Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 66/PMK.02/2006
- Nomor
- 66/PMK.02/2006
- Tahun
- 2006
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 15
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penyusunan, Pengajuan, Penetapan, dan Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran Serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
file:///G|/web-wibi/PMK/PMK_66_2006.htm (1 of 8)13/06/2007 8:18:20 PERATURAN MENTERI KEUANGAN
MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN, PENGAJUAN, PENETAPAN, DAN PERUBAHAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN SERTA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM.
BAB I
Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan :
file:///G|/web-wibi/PMK/PMK_66_2006.htm (2 of 8)13/06/2007 8:18:20 PERATURAN MENTERI KEUANGAN
BAB II RBA Bagian Pertama Penyusunan
BAB II
(1)BLU menyusun rencana strategis bisnis lima tahunan dengan mengacu kepada Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga (Renstra-KL). (2)BLU menyusun RBA tahunan dengan mengacu kepada rencana strategis bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3)RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan :
(4)Kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri dari:
file:///G|/web-wibi/PMK/PMK_66_2006.htm (3 of 8)13/06/2007 8:18:20 PERATURAN MENTERI KEUANGAN
(5)RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan menganut pola anggaran fleksibel (flexible budget) dengan suatu persentase ambang batas tertentu. (6)Pola anggaran fleksibel sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya berlaku untuk belanja yang bersumber dari pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, b, dan c. (7)Penyusunan RBA dilakukan sesuai dengan pedoman sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini. Bagian Pertama Pengajuan
(1)Pimpinan BLU mengajukan usulan RBA kepada Menteri/Pimpinan Lembaga untuk dibahas sebagai bagian dari RKA-KL. (2)Usulan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan usulan standar pelayanan minimum dan biaya dari keluaran (output) yang akan dihasilkan. (3)RBA yang telah disetujui oleh Menteri/Pimpinan Lembaga diajukan sebagai bagian dari RKA-KL kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran. Bagian Ketiga Penetapan
(1)Direktorat Jenderal Anggaran mengkaji kembali RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3). (2)Pengkajian kembali RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terutama rnencakup standar biaya dan anggaran BLU, kinerja keuangan BLU, serta besaran persentase ambang batas. (3)Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLU. file:///G|/web-wibi/PMK/PMK_66_2006.htm (4 of 8)13/06/2007 8:18:20 PERATURAN MENTERI KEUANGAN (4)Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pembahasan bersama antara Direktorat Jenderal Anggaran dengan unit yang berwenang pada kementerian/lembaga serta BLU yang bersangkutan. (5)Hasil kajian atas RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar dalam rangka pemrosesan RKA-KL sebagai bagian dari mekanisme pengajuan dan penetapan APBN. (6)Setelah APBN ditetapkan, pimpinan BLU melakukan penyesuaian atas RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi RBA definitif. BAB III DIPA BLU Bagian Pertama Penyusunan
BAB III
(1)RBA definitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) digunakan sebagai acuan dalam menyusun DIPA BLU untuk diajukan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan. (2)DIPA BLU memuat seluruh pendapatan dan belanja, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang dihasilkan, rencana penarikan dana yang bersumber dari APBN, serta besaran persentase ambang batas sebagaimana ditetapkan dalam RBA definitif. (3)DIPA BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh menteri/ pimpinan lembaga kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (4)Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan mengesahkan DIPA BLU selambat-lambatnya tanggal 31 Desember dengan menerbitkan Surat Pengesahan DIPA BLU (SP-DIPA BLU). (5)Format DIPA BLU diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan. Bagian Kedua Penarikan dan Penggunaan Dana
(1)DIPA BLU yang telah disahkan oleh Menteri, Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbedaharaan menjadi dasar bagi penarikan dana yang bersumber dari APBN. file:///G|/web-wibi/PMK/PMK_66_2006.htm (5 of 8)13/06/2007 8:18:20 PERATURAN MENTERI KEUANGAN (2)Berdasarkan DIPA BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan BLU selaku kuasa pengguna anggaran mengajukan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk:
(3)Berdasarkan SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPPN menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sesuai ketentuan yang berlaku.
(1)Pendapatan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat, hibah tidak terikat, serta hasil kerja sama BLU dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya dapat dikelola langsung untuk membiayai belanja operasional BLU sesuai dengan RBA definitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6). (2)Hibah terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain harus diperlakukan sesuai dengan peruntukannya.
(1)Dalam rangka pertanggungjawaban penggunaan dana yang bersumber dari pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, setiap triwulan BLU membuat SPM Pengesahan dan disampaikan kepada KPPN selambat- lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya dengan dilampiri Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja disertai kuitansi pengeluaran kumulatif yang ditandatangani oleh pimpinan BLU. (2)Berdasarkan SPM Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPN menerbitkan SP2D Pengesahan sebagai dasar realisasi penggunaan dana yang bersumber dari pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penarikan dan pertanggungjawaban penggunaan dana DIPA BLU diatur oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan. file:///G|/web-wibi/PMK/PMK_66_2006.htm (6 of 8)13/06/2007 8:18:20 PERATURAN MENTERI KEUANGAN BAB IV PERUBAHAN/REVISI
BAB IV
(1)Perubahan/revisi terhadap RBA definitif dan DIPA dilakukan apabila:
(2)Perubahan/revisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. BAB V PELAPORAN
BAB V
(1)Setiap triwulan BLU wajib membuat laporan keuangan yang terdiri dari laporan realisasi anggaran/laporan operasional, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan disertai laporan kinerja. (2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri/ Pimpinan Lembaga dan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah periode pelaporan berakhir. (3)Setiap semesteran dan tahunan BLU wajib membuat laporan keuangan secara lengkap yang terdiri dari laporan realisasi anggaran/laporan operasional, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, disertai laporan kinerja. (4)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Menteri/ Pimpinan Lembaga untuk dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Kementerian/Lembaga paling lambat 1 (satu) bulan setelah periode pelaporan berakhir. (5)Menteri/Pimpinan Lembaga menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan yang dilampiri dengan laporan keuangan dan laporan kinerja BLU paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir. file:///G|/web-wibi/PMK/PMK_66_2006.htm (7 of 8)13/06/2007 8:18:20 PERATURAN MENTERI KEUANGAN KETENTUAN PERALIHAN
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri (Permen)