Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 74/PMK.03/2012
- Nomor
- 74/PMK.03/2012
- Tahun
- 2012
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 19
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penetapan dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.526 2 Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENETAPAN DAN PENCABUTAN PENETAPAN WAJIB PAJAK DENGAN KRITERIA TERTENTU DALAM RANGKA PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK.
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:
BAB II PERSYARATAN DAN PENETAPAN WAJIB PAJAK DENGAN KRITERIA TERTENTU
BAB II
Untuk dapat ditetapkan sebagai Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu, Wajib Pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.5263
www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.526 4
www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.5265
BAB III PENGAJUAN DAN PENELITIAN PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
BAB III
BAB IV PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DAN PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK (SKPPKP)
BAB IV
(1), Direktur Jenderal Pajak tidak menerbitkan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan.
www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.5267
www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.526 8
BAB V PENCABUTAN PENETAPAN WAJIB PAJAK DENGAN KRITERIA TERTENTU
BAB V
www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.5269
Membuka PDF…