DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81/PMK.03/2017

Nomor: 81/PMK.03/2017
Tahun: 2017
Ditetapkan: 20 Juni 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa ketentuan tentang pengurangan denda administrasi pajak bumi dan bangunan, pengurangan atau pembatalan surat pemberitahuan pajak terutang, surat ketetapan pajak pajak bumi dan bangunan yang tidak benar, dan pembatalan surat tagihan pc.jak pajak bumi dan bangunan, yang tidak benar) telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 1 1 / PMK. 03 / 2 009 ten tang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, atau Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, yang Tidak Benar; Iwww.jdih.kemenkeu.go.id
b.bahwa sesuai ketentuan Pasal 36 ayat ( 1 ) huruf a Undang Un�ang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Pera.turan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan l!mum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang, Direktur Jenderal karena jabatan dapat mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa denda dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
c.bahwa sesuai ketentuan Pasal 36 ayat ( 1 ) huruf b Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang- Undang, Direktur Jenderal karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar;
d.bahwa sesuai ketentuan Pasal 36 ayat ( 1 ) huruf c Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ·sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum can Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang, Direktur Jenderal karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat membatalkan surat tagihan paja�; www.jdih.kemenkeu.go.id e . bahwa sesuai ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 2 Tahun 1 9 85 tentang Paj ak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 2 Tahun 1 994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 2 Tahun 1 9 8 5 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, atas permintaan Wajib Paj ak Direktur Jenderal Paj ak dapat mengurangkan denda administrasi karena hal-hal tertentu;
f.bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan telah dialihkan sebagai pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/ kota;
g.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1 983 tentang Keten:uan Umum dan Tata Cara Perpaj akan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 1 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 1 983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpaj akan Menj adi Undang-Undang, perlu

Menetapkan

menetapkan Pengurangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Denda Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Paj ak Pajak Bumi dan Bangunan, Surat Tagihan Paj ak Paj ak Bumi dan Bangunan, yang Tidak Benar; : 1 . Undang-Undang Nompr 6 Tahun 1 983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1 983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan www.jdih.kemenkeu.go.id M enetapkan Undang-Undang Nomor 1 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 1 983 tentang Ketentuan Umum clan Tata Cara Perpaj akan Menj adi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999) ; 2 . Undang-Undang Nomor 1 2 Tahun 1 9 8 5 tentang Paj ak Bumi Dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1 985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33 1 2) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 2 Tahun 1 994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 2 Tahun 1 9 85 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1 994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569) ; MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PENGURANGAN DENDA ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN PENG URAN GAN ATAU PEMBATALAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG, SURAT KETETAPAN PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, SURAT TAGIHAN PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, YANG TIDAK BENAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1 . Undang-Undang Pajak Bumi clan Bangunan yang selanjutnya disebut Undang-Undang PBB adalah Undang Undang Nomor 1 2 Tahun 1 985 tentang Pajak Bumi clan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 1 2 Tahun 1 994 tentang Perubahan Atas I www.jdih.kemenkeu.go.id Undang-Undang Nomor 1 2 Tahun 1 9 8 5 tentang Paj ak Bumi dan Bangunan. 2 . Paj ak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat PBB adalah pajak sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang PBB yang meliputi sektor perkebunan, sektor perhutanan, sektor pertambangan, dan sektor lainnya. 3 . Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya PBB yang terutang kepada Wajib Pajak. 4 . Surat Ketetapan Paj ak PBB yang selanjutnya disingkat SKP PBB adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya pokok PBB atau selisih pokok PBB, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah PBB yang terutang. 5 . Surat Tagihan Paj ak PBB yang selanjutnya disingkat STP PBB adalah surat tagihan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1 ayat (4) Undang-Undang PBB . 6 . Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya disingkat KPP adalah Kantor Pelayanan Paj ak tempat objek paj ak PBB terdaftar.

BAB II

PENGURANGAN DENDA ADMINISTRASI PBB

Pasal 2

( 1 ) Direktur Jenderal Pajak atas permintaan Wajib Paj ak dapat mengurangkan denda administrasi PBB karena hal hal tertentu.

