Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70/PMK.03/2015
- Nomor
- 70/PMK.03/2015
- Tahun
- 2015
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 18
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan ten.tang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.02/2012 ten.tang Tata Cara Penyetoran dm1 Pelaporan Penerimaan Negara dari Kegiatan Usaha Hulu Min.yak Bumi dan/atau Gas Bumi dan Penghitungan Pajak Penghasilan untuk Keperluan Pembayaran Pajak Penghasilan Min.yak Bumi dan/atau Gas Bumi Berupa Volume Min.yak Bumi dan/atau Gas Bumi; / www.jdih.kemenkeu.go.id Menetapkan MENTERll<EUANGAN Peraturan Menteri Keuangan Nom or 79 / PMK.02/2012 tentang Tata Cara Penyetoran dan Pelaporan Penerimaan Negara dari .Kegiatan Usaha Hulu Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi dan Penghitungan ·Pajak Penghasilan untuk Keperluan . Pembayaran Pajak Penghasilan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi Berupa Volume Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi; · MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 79 /PMK.02/2012 TENTANG TATA CARA PENYETORAN DAN PELAPORAN PENERIMAAN NEGARA DARI KEGIATAN USAHA HULU MINYAK BUMI DAN/ATAU GAS BUMI DAN PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN UNTUK KEPERLUAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN MINYAK BUMI DAN/ATAU GAS BUMI BERUPA VOLUME MINYAK BUMI DAN/ATAU GAS BUMI. Pasall Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79 /PMK.02/2012 tentang Tata Cara Penyetoran dan Pelaporan Penerimaan Negara dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi dan Penghitungan Pajak Penghasilan untuk Keperluan Pembayaran Pajak Penghasilan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi Berupa Volume Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi, diubah sebagai berikut: 1.. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Dalam Peraturan Menteri ini, yang diinaksud dengan:
www.jdih.kemenkeu.go.id MENTER! l<EUANGAN REPUBLIK INDONESlf\
4 Wilayah Kerja adalah daerah tertentu di dalam wilayah hukurn pertambangan Indonesia untuk pelaksanaan eksplorasi dan eksploitasi.
9 . Overlifting Kontraktor. adalah kelebihan pengambilan minyak dan/atau gas bumi oleh Kontraktor dibandingkan dengan haknya yang diatur dalam Kontrak Kerja Sama pada periode tertentu.
www.jdih.kemenkeu.go.id l'v1ENTEHI KEUANGAN
www.jdih.kemenkeu.go.id MENTEHI KEUANGAN REPUBLll'\ INOONESIA
www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERI l<EUANGAN REPUBLll< INDONESI/\
(,www.jdih.kemenkeu.go.id MENTER! f<EUANGAN REPUBLll< fNDOf\JESIA
·
dilakukan ke Kas Negara melalui Bank Persepsi Mata Uang Asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) (5) (6) (7)
Dihapus. Dihapus. Dihapus. Dihapus. Dihapus. .7. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 9A, Pasal 9B, Pasal 9C dan Pasal 9D, sehingga berbunyi sebagai berikut: ·
www.jdih.kemenkeu.go.id MENTEr-{11\EUANGAN
· - (4) Pada saat penyeraban volume minyak bumi dan/atau gas bumi dari Kontra�dor kepada Pemerintab yang diwakili oleb SKK Migas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 A ayat (1) , Kontraktor wajib menyampaikan Surat Setoran Pajak untuk pembayaran Pajak Pengbasilan berupa volume minyak bumi dan/atau gas burni.
C
(1)
SKK Migas diminta untuk menyetorkan basil penjualan minyak bumi dan/atau gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke Kas Negara melalui Bank Persepsi Mata l! ang Asing.
www.jdih.kemenkeu.go.id MENTER! l<EUANGAf\I
9 . Ketentuan ayat (5) Pasal 11 diubah, sehirtgga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut: I www.jdih.kemenkeu.go.id MENTER! l<EUANGAN REPUBLll< INOONESIA
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Dokumen
Peraturan Menteri (Permen)