SK/ Surat yang bersangkutan. Kolom "Tanggal Batas Akhir Penerbitan SK/ Surat" diisi dengan tanggal batas akhir penerbitan SK/ Surat yang bersangkutan. Kolom "Jumlah" diisi dengan jumlah Rupiah sesuai dengan yang tercantum dalam SK/ Surat yang bersangkutan. Awww.jdih.kemenkeu.go.id Kolom "Pembayaran" diisi dengan tanggal dan jumlah pembayaran Utang Pajak yang telah dilaksanakan oleh Wajib Pajak. Nomor ( 14) Diisi dengan tanggal mulai diperhitungkannya imbalan bunga sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nomor ( 15) Diisi dengan tanggal akhir diperhitungkannya imbalan bunga sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nomor ( 16) Diisi dengan jumlah bulan dan hari antara tanggal mulai sampai dengan tanggal akhir diperhitungkannya imbalan bunga. Nomor ( 17) Diisi dengan jumlah bulan yang telah dibulatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (khusus pemberian imbalan bunga sehubungan dengan Pasal 17B ayat (4), Pasal 27A ayat ( 1) , Pasal 27A ayat (la) , atau Pasal 27A ayat (2) Undang-Undang KUP, maksimum 24 bulan) . Nomor ( 18) Diisi dengan jumlah Rupiah yang menjadi dasar penghitungan imbalan bunga. Nomor ( 19) Diisi sama dengan Nomor 17. Nomor (20) Diisi sama dengan Nomor 18 . Nomor (2 1) Diisi dengan jumlah imbalan bunga yang d:berikan . *) Diisi dengan yang sesuai. >- SK Pembetulan termasuk SK Pembetulan PBB . >- SK Pengurangan Sanksi Administrasi atau SK Penghapusan Sanksi Administrasi termasuk SK Pengurangan Sanksi Administrasi PBB atau SK Penghapusan Sanksi Administrasi PBB . Nomor (22) Kolom "DIHITUNG" diisi oleh petugas yang menghitung imbalan bunga. Nomor (23) Kolom "DITELITI" diisi oleh Kepala Seksi atasan petugas yang melakukan penghitungan imbalan bunga. Nomor (24) Kolom "DISETUJUI" diisi oleh Kepala KPP yang bersangkutan. Nomor (25) Kolom "DITETAPKAN" diisi oleh Kepala KPP yang bersangkutan. Keterangan: Beri tanda X pada D yang sesuai. www.jdih.kemenkeu.go.id C . CONTOH FORMAT NOTA PENGHITUNGAN PERHITUNGAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDO NESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK . . . . . . . . . . . . . . ( 1) KANTOR PELAYANAN PAJAK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2) NOTA PENGHITUNGAN PERHITUNGAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA D Pasal 11 ayat (3) UU KUP D Pasal 17B ayat (3) UU KUP D Pasal 17B ayat (4) UU KUP D Pasal 27A ayat (1) UU KUP D Pasal 27A ayat (la) UU KUP D Pasal 27A ayat (2) UU KUP A. IDENTITAS WAJIB PAJAK Nama Alamat NPWP NOP Alamat Objek Pajak Rekening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : Bank: . . . . . . . . . . . . . . . . . · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3) (4) (5) (6) (7)
E. IMBALAN BUNGA YANG DIBAYARKAN (C-D) : Rp . . . . . . . . . . . . ( 18) DIHITUNG ( 19) DITELITI (20) DISETUJUI (2 1) DITETAPKAN (22) Tanda tangan, Tanda tangan, Tanda tangan, Tanda tangan, nama/NIP,& nama/NIP,& nama/NIP,& nama/NIP,& tanggal. tanggal. tanggal. tanggal. Iwww.jdih.kemenkeu.go.id KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ... (1) KANTOR PELAYANAN PAJAK ... (2) LAMPIRAN NOTA PENGHITUNGAN PERHITUNGAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA RINCIAN KOMPENSASI IMBALAN BUNGA KE UTANG PAJAK DAN / ATAU PAJAK YANG AKAN TERUTANG Nomor NPWP/ Nama No. Surat NOP Wajib Ketetapan Pajak
2. dst. Nama Wajib Paj ak : ........................................... (3) NPWP : ........................................... (4) Alam.at Nomor Nam.a Nama Masa/ Kode Waj ib Rekening Rekening Bank Tahun Akun Paj ak Paj ak Paj ak
(17)