(2)Denda administrasi PBB sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) meliputi:
1. a.denda administrasi sebesar 25% (dua puluh lima persen) yang dihitung dari pokok pajak yang tercantum dalam SKP PBB ; atau b . denda administrasi sebesar 2% (dua persen) sebulan yang tercantum dalam STP PBB .
(3)Hal-hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) berupa: www.jdih.kemenkeu.go.id
1. a.kealpaan Wajib Paj ak; b . bukan kesalahan Wajib Pajak; c . Wajib Paj ak mengalami kesulitan likuiditas pada: 1 . akhir tahun buku sebelum tahun pengajuan permintaan pengurangan denda administrasi PBB , dalam hal Wajib Pajak menyelenggarakan pembukuan; atau 2 . akhir tahun kalender sebelum tahun pengajuan permintaan pengurangan denda administrasi PBB , dalam hal Wajib Pajak melakukan pencatatan;
2. d.terj adi bencana alam atau kejadian luar biasa lainnya sehingga Wajib Pajak tidak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya; atau e . hal-hal lain berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Paj ak.
(4)Kesulitan likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan kondisi ketidakmampuan Wajib Paj ak dalam membayar utang jangka pendeknya dengan kas yang diperoleh dari kegiatan usaha.
(5)Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, atau tanah longsor.
(6)Kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d antara lain kebakaran, huru-hara, atau kerusuhan.

Pasal 3

( 1 ) Pengurangan denda administrasi PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1 ) diajukan dengan menyampaikan permintaan pengurangan denda administrasi PBB kepada Direktur Jenderal Paj ak melalui Kepala KPP.

(2)Permintaan pengurangan denda administrasi PBB yang tercantum dalam SKP PBB sebagaimana dimaksud dalam I www.jdih.kemenkeu.go.id Pasal 2 ayat (2) huruf a dapat diajukan sepanjang SKP PBB terse but:
1. a.tidak diajukan keberatan; b . diajukan keberatan, tetapi tidak dipertimbangkan;
2. c.diajukan keberatan tetapi dicabut oleh Wajib Pajak clan Direktur Jenderal Pajak telah menyetujui permohonan pencabutan Waj ib Pajak tersebut;
3. d.tidak diajukan permohonan pengurangan PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 9 Undang Undang PBB atau diajukan permohonan pengurangan PBB tetapi dianggap bukan sebagai permohonan;
4. e.tidak diajukan permohonan pengurangan SPPT atau SKP PBB yang tidak benar atau diajukan permohonan pengurangan SPPT atau SKP PBB yang tidak benar tetapi dianggap bukan sebagai permohonan; atau
5. f.tidak diajukan permohonan pembatalan SPPT, SKP PBB , atau STP PBB yang tidak benar atau diajukan permohonan pembatalan tetapi dianggap bukan sebagai permohonan.
(3)Permintaan pengurangan denda administrasi PBB yang tercantum dalam STP PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dapat diajukan sepanj ang:
1. a.SPPT atau SKP PBB tidak diajukan keberatan; b . SPPT atau SKP PBB diajukan keberatan, tetapi tidak dipertimbangkan; c . SPPT atau SKP PBB diajukan keberatan tetapi dicabut oleh Wajib Pajak dan Direktur Jenderal Pajak telah menyetujui permohonan pencabutan Wajib Paj ak tersebut;
2. d.SPPT atau SKP PBB tidak diajukan permohonan pengurangan PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 9 Undang-Undang PBB atau diajukan permohonan pengurangan PBB tetapi dianggap bukan sebagai permohonan;
3. e.SKP PBB tidak diajukan permintaan pengurangan denda administrasi PBB atau diajukan permintaan www.jdih.kemenkeu.go.id pengurangan denda administrasi PBB atas SKP PBB tetapi dianggap bukan sebagai permintaan;
4. f.SPPT atau SKP PBB tidak diajukan permohonan pengurangan SPPT atau SKP PBB yang tidak benar atau diajukan permohonan pengurangan SPPT atau SKP PBB yang tidak benar tetapi dianggap bukan sebagai permohonan; atau
5. g.SPPT, SKP PBB atau STP PBB tidak diajukan permohonan pembatalan SPPT, SKP PBB , atau STP PBB yang tidak benar atau diajukan permohonan pembatalan tetapi dianggap bukan sebagai permohonan.
(4)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak berlaku dalam hal obj ek paj ak terkena bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) atau kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) .
(5)Untuk dapat mengajukan permintaan pengurangan denda administrasi PBB terhadap obj ek paj ak yang terkena bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) atau kej adian luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) , Wajib Paj ak harus memenuhi keten tuan sebagai berikut:
1. a.mencabut pengajuan Keberatan PBB , Banding, atau Peninj auan Kembali; b . mencabut permohonan Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan PBB Yang Tidak Benar, atau pengurangan PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 9 Undang-Undang PBB, dalam hal atas pengajuan atau permohonan dimaksud belum diterbitkan keputusan atau putusan.
(6)Permintaan pengurangan denda administrasi PBB sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.1 (satu) permintaan untuk 1 (satu) SKP PBB atau STP PBB ; www.jdih.kemenkeu.go.id b . permintaan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
2. c.mengemukakan besarnya denda administrasi PBB yang dimintakan pengurangan dengan disertai alasan;
3. d.Wajib Paj ak telah melunasi PBB yang tidak atau kurang dibayar yang menj adi dasar penghitungan denda administrasi yang tercantum dalam SKP PBB atau STP PBB; dan e . ditandatangani oleh Wajib Paj ak, dan dalam hal surat permintaan ditandatangani oleh bukan Waj ib Paj ak, surat permintaan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
(7)Surat permintaan pengurangan denda administrasi PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibuat sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Larr:piran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

