DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 7/PMK.03/2015

Nomor: 7/PMK.03/2015
Tahun: 2015
Ditetapkan: 12 Januari 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (3a) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 diatur bahwa Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk melakukan perjanjian dengan Wajib Pajak dan bekerja sama dengan pihak otoritas pajak negara lain untuk menentukan harga transaksi antar pihak pihak yang mempunyai hubungan istimewa ·yang berlaku selama suatu periode tertentu dan mengawasi pelaksmiaannya serta melakukan renegosiasi setelah periode tertentu tersebut berakhir;
b.bahwa perjanjian antara Direktur Jenderal Pajak dengan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf a dimaksudkan untuk memberikan kepastian dan menghindari terjadinya kesalahan dalam rangka penentuan harga transaksi antar pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pembentukan dan Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer (Advance Pricing Agreement);

1.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999); 6 www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERII<EUANGAN I�EPUBLH( INDONESIA
2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 · · tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, . Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kaJi diubah terakhir · -dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 11 Nomor 162, Tambahan·Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER!. KEUANGAN TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KESEPAKATAN HARGA TRANSFER (ADVANCE PRICING AGREEMENT) .

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

( 1 ) Pengajuan APA dapat dilakukan oleh:

a.Wajib Pajak dalam negeri Indonesia dan Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; atau
b.Wajib Pajak dalam negeri Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra.

(2)Wajib Pajak dalam negeri Indonesia dan Wajib Pajak luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf a. dapat mengajukan APA sepanjang telah beroperasi atau melakukan kegiatan usaha di Indonesia paling singkat selama 3 ( tiga) tahun. ( 3) Pengajuan APA sebagaimana dirriaksud pada ayat ( 1 ) huruf b dilakukan melalui Otoritas Pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra.
(4)Pengajuan APA sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) meliputi seluruh atau sebagian transaksi yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa. www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN

Pasal 3

.( 1 ) APA berlaku dan mengikat bagi:

a.Direktur Jenderal Pajak dengan Wajib Pajak; atau
b.Direktur Jenderal Pajak dengan Wajib Pajak dan Otoritas Pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra, selama jangka waktu APA.

(2)APA paling sedikit memuat:
1. a.para pihak yang memiliki Hubungan Istimewa;
2. b.transaksi yang termasuk dalam ruang lingkup APA;
3. c.metode Transfer Pricing;
4. d.pembanding (comparables);
5. e.jangka waktu berlakunya APA;
6. f.asumsi kritikal (critical assumptions); dan
7. g.penyesuaian Transfer Pricing (transfer pricing adjustment).

Pasal 4

Jangka waktu pemberlakuan APA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1 ) dapat diberikan:

a.paling lama 3 ( tiga) tahun pajak; atau
b.paling lama 4 ( empat) tahun pajak, untuk APA yang pembahasarinya melibatkan Otoritas Pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 3 ayat

(2).

BAB III

PEMBENTUKAN APA

Pasal 5

( 1 ) Tahapan pembentukan APA meliputi:

a.pengajuan permohonan pembicaraan awal oleh Wajib Pajak kepada Direktur Jende.ral Pajak;
b.pembicaraan awal antara Direktur Jenderal Pajak dengan Wajib Pajak;
c.penyampaian undangan dari Direktur Jenderal Pajak kepada Wajib Pajak dalam rangka pengajuan permohonan APA berdasarkan hasil dari pembicaraan awal; www.jdih.kemenkeu.go.id MFNTERII<EUANGAN I"�EPUBLIK INDOI'-lESIA -6 ...:
d.pengajuan perinohonan APA oleh Wajib Pajak kepada Direktur Jenderal Pajak; ·e. pembentukan tim pembahas APA oleh Direktur Jenderal Pajak;
f.analisis dan evaluasi serta pembahasan permohonan APA oleh tim pembahas dengan Wajib Pajak;
g.pembahasan APA melalui MAP, dalam hal APA dimaksud melibatkan Otoritas Pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra;
h.penyusunan Naskah APA; dan
1. 1.penerbitan Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang berisi mengenai Naskah APA dan pelaksanaan Naskah APA tersebut.

(2)Dalam hal APA diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1 ) huruf b, tahapan pembentukan APA sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) tetap harus dipenuhi oleh ·Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1 ) huruf a yang terkait dengan permohonan APA.
(2)Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pembicaraan awal sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) harus menyampaikan pernyataan kesediaan secara tertulis untuk menyediakan seluruh dokumen yang diperlukan dalam proses permohonan APA, dan melengkapi dokumen pendukung sebagai berikut:
1. a.penjelasan dari Wajib Pajak mengenai alasan mengajukan permohonan APA;
2. b.penjelasan mengenai kegiatan dan usaha Wajib Pajak;
3. c.pehjelasan mengenai rencana usaha (business plan) Wajib Pajak; www.jdih.kemenkeu.go.id : ,rjliv : . . ';�:r ' ,' ' ' .' : , : •111lft·o:,..Tu�.�r;�".1�'" MF:f\JTERI 1·\EUAJ\IGAI\J HEPmiLIK 11\lfXlNF.SI/\
4. d.struktur perusahaan yang meliputi antara lain struktur kelompok usaha, struktur kepemilikan dan struktur orgamsas1;
5. e.penjelasan mengenai pemegang saham dan penjelasan mengenai transaksi yang dilakukan oleh pemegang saham dengan Wajib Pajak;
6. f.penjelasan mengenai pihak-pihak lainnya yang mempunyai Hubungan Istimewa dengan Wajib Pajak dan penjelasan rinci mengenai transaksi yang dilakukan pihak-pihak lain tersebut dengan Wajib Pajak;
7. g.penjelasan mengenai transaksi dengan pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa untuk 3 (tiga) tahun pajak terakhir, dalam hal ada;
8. h.penjelasan mengenai transaksi yang diusulkan untuk dibahas dan yang dicakup dalam APA;
  1. 1.metode dan penjelasan atas penentuan harga transfer yang diusulkan oleh Wajib Pajak dan dokumentasi yang dilakukan oleh Wajib Pajak mengenai Analisis Kesebandingan, analisis fungsional, pemilihan dan penentuan pembanding, dan penentuan metode Transfer Pricing; J. penjelasan mengenai situasi atau keadaan dalam kegiatan atau usaha Wajib Pajak yang perubahannya dapat mempengaruhi secara material kesesuaian metode Transfer Pricing Wajib Pajak;
9. k.penjelasan mengenai sistem akuntansi, proses produksi, dan proses pembuatan keputusan;
  1. 1.penjelasan mengenai pihak lain yang menjadi pesaing yang mempunyai jenis kegiatan atau usaha atau produk yang sama atau sejenis dengan Wajib Pajak, termasuk penjelasan mengenai karakteristik dan pangsa pasar pesaing;
10. m.fotokopi akta pendirian dan perubahan Wajib Pajak, atau sejenisnya;
11. n.fotokopi Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dan Laponin Keuangan Wajib Pajak selama 3 (tiga) tahun terakhir; dan
12. o.dokumen pendukung lainnya yang diperlukan. www.jdih.kemenkeu.go.id MENTEr<! Kt:UANGAI\J r�EPUBLH< .INDONESIA ( 3) Permohonan pembicaraan awal sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) harus:
13. a.berdasarkan transaksi riil dan/ atau transaksi yang sudah direncanakan berdasarkan keputusan pengurus atau direksi perusahaan;
14. b.sesuai dengan pedoman atau peraturan perundang undangan yang me·ngatur mengenai Transfer Pricing; dan
15. c.tidak dilakukan semata-mata untuk meminimalisasi beban pajak.
(4)Permohonan pembicaraan awal sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) harus diajukan paling lambat6 ( enam) bulan sebelum dimulainya tahun pajak yang akan dicakup dalam APA.

Pasal 7

( 1) Dalam hal pengajuan APA dilakukan oleh Wajib Pajak dalam negeri Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1) huruf b melalui Otoritas Pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 3), Direktur Jenderal Pajak menyarripaikan surat pemberitahuan kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1) huruf a yang terkait dengan permohonan APA.

(2)Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1) huruf a· yang terkait dengan permohonan APA menyetujui permohonan APA yang diajukan oleh Wajib Pajak dalam negeri Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1 ) huruf a yang terkait dengan permohonan APA mengajukan permohonan pembicaraan awal sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. ( 3) Direktur Jenderal Pajak menolak permohonan APA sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1 ) huruf a yang terkait dengan permohonan APA tidak menyetujui permohonan APA yang diajukan oleh Wajib Pajak dalam negeri Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra. www.jdih.kemenkeu.go.id MENTEniKEUANGAN REPUBLU( INDONESIA Pasal 8 ( 1 ) .Direktur Jenderal Pajak melakukan pembicaraan awal dengan Wajib Pajak untuk:
1. a.membahas perlu atau tidaknya dilaksanakan APA;
2. b.membahas ruang lingkup APA yang diusulkan oleh Wajib Pajak;
3. c.memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk menjelaskan penentuan metode Transfer Pricing yang diusulkannya;
4. d.membahas kemungkinan pembentukan APA yang melibatkan Otoritas Pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra;
5. e.membahas dokumentasi dan analisis yang dilakukan oleh Wajib Pajak;
6. f.membahas jangka waktu dan periode tahun pajak yang dicakup dalam pembentukan APA; dan
7. g.membahas hal-hal lain yang terkait dengan pembentukan dan penerapan APA.
(2)Atas · permohonan pembicaraan awal dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat ( 1 ), Direktur Jenderal Pajak melakukan evaluasi dan menentukan jadwal pembicaraan awal dengan Wajib Pajak.
(3)Pembicaraan awal sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dapat dilakukan lebih dari 1 ( satu) kali.
(4)Dalam rangka pembicaraan awal, Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan peninjauan ke tempat kegiatan usaha Wajib Pajak untuk melengkapi data atau in.formasi yang diperlukan.

Pasal 9

(1)Pembicaraan awal sebagaimana dimal{sud dalam Pasal 8 digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam pembahasan APA.
(2)Pembicaraan awal sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tidak mengikat Direktur Jenderal Pajak atau Wajib Pajak untuk menindaklanjuti ke tahap pembahasan APA. www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUI3LII< INDONESIA

Pasal 10

( 1) Dalam hal berdasarkan hasil pembicaraan awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 8 Direktur Jenderal Pajak memutuskan bahwa pembicaraan awal dapat ditindaklanjuti ke tahap pembahasan APA, Direktur Jenderal Pajak menyampaikan surat undangan kepada Wajib Pajak untuk merigajukan permohonan APA.

(2)Surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) · disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 1 ( satu) bulan sebelum dimulainya tahun pajak yang akan dicakup dalam APA.
(3)Dalam hal berdasarkan hasil pembicara.an awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Direktur Jenderal Pajak memutuskan bahwa pembicaraan awal dengan Wajib Pajak tidak dapat ditindaklanjuti ke tahap pembahasan APA, Direktur Jenderal Pajak menyampaikan surat pemberitahuan kepada Wajib Pajak yang menyatakan bahwa Wajib Pajak tidak dapat mengajukan permohonan APA.
(4)Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 1 ( satu) bulan sebelum berakhirnya tahun pajak · yaitu tahun diajukannya permohonan pembicaraan awal APA oleh Wajib Pajak.
1. a.nama Wajib Pajak, Nomor .Pokok Wajib Pajak, alamat Wajib Pajak;
2. b.identitas pendukung pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dengan Wajib Pajak; dan www.jdih.kemenkeu.go.id · ·' . ' . . ' ' . . . ··:'"-.:...: ;��\�(;�....·'{.)- llt1ENTEH! KEUANGN,J FI.EPL!I:\Lif\ INDONFS!I\
3. c.ruang lingkup transaksi dan tahun pajak yang dicakup dalam APA.
(2)Permohonan APA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. a.diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
2. b.ditandatangani oleh Wajib Pajak atau wakilnya yang sah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang; dan
3. c.dalam hal ditandatangani oleh kuasa, dilampiri surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang.
(3)Permohonan APA sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) harus dilengkapi dengan dokumen pendukung meliputi:
1. a.penjelasan rinci mengenai hasil pembicaraan awal yang telah dilakukan sebelumnya antara Direktur Jenderal Pajak dengan Wajib Pajak;
2. b.penjelasan rinci mengenai metode Transfer Pricing yang diusulkan oleh Wajib Pajak, termasuk dokumentasi yang telah dilakukan oleh Wajib Pajak;
3. c.penjelasan rinci mengenai kondisi yang membentuk metode Transfer Pricing;
4. d.penjelasan rinci dan dokumentasi yang menunjukkan bahwa penerapan metode Transfer Pricing yang diusulkan oleh Wajib Pajak memenuhi Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha;
5. e.penjelasan rinci mengenai analisis asumsi kritikal (critical assumptions); dan
6. f.dokumen pendukung terkait lainnya yang diperlukan.
(4)Permohonan APA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diterima oleh Direktur Peraturan Perpajakan II paling lambat pada akhir tahun pajak sebelum dimulainya tahun pajak yang dicakup dalam APA.
(5)Dalam hal batas waktu diterimanya permohonan APA dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terlampaui sampai dengan paling lama 1 (satu) tahun, tahun pajak yang dicakup dalam APA menjadi berkurang 1 (satu) tahun pajak.
(6)Dalam hal batas waktu diterimanya permohonan APA dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terlampaui, permohonan APA tidak dapat ditindaklanjuti ke tahap pembahasan APA. www.jdih.kemenkeu.go.id MENTI::RI I(EUANGAN REPU8UI< INDONESIA

Pasal 12

( 1 ) Berdasarkan permohonan APA, Direktur Jenderal Pajak membentuk tim pembahas APA.

(2)Tim pembahas APA sebagaimana dimak sud pada ayat ( 1 ) berasal dari unsur-unsur pegawai negeri sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, dan/ atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak.
(3)Tim pembahas APA sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) . antara lain mempunyai tugas:
1. a.melakukan analisis dan evaluasi atas permohonan APA termasuk analisi s ekonomi untuk tahun pajak yang dicakup dalam APA;
2. b.mengajukan usul pemeriksaan tujuan lain dalam rangka analisis dan evaluasi ata s permohonan APA, dalam hal . diperlpkan; . c. meminta Wajib Pajak untuk memberikan data atau informasi lain yang diperlukan serta melakukan peninjauan ke tempat kegiatan u saha Wajib Pajak dan/ atau pihak yang mempunyai Hubungan I stimewa, dalam hal diperlukan;
3. d.meminta informasi yang diperlukan dari · pihak terkait lainnya, dalam hal diperlukan;
4. e.melakukan pembahasan APA dengan Wajib Pajak;
5. f.melakukan pembahasan dengan unit terkait di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;
6. g.menyiapkan usulan rekomendasi naskah po si si APA Direktorat Jenderal Pajak; dan
7. h.melakukan dokumentasi ata s kegiatan dalam rangka APA.
(4)Pembahasan APA dengan Wajib Pajak mdiputi:
1. a.ruang lingkup transak si dan tahun pajak yang akan dicakup oleh APA;
2. b.anali si s kesebandingan, pemilihan, dan penentuan data pembanding;
3. c.penentuan metode Transfer Pricing yang tepat;
4. d.kondisi dan faktor-faktor yang mempengaruhi a sum s1 kritikal (critical assumptions) dalam penentuan metode Transfer Pricing; dan www.jdih.kemenkeu.go.id MENTG<I f<EUAI\JGAN REPU11Lif( INDmJESIA
5. e.penjelasan mengenm ada atau tidaknya pengenaan pajak berganda.
(5)· Pemhahasan APA sebaga1mana dimaksud. pada ayat (4) dilakukan dengan memenuhi standar analisis dan evaluasi yang meliputi standar umum analisis dan evaluasi, standar pelaksanaan analisis dan evaluasi, dan standar pelaporan hasil analisis dan evaluasi�

Pasal 13

(1)Dalam hal berdasarkan pembahasan APA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) diketahui dapat Ihenyebabkan terjadinya pengenaan pajak berganda, Direktur Jenderal Pajak dapat:
1. a.mengajukan permohonan MAP kepada Otoritas Pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra;
2. b.menerima permohonan APA yang. diajukan oleh Wajib. Pajak dalam negeri Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra melalui Otoritas Pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra.
(2)Dalam hal pembahasan APA melibatkan Otoritas Pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra, pembahasan APA dilakukan · sesuai dengan perundang-undangan yang mengatur mengenai MAP.

Pasal 14

( 1 ) Terhadap hasil analisis dan evaluasi permohonan APA, tim pembahas APA menyampaikan usulan rekomendasi APA kepada Direktur Jenderal Pajak.

(2)Direktur Jenderal Pajak membahas usulan rekomendasi APA dari tim pembahas APA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersama dengan tim quality assurance.
(3)Tim. quality assurance sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tim yang dibentuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk membahas usulan rekomendasi APA sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4)Berdasarkan hasil pembahasan usulan rekomendasi APA antara Direktur Jenderal Pajak dengan tim quality assurance ) Direktur Jenderal Pajak memutuskan untuk menyetLljui atau tidaknya usulan rekomendasi APA dimaksud. www.jdih.kemenkeu.go.id MENTEl{! I<EUANGAN REPUI3UK INDONESIA . - 14-
(5)Dalam hal pembahasan APA melibatkan Otoritas Pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra, hasil pembahasan Direktur .Jenderal Pajak dengan tim quality assurance sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai pos1s1 runding Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan MAP.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (3a) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 diatur bahwa Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk melakukan perjanjian dengan Wajib Pajak dan bekerja sama dengan pihak otoritas pajak negara lain untuk menentukan harga transaksi antar pihak pihak yang mempunyai hubungan istimewa ·yang berlaku selama suatu periode tertentu dan mengawasi pelaksmiaannya serta melakukan renegosiasi setelah periode tertentu tersebut berakhir;
b.bahwa perjanjian antara Direktur Jenderal Pajak dengan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf a dimaksudkan untuk memberikan kepastian dan menghindari terjadinya kesalahan dalam rangka penentuan harga transaksi antar pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pembentukan dan Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer (Advance Pricing Agreement);

1.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999); 6 www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERII<EUANGAN I�EPUBLH( INDONESIA
2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 · · tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, . Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kaJi diubah terakhir · -dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 11 Nomor 162, Tambahan·Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER!. KEUANGAN TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KESEPAKATAN HARGA TRANSFER (ADVANCE PRICING AGREEMENT) .

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

( 1 ) Pengajuan APA dapat dilakukan oleh:

a.Wajib Pajak dalam negeri Indonesia dan Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; atau
b.Wajib Pajak dalam negeri Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra.

(2)Wajib Pajak dalam negeri Indonesia dan Wajib Pajak luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf a. dapat mengajukan APA sepanjang telah beroperasi atau melakukan kegiatan usaha di Indonesia paling singkat selama 3 ( tiga) tahun. ( 3) Pengajuan APA sebagaimana dirriaksud pada ayat ( 1 ) huruf b dilakukan melalui Otoritas Pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra.
(4)Pengajuan APA sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) meliputi seluruh atau sebagian transaksi yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa. www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN

Pasal 3

.( 1 ) APA berlaku dan mengikat bagi:

a.Direktur Jenderal Pajak dengan Wajib Pajak; atau
b.Direktur Jenderal Pajak dengan Wajib Pajak dan Otoritas Pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra, selama jangka waktu APA.

(2)APA paling sedikit memuat:
1. a.para pihak yang memiliki Hubungan Istimewa;
2. b.transaksi yang termasuk dalam ruang lingkup APA;
3. c.metode Transfer Pricing;
4. d.pembanding (comparables);
5. e.jangka waktu berlakunya APA;
6. f.asumsi kritikal (critical assumptions); dan
7. g.penyesuaian Transfer Pricing (transfer pricing adjustment).

Pasal 4

Jangka waktu pemberlakuan APA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1 ) dapat diberikan:

a.paling lama 3 ( tiga) tahun pajak; atau
b.paling lama 4 ( empat) tahun pajak, untuk APA yang pembahasarinya melibatkan Otoritas Pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 3 ayat

(2).

BAB III

PEMBENTUKAN APA

Pasal 5

( 1 ) Tahapan pembentukan APA meliputi:

a.pengajuan permohonan pembicaraan awal oleh Wajib Pajak kepada Direktur Jende.ral Pajak;
b.pembicaraan awal antara Direktur Jenderal Pajak dengan Wajib Pajak;
c.penyampaian undangan dari Direktur Jenderal Pajak kepada Wajib Pajak dalam rangka pengajuan permohonan APA berdasarkan hasil dari pembicaraan awal; www.jdih.kemenkeu.go.id MFNTERII<EUANGAN I"�EPUBLIK INDOI'-lESIA -6 ...:
d.pengajuan perinohonan APA oleh Wajib Pajak kepada Direktur Jenderal Pajak; ·e. pembentukan tim pembahas APA oleh Direktur Jenderal Pajak;
f.analisis dan evaluasi serta pembahasan permohonan APA oleh tim pembahas dengan Wajib Pajak;
g.pembahasan APA melalui MAP, dalam hal APA dimaksud melibatkan Otoritas Pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra;
h.penyusunan Naskah APA; dan
1. 1.penerbitan Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang berisi mengenai Naskah APA dan pelaksanaan Naskah APA tersebut.

(2)Dalam hal APA diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1 ) huruf b, tahapan pembentukan APA sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) tetap harus dipenuhi oleh ·Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1 ) huruf a yang terkait dengan permohonan APA.
(2)Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pembicaraan awal sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) harus menyampaikan pernyataan kesediaan secara tertulis untuk menyediakan seluruh dokumen yang diperlukan dalam proses permohonan APA, dan melengkapi dokumen pendukung sebagai berikut:
1. a.penjelasan dari Wajib Pajak mengenai alasan mengajukan permohonan APA;
2. b.penjelasan mengenai kegiatan dan usaha Wajib Pajak;
3. c.pehjelasan mengenai rencana usaha (business plan) Wajib Pajak; www.jdih.kemenkeu.go.id : ,rjliv : . . ';�:r ' ,' ' ' .' : , : •111lft·o:,..Tu�.�r;�".1�'" MF:f\JTERI 1·\EUAJ\IGAI\J HEPmiLIK 11\lfXlNF.SI/\
4. d.struktur perusahaan yang meliputi antara lain struktur kelompok usaha, struktur kepemilikan dan struktur orgamsas1;
5. e.penjelasan mengenai pemegang saham dan penjelasan mengenai transaksi yang dilakukan oleh pemegang saham dengan Wajib Pajak;
6. f.penjelasan mengenai pihak-pihak lainnya yang mempunyai Hubungan Istimewa dengan Wajib Pajak dan penjelasan rinci mengenai transaksi yang dilakukan pihak-pihak lain tersebut dengan Wajib Pajak;
7. g.penjelasan mengenai transaksi dengan pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa untuk 3 (tiga) tahun pajak terakhir, dalam hal ada;
8. h.penjelasan mengenai transaksi yang diusulkan untuk dibahas dan yang dicakup dalam APA;
  1. 1.metode dan penjelasan atas penentuan harga transfer yang diusulkan oleh Wajib Pajak dan dokumentasi yang dilakukan oleh Wajib Pajak mengenai Analisis Kesebandingan, analisis fungsional, pemilihan dan penentuan pembanding, dan penentuan metode Transfer Pricing; J. penjelasan mengenai situasi atau keadaan dalam kegiatan atau usaha Wajib Pajak yang perubahannya dapat mempengaruhi secara material kesesuaian metode Transfer Pricing Wajib Pajak;
9. k.penjelasan mengenai sistem akuntansi, proses produksi, dan proses pembuatan keputusan;
  1. 1.penjelasan mengenai pihak lain yang menjadi pesaing yang mempunyai jenis kegiatan atau usaha atau produk yang sama atau sejenis dengan Wajib Pajak, termasuk penjelasan mengenai karakteristik dan pangsa pasar pesaing;
10. m.fotokopi akta pendirian dan perubahan Wajib Pajak, atau sejenisnya;
11. n.fotokopi Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dan Laponin Keuangan Wajib Pajak selama 3 (tiga) tahun terakhir; dan
12. o.dokumen pendukung lainnya yang diperlukan. www.jdih.kemenkeu.go.id MENTEr<! Kt:UANGAI\J r�EPUBLH< .INDONESIA ( 3) Permohonan pembicaraan awal sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) harus:
13. a.berdasarkan transaksi riil dan/ atau transaksi yang sudah direncanakan berdasarkan keputusan pengurus atau direksi perusahaan;
14. b.sesuai dengan pedoman atau peraturan perundang undangan yang me·ngatur mengenai Transfer Pricing; dan
15. c.tidak dilakukan semata-mata untuk meminimalisasi beban pajak.
(4)Permohonan pembicaraan awal sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) harus diajukan paling lambat6 ( enam) bulan sebelum dimulainya tahun pajak yang akan dicakup dalam APA.

Pasal 7

(2)Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1) huruf a· yang terkait dengan permohonan APA menyetujui permohonan APA yang diajukan oleh Wajib Pajak dalam negeri Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1 ) huruf a yang terkait dengan permohonan APA mengajukan permohonan pembicaraan awal sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. ( 3) Direktur Jenderal Pajak menolak permohonan APA sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1 ) huruf a yang terkait dengan permohonan APA tidak menyetujui permohonan APA yang diajukan oleh Wajib Pajak dalam negeri Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra. www.jdih.kemenkeu.go.id MENTEniKEUANGAN REPUBLU( INDONESIA Pasal 8 ( 1 ) .Direktur Jenderal Pajak melakukan pembicaraan awal dengan Wajib Pajak untuk:
1. a.membahas perlu atau tidaknya dilaksanakan APA;
2. b.membahas ruang lingkup APA yang diusulkan oleh Wajib Pajak;
3. c.memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk menjelaskan penentuan metode Transfer Pricing yang diusulkannya;
4. d.membahas kemungkinan pembentukan APA yang melibatkan Otoritas Pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra;
5. e.membahas dokumentasi dan analisis yang dilakukan oleh Wajib Pajak;
6. f.membahas jangka waktu dan periode tahun pajak yang dicakup dalam pembentukan APA; dan
7. g.membahas hal-hal lain yang terkait dengan pembentukan dan penerapan APA.
(2)Atas · permohonan pembicaraan awal dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat ( 1 ), Direktur Jenderal Pajak melakukan evaluasi dan menentukan jadwal pembicaraan awal dengan Wajib Pajak.
(3)Pembicaraan awal sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dapat dilakukan lebih dari 1 ( satu) kali.
(4)Dalam rangka pembicaraan awal, Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan peninjauan ke tempat kegiatan usaha Wajib Pajak untuk melengkapi data atau in.formasi yang diperlukan.

Pasal 9

(1)Pembicaraan awal sebagaimana dimal{sud dalam Pasal 8 digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam pembahasan APA.
(2)Pembicaraan awal sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tidak mengikat Direktur Jenderal Pajak atau Wajib Pajak untuk menindaklanjuti ke tahap pembahasan APA. www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUI3LII< INDONESIA

Pasal 10

(2)Surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) · disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 1 ( satu) bulan sebelum dimulainya tahun pajak yang akan dicakup dalam APA.
(3)Dalam hal berdasarkan hasil pembicara.an awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Direktur Jenderal Pajak memutuskan bahwa pembicaraan awal dengan Wajib Pajak tidak dapat ditindaklanjuti ke tahap pembahasan APA, Direktur Jenderal Pajak menyampaikan surat pemberitahuan kepada Wajib Pajak yang menyatakan bahwa Wajib Pajak tidak dapat mengajukan permohonan APA.
(4)Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 1 ( satu) bulan sebelum berakhirnya tahun pajak · yaitu tahun diajukannya permohonan pembicaraan awal APA oleh Wajib Pajak.
1. a.nama Wajib Pajak, Nomor .Pokok Wajib Pajak, alamat Wajib Pajak;
2. b.identitas pendukung pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dengan Wajib Pajak; dan www.jdih.kemenkeu.go.id · ·' . ' . . ' ' . . . ··:'"-.:...: ;��\�(;�....·'{.)- llt1ENTEH! KEUANGN,J FI.EPL!I:\Lif\ INDONFS!I\
3. c.ruang lingkup transaksi dan tahun pajak yang dicakup dalam APA.
(2)Permohonan APA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. a.diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
2. b.ditandatangani oleh Wajib Pajak atau wakilnya yang sah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang; dan
3. c.dalam hal ditandatangani oleh kuasa, dilampiri surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang.
(3)Permohonan APA sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) harus dilengkapi dengan dokumen pendukung meliputi:
1. a.penjelasan rinci mengenai hasil pembicaraan awal yang telah dilakukan sebelumnya antara Direktur Jenderal Pajak dengan Wajib Pajak;
2. b.penjelasan rinci mengenai metode Transfer Pricing yang diusulkan oleh Wajib Pajak, termasuk dokumentasi yang telah dilakukan oleh Wajib Pajak;
3. c.penjelasan rinci mengenai kondisi yang membentuk metode Transfer Pricing;
4. d.penjelasan rinci dan dokumentasi yang menunjukkan bahwa penerapan metode Transfer Pricing yang diusulkan oleh Wajib Pajak memenuhi Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha;
5. e.penjelasan rinci mengenai analisis asumsi kritikal (critical assumptions); dan
6. f.dokumen pendukung terkait lainnya yang diperlukan.
(4)Permohonan APA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diterima oleh Direktur Peraturan Perpajakan II paling lambat pada akhir tahun pajak sebelum dimulainya tahun pajak yang dicakup dalam APA.
(5)Dalam hal batas waktu diterimanya permohonan APA dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terlampaui sampai dengan paling lama 1 (satu) tahun, tahun pajak yang dicakup dalam APA menjadi berkurang 1 (satu) tahun pajak.
(6)Dalam hal batas waktu diterimanya permohonan APA dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terlampaui, permohonan APA tidak dapat ditindaklanjuti ke tahap pembahasan APA. www.jdih.kemenkeu.go.id MENTI::RI I(EUANGAN REPU8UI< INDONESIA

Pasal 12

( 1 ) Berdasarkan permohonan APA, Direktur Jenderal Pajak membentuk tim pembahas APA.

(2)Tim pembahas APA sebagaimana dimak sud pada ayat ( 1 ) berasal dari unsur-unsur pegawai negeri sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, dan/ atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak.
(3)Tim pembahas APA sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) . antara lain mempunyai tugas:
1. a.melakukan analisis dan evaluasi atas permohonan APA termasuk analisi s ekonomi untuk tahun pajak yang dicakup dalam APA;
2. b.mengajukan usul pemeriksaan tujuan lain dalam rangka analisis dan evaluasi ata s permohonan APA, dalam hal . diperlpkan; . c. meminta Wajib Pajak untuk memberikan data atau informasi lain yang diperlukan serta melakukan peninjauan ke tempat kegiatan u saha Wajib Pajak dan/ atau pihak yang mempunyai Hubungan I stimewa, dalam hal diperlukan;
3. d.meminta informasi yang diperlukan dari · pihak terkait lainnya, dalam hal diperlukan;
4. e.melakukan pembahasan APA dengan Wajib Pajak;
5. f.melakukan pembahasan dengan unit terkait di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;
6. g.menyiapkan usulan rekomendasi naskah po si si APA Direktorat Jenderal Pajak; dan
7. h.melakukan dokumentasi ata s kegiatan dalam rangka APA.
(4)Pembahasan APA dengan Wajib Pajak mdiputi:
1. a.ruang lingkup transak si dan tahun pajak yang akan dicakup oleh APA;
2. b.anali si s kesebandingan, pemilihan, dan penentuan data pembanding;
3. c.penentuan metode Transfer Pricing yang tepat;
4. d.kondisi dan faktor-faktor yang mempengaruhi a sum s1 kritikal (critical assumptions) dalam penentuan metode Transfer Pricing; dan www.jdih.kemenkeu.go.id MENTG<I f<EUAI\JGAN REPU11Lif( INDmJESIA
5. e.penjelasan mengenm ada atau tidaknya pengenaan pajak berganda.
(5)· Pemhahasan APA sebaga1mana dimaksud. pada ayat (4) dilakukan dengan memenuhi standar analisis dan evaluasi yang meliputi standar umum analisis dan evaluasi, standar pelaksanaan analisis dan evaluasi, dan standar pelaporan hasil analisis dan evaluasi�

Pasal 13

(1)Dalam hal berdasarkan pembahasan APA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) diketahui dapat Ihenyebabkan terjadinya pengenaan pajak berganda, Direktur Jenderal Pajak dapat:
1. a.mengajukan permohonan MAP kepada Otoritas Pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra;
2. b.menerima permohonan APA yang. diajukan oleh Wajib. Pajak dalam negeri Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra melalui Otoritas Pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra.
(2)Dalam hal pembahasan APA melibatkan Otoritas Pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra, pembahasan APA dilakukan · sesuai dengan perundang-undangan yang mengatur mengenai MAP.

Pasal 14

( 1 ) Terhadap hasil analisis dan evaluasi permohonan APA, tim pembahas APA menyampaikan usulan rekomendasi APA kepada Direktur Jenderal Pajak.

(2)Direktur Jenderal Pajak membahas usulan rekomendasi APA dari tim pembahas APA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersama dengan tim quality assurance.
(3)Tim. quality assurance sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tim yang dibentuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk membahas usulan rekomendasi APA sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4)Berdasarkan hasil pembahasan usulan rekomendasi APA antara Direktur Jenderal Pajak dengan tim quality assurance ) Direktur Jenderal Pajak memutuskan untuk menyetLljui atau tidaknya usulan rekomendasi APA dimaksud. www.jdih.kemenkeu.go.id MENTEl{! I<EUANGAN REPUI3UK INDONESIA . - 14-
(5)Dalam hal pembahasan APA melibatkan Otoritas Pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra, hasil pembahasan Direktur .Jenderal Pajak dengan tim quality assurance sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai pos1s1 runding Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan MAP.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 7/PMK.03/2015

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

PEMBENTUKAN APA

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 74 Tahun 2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

PEMBENTUKAN APA

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 74 Tahun 2011