;1www.jdih.kemenkeu.go.id PETUNJUK PENGISIAN NOTA PENGHITUNGAN PERHITUNGAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA Nomor ( 1) Nomor (2) Nomor (3) Nomor (4) Nomor (5) Nomor (6) Nomor (7) Nomor (8) Nomor (9) Nomor ( 10) Nomor ( 1 1) Nomor ( 12) Nomor ( 13) Nomor ( 14) Nomor ( 15) Nomor ( 16) Nomor ( 17) Nomor ( 18) Diisi dengan nama kantor wilayah atasan unit kantor yang menerbitkan Nota Penghitungan Perhitungan Pemberian Imbalan Bunga. Diisi dengan nama unit kantor yang menerbitkan Nota Penghitungan Perhitungan Pemberian Imbalan Bunga. Diisi dengan nama Wajib Pajak sesuai dengan Master File. Diisi dengan alamat Wajib Pajak sesuai dengan Master File. Diisi dengan NPWP sesuai dengan Master File. Diisi dengan Nomor Objek Pajak (diisi dalam hal pemberian imbalan bunga PBB). Diisi dengan alamat Objek Pajak (diisi dalam hal pemberian imbalan bunga PBB). Diisi dengan nama dan tempat kedudukan bank. Diisi dengan nama rekening bank Wajib Pajak. Diisi dengan nomor rekening bank Wajib Pajak. Diisi dengan nomor dan tanggal surat permohonan Wajib Pajak. Diisi dengan nomor SKPIB . Diisi dengan tanggal penerbitan SKPIB. Diisi dengan jumlah imbalan bunga yang diberikan sesum SKPIB, hanya diisi dalam hal terdapat pemberian imbalan bunga dalam nilai mata uang selain Rupiah. Diisi dengan nilai tukar atau kurs yang ditetapkan Menteri Keuangan. Diisi dengan jumlah imbalan bunga dalam Rupiah atau jumlah Nomor 14 dikalikan dengan jumlah Nomor 15. Diisi dengan jumlah total kompensasi ke Utang Pajak dan/ atau pajak yang akan terutang. Diisi dengan jumlah Nomor 16 dikurangi dengan jumlah Nomor 17. www.jdih.kemenkeu.go.id Nomor ( 19) Nomor (20) Nomor (2 1) Nomor (22) Kolom "DIHITUNG" diisi oleh petugas yang menghitung imbalan bunga. Kolom "DITELITI" diisi oleh Kepala Seksi atasan petugas yang melakukan penghitungan imbalan bunga. Kolom "DISETUJUI" diisi oleh Kepala KPP yang bersangkutan. Kolom "DITETAPKAN" diisi oleh Kepala KPP yang bersangkutan. www.jdih.kemenkeu.go.id PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN NOTA PENGHITUNGAN PERHITUNGAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA RINCIAN KOMPENSASI KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK KE UTANG PAJAK DAN/ATAU PAJAK YANG AKAN TERUTANG Nomor ( 1 ) Nomor (2) Nomor (3) Nomor (4) Nomor (5) Nomor (6) Nomor (7) Nomor (8) Nomor (9) Nomor ( 1 0) Nomor ( 1 1 ) Nomor ( 1 2) Nomor ( 1 3) Nomor ( 1 4) Nomor ( 1 5) Nomor ( 1 6) Nomor ( 1 7) Nomor ( 1 8) Nomor ( 1 9) Diisi dengan nama kantor wilayah atasan unit kantor yang menerbitkan Nota Penghitungan. Diisi dengan nama unit kantor yang menerbitkan Nota Penghi tungan . Diisi dengan nama Wajib Pajak sesuai dengan mas ter file. Diisi dengan NPWP Wajib Pajak sesuai dengan mas ter file. Diisi dengan nomor urut. Diisi dengan nomor surat ketetapan dari Utang Pajak yang dikompensasikan. Dalam hal dikompensasikan ke pajak yang akan terutang nomor 6 tidak perlu diisi. Diisi dengan NPWP/ NOP yang mendapatkan kompensasi. Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mendapatkan kompensasi. Diisi dengan alamat Waj ib Pajak yang mendapatkan kompensasi. Diisi dengan nomor rekening bank Wajib Pajak yang mendapatkan kompensasi. Diisi dengan nama rekening bank Wajib Pajak yang mendapatkan kompensasi. Diisi dengan nama bank tempat rekening Wajib Pajak yang mendapatkan kompensasi. Diisi dengan Masa/Tahun Pajak sesuai surat ketetapan . Diisi dengan Kode Akun Pajak yang sesuai. Diisi dengan Kode J enis Seto ran yang sesuai. Diisi dengan jumlah Utang Pajak yang sesuai termasuk pajak yang akan terutang. Diisi dengan jumlah