( 1 ) Surat permintaan pengurangan denda administrasi PBB disc..mpaikan dengan cara:

a.langsung;
b.dikirim melalui pos dengan bukti pengiriman surat secara tercatat; atau c . dikirim melalui perusahaan j as� ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.

(2)Penyampaian surat permintaan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf a diberikan bukti penerimaan surat oleh pegawai yang ditunjuk di KPP.
(3)Bukti pengiriman surat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b dan huruf c, merupakan bukti penerimaan surat permintaan. www.jdih.kemenkeu.go.id
(4)Tanggal yang tercantum pada bukti penerimaan surat permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) merupakan tanggal surat permintaan diterima.

Pasal 5

Direktur Jenderal Pajak melakukan pengujian, penelitian, dan memberikan keputusan atas permintaan pengurangan denda administrasi PBB .

Pasal 6

(1)Direktur Jenderal Pajak melakukan pengujian terhadap pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) sampai denga::J. ayat (5) atas permintaan pengurangan denda administrasi PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
(2)Dalam hal permintaan pengurangan denda administrasi PBB telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Pajak menindaklanjuti permintaan pengurangan denda administrasi PBB dimaksud dengan melakukan penelitian.
(3)Dalam hal permintaan pengurangan denda administrasi PBB tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Pajak mengembalikan permintaan tersebut dengan menyampaikan surat yang berisi alasan pengembalian permintaan pengurangan denda administrasi PBB .
(4)Dalam hal permintaan pengurangan denda administrasi PBB dikembalikan karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) , permintaan pengurangan denda administrasi PBB dianggap bukan sebagai permintaan sehingga Wajib Pajak dapat mengajukan kembali permintaan tersebut setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) .
(5)Terhadap permintaan pengurangan denda administrasi PBB yang dikembalikan karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) www.jdih.kemenkeu.go.id sampai dengan ayat (5), Wajib Pajak tidak dapat mengajukan permintaan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1 ) .
(6)Surat pengembalian permintaan pengurangan denda administrasi PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dibuat dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

(1)Dalam rangka melakukan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) , Direktur Jenderal Paj ak dapat meminta dokumen, data, informasi, dan/ atau keterangan kepada Wajib Paj ak melalui:
1. a.penyampaian surat permintaan dokumen, data, informasi, dan/ atau keterangan; dan/ atau
2. b.peninjauan di lokasi obj ek pajak, tempat kedudukan Wajib Pajak, dan/ atau tempat lain yang dianggap perlu yang meliputi kegiatan identifikasi, pengukuran, pemetaan, dan/ atau penghimpunan data, keterangan, dan/ atau bukti, mengenai objek paj ak yang diajukan pengurangan denda administrasi PBB .
(2)Waj ib Paj ak harus memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling lama 15 (lima belas) hari kerj a terhitung sejak tanggal surat permintaan dokumen, data, informasi, dan/ atau keterangan dikirim.
(3)Dalam hal diperlukan Direktur Jenderal Pajak dapat meminta dokumen, data, informasi, dan/ atau keterangan tambahan kepada Waj ib Paj ak dengan menyampaikan surat permintaan dokumen, data, informasi, dan/ atau keterangan tambahan.
(4)Waj ib Paj ak harus memberikan dokumen, data, informasi, dan/ atau keterangan tambahan yang diminta dalam jangka waktu paling lama sebagaimana disebut dalam www.jdih.kemenkeu.go.id surat permintaan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan tambahan.
(5)Surat permintaan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuat dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf C dan surat permintaan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(6)Dalam rangka permintaan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan melalui penmJauan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Direktur Jenderal Pajak terlebih dahulu menyampaikan surat pemberitahuan kepada Wajib Pajak.
(7)Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi sebagian atau seluruh permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (3) , Direktur Jenderal Pajak melakukan pemrosesan lebih lanjut terhadap permintaan pengurangan denda administrasi PBB sesuai dengan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan yang diterima dan/atau yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak.
(8)Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibuat dengan menggunakan contoh format yang tercantum dalam Lampiran huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

