Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
a.SKA Form D yang diterbitkan sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022 dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A angka VII Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.04/2020 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor berdasarkan Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN, masih tetap berlaku dan dilakukan jdih.kemenkeu.go.id pemrosesan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini; dan
b.terhadap pemberitahuan pabean impor, PPFTZ-01 pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean, dan pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean, yang dilampiri dengan SKA Form D yang diterbitkan berdasarkan amandemen Operational Certification Procedures (OCP) ASEAN Trade In Goods Agreement dan amandemen SKA Form D terhitung sejak tanggal 1 Mei 2022 sampai dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, dilakukan pemrosesan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.
9.Mengubah Lampiran huruf A Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.04/2020 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1050), sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. jdih.kemenkeu.go.id Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Mei 2022 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 7 Mei 2022 MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. YASONNA H. LAOLY BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 481 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum u.b. Kepala Bagian Administra~i Kementerian MAS SOEHARTo\:~'t' t'!U NIP 19690922 1990©l 'l 001'f:;, \ jdih.kemenkeu.go.id A. KETENTUAN LAMPIRAN PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA . NOMOR 81/PMK.04/2022 TENTANG TATA CARA PENGENAAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR BERDASARKAN PERSETUJUAN PERDAGANGAN BARANG ASEAN ASAL BARANG BERDASARKAN PERSETUJUAN PERDAGANGAN BARANG ASEAN I. KRITERIA ASAL BARANG Kriteria asal barang skema Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN meliputi:
1.Barang yang seluruhnya diperoleh atau diproduksi di satu Negara Anggota (wholly obtained atau produced).
Barang-barang yang dikategortkan sebagai wholly obtained atau produced adalah sebagai berikut:
a.tanaman dan produk tanaman, termasuk buah-buahan, bunga, sayuran, pohon, rumput laut, jamur, dan tanaman hidup lain yang ditumbuhkan dan dipanen, dipetik atau diperoleh di satu Negara Anggota;
b.binatang hidup, termasuk mamalia, burung/unggas, ikan, krustasea, moluska, reptil, bakteri, dan virus, lahir dan dibesarkan di satu Negara Anggota;
c.produk yang diperoleh dart binatang hidup di satu Negara Anggota;
d.hasil perburuan, perangkap, pemancingan, pertanian dan petemakan, budi daya air, pengumpulan atau penangkapan yang dilakukan di satu Negara Anggota;
e.mineral dan produk alam lainnya, selain huruf a sampai huruf d, diekstraksi atau diambil dart tanah, perairan, dasar laut, atau di bawahnya;
f.hasil penangkapan ikan di laut yang diambil oleh kapal yang terdaftar di Negara Anggota dan berbendera negara tersebut, dan produk lain yang diambil dart perairan, dasar laut atau di bawahnya di luar wilayah perairan teritorial jdih.kemenkeu.go.id (misal Zona Ekonomi Eksklusif) Negara Anggota, sepanjang Negara Anggota memiliki hak untuk mengeksploitasi perairan, dasar laut dan di bawahnya tersebut sesuai dengan hukum intemasional;
g.hasil penangkapan ikan di laut dan produk laut lainnya dari laut lepas oleh kapal yang terdaftar di Negara Anggota dan berbendera Negara Anggota tersebut;
h.produk yang diproses dan/ atau dibuat di kapal pengolahan hasil laut (factory ship) yang terdaftar di Negara Anggota dan berbendera Negara Anggota, hanya dari produk sebagaimana dimaksud pada huruf g;
i.barang yang dikumpulkan, tidak dapat lagi berfungsi sesuai fungsinya semula, tidak dapat dikembalikan kepada fungsi semula atau tidak dapat diperbaiki dan hanya cocok untuk dibuang atau digunakan sebagai bahan baku, atau untuk tujuan daur ulang;
j.sisa dan scrap yang berasal dari:
1) proses produksi di satu Negara Anggota; atau 2) barang bekas yang dikumpulkan di satu Negara Anggota, sepanjang barang tersebut hanya cocok untuk diambil bahan mentahnya; dan
k.barang yang diproduksi atau diperoleh di satu Negara Anggota pengekspor dari produk sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai huruf j.
2.Barang yang tidak seluruhnya diperoleh atau diproduksi di 1 (satu) Negara Anggota (not wholly obtained atau produced).