kompensasi ke Utang Pajak untuk setiap surat ketetapan pajak dan/ atau pajak yang akan terutang. Diisi dengan jumlah total Utang Pajak termasuk pajak yang akan terutang pada kolom 1 6 . Diisi dengan jumlah total kompensasi ke Utang Pajak www.jdih.kemenkeu.go.id Nomor (20) Nomor (2 1) Nomor (22) Nomor (23) - 3 0 - dan/ atau pajak yang akan terutang pada kolom 17. Kolom "DIHITUNG" diisi dengan tanda tangan dan nama petugas/ NIP yang membuat Nota Penghitungan serta tanggal penyelesaian pembuatan Nota Penghitungan. Kolom "DITELITI" diisi dengan tanda tangan dan nama pejabat/ NIP (Kepala Seksi) yang meneliti serta tanggal penyelesaian penelitian Nota Penghitungan. Kolom "DISETUJUI" diisi oleh Kepala KPP yang bersangkutan. Kolom "DITETAPKAN" diisi oleh Kepala KPP yang bersangkutan. Iwww.jdih.kemenkeu.go.id - 3 1 - D. FORMAT SURAT KEPUTUSAN PERHITUNGAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA Menimbang Mengingat KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 1) TENTANG PERHITUNGAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA KEPADA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2) DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
www.jdih.kemenkeu.go.id 4 . Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2 2 6 / PMK. 03 / 20 13 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemberian Imbalan Bunga sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor / PMK. 03 / 20 18; MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERHITUNGAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA KEPADA . . . . . . . . . . . . ( 17) PERTAMA KEDUA KETIGA KEEMPAT KELI MA Kepada: Nama Alamat NPWP NOP : . . . . . . . · · · · · · · · · · · · · . . . . . . . . . . . . . . . . · · · · · · · · · . . . . . . . . . . . . . . ( 18) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 19) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (20) :.� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2 1) Alamat Objek Pajak : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (22) diberikan imbalan bunga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (23) untuk Masa Pajak/Tahun Pajak*) . . . . . . . . . . . . . . (24) sebesar Rp . . . . . . . . ( . . . . . . . . . . . ) (25) . Pemberian imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dikompensasikan sebesar Rp . . . . . . . . . . . . . . ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) (26) untuk dibayarkan ke sejumlah Utang Pajak dan/ atau pajak yang akan terutang. Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dibayarkan ke Utang Pajak dan/ atau pajak yang akan terutang melalui Potongan SPMIB sejumlah Rp . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) (27) dengan rincian sebagaimana terlampir. Pemberian imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA: D diperhitungkan seluruhnya dengan Utang Pajak clan/ atau pajak yang akan terutang serta tidak tersisa kelebihari pembayaran pajak. D diperhitungkan dengan Utang Pajak dan/ atau paj ak yang akan terutang serta masih tersisa sebesar Rp . . . . . . . . ( . . . . . . . . . ) (28) untuk dipindahbukukan oleh Bank . . . . . . . . . . (29) di. . . . . . . . . (30) ke rekening Waj ib Pajak dengan nama rekening . . . . . . . . . . . . (3 1) dan nomor rekening . . . . . . . . . . . . . . . . . (32) pada Bank . . . . . . . . . . . (33) di . . . . . . . . . . . . . (34) . Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, terhadap Keputusan Direktur Jenderal ini dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Jwww.jdih.kemenkeu.go.id KEENAM Keputusan Direktur Jenderal m1 mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di pada tanggal : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (35) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (36) a.n . Direktur Jenderal Pajak Kepala Kantor Pelayanan Pajak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (37) , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (38) NIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.jdih.kemenkeu.go.id KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK . . . ( 1) KANTOR PELAYANAN PAJAK . . . (2) LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERHITUNGAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA NOMOR : ................ (3) TANGGAL : .................. (4) RINCIAN KOMPENSASI UTANG PAJAK DAN / ATAU PAJAK YANG AKAN TERUTANG Nomor Nama Alamat No. Surat NPWP Waj ib Wajib Ketetapan I NOP Paj ak Paj ak
2. dst. Nama Wajib Pajak: . . . .. . . . ..... ... . . . . . . . . . . . ...... .. . . . . . ... (5) NPWP : ........................................... (6) Masa/ Kode Nomor Nama Nama Tahun Akun Kode Jenis Rekening Rekening Bank Paj ak Pajak Setoran
(19)
��;: . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . ... . ... . (2 1) "www.jdih.kemenkeu.go.id PETUNJUK PENGISIAN SURAT KEPUTUSAN PERHITUNGAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA Nomor ( 1) Nomor (2) dan (3) Nomor (4) dan (5) Nomor (6) Nomor (7) Nomor (8) Nomor (9) Nomor ( 10) Nomor ( 1 1) Nomor ( 12) Nomor ( 13) Nomor ( 14) Nomor ( 15) Nomor ( 16) , ( 17) , dan ( 18) Nomor ( 19) Nomor (20) Nomor (2 1) Nomor (22) Nomor (23) Nomor (24) Nomor (25) Nomor (26) Diisi dengan nomor keputusan. Diisi dengan nama Wajib Pajak. Diisi dengan tanggal dan nomor surat permohonan Wajib Pajak. Diisi dengan jenis pajak. Diisi dengan nomor SKPIB . Diisi dengan tanggal SKPIB . Diisi dengan Masa Pajak/Tahun Pajak. Diisi dengan jumlah imbalan bunga yang akan diberikan kepada Wajib Pajak sesuai SKPIB . Diisi dengan jenis pajak. Diisi dengan nomor SKPIB. Diisi dengan tanggal SKPIB . Diisi dengan jumlah kompensasi Utang Pajak dan/ atau pajak yang akan terutang (dalam angka dan huruf). Apabila tidak ada kompensasi Utang Paj ak, maka diisi 'NIHIL'. Diisi dengan jumlah imbalan bunga yang tersisa, yaitu sebesar imbalan bunga yang diberikan ke Wajib Pajak setelah dilakukan perhitungan dengan Utang Pajak (dalam angka dan huruf). Apabila tidak ada sisa imbalan bunga, maka diisi 'NIHIL'. Diisi dengan nama Wajib Pajak. Diisi dengan alamat Wajib Pajak. Diisi dengan NPWP. Diisi dengan Nomor Objek Paj ak. Diisi dengan alamat objek pajak. Diisi dengan j enis pajak. Diisi dengan Masa Pajak/ Tahun Pajak. Diisi dengan jumlah imbalan bunga yang akan diberikan kepada Wajib Pajak sesuai SKPIB (dalam angka dan huruf). Diisi sesuai dengan jumlah angka pada Nomor 14. www.jdih.kemenkeu.go.id Nomor (27) Nomor (28) Nomor (29) dan (30) Nomor (3 1) dan (32) Nomor (33) dan (34) Nomor (35) Nomor (36) Nomor (37) Nomor (38) *) Keterangan: Diisi dengan jumlah kompensasi Utang Pajak dan/ atau pajak yang akan terutang yang dibayarkan melalui Potongan SPMIB (dengan angka dan huruf). Diisi dengan jumlah angka pada Nomor 24 dikurangi dengan jumlah angka pada Nomor 25. Diisi dengan nama Bank Pembayar clan tempat kedudukannya. Diisi dengan nama rekening yang dimiliki oleh Wajib Pajak di Bank Penerima yang ditunjuk Wajib Pajak untuk pencairan SPMIB, bukan dimiliki oleh Wajib Pajak lain, clan nomor rekening Wajib Paj ak di Bank Penerima. Diisi dengan nama Bank Penerima tujuan pemindahbukuan yang dimiliki Wajib Pajak clan tempat kedudukan Bank. Diisi dengan nama kota tempat diterbitkannya surat keputusan. Diisi dengan tanggal surat keputusan diterbitkan. Diisi dengan nama unit kantor yang menerbitkan keputusan. Diisi dengan nama, NIP, clan tanda tangan Kepala KPP. Diisi salah satu yang sesuai. Beri tanda X pada D yang sesuai. Surat Keputusan tersebut dibuat/ dicetak dalam 3 (tiga) rangkap, yang peruntukannya sebagai berikut: ;;:. Lembar ke- 1 untuk Wajib Pajak yang bersangkutan; ;;:. Lembar ke-2 untuk KPPN selaku unit kantor perbendaharaan yang akan membayarkan imbalan bunga; ;;:. Lembar ke-3 untuk KPP. www.jdih.kemenkeu.go.id PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN PERHITUNGAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA RINCIAN KOMPENSASI UTANG PAJAK DAN/ ATAU PAJAK YANG AKAN TERUTANG Nomor (1) Nomor (2) Nomor (3) Nomor (4) Nomor (5) Nomor (6) Nomor (7) Nomor (8) Nomor (9) Nomor (10) Nomor (11) Nomor (12) Nomor (13) Nomor (14) Nomor (15) Nomor (16) Nomor (17) Nomor (18) Nomor (19) Diisi dengan nama kantor wilayah atasan unit kantor yang menerbitkan SKPPIB. Diisi dengan nama unit kantor yang menerbitkan SKPPIB. Nomor Surat Keputusan Perhitungan Pemberian Imbalan Bunga. Tanggal Surat Keputusan Perhitungan Pemberian Imbalan Bunga. Diisi dengan nama Wajib Pajak penerima SKPPIB. Diisi dengan NPWP Wajib Pajak penerima SKPPIB. Diisi dengan nomor urut. Diisi dengan nomor surat ketetapan dari Utang Pajak yang dikompensasikan. Dalam hal dikompensasikan ke pajak yang akan terutang, Nomor 8 tidak perlu diisi. Diisi dengan NPWP / NOP yang mendapatkan kompensasi. Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mendapatkan kompensasi. Diisi dengan alamat Wajib Paj ak yang mendapatkan kompensasi. Diisi dengan nomor rekening Wajib Pajak yang mendapatkan kompensasi. Diisi dengan nama rekening Wajib Pajak yang mendapatkan kompensasi. Diisi dengan nama bank tempat rekening Wajib Paj ak yang mendapatkan kompensasi. Diisi dengan Masa/Tahun Pajak sesuai surat ketetapan pajak. Diisi dengan Kade Akun Pajak yang sesuai. Diisi dengan Kade J enis Seto ran yang sesuai. Diisi dengan jumlah Utang Pajak yang sesuai termasuk pajak yang akan terutang. Diisi dengan jumlah kompensasi ke Utang Pajak untuk setiap surat ketetapan pajak dan/ atau pajak yang akan terutang. www.jdih.kemenkeu.go.id Nomor (20) Nomor (2 1) Diisi dengan jumlah total kompensasi ke Utang Pajak dan/ atau pajak yang akan terutang pada kolom Nomor 19 . Diisi dengan nama kantor, nama, NIP, dan tanda tangan Kepala KPP yang menerbitkan SKPPIB. www.jdih.kemenkeu.go.id E. FORMAT SURAT PERINTAH MEMBAYAR IMBALAN BUNGA KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK ... . .... . . .... .... .. (1) SURAT PERINTAH MEMBAYAR IMBALAN BUNGA (SPMIB) Nomor : ................ (2) Tanggal: .............. (3) Berdasarkan SKPPIB Nomor: .. . . . . . . . . . . .. (4) KEPADA : Kuasa Bendahara Umum Negara, KPPN . . . . . . . . . . . . . . . . . . I I I I
(27)nama rekening nomor rekening : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (28) atas beban Rekening Bendahara Umum Negara pada Bank Operasional I Pu sat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , tgl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (29) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (31) a.n. Menteri Keuangan Kepala Kantor Pelayanan Pajak llll�Dmllll�llH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (30) 418 882 687 7-1 (32) NIP Keterangan: *) dalam hal Utang Pajak dan/ atau pajak yang akan terutang NIHIL, Lampiran SPMIB (rincian kompensasi Utang Pajak dan/ atau pajak yang akan terutang) tidak dilampirkan/ dicetak. www.jdih.kemenkeu.go.id KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1) - 4 1 - LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR IMBALAN BUNGA (SPMIB) Nomor : . . . . . . . . . . . . . . . . (2) Tanggal: . . . . . . . . . . . . . . (3) RINCIAN KOMPENSASI UTANG PAJAK DAN/ ATAU PAJAK YANG AKAN TERUTANG MELALUI POTON GAN SPMIB Nomor NPWP Nama No. Surat I NOP Wajib Ketetapan Paj ak
