Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 67/PMK.04/2016
- Nomor
- 67/PMK.04/2016
- Tahun
- 2016
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 13
www.jdih.kemenkeu.go.id
Menetapkan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG DEKLARASI INISIATIF (VOLUNTARY DECLARATION) ATAS NILA! PABEAN UNTUK PENGHITUNGAN BEA MASUK.
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
tlwww.jdih.kemenkeu.go.id
r I www.jdih.kemenkeu.go.id
BAB II RUANG LINGKUP
BAB II
www.jdih.kemenkeu.go.id
BAB III HARGA FUTURES, ROYALTI, DAN PROCEEDS
BAB III
( 1) Harga Futures sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
www.jdih.kemenkeu.go.id
BAB IV KEWAJIBAN IMPORTIR DALAM DEKLARASI INISIATIF (VOLUNTARY DECLARATION)
BAB IV
( 1) Dalam hal Importir melakukan Deklarasi Inisiatif (Voluntary Declaration) untuk Harga Futures sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a, Importir harus memberitahukan:
t Iwww.jdih.kemenkeu.go.id
www.jdih.kemenkeu.go.id
Tata cara Pembayaran Inisiatif (Voluntary Payment) dan penyetoran penerimaan negara sesuai peraturan perundang undangan mengenai tata cara pembayaran dan penyetoran penenmaan negara. KETENTUAN PERALIHAN
· Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
www.jdih.kemenkeu.go.id BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Membuka PDF…
Undang-Undang