Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81/PMK.010/2019
- Nomor
- 81/PMK.010/2019
- Tahun
- 2019
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 10
Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4064) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu yang Dibebaskan dart Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4302);
MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG BATASAN RUMAH UMUM, PONDOK BORO, ASRAMA MAHASISWA DAN PELAJAR, SERTA PERUMAHAN LAINNYA, YANG ATAS PENYERAHANNYA DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PEITTAMBAHAN NILA!.
a . luas bangunan tidalc melebihi 36 m 2 (tiga puluh enam n1eter persegi);
www.jdih.kemenkeu.go.id MENTER! KEUANGAN
Pondok boro yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat
Asrama mahasiswa dan pelajar yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) adalah bangunan sederhana, berupa bangunan bertingkat atau tidak bertingkat, yang dibangun dan dibiayai oleh universitas atau sekolah, perorangan dan/ atau Pemerintah Daerah, yang diperuntukkan khusus untuk pemondokan pelajar atau mahasiswa, yang tidak www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN dipindahtangankan dalamjangka waktu 4 (empat) tahun sejak diperoleh.
Perumahan lainnya yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat
b . Bangunan yang diperuntukkan bagi korban bencana alan1 yang dibiayai oleh pemerintah, swasta, dan/ atau lembaga swadaya masyarakat.
dimaksud dalam Pasal 2, dikenai Pajak Pertambahan Nilai.
www.jdih.kemenkeu.go.id MENTER! KEUANGAN
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
dan
www.jdih.kemenkeu.go.id MENTER! KEUANGAN
www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN '- 9 -
771); dan
766), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan. www.jdih.kemenkeu.go.id Agar s etiap MENTERI KE UAN.GAN orang mengetahuinya, memerin tahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indone sia. Diundangkan di Jakarta pada ta ngga l 22 Mei 2019 DIREKTUR JENDERAL Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Mei 2019 MENT_ERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI IND RAWATI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd . WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 588 www.jdih.kemenkeu.go.id No. 1. 2 . 3. LAMPI RAN ME NTERI KE UAN GA N PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 81/PMK.010/2019 TENTANG BATASAN RUMAH UMUM, PONDOK BORO, ASRAMA MAHASISWA DAN PELAJAR, SERTA PERUMAHAN LAINNYA YANG ATAS PENYERAHANNYA DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAT BATASAN HARGA JUAL RUMAH SEDERHANA DAN RUMAH SANGAT SEDERHANA YANG DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILA! Zona 2019 2020 Jawa (kecuali Jakarta, Bogor, Depok 140.000.000 150.500.000 Tangerang, Bekasi) dan Sumatera (kecuali Kep. Riau, Bangka Belitung, Kepulauan Mentawai) Kalimantan (kecuali Kabupaten Murung Raya 153.000.000 164.500.000 dan Kabupaten Mali.akam Ulu) Sulawesi, Bangka Belitung, Kepulauan 146.000.000 156.500.000 Mentawai, dan Kepulauan Riau (kecuali Kepulauan Anambas) - ···------ - ------- --·--·-·-·····--·····-- -- -- -·- ·· 4. 5 . Maluku, Maluku Utara, Bali dan Nusa 158.000.000 168.000.000 T enggara, Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Dcpok, Tangerang, Bekasi), dan Kepulauan Anambas, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Mahakam Ulu - Papua dan Papua Barat 212.000.000 219.000.000 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd . SRI MULYANI INDRAWATI 'www.jdih.kemenkeu.go.id
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)
Dokumen