2 . dst. Nama Wajib Pajak : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (4) NPWP : ........................................... (5) Masa/ Ko de Alamat Waj ib Nomor Nama Nama Paj ak Rekening Rekening Bank Tahun Akun Pajak Paj ak
111� 1�11 ml �IHIll�l 1�111�I1111 ml m111� Im 418 882 687 7-1 (23) ��; . ······························· ··· ······(21) )www.jdih.kemenkeu.go.id PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR IMBALAN BUNGA Nomor (1) Nomor (2) Nomor (3) Nomor (4) Nomor (5) Nomor (6) Nomor (7) Nomor (8) Nomor (9) Nomor (10) Nomor (11) Nomor (12) Nomor (13) Diisi dengan nama unit kantor yang menerbitkan SPMIB Diisi dengan nomor SPMIB yang diterbitkan. Diisi dengan tanggal penerbitan SPMIB . Diisi dengan nomor SKPPIB yang diterbitkan. Diisi dengan uraian nama KPPN tempat pencairan dana diikuti dengan kode KPPN, misalnya : Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta I (018). Diisi dengan dasar hukum pemberian imbalan bunga, yaitu Pasal 11 ayat (3), Pasal 17B ayat (3), Pasal 17B ayat (4), Pasal 27A ayat (1), Pasal 27A ayat (la) , dan/ atau Pasal 27A ayat (2) Undang-Undang KUP. Diisi dengan 6 (enam) digit Akun Pendapatan Pajak sesuai dengan jenis Pendapatan Pajak yang menyebabkan pemberian imbalan bunga. Diisi dengan uraian Akun Pendapatan Pajak sesuai dengan kode Akun Pendapatan Pajak yang menyebabkan pemberian imbalan bunga. Misalnya: 411121 ura1annya diisi: Pendapatan PPh Pasal 21. Diisi dengan 2 (dua) digit Kode Bagian Anggaran, 2 (dua) digit Kode Eselon 1 dan 6 (enam) digit Kode Satuan Kerja (KPP yang bersangkutan) : Sebagai contoh: KPP Pratama Jakarta Gambir dengan kode kantor 123456 maka kolom yang bersangkutan akan terisi menjadi : 1 5 0 4 1 2 3 4 5 Diikuti dengan uraian KPP yang bersangkutan (misalnya: KPP Pratama Gambir) . Diisi dengan kode fungsi, subfungsi, dan program sebagai berikut: 00.00.00. Diisi dengan kode kegiatan dan output sebagai berikut: 0000. 000. Diisi dengan 4 (empat) digit kode Kelompok Akun. Misalnya: 4111 untuk Kelompok Akun Pajak Penghasilan. Diisi dengan kode jenis kewenangan sebagai berikut: KD . www.jdih.kemenkeu.go.id Nomor ( 1 4) · Diisi dengan kode cara pembayaran dan uraiannya sebagai berikut: (02) Giro Bank. Nomor ( 1 5) Diisi dengan tahun anggaran SPMIB yang diterbitkan. Nomor ( 1 6) Diisi dengan jumlah rupiah (dengan angka) pemberian imbalan bunga sejumlah SKPIB . Nomor ( 17) Diisi clengan jumlah rupiah (clengan huruf) pemberian imbalan bunga sejumlah SKPIB . Nomor ( 1 8) Diisi dengan nama Wajib Pajak penerima SPMIB . Nomor ( 19) Diisi clengan alamat Wajib Pajak penerima SPMIB . Nomor (20) Diisi dengan NPWP Wajib Pajak penerima SPMIB . Nomor (2 1 ) Diisi dengan Nomor Objek Pajak dalam hal pemberian imbalan bunga PBB . Nomor (22) Diisi dengan lokasi Kabupaten/ Kota tempat obj ek PBB berada. Nomor (23) Diisi dengan jumlah Rupiah (dengan angka clan huruf) Utang Pajak clan/ atau pajak yang akan terutang yang dikompensasikan melalui melalui potongan SPMIB . Nomor (24) Nomor (25) Nomor (26) Nomor (27) Nomor (28) Dalam hal Utang Pajak dan/ atau pajak yang akan terutang NIHIL, lampiran rincian kompensasi Utang Pajak