Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 69/PMK.04/2012
- Nomor
- 69/PMK.04/2012
- Tahun
- 2012
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 19
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pembebasan Bea Masuk dan/atau Cukai atas Impor Barang Kiriman Hadiah/Hibah untuk Kepentingan Penanggulangan Bencana Alam; www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.491 2 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN/ATAU CUKAI ATAS IMPOR BARANG KIRIMAN HADIAH/HIBAH UNTUK KEPENTINGAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM.
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:
www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.4913
www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.491 4 BAB II PEMBEBASAN BEA MASUK DAN/ATAU CUKAI
BAB II
Bagian Kesatu Barang Kiriman Hadiah/Hibah yang Mendapat Pembebasan Bea Masuk dan/atau Cukai
Bagian Kedua Subjek yang Mendapat Pembebasan Bea Masuk dan/atau Cukai
www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.4915
Bagian Ketiga Pengajuan Pembebasan Bea Masuk dan/atau Cukai
BAB III PENGELUARAN BARANG IMPOR UNTUK DIPAKAI DENGAN MENGGUNAKAN JAMINAN (VOORUITSLAG) Bagian Kesatu Jaminan
BAB III
1) jaminan tunai, customs bond, atau garansi bank (bank guarantee) sesuai peraturan perundang-undangan mengenai jaminan dalam rangka kepabeanan atas impor barang kiriman hadiah/hibah oleh badan atau lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a; atau 2) jaminan tertulis sesuai peraturan perundang-undangan mengenai jaminan dalam rangka kepabeanan yang dikeluarkan oleh Pejabat Pemerintah Pusat atau Pejabat Pemerintah Daerah paling rendah setingkat Eselon II. www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.4919 Bagian Kedua Pengajuan Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai Dengan Menggunakan Jaminan (Vooruitslag)
www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.491 10
Dalam kondisi masa Rehabilitasi atau Rekonstruksi, tata cara pengajuan pengeluaran barang impor untuk dipakai dengan menggunakan jaminan (vooruitslag) dilaksanakan sesuai peraturan perundangan-undangan mengenai pengeluaran barang impor untuk dipakai dengan menggunakan jaminan (vooruitslag). BAB IV PEMBERITAHUAN PABEAN IMPOR
BAB IV
BAB V PENYELESAIAN KEWAJIBAN PABEAN
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Menteri (Permen)