(1)Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat keputusan pengurangan denda administrasi PBB dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal surat permintaan pengurangan denda administrasi PBB diterima. (2 ) Keputusan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa mengabulkan www.jdih.kemenkeu.go.id seluruhnya, mengabulkan sebagian, atau menolak permintaan Wajib Pajak.
(3)Apabila jangka waktu sebagaimana climaksucl pacla ayat ( 1 ) telah terlampaui clan Direktur Jencleral Pajak ticlak menerbitkan surat keputusan pengurangan clencla aclministrasi PBB, permintaan yang cliajukan clianggap clikabulkan clan Direktur Jencleral Pajak harus menerbitkan surat keputusan pengurangan clencla aclministrasi PBB sesuai clengan permintaan Wajib Pajak clalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak jangka waktu climaksucl berakhir.
(4)Dalam hal terclapat permintaan keterangan secara tertulis clari Wajib Pajak mengenai keputusan yang cliberikan sebagaimana climaksucl pacla ayat (1), Direktur Jencleral Pajak memberikan keterangan secara tertulis mengenai hal-hal yang menjacli clasar untuk mengabulkan sebagian atau menolak permintaan Wajib Pajak sebagaimana climaksucl pacla ayat (2).
(5)Surat keputusan pengurangan clencla aclministrasi PBB sebagaimana climaksucl pacla ayat (1) clibuat clengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf F yang merupakan bagian ticlak terpisahkan clari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

Terhaclap SKP PBB atau STP PBB yang telah cliajukan permintaan pengurangan clencla aclministrasi PBB clan telah cliterbitkan surat keputusan pengurangan clencla aclministrasi PBB tidak clapat cliajukan lagi permintaan pengurangan clencla aclministrasi PBB untuk SKP PBB atau STP PBB yang sama.

Pasal 10

(1)Wajib Pajak clapat melakukan pencabutan terhaclap surat permintaan pengurangan clencla administrasi PBB sebelum surat keputusan pengurangan clencla administrasi PBB diterbitkan. www.jdih.kemenkeu.go.id (2 ) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
2. b.disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Kepala KPP; dan
3. c.ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal surat pencabutan ditandatangani bukan oleh Wajib Pajak, surat pericabutan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
(3)Direktur Jenderal Pajak memberikan jawaban atas surat pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2 ) sebelum surat keputusan pengurangan denda administrasi PBB diterbitkan.
(4)Dalam hal Wajib Pajak melakukan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak tidak berhak untuk mengajukan kembali permintaan pengurangan denda administrasi PBB untuk SKP PBB atau STP PBB yang sama.
(5)Surat pencabutan permintaan pengurangan denda administrasi PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (2 ) dibuat dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(6)Surat jawaban atas pencabutan permintaan pengurangan denda administrasi PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. www.jdih.kemenkeu.go.id

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa ketentuan tentang pengurangan denda administrasi pajak bumi dan bangunan, pengurangan atau pembatalan surat pemberitahuan pajak terutang, surat ketetapan pajak pajak bumi dan bangunan yang tidak benar, dan pembatalan surat tagihan pc.jak pajak bumi dan bangunan, yang tidak benar) telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 1 1 / PMK. 03 / 2 009 ten tang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, atau Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, yang Tidak Benar; Iwww.jdih.kemenkeu.go.id
b.bahwa sesuai ketentuan Pasal 36 ayat ( 1 ) huruf a Undang Un�ang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Pera.turan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan l!mum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang, Direktur Jenderal karena jabatan dapat mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa denda dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
c.bahwa sesuai ketentuan Pasal 36 ayat ( 1 ) huruf b Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang- Undang, Direktur Jenderal karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar;
d.bahwa sesuai ketentuan Pasal 36 ayat ( 1 ) huruf c Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ·sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum can Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang, Direktur Jenderal karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat membatalkan surat tagihan paja�; www.jdih.kemenkeu.go.id e . bahwa sesuai ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 2 Tahun 1 9 85 tentang Paj ak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 2 Tahun 1 994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 2 Tahun 1 9 8 5 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, atas permintaan Wajib Paj ak Direktur Jenderal Paj ak dapat mengurangkan denda administrasi karena hal-hal tertentu;
f.bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan telah dialihkan sebagai pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/ kota;
g.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1 983 tentang Keten:uan Umum dan Tata Cara Perpaj akan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 1 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 1 983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpaj akan Menj adi Undang-Undang, perlu

Menetapkan

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

PENGURANGAN DENDA ADMINISTRASI PBB

Pasal 2

( 1 ) Direktur Jenderal Pajak atas permintaan Wajib Paj ak dapat mengurangkan denda administrasi PBB karena hal hal tertentu.

(2)Denda administrasi PBB sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) meliputi:
1. a.denda administrasi sebesar 25% (dua puluh lima persen) yang dihitung dari pokok pajak yang tercantum dalam SKP PBB ; atau b . denda administrasi sebesar 2% (dua persen) sebulan yang tercantum dalam STP PBB .
(3)Hal-hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) berupa: www.jdih.kemenkeu.go.id
1. a.kealpaan Wajib Paj ak; b . bukan kesalahan Wajib Pajak; c . Wajib Paj ak mengalami kesulitan likuiditas pada: 1 . akhir tahun buku sebelum tahun pengajuan permintaan pengurangan denda administrasi PBB , dalam hal Wajib Pajak menyelenggarakan pembukuan; atau 2 . akhir tahun kalender sebelum tahun pengajuan permintaan pengurangan denda administrasi PBB , dalam hal Wajib Pajak melakukan pencatatan;
2. d.terj adi bencana alam atau kejadian luar biasa lainnya sehingga Wajib Pajak tidak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya; atau e . hal-hal lain berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Paj ak.
(4)Kesulitan likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan kondisi ketidakmampuan Wajib Paj ak dalam membayar utang jangka pendeknya dengan kas yang diperoleh dari kegiatan usaha.
(5)Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, atau tanah longsor.
(6)Kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d antara lain kebakaran, huru-hara, atau kerusuhan.

Pasal 3

(2)Permintaan pengurangan denda administrasi PBB yang tercantum dalam SKP PBB sebagaimana dimaksud dalam I www.jdih.kemenkeu.go.id Pasal 2 ayat (2) huruf a dapat diajukan sepanjang SKP PBB terse but:
1. a.tidak diajukan keberatan; b . diajukan keberatan, tetapi tidak dipertimbangkan;
2. c.diajukan keberatan tetapi dicabut oleh Wajib Pajak clan Direktur Jenderal Pajak telah menyetujui permohonan pencabutan Waj ib Pajak tersebut;
3. d.tidak diajukan permohonan pengurangan PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 9 Undang Undang PBB atau diajukan permohonan pengurangan PBB tetapi dianggap bukan sebagai permohonan;
4. e.tidak diajukan permohonan pengurangan SPPT atau SKP PBB yang tidak benar atau diajukan permohonan pengurangan SPPT atau SKP PBB yang tidak benar tetapi dianggap bukan sebagai permohonan; atau
5. f.tidak diajukan permohonan pembatalan SPPT, SKP PBB , atau STP PBB yang tidak benar atau diajukan permohonan pembatalan tetapi dianggap bukan sebagai permohonan.
(3)Permintaan pengurangan denda administrasi PBB yang tercantum dalam STP PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dapat diajukan sepanj ang:
1. a.SPPT atau SKP PBB tidak diajukan keberatan; b . SPPT atau SKP PBB diajukan keberatan, tetapi tidak dipertimbangkan; c . SPPT atau SKP PBB diajukan keberatan tetapi dicabut oleh Wajib Pajak dan Direktur Jenderal Pajak telah menyetujui permohonan pencabutan Wajib Paj ak tersebut;
2. d.SPPT atau SKP PBB tidak diajukan permohonan pengurangan PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 9 Undang-Undang PBB atau diajukan permohonan pengurangan PBB tetapi dianggap bukan sebagai permohonan;
3. e.SKP PBB tidak diajukan permintaan pengurangan denda administrasi PBB atau diajukan permintaan www.jdih.kemenkeu.go.id pengurangan denda administrasi PBB atas SKP PBB tetapi dianggap bukan sebagai permintaan;
4. f.SPPT atau SKP PBB tidak diajukan permohonan pengurangan SPPT atau SKP PBB yang tidak benar atau diajukan permohonan pengurangan SPPT atau SKP PBB yang tidak benar tetapi dianggap bukan sebagai permohonan; atau
5. g.SPPT, SKP PBB atau STP PBB tidak diajukan permohonan pembatalan SPPT, SKP PBB , atau STP PBB yang tidak benar atau diajukan permohonan pembatalan tetapi dianggap bukan sebagai permohonan.
(4)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak berlaku dalam hal obj ek paj ak terkena bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) atau kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) .
(5)Untuk dapat mengajukan permintaan pengurangan denda administrasi PBB terhadap obj ek paj ak yang terkena bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) atau kej adian luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) , Wajib Paj ak harus memenuhi keten tuan sebagai berikut:
1. a.mencabut pengajuan Keberatan PBB , Banding, atau Peninj auan Kembali; b . mencabut permohonan Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan PBB Yang Tidak Benar, atau pengurangan PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 9 Undang-Undang PBB, dalam hal atas pengajuan atau permohonan dimaksud belum diterbitkan keputusan atau putusan.
(6)Permintaan pengurangan denda administrasi PBB sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.1 (satu) permintaan untuk 1 (satu) SKP PBB atau STP PBB ; www.jdih.kemenkeu.go.id b . permintaan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
2. c.mengemukakan besarnya denda administrasi PBB yang dimintakan pengurangan dengan disertai alasan;
3. d.Wajib Paj ak telah melunasi PBB yang tidak atau kurang dibayar yang menj adi dasar penghitungan denda administrasi yang tercantum dalam SKP PBB atau STP PBB; dan e . ditandatangani oleh Wajib Paj ak, dan dalam hal surat permintaan ditandatangani oleh bukan Waj ib Paj ak, surat permintaan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
(7)Surat permintaan pengurangan denda administrasi PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibuat sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Larr:piran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

( 1 ) Surat permintaan pengurangan denda administrasi PBB disc..mpaikan dengan cara:

a.langsung;
b.dikirim melalui pos dengan bukti pengiriman surat secara tercatat; atau c . dikirim melalui perusahaan j as� ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.

(2)Penyampaian surat permintaan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf a diberikan bukti penerimaan surat oleh pegawai yang ditunjuk di KPP.
(3)Bukti pengiriman surat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b dan huruf c, merupakan bukti penerimaan surat permintaan. www.jdih.kemenkeu.go.id
(4)Tanggal yang tercantum pada bukti penerimaan surat permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) merupakan tanggal surat permintaan diterima.

Pasal 5

Direktur Jenderal Pajak melakukan pengujian, penelitian, dan memberikan keputusan atas permintaan pengurangan denda administrasi PBB .

Pasal 6

(1)Direktur Jenderal Pajak melakukan pengujian terhadap pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) sampai denga::J. ayat (5) atas permintaan pengurangan denda administrasi PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
(2)Dalam hal permintaan pengurangan denda administrasi PBB telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Pajak menindaklanjuti permintaan pengurangan denda administrasi PBB dimaksud dengan melakukan penelitian.
(3)Dalam hal permintaan pengurangan denda administrasi PBB tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Pajak mengembalikan permintaan tersebut dengan menyampaikan surat yang berisi alasan pengembalian permintaan pengurangan denda administrasi PBB .
(4)Dalam hal permintaan pengurangan denda administrasi PBB dikembalikan karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) , permintaan pengurangan denda administrasi PBB dianggap bukan sebagai permintaan sehingga Wajib Pajak dapat mengajukan kembali permintaan tersebut setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) .
(5)Terhadap permintaan pengurangan denda administrasi PBB yang dikembalikan karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) www.jdih.kemenkeu.go.id sampai dengan ayat (5), Wajib Pajak tidak dapat mengajukan permintaan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1 ) .
(6)Surat pengembalian permintaan pengurangan denda administrasi PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dibuat dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

(1)Dalam rangka melakukan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) , Direktur Jenderal Paj ak dapat meminta dokumen, data, informasi, dan/ atau keterangan kepada Wajib Paj ak melalui:
1. a.penyampaian surat permintaan dokumen, data, informasi, dan/ atau keterangan; dan/ atau
2. b.peninjauan di lokasi obj ek pajak, tempat kedudukan Wajib Pajak, dan/ atau tempat lain yang dianggap perlu yang meliputi kegiatan identifikasi, pengukuran, pemetaan, dan/ atau penghimpunan data, keterangan, dan/ atau bukti, mengenai objek paj ak yang diajukan pengurangan denda administrasi PBB .
(2)Waj ib Paj ak harus memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling lama 15 (lima belas) hari kerj a terhitung sejak tanggal surat permintaan dokumen, data, informasi, dan/ atau keterangan dikirim.
(3)Dalam hal diperlukan Direktur Jenderal Pajak dapat meminta dokumen, data, informasi, dan/ atau keterangan tambahan kepada Waj ib Paj ak dengan menyampaikan surat permintaan dokumen, data, informasi, dan/ atau keterangan tambahan.
(4)Waj ib Paj ak harus memberikan dokumen, data, informasi, dan/ atau keterangan tambahan yang diminta dalam jangka waktu paling lama sebagaimana disebut dalam www.jdih.kemenkeu.go.id surat permintaan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan tambahan.
(5)Surat permintaan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuat dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf C dan surat permintaan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(6)Dalam rangka permintaan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan melalui penmJauan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Direktur Jenderal Pajak terlebih dahulu menyampaikan surat pemberitahuan kepada Wajib Pajak.
(7)Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi sebagian atau seluruh permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (3) , Direktur Jenderal Pajak melakukan pemrosesan lebih lanjut terhadap permintaan pengurangan denda administrasi PBB sesuai dengan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan yang diterima dan/atau yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak.
(8)Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibuat dengan menggunakan contoh format yang tercantum dalam Lampiran huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

(1)Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat keputusan pengurangan denda administrasi PBB dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal surat permintaan pengurangan denda administrasi PBB diterima. (2 ) Keputusan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa mengabulkan www.jdih.kemenkeu.go.id seluruhnya, mengabulkan sebagian, atau menolak permintaan Wajib Pajak.
(3)Apabila jangka waktu sebagaimana climaksucl pacla ayat ( 1 ) telah terlampaui clan Direktur Jencleral Pajak ticlak menerbitkan surat keputusan pengurangan clencla aclministrasi PBB, permintaan yang cliajukan clianggap clikabulkan clan Direktur Jencleral Pajak harus menerbitkan surat keputusan pengurangan clencla aclministrasi PBB sesuai clengan permintaan Wajib Pajak clalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak jangka waktu climaksucl berakhir.
(4)Dalam hal terclapat permintaan keterangan secara tertulis clari Wajib Pajak mengenai keputusan yang cliberikan sebagaimana climaksucl pacla ayat (1), Direktur Jencleral Pajak memberikan keterangan secara tertulis mengenai hal-hal yang menjacli clasar untuk mengabulkan sebagian atau menolak permintaan Wajib Pajak sebagaimana climaksucl pacla ayat (2).
(5)Surat keputusan pengurangan clencla aclministrasi PBB sebagaimana climaksucl pacla ayat (1) clibuat clengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf F yang merupakan bagian ticlak terpisahkan clari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

Pasal 10

(1)Wajib Pajak clapat melakukan pencabutan terhaclap surat permintaan pengurangan clencla administrasi PBB sebelum surat keputusan pengurangan clencla administrasi PBB diterbitkan. www.jdih.kemenkeu.go.id (2 ) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
2. b.disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Kepala KPP; dan
3. c.ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal surat pencabutan ditandatangani bukan oleh Wajib Pajak, surat pericabutan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
(3)Direktur Jenderal Pajak memberikan jawaban atas surat pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2 ) sebelum surat keputusan pengurangan denda administrasi PBB diterbitkan.
(4)Dalam hal Wajib Pajak melakukan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak tidak berhak untuk mengajukan kembali permintaan pengurangan denda administrasi PBB untuk SKP PBB atau STP PBB yang sama.
(5)Surat pencabutan permintaan pengurangan denda administrasi PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (2 ) dibuat dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(6)Surat jawaban atas pencabutan permintaan pengurangan denda administrasi PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. www.jdih.kemenkeu.go.id

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (5)

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 1983

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 16 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 5 Tahun 2008

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (5)

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 1983

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 16 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 5 Tahun 2008