clan/ atau pajak yang akan terutang melalui potongan SPMIB tidak perlu clicetak. Diisi dengan hasil dari jumlah rupiah pada Nomor 17 dikurangkan dengan jumlah rupiah pacla Nomor 23 (dengan angka clan huruf) . Diisi clengan jumlah Rupiah (clengan angka clan huruf) imbalan bunga yang diberikan/ dibayarkan kepada Wajib Pajak atau diisi dengan jumlah Rupiah pada Nomor 17 dikurangkan dengan jumlah Rupiah pacla Nomor 2 3 . Diisi clengan Bank Penerima yang ditunjuk oleh Waj ib Paj ak untuk dicairkannya SPMIB . Diisi clengan nama rekening Wajib Pajak pada Bank Penerima untuk dicairkannya SPMIB sesuai dengan nama Wajib Pajak yang tertera pada buku rekening di Bank Penerima tempat dicairkannya SPMIB . Diisi dengan nomor rekening Wajib Paj ak pada Bank Penerima untuk dicairkannya SPMIB. www.jdih.kemenkeu.go.id Nomor (29) Nomor (30) Nomor (3 1 ) Nomor (32) Diisi dengan tempat dan tanggal SPMIB diterbitkan. Diisi dengan nama kantor, nama, NIP, dan tanda tangan Kepala KPP. Diisi dengan tanggal dan nomor SP2D yang diterbitkan. Diisi bar code hasil enkripsi aplikasi SPM . www.jdih.kemenkeu.go.id PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR IMBALAN BUNGA RINCIAN KOMPENSASI UTANG PAJAK DAN/ATAU PAJAK YANG AKAN TERUTANG MELALUI POTONGAN SPMIB Namar ( 1 ) Namor (2) Namar (3) Namar (4) Namar (5) Namar (6) Nomar (7) Namor (8) Namar (9) Namar ( 1 0) Namar ( 1 1 ) Namor ( 1 2) Namar ( 1 3) Namor ( 1 4) Namar ( 1 5) Namar ( 1 6) Diisi dengan nama unit kantar yang menerbitkan SPMIB. Diisi dengan namar SPMIB yang diterbitkan. Diisi dengan tanggal penerbitan SPMIB. Diisi dengan nama Wajib Paj ak penerima SPMIB. Diisi dengan NPWP Waj ib Pajak penerima SPMIB. Diisi dengan namar urut. Diisi dengan namar surat ketetapan dari Utang Paj ak yang dikampensasikan. Dalam hal dikompensasikan ke paj ak yang akan terutang, Namar 7 tidak perlu diisi. Diisi dengan NPWP/ NOP dari Utang Paj ak dan/ atau pajak yang akan terutang yang dikampensasikan. Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mendapatkan kampensasi Utang Pajak dan/ atau pajak yang akan terutang. Diisi dengan alamat Wajib Paj ak yang mendapatkan kampensasi Utang Paj ak dan/ atau pajak yang akan terutang. Diisi dengan namar rekening bank Wajib Pajak yang mendapatkan kampensasi Utang Pajak dan/ atau pajak yang akan terutang. Diisi dengan nama rekening bank Waj ib Pajak yang mendapatkan kampensasi Utang Pajak dan/ atau pajak yang akan terutang. Diisi dengan nama bank tempat rekening Waj ib Pajak yang mendapatkan kampensasi Utang Pajak dan/ atau pajak yang akan terutang berada. Diisi dengan Masa/Tahun Pajak dari Utang Pajak dan/ atau pajak yang akan terutang yang dikampensasikan. Diisi dengan Kade Akun Pajak yang sesuai. Diisi dengan Kade Jenis Setaran yang sesuai. www.jdih.kemenkeu.go.id Nomor ( 1 7) Nomor ( 1 8) Nomor ( 1 9) Nomor (20) Nomor (2 1 ) Nomor (22) Nomor (23) - 4 6- Diisi dengan kode Kabupaten/ Kota lokasi KPPN tempat pencairan dana SPMIB . Diisi dengan' jumlah kompensasi ke Utang Paj ak dan / atau pajak yang akan terutang melalui potongan SPMIB. Diisi dengan total kumulatif dari jumlah Nomor 18 (dengan angka dan huruf) . Diisi dengan tempat dan tanggal SPMIB diterbitkan . Diisi dengan nama kantor, nama, NIP, dan tanda tangan Kepala KPP. Diisi dengan tanggal dan nomor SP2D yang diterbitkan . Diisi bar code hasil enkripsi aplikasi SPM . MENTER! KEUANGAN REPUBLIK IND ONESIA, ttd . SRI MULYANI INDRAWATI Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum u . b . Kepala Bagian T. U . ARIF BINTARTO NIP 1 9 7 1 09 1 2 1 9970 www.jdih.kemenkeu.go.id
Membuka PDF…