Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 7/PMK.03/2015
- Nomor
- 7/PMK.03/2015
- Tahun
- 2015
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 24
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pembentukan dan Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer (Advance Pricing Agreement);
6 www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERII<EUANGAN I�EPUBLH( INDONESIA
MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER!. KEUANGAN TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KESEPAKATAN HARGA TRANSFER (ADVANCE PRICING AGREEMENT) .
BAB II
( 1 ) Pengajuan APA dapat dilakukan oleh:
( 3) Pengajuan APA sebagaimana dirriaksud pada ayat ( 1 ) huruf b dilakukan melalui Otoritas Pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra.
www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN
.( 1 ) APA berlaku dan mengikat bagi:
Jangka waktu pemberlakuan APA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1 ) dapat diberikan:
(2). BAB III PEMBENTUKAN APA
BAB III
( 1 ) Tahapan pembentukan APA meliputi:
www.jdih.kemenkeu.go.id MFNTERII<EUANGAN I"�EPUBLIK INDOI'-lESIA -6 ...:
·e. pembentukan tim pembahas APA oleh Direktur Jenderal Pajak;
Bagian Kesatu Pembicaraan Awal Pasal 6 ( 1 ) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1 ) huruf a mengajukan permohonan pembicaraan awal secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak dengan mencantumkan transaksi dan tahun pajak yang akan dicakup dalam APA.
www.jdih.kemenkeu.go.id : ,rjliv : . . ';�:r ' ,' ' ' .' : , : •111lft·o:,..Tu�.�r;�".1�'" MF:f\JTERI 1·\EUAJ\IGAI\J HEPmiLIK 11\lfXlNF.SI/\
J. penjelasan mengenai situasi atau keadaan dalam kegiatan atau usaha Wajib Pajak yang perubahannya dapat mempengaruhi secara material kesesuaian metode Transfer Pricing Wajib Pajak;
www.jdih.kemenkeu.go.id MENTEr<! Kt:UANGAI\J r�EPUBLH< .INDONESIA ( 3) Permohonan pembicaraan awal sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) harus:
( 1) Dalam hal pengajuan APA dilakukan oleh Wajib Pajak dalam negeri Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1) huruf b melalui Otoritas Pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 3), Direktur Jenderal Pajak menyarripaikan surat pemberitahuan kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1) huruf a yang terkait dengan permohonan APA.
( 3) Direktur Jenderal Pajak menolak permohonan APA sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1 ) huruf a yang terkait dengan permohonan APA tidak menyetujui permohonan APA yang diajukan oleh Wajib Pajak dalam negeri Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra. www.jdih.kemenkeu.go.id MENTEniKEUANGAN REPUBLU( INDONESIA Pasal 8 ( 1 ) .Direktur Jenderal Pajak melakukan pembicaraan awal dengan Wajib Pajak untuk:
www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUI3LII< INDONESIA Bagian Kedua · Undangan Pengajuan Permohonan APA
( 1) Dalam hal berdasarkan hasil pembicaraan awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 8 Direktur Jenderal Pajak memutuskan bahwa pembicaraan awal dapat ditindaklanjuti ke tahap pembahasan APA, Direktur Jenderal Pajak menyampaikan surat undangan kepada Wajib Pajak untuk merigajukan permohonan APA.
Bagian Ketiga Permohonan APA Pasal 1 1 ( 1) Berdasarkan undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat ( 1), Wajib Pajak dapat menyampaikan permohonan APA kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Direktur Peraturan Perpajakan II dengan mencantumkan informasi · sebagai berikut:
··:'"-.:...: ;��\�(;�....·'{.)- llt1ENTEH! KEUANGN,J FI.EPL!I:\Lif\ INDONFS!I\
www.jdih.kemenkeu.go.id MENTI::RI I(EUANGAN REPU8UI< INDONESIA Bagian Keempat Pembahasan APA
( 1 ) Berdasarkan permohonan APA, Direktur Jenderal Pajak membentuk tim pembahas APA.
. c. meminta Wajib Pajak untuk memberikan data atau informasi lain yang diperlukan serta melakukan peninjauan ke tempat kegiatan u saha Wajib Pajak dan/ atau pihak yang mempunyai Hubungan I stimewa, dalam hal diperlukan;
Pajak dalam negeri Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra melalui Otoritas Pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra.
( 1 ) Terhadap hasil analisis dan evaluasi permohonan APA, tim pembahas APA menyampaikan usulan rekomendasi APA kepada Direktur Jenderal Pajak.
www.jdih.kemenkeu.go.id MENTEl{! I<EUANGAN REPUI3UK INDONESIA . - 14-
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Menteri (Permen)