Kriteria asal barang (origin criteria) not wholly obtained a tau produced, meliputi:
a.Regional Value Content (RVC) Regional Value Content (RVC) yang memenuhi kriteria asal barang berdasarkan Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN merupakan kandungan nilai regional paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari Free-on-Board (FOB) barang yang dihasilkan, yang dihitung dengan menggunakan metode:
jdih.kemenkeu.go.id 1) Metode Langsung (direct method) Bia.ya Bahm Baku Bia.ya + Tenaga Kerja Bia.ya BilE + Ooemead + ~ + Keuntungan RVC= A.SEAN Langsung Langsung X 100% NilniFOB atau 2) Metode Tidak Langsung (indirect method) Nilai Bahan, Bagi.an, Nilai FOB - atau &rang Non:- o,;,.,;n.ati.,n RVC = ~- •-:, ---------- Nla.i FOB X lOOo/c Keterangan: 1) biaya bahan baku ASEAN adalah nilai Cost, Insurance, and Freight (CIF) dari bahan, bagian, atau Barang Originating, atau yang diproduksi sendiri oleh produsen dalam proses produksi barang; 2) nilai bahan, bagian, atau Barang Non-Originating, adalah: a) nilai CIF dari nilai bahan, bagian, atau Barang Non-Originating pada saat importasi; atau b) harga pasti yang pertama dibayarkan (the earliest ascertained price paid) untuk semua bahan yang tidak dapat ditentukan keasalannya di wilayah Negara Anggota di mana pengerjaan atau proses berlangsung. 3) biaya tenaga kerja langsung meliputi upah,. remunerasi, dan tunjangan-tunjangari tenaga kerja lainnya yang terkait dengan proses produksi; 4) perhitungan biaya overhead langsung hams meliputi, namun tidak terbatas pada aset tidak bergerak (real property item) yang terkait dengan proses produksi (asuransi, sewa dan leasing pabrik, penyusutan nilai bangunan, perbaikan dan pemeliharaan, pajak-pajak, bunga hipotik); pembayaran bunga dan sewa untuk pabrik dan perlengkapan; keamanan pabrik; asuransi jdih.kemenkeu.go.id (pabrik, perlengkapan dan bahan-bahan yang digunakan dalam produksi barang); utilitas (energi, listrik, air, dan utilitas lainnya yang secara langsung ditujukan untuk proses produksi barang); penelitian,. pengembangan, rancangan dan rekayasa; cetakan (moulds dan dies), perkakas dan penyusutannya, pemeliharaan dan perbaikan pabrik dan perlengkapan, royalti atau lisensi (terkait dengan paten mesin atau proses yang digunakan dalam pembuatan barang atau hak untuk memproduksi barang), pemeriksaan dan pengujian bahan dan barang, penyimpanan dan penanganan di pabrik, pembuangan limbah yang dapat didaur ulang dan unsur-unsur biaya dalam menghitung nilai bahan baku, yaitu biaya bongkar muat dan bea masuk serta pajak dalam rangka impor lainnya; 5) nilai FOB merupakan nilai Free-on-Board barang, yang· dihitung dengan menjumlahkan harga bahan baku, biaya produksi, keuntungan, dan biaya lainnya; 6) Bahan Originating merupakan bahan yang memenuhi Ketentuan Asal Barang sesuai dengan Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN; dan 7) Barang Non-Originating merupakan barang yang berasal dari luar Negara Anggota atau barang yang tidak memenuhi Ketentuan Asal Barang sesuai Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN.
b.Change in Tari.ff Heading (CTH) Barang yang proses produksinya menggunakan Bahan Non- Originating dan seluruh Bahan Non-Originating tersebut mengalami perubahan klasiflkasi pada 4 (empat) digit pertama HS (pos).
c.Product Specific Rules (PSR)
1) Barang yang termasuk dalam daftar PSR sebagaimana diatur dalam Annex 3 Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN, yang terdiri dari: jdih.kemenkeu.go.id a) Wholly Obtained atau Produced Barang yang seluruhnya diperoleh atau diproduksi di satu Negara Anggota. b) Regional Value Content (RVC) Barang yang proses produksinya menggunakan Bahan Non-Originating dengan hasil akhir. memiliki kandungan nilai regional atau Regional Value Content (RVC) yang mencapai nilai persentase tertentu dan dihitung dengan metode sebagaimana diatur pada angka 2 huruf a. c) Change in Tari.ff Classification (CTC) Barang yang proses produksinya menggunakan Bahan Non-Originating dan seluruh Bahan Non- Originating tersebut mengalami perubahan klasifikasi atau Change in Tariff Classification (CTC) yang meliputi:
(1)Change in Chapter (CC), yaitu perubahan bab atau perubahan pada 2 (dua) digit pertama HS;
(2)Change in Tari.ff Heading (CTH), yaitu perubahan pos atau perubahan pada 4 (empat) digit pertama HS; atau
(3)Change in Sub Tari.ff Heading (CTSH), yaitu perubahan subpos atau perubahan pada 6 (enam) digit pertama HS.
d) Specific Process Barang yang proses produksinya menggunakan Bahan Non-Originating dan seluruh Bahan Non- Originating tersebut harus mengalami suatu proses operasional tertentu. 2) Jenis kriteria asal barang dalam daftar PSR terdiri dari: a) tunggal, yaitu subpos tarif hanya memiliki 1 (satu) kriteria asal barang, contoh 8703.10 (A regional value content of not less than 40 percent); jdih.kemenkeu.go.id b) altematif, yaitu subpos tartf yang memiliki lebih dart 1 (satu) kriteria asal barang yang harus dipilih salah satu, contoh 8422.19 (A regional value content of not less than 40 percent; or A change to subheading 8422.19 from any other subheading); c) altematif dan kombinasi, yaitu subpos tarif yang. memiliki lebih dart satu kriteria asal barang, yang merupakan gabungan dart altematif dan kombinasi, contoh 8422.11 (A regional value content of not less than 40 percent; or A change to subheading 8422.11 from any other heading; or A change to subheading 8422.11 from any other subheading provided that the regional value content of not less than 35 percent).
d.Akumulasi Barang Originating dart Negara Anggota yang digunakan sebagai bahan baku untuk suatu barang jadi di Negara· Anggota lain yang memenuhi Ketentuan Asal Barang untuk memperoleh Tarif Preferensi, harus dianggap sebagai Barang Originating negara tempat di mana proses produksi barang jadi dilakukan.
e.Akumulasi Parsial
1) Dalam hal nilai RVC bahan baku kurang dart 40% (empat puluh persen), nilai yang dapat diakumulasikan dalam perhitungan RVC ASEAN adalah nilai kandungan regional Negara Anggota pengekspor yang besamya tidak kurang dart 20% (dua puluh persen). 2) Dalam hal barang impor memenuhi akumulasi parsial, atas barang impor tidak mendapatkan Tartf Preferensi. jdih.kemenkeu.go.id II. KETENTUAN PROSEDURAL
1.Tata cara pencantuman pada e-Form D, untuk penggunaan:
a.Akumulasi, yaitu dicantumkan kode "ACL" pada kolom "category code";
b.Akumulasi Parsial, yaitu dicantumkan kode "PCL" pada kolom "category code";
c.Issued Retroactively, yaitu dicantumkan kode "IRA" pada kolom "category code".
d.Back-to-Back, yaitu:
1) nilai FOB barang di Negara Anggota pengekspor kedua dicantumkan pada kolom "Value (FOB)", untuk kriteria asal barang RVC; 2) kode "BCO" dicantumkan pada kolom "category code";
e.Third Country Invoice, yaitu:
1) nama perusahaan dan negara yang menerbitkan invoice pihak ketiga dicantumkan pada kolom ''Invoice Party" dan "Invoice Country"; 2) nomor invoice pihak ketiga atau nomor invoice asal barang dicantumkan pada kolom 10 e-FormD; dan 3) kode "TCI" dicantumkan pada kolom "category code", untuk invoice pihak ketiga yang diterbitkan di negara yang berbeda dengan negara tempat diterbitkannya e- Form D.
2.List of Data Requirements, meliputi:
a.rincian eksportir bersertiflkat, meliputi nomor Eksportir Bersertiflkat;
b.uraian lengkap barang, meliputi:
1) detail barang, termasuk Kode HS (level 6 digit) atau kode AHTN, jumlah barang, dan jika ada, nama merk; 2) kriteria asal barang yang relevan; 3) negara asal barang; 4) nilai FOB ketika kriteria RVC digunakan; dan 5) untuk DAB Back-to-Back, meliputi nomor referensi dan tanggal SKA Form D dan/ atau DAB yang diterbitkan oleh Negara Anggota pengekspor pertama, dan jika_ ada, nomor Eksportir Bersertifikat dart Negara Anggota pengekspor pertama. jdih.kemenkeu.go.id
c.penandasahan oleh Eksportlr Bersertifikat, meliputi:
1) sertiflkasi yang menyatakan bahwa berdasarkan bukti yang diserahkan, barang yang tercantum dalam DAB telah memenuhi seluruh ketentuan yang terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri ini; dan 2) tanda tangan Eksportir Bersertiflkat. III. KETENTUAN PENGISIAN PEMBERITAHUAN PABEAN IMPOR
1.Pengisian Pