(1)Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
a.pembelian tanah;
b.pembangunan baru bangunan atau renovasi/restorasi yang mengubah luas bangunan, termasuk renovasi/restorasi atas bangunan pihak lain;
c.pemenuhan kebutuhan tanah dan/atau bangunan yang ditempuh melalui mekanisme sewa, yang menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
(2)Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a dan huruf c merupakan tanah yang diperuntukkan bagi Bangunan Gedung Negara.
(3)Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b dan huruf c merupakan Bangunan Gedung Negara.
(4)Bangunan Gedung Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikelompokkan menjadi:
a.gedung perkantoran; dan
b.rumah negara.
(5)Bangunan Gedung Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diklasifikasikan berdasarkan:
www.jdih.kemenkeu.go.id
a.tingkat kompleksitas; dan
b.pengguna.
3.Mengubah Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.06/2011 tentang Standar Barang Dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Tanah Dan/Atau Bangunan sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
4.Mengubah Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.06/2011 tentang Standar Barang Dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Tanah Dan/Atau Bangunan sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal II
1.Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
a.ketentuan mengenai standar luas ruang kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini mulai diberlakukan untuk digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan dan penelaahan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara Tahun Anggaran 2018;
b.selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, penyusunan dan penelaahan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara Tahun Anggaran 201 7 tetap dilaksanakan menggunakan pedoman sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK. 06/2011 tentang Standar Barang Dan Standar Kebutuhan Baning Milik Negara Berupa Tanah Dan/Atau Bangunan, kecuali mengenai:
1) pengadaan perolehan bangunan; tanah dan/atau 2) · pengelompokan bangunan gedung negara; www.jdih.kemenkeu.go.id 3) standar luas bangunan gedung perkantoran; dan 4) standar kebutuhan unit rumah negara, yang menggunakan pedoman. sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.
2.Peraturan Menteri m1 mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 26 Januari 20 16 MENTERI KEUANGAN ttd. BAMBANG P.S. BRODJONEGORO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 Januari 20 16 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 20 16 NOMOR 120 Salinan sesuai dengan aslinya www.jdih.kemenkeu.go.id LAMPIRAN I PERATURAN MENTE RI NOMOR 7/PMK.06/2016 TENTANG KEUANGAN PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 248/PMK.06/20 1 1 TENTANG STANDAR BARANG DAN STANDAR KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN STANDAR BARANG DAN STANDAR KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN I. GEDUNG PERKANTORAN A. Standar Ketinggian Bangunan
1.Ketinggian bangunan ditetapkan sebagai berikut:
a.gedung perkantoran Tipe A dan Tipe B paling tinggi 20 (dua puluh) lantai;
b.gedung perkantoran Tipe C dan Tipe D paling tinggi 8 (delapan) lantai;
c.gedung perkantoran Tipe El paling tinggi.4 (empat) lantai;
d.gedung perkantoran Tipe E2 paling tinggi 2 (dua) lantai.
2.Bangunan gedung perkantoran dapat direncanakan lebih dari ketinggian sebagaimana dimaksud pada angka 1, dengan ke1tentuan:
a.diusulkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga terkait dengan menyertakan alasan teknis dan ekonomis pembangunan; dan
b.mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan.
3.Perencanaan teknis bangunan gedung perkantoran yang direncanakan dibangun lebih dari 8 (delapan) lantai harus mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pekerjaan umum atas usul Menteri/Pimpinan Lembaga.
4.Dalam hal peraturan daerah tempat bangunan gedung perkantoran berdiri merietapkan ketinggian maksimum bangunan lebih rendah dari ketinggian maksimum sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka ketinggian maksimum bangunan www.jdih.kemenkeu.go.id bersangkutan agar disesuaikan dengan ketentuan dalam peraturan daerah tersebut.
B. Standar Kebutuhan Unit Kantor Jumlah maksimum bangunan yang dapat dimiliki diatur sebagai berikut.
1.Bangunan Tipe A
a.Jumlah bangunan kantor pada dasarnya tidak dibatasi, namun diupayakan memenuhi prinsip efisiensi dan efektivitas penggunaan lahan;
b.Jumlah luas lantai keseluruhan bangunan sesuai dengan luas lantai bruto;
c.Bangunan Tipe A dapat memiliki bangunan yang memiliki luas sesuai kebutuhan yang berfungsi khusus guna menunjang kegiatan perkantoran dan sesuai dengan tugas dan fungsi, seperti gedung pertemuan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.Bangunan Tipe B
a.Jumlah bangunan kantor pada dasarnya tidak dibatasi, namun diupayakan memenuhi prinsip efisiensi dan efektivitas penggunaan lahan;
b.Jumlah luas lantai keseluruhan bangunan sesuai dengan luas lantai bruto;
c.Bangunan Tipe B dapat memiliki bangunan yang berfungsi khusus yang menunjang kegiatan perkantoran dan sesuai dengan tugas dan fungsi seperti gedung pertemuan dengan luas yang didasarkan dengan jumlah keseluruhan pegawai yang ada di Pengguna Barang.
3.Bangunan Tipe C
a.Jumlah bangunan kantor pada dasarnya tidak dibatasi, namun diupayakan memenuhi prinsip efisiensi dan efektivitas penggunaan lahan;
b.Jumlah luas lantai keseluruhan bangunan sesuai dengan luas lantai bruto.
www.jdih.kemenkeu.go.id
4.Bangunan Tipe D
a.Jumlah bangunan kantor pada dasarnya tidak dibatasi, namun diupayakan memenuhi prinsip efisiensi dan efektivitas penggunaan lahan;
b.Khusus bagi kantor direktorat dapat memiliki gedung tersendiri, jika kebutuhan luas lantai bruto lebih dari 1.000 m2 (seribu meter persegi).
5.Bangunan Tipe El dan E2 Jumlah maksimum bangunan adalah 1 (satu) bangunan untuk setiap unit.
C. Standar Luas Bangunan
1.Luas bangunan yang dijadikan standar untuk keperluan perencanaan kebutuhan adalah luas bangunan bruto.
2.Luas bangunan bruto merupakan luas keseluruhan ruangan dalatn gedung, termasuk bagian yang tidak dapat diutilisasi.
Luas bangunan bruto dapat dihitung dengan formula sebagai berikut: lbn Lbb= (1- Lu) Keterangan: Lbb= Luas bangunan bruto Lbn= Luas bangunan neto Lu = Koefisien luas bangunan yang tidak dapat diutilisasi 0,20 untuk bangunan sederhana 0,25 untuk bangunan bertingkat rendah 0, 30 untuk bangunan bertingkat tinggi
3.Luas bangunan neto merupakan jumlah luas keseluruhan ruangan dalam gedung yang dapat diutilisasi. Luas bangunan neto dapat dihitung dengan formula sebagai berikut:
Lbn = L (Sr x P) + I: Lp Keterangan: Sr = Standar luas ruang P = Jumlah formasi pegawai Lp = Luas ruang penunjang v'3. ).. cwww.jdih.kemenkeu.go.id D. Standar Luas Tanah
1.Standar luas tanah merupakan batasan luas tanah yang dibutuhkan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang untuk membangun unit bangunan beserta fasilitas pendukungnya dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.
2.Standar luas minimum tanah merupakan hasil perhitungan luas lantai dasar bangunan dibagi dengan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) yang berlaku di daerah setempat dengan tetap memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
3.Standar luas maksimum tanah merupakan hasil perhitungan 5 (lima) kali luas lantai dasar bangunan dibagi dengan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) yang berlaku di daerah seterhpat dengan tetap memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
E. Standar Luas Ruang Kerja Standar luas ruang kerja digunakan sebagai acuan untuk menentukan jumlah luas keseluruhan ruangan yang akan menjadi luas neto bangunan. Standar luas ruang kerja ditetapkan sebagai berikut.
1.Ruang Pejabat Tinggi dan yang setingkat Luas ruang kerja pejabat tinggi diatur lebih lanjut oleh Pengelola Barang dengan memperhatikan tugas dan fungsi pejabat tinggi bersangkutan.
2.Ruang Menteri dan yang setingkat Total luas ruang ditetapkan maksimum 2 2 3 m2 (dua ratus dua puluh tiga meter persegi), dengan contoh penerapan sebagai berikut:
No Jenis Ruang Luas Satuan
a.Ruang Kerja 28 m2
b.Ruang Tamu 40 m2
c.Ruang Rapat 40 m2
d.Ruang Tunggu 60 m2
e.Ruang Istirahat 2 0 m2
f.Ruang Sekretaris 15 m2
g.Ruang Simpan 14 m2 www.jdih.kemenkeu.go.id I
h.I Ruang Toilet Jumlah
3.Ruang Wakil Menteri dan yang setingkat 6 m2 223 m2 Total luas ruang ditetapkan maksimum 102 m2 (seratus dua meter persegi), dengan contoh penerapan sebagai berikut:
No Jenis Ruang
a.Ruang Kerja ·
b.Ruang Tamu
c.Ruang Rapat
d.Ruang Tunggu
e.Ruang Istirahat
f.Ruang Sekretaris
g.Ruang Simpan
h.Ruang Toilet Jumlah
4.Ruang Eselon IA dan yang setingkat Luas Satuan 16 m2 14 m2 20 m2 18 m2 10 m2 10 m2 10 m 2 4 m2 102 m2 Total luas ruang ditetapkan maksimum 102 m2 (seratus dua meter persegi), dengan contoh penerapan sebagai berikut:
No Jenis . Ruang
a.Ruang Kerja
b.Ruang Tamu
c.Ruang Rapat
d.Ruang Tunggu
e.Ruang Istirahat
f.Ruang Sekretaris
g.Ruang Simpan
h.Ruang Toilet Jumlah
5.Ruang Eselon IB dan yang setingkat Luas Satuan 16 m2 14 m2 20 m2 18 m2 10 m2 10 m2 10 m2 4 m2 102 m2 Total luas ruang ditetapkan maksimum 79 m2 (tujuh puluh sembilan meter persegi), dengan contoh penerapan sebagai berikut:
www.jdih.kemenkeu.go.id No Jenis Ruang
a.Ruang Kerja
b.Ruang Tamu
c.Ruang Rapat
d.Ruang Tunggu
e.Ruang Istirahat
f.Ruang Sekretaris
g.Ruang Simpan
h.Ruang Toilet Jumlah
6.Ruang Eselon IIA dan yang setingkat Luas Satuan 16 m2 14 m2 20 m2 9 m2 5 m2 7 m2 5 m2 3 m2 79 m2 Total luas ruang ditetapkan maksimum 70 m2 (tujuh puluh meter persegi), dengan contoh penerapan sebagai berikut:
No Jenis Ruang
a.Ruang Kerja
b.Ruang Tamu
c.Ruang Rapat
d.Ruang Tunggu
e.Ruang lstirahat
f.Ruang Sekretaris
g.Ruang Simpan
h.Ruang Toilet Jumlah
7.Ruang Eselon IIB dan yang setingkat Luas Satuan 14 m2 12 m2 14 m2 12 m2 5 m2 7 m2 3 m2 3 m2 70 m2 Total luas ruang ditetapkan maksimum 58 m2 (lima puluh delapan meter persegi), dengan contoh penerapail sebagai berikut:
No Jenis Ruang Luas Satuan
a.Ruang Kerja 14 m2
b.Ruang Tamu 12 m2
c.Ruang Rapat 10 m2
d.Ruang Tunggu 6 m2
e.Ruang Istirahat 5 m2 www.jdih.kemenkeu.go.id
f.Ruang Sekretaris 5 m2
g.Ruang Simpan 3 m2
h.Ruang Toilet 3 m2 Jumlah 58 m2
8.Ruang Eselon III sebagai kepala kantor dan yang setingkat Total luas ruang ditetapkan maksimum 37 m2 (tiga puluh tujuh meter persegi), dengan contoh penerapan sebagai berikut:
No Jenis Ruang Luas Satuan
a.Ruang Kerja 12 m2
b.Ruang Tamu 6 m2
c.Ruang Rapat 10 m2
d.Ruang Sekretaris 3 m2
e.Ruang Simpan 3 m2
f.Ruang Toilet 3 m2 Jumlah 37 m2
9.Ruang Eselon III yang bukan sebagai kepala kantor dan yang setingkat Total luas ruang ditetapkan maksimum 21 m2 (dua puluh satu meter persegi), dengan contoh penerapan sebagai berikut:
No Jenis Ruang Luas Satuan
a.Ruang Kerja 12 m2
b.Ruang Tamu 6 m2
c.Ruang Simpan 3 m2 Jumlah 21 m2
10.Ruang Eselon IV sebagai kepala kantor dan yang setingkat Total luas ruang ditetapkan. maksimum 31 m2 (tiga puluh satu meter persegi), dengan contoh penerapan sebagai berikut:
No Jenis Ruang Luas Satuan
a.Ruang Kerja 8 m2
b.Ruang Tamu 4 m2
c.Ruang Rapat 10 m2
d.Ruang Sekretaris 3 m2
e.Ruang Simpan 3 m2 www.jdih.kemenkeu.go.id
f./ Ruang Toilet 3 m2 Jumlah 31 m2
11.Ruang Eselon IV yang bukan kepala kantor dan yang setingkat Total luas ruang ditetapkan maksimum 1 1 m2 (sebelas meter persegi), dengan contoh penerapan sebagai berikut:
No Jenis Ruang
a.Ruang Kerja
b.Ruang Simpan Jumlah 12 . Ruang Pejabat Fungsional Golongan IV Luas Satuan 8 m2 3 m2 1 1 m2 Total luas ruang ditetapkan maksimum 17 m2 (tujuh belas meter persegi), dengan contoh penerapan sebagai berikut:
No Jenis Ruang Luas
a.Ruang Kerja 12
b.Ruang Simpan 5 Jumlah 17
13.Ruang Pejabat Fungsional Golongan III ke bawah Satuan m2 m2 m2 Total luas ruang ditetapkan maksimum 11 m2 (sebelas meter persegi), dengan contoh penerapan sebagai berikut:
No Jenis Ruang Luas
a.Ruang Kerja 8
b.Ruang Simpan 3 Jumlah 1 1
14.Ruang Kerja Eselon V/Pelaksana dan yang setingkat Jenis Ruang Luas Ruang Kerja 5 Satuan m2 m2 m2 Satuan m2 www.jdih.kemenkeu.go.id
15.Ruang Penunjang No Jenis Ruang Luas Keterangan Ruang Rapat
a.Utarna 140 rn2 Kernenterian b.
Ruang Rapat 90 rn2 Utarna Eselon I Ruang Rapat 40 rn2c. U tarna Eselon II Ruang d. Perternuan/ Aula 400 rn2 pada Kernenterian/ Lernbaga Ruang Perternuan/ Aula 150 rn2e. pada Pirnpinan Unit Eselon I Ruang Perternuan/ Aula
f.pada Eselon II 100 rn2 sebagai Kepala Kantor Ruang Perternuan/ Aula
g.pada Eselon III 80 rn2 sebagai Kepala Kantor 0,4 rn2 x
h.Ruang Arsip jurnlah pegawai Ruang fungsional 0,8 rn2 x rnerupakan ruang yang dapat
i.Ruang Fungsional jurnlah digunakan sesuai pegawai kebutuhan Kernenterian/ www.jdih.kemenkeu.go.id Lembaga yang bersangkutan, . diantaranya ruang operator komputer, studio, musholla, gudang, dan ruan:g laktasi.
5 m2 untuk Toilet setiap 25 J. orang pegawai 0,02 m2 x
k.Ruang Server jumlah Minimal 2 m2 pegawai 20 m2 per 1.000 m2 ·Lobby/Fasilitas luas neto 1.
Lain yang tidak termasuk lobby
m.Ruang Pelayanan < 25 orang
1) pengunjung 25 m2 per hari 25-100 orang 2) pengunjung · 75 m2 per hari 101-200 3) orang 150 m2 pengunjung per hari > 200 orang Dihitung berdasarkan analisis 4) pengunjung kebutuhan ruang dengan per hari persetujuan Pengelola Barang www.jdih.kemenkeu.go.id II. TANAH DAN BANGUNAN RUMAH NEGARA A. Standar Kebutuhan Unit Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang mengusulkan jumlah unit bangunan rumah negara, keluasan tanah, dan keluasan bangunan dalam Perencanaan Kebutuhan BMN berdasarkan pembahasan bersama antara Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang bersangkutan dengan instansi/unit kerja yang bertanggung jawab di bidang pekerjaan umum. B. Standar Luas Tanah
1.Luas tanah maksimum ditetapkan sebagai berikut:
No Kelas Rumah Negara Luas Tanah Satuan Maksimum
1.Tipe Khusus 1000 m2
2.Tipe A 600 m2
3.Tipe B 350 m2 4.' Tipe C 200 m2
5.Tipe D 120 m2
6.Tipe E 100 m2
2.Dalam hal besaran luas tanah telah diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah setempat, maka standar luas tanah dapat disesuaikan mengacu pada besaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tersebut.
3.Dalam hal rumah negara dibangun dalam bentuk bangunan gedung bertingkat/rumah susun, maka luas tanah disesuaikan dengan kebutuhan sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
4.Tanah untuk rumah negara dapat memiliki luas melebihi batas maksimum sebagaimana dimaksud pada angka 1 dengan toleransi maksimum berdasarkan lokasi rumah negara sebagai berikut:
www.jdih.kemenkeu.go.id No Lokasi Rumah Negara Toleransi Maksimum 1. Daerah Khusus Ibukota (DKI) 2 0 % Jakarta
2.Ibukota Provinsi 30 %
3.Ibukota Kabupaten/Kota 40 %
4.Pedesaan 50 % C. Standar Luas Bangunan
1.Luas bangunan maksimum ditetapkan sebagai berikut:
No Bangunan Rumah Negara Luas Satuan
1.Tipe Khusus 400 m2
2.Tipe A 2 50 m2
3.Tipe B 120 m2
4.Tipe C 70 m2
5.Tipe D 50 m2
6.Tipe E 36 m2
2.Standar jenis dan jumlah ruang rumah negara dirinci sesuai tabel di bawah ini:
Uraian Khusus A B c D E Ruang Tamu 1 1 1 1 1 1 Ruang Kerja 1 1 1 - - - Ruang Duduk 1 1 1 - - - Ruang Fungsional 1 - - - - - Ruang Makan 1 1 1 1 1 1 Ruang Tidur 4 4 3 3 2 2 Kamar Mandi/ WC 2 2 1 1 1 1 Dapur 1 1 1 1 1 1 Gudang 1 1 1 1 - - Garasi 2 1 1 - - - Ruang Tidur Pramuwisma . 2 2 1 - - - Ruang Cuci 1 1 1 ·1 1 1 Kamar Mandi 1 1 1 - - - Pramuwisma Ruang Cuci dan Kamar Mandi Pramuwisma tidak dihitung dalam luas bangunan standar. www.jdih.kemenkeu.go.id
3.Dalam hal rumah negara dibangun dalam bentuk bangunan gedung bertingkat/rumah susun, maka luas per unit rumah negara diperhitungkan dengan mengurangi luas garasi (untuk Tipe Khusus, Tipe A, dan Tipe B). Kebutuhan garasi disatukan dalam luas parkir basement dan/atau halaman.
MENTERI KEUANGAN ttd. BAMBANG P.S. BRODJONEGORO www.jdih.kemenkeu.go.id LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI NOMOR 7/PMK.06/2016 TENTANG KEUANGAN PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 248/PMK.06/2011 TENTANG STANDAR BARANG DAN STANDAR KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN KLASIFIKASI BANGUNAN I. BERDASARKAN TINGKAT KOMPLEKSITAS A. Bangunan Sederhana Klasifikasi bangunan sederhana adalah bangunan dengan spesifikasi teknis sederhana, memiliki kompleksitas dan teknologi sederhana, dengan ciri utama tidak bertingkat atau memiliki jumlah lantai paling tinggi 2 (dua) lantai yang luas lantai keseluruhannya kurang dari 500 m2 (lima ratus meter persegi) dan masa penjaminan kegagalan bangunannya adalah selama 10 (sepuluh) tahun. Klasifikasi bangunan sederhana ini memiliki standar luas bangunan yang tidak dapat diutilisasi sesuai fungsi utama bangunan, seperti luas ruang untuk lift, tangga, Air Handling Unit (AHU), koridor, dapur /pantry dan Dead Space akibat konstruksi serta akibat bentuk arsitektur bangunan, sebesar 20% (dua puluh persen) dari luas bangunan bruto. B. Bangunan Tidak Sederhana Klasifikasi bangunan tidak sederhana adalah bangunan dengan spesifikasi teknis tidak sederhana, memiliki kompleksitas dan teknologi yang tidak sederhana. Masa penjaminan kegagalan bangunannya adalah selama paling singkat 10 (sepuluh) tahun. Bangunan Tidak Sederhana ini meliputi: www.jdih.kemenkeu.go.id
1.Bangunan Tidak Sederhana Bertingkat Rendah Ciri utama bangunan tidak sederhana bertingkat rendah adalah bertingkat paling tinggi 4 (empat) lantai dengan luas lantai keseluruhannya lebih dari 500 m2 (lima ratus meter persegi).
Klasifikasi bangunan tidak sederhana bertingkat rendah ini memiliki standar luas bangunan yang tidak dapat diutilisasi sesuai fungsi utama bangunan, seperti luas ruang untuk lift, tangga, Air Handling Unit (AHU), koridor, dapur /pantry, dan Dead Space akibat konstruksi serta akibat bentuk arsitektur bangunan, sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari luas bangunan bruto.
2.Bangunan Tidak Sederhana Bertingkat Tinggi Ciri utama bangunan tidak sederhana bertingkat tinggi adalah bertingkat lebih dari 4 (empat) lantai dan memiliki sarana dan prasarana bangunan yang lengkap.
Klasifikasi bangunan bertingkat tinggi ini memiliki standar luas bangunan yang tidak dapat diutilisasi sesuai fungsi utama bangunan, seperti luas ruang untuk lift, tangga, Air Handling Unit (AHU}, koridor, dapur /pantry, dan Dead Space akibat konstruksi serta akibat bentuk arsitektur bangunan, sebesar 30% (tiga puluh persen) dari luas bangunan bruto. II. BERDASARKAN PENGGUNA A. Bangunan Gedung Perkantoran Klasifikasi bangunan gedung perkantoran adalah bangunan gedung yang seluruh atau sebagian besar ruangnya difungsikan sebagai ruang perkantoran dan ruang fasilitas pendukung pelaksanaan fungsi perkantoran, seperti ruang rapat dan ruang penyimpanan arsip. Bangunan Perkantoran berdasarkan penggunanya terdiri atas:
1.Tipe A Bangunan gedung perkantoran yang termasuk Tipe A adalah gedung perkantoran yang ditempati secara permanen oleh lembaga tinggi negara.
www.jdih.kemenkeu.go.id
2.Tipe B Bangunan gedung perkantoran yang termasuk Tipe B adalah gedung perkantoran yang ditempati secara permanen oleh Kantor Kementerian Koordinator, Kementerian Negara, Pejabat setingkat Menteri, dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian dengan wilayah kerja nasional.
3.Tipe C Bangunan gedung perkantoran yang termasuk Tipe C adalah gedung perkantoran yang ditempati secara permanen oleh Instansi Pemerintah Pusat dengan pejabat tertinggi setingkat Eselon I.
Contoh:
a.Gedung Kantor setingkat Direktorat Jenderal;
b.Gedung Kantor Badan di bawah Kementerian/Lembaga.
4.Tipe I) Bangunan gedung perkantoran yang termasuk Tipe D adalah gedung perkantoran yang ditempati secara permanen oleh Instansi Pemerintah Pusat dengan pejabat tertinggi setingkat Eselon II.
Contoh:
a.Gedung Kantor Direktorat;
b.Gedung Kantor Perwakilah;
c.Gedung Kantor Wilayah;
d.Gedung Kantor Balai Besar.
5.Tipe El Bangunan gedung perkantoran yang termasuk Tipe El adalah gedung perkantoran yang ditempati secara permanen oleh Instansi Vertikal Pemerintah Pusat dengan pejabat tertinggi setingkat Eselon Ill.
Contoh:
a.Gedung Kantor Pelayanan;
b.Gedung Kantor Daerah;
c.Gedung Kantor Balai.
6.Tipe E2 Bangunan gedung perkantoran yang termasuk Tipe E2 adalah gedung perkantoran yang ditempati secara permanen oleh www.jdih.kemenkeu.go.id Instansi Vertikal Pemerintah Pusat dengan pejabat tertinggi setingkat Eselon IV.
-Contoh:
a.Gedung Kantor Urusan Agama;
b.Gedung Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT).
B. Bangunan Rumah Negara Bangunan rumah negara merupakan bangunan yang difungsikan sebagai tempat tinggal, yang dikelompokkan berdasarkan tingkat jabatan dan tingkat kepangkatan penghuninya.
1.Tipe Khusus Rumah Negara Tipe Khusus adalah rumah negara yang diperuntukkan bagi:
a.Menteri;
b.Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
c.Pimpinan Lembaga Tinggi Negara;
d.Pejabat lain yang setingkat.
2.Tipe A Rumah Negara Tipe A adalah rumah negara yang diperuntukkan bagi:
a.Wakil Menteri;
b.Sekretaris Jenderal/Inspektur Jenderal/Direktur Jenderal;
c.Kepala/Ketua Badan;
d.Deputi;
e.Pejabat setingkat Eselon I.
. 3. Tipe B Rumah Negara Tipe B adalah rumah negara yang diperuntukkan bagi:
a.Direktur/Kepala Biro/Kepala Pusat/ Inspektur/Kepala Kantor Wilayah/Asisten Deputi;
b.Pejabat setingkat Eselon II;
c.Pegawai Negeri Sipil Golongan IV/d dan IV/e.
4.Tipe C Rumah Negara Tipe C adalah rumah negara yang diperuntukkan bagi:
a.Kepala Sub Direktorat/Kepala Bidang/Kepala Kantor Pelayanan;
b.Pejabat setingkat Eselon III;
Bagian/Kepala www.jdih.kemenkeu.go.id . - 23 -
c.· Pegawai Negeri Sipil Golongan IV/a sampai dengan IV/c.
5.Tipe D Rumah Negara Tipe D adalah rumah negara yang diperuntukkan bagi:
a.Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang;
b.Pejabat setingkat Eselon IV;
c.Pegawai Negeri Sipil Golongan III/a sampai dengan III/d.
6.Tipe E Rumah Negara Tipe E adalah rumah negara yang diperuntukkan bagi:
a.Kepala Sub Seksi;
b.Pejabat setingkat Eselon V;
c.Pegawai Negeri Sipil Golongan II/d ke bawah.
MENTERI KEUANGAN ttd. BAMBANG P.S. BRODJONEGORO www.jdih.kemenkeu.go.id