Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 76/PMK.06/2015
- Nomor
- 76/PMK.06/2015
- Tahun
- 2015
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 9
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Barang Dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan Di Dalam Negeri;
MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG STANDAR BARANG DAN STANDAR KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR DINAS OPERASIONAL JABATAN DI DALAM NEGERI.
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
Standar Barang dan Standar Kebutuhan BMN berupa AADB Dinas Operasional Jabatan berfungsi sebagai pedoman bagi:
Standar Barang dan Standar Kebutuhan mengatur batas tertinggi atas spesifikasi teknis dan jumlah maksimum AADB Dinas Operasional Jabatan yang dapat dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Standar Barang dan Standar Kebutuhan sebagaiinana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pada saat Peraturan Menteri tini mulai berlaku, BMN berupa AADB Dinas Operasional Jabatan yang telah ada tetap dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukanriya.
Penerapan Standar Barang clan Standar Kebutuhan untuk pengadaan BMN berupa AADB Dinas Operasional Jabatan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai perencanaan kebutuhan BMN.
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar. . . . . � www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 16 April 2015 Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 April 2015 MENT�RI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. BAMBANG P.S. BRODJONEGORO MENTER! HU KUM DAN HA K ASASI MANUSIA ttd. YASONNA H. LAOLY BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 557 MENTE RIAN www.jdih.kemenkeu.go.id MENTER! KEUANGAN LAMPIRAN I PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 6/PMK.06/2015 TENTANG · STANDAR BARANG DAN STANDAR KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA ALAT ANGKUTArl DARAT BERMOTOR DINAS OPERASIONAL JABATAN DI DALAM NEGERI DAFTAR BATAS TERTINGGI STANDAR BARANG DAN STANDAR KEBUTUHAN ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR DINAS OPERASIONAL JABATAN DI DALAM NEGERI A B c D E F G STANDAR BARANG Sedan 3.500 cc 6 SUV (Sport Utility Vehicles) 3.500 cc 6 Sedan 2.500 cc 4 SUV 3.000 cc 6 Sedan 2.000 cc 4 SUV 2.500 cc 4 SUV 2.000 cc 4 MPV 2.000 cc Bensin (Multi Purpose Vehicles) atau 4 2.500 cc Diesel MPV 1.500 cc 4 Sepeda Motor 225 cc 1 ... ''._.,..,r-: .. ��' MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. BAMBANG P. S. BRODJONEGORO EMENTERIAN www.jdih.kemenkeu.go.id LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 76/PMK.06/2015 TENTANG STANDAR BARANG DAN STANDAR KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA ALAT ANGKUTAN DARAT . !°!ERMOTOR DINAS OPERASIONAL JABATAN DI DALAM J:IEGERI MENTER! KEUANGAN DAFTAR BATAS TERTINGGI STANDAR BARANG DAN STANDAR KEBUTUHAN ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR DINAS OPERASIONAL JABATAN DI DALAM NEGERI STANDAR KEBUTUHAN Menteri dan yang setingkat Wakil Menteri dan yang setingkat Eselon Ia dan yang setingkat Eselon lb dan yang setingkat Eselon Ila dan yang setingkat Eselon Ilb dan yang setingkat Eselon III dan yang setingkat, yang berkedudukan sebagai kepala kantor Eselon IV dan yang setingkat, yang berkedudukan ·sebagai kepala kantor dengan wilayah kerja minimal 1 (satu) kabupaten/kota Eselon IV dan yang setingkat, yang berkedudukan sebagai kepala kantor dengan wilayah kerja kurang dari 1 (satu) kabupaten/kota Sedan dan/atau 2 SUV (Sport Utility Kualifikasi A Vehicles) 1 Sedan/SUV Kualifikasi A 1 Sedan/SUV Kualifikasi B 1 Sedan Kualifikasi C 1 SUV Kualifikasi D 1 SUV Kualifikasi E MPV 1 (Multi Purpose Kualifikasi F Vehicles) 1 MPV Kualifikasi G 1 Sepeda Motor Kualifikasi G . ... .,..--. ·. , MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. BAMBANG P. S. BRODJONEGORO www.jdih.kemenkeu.go.id
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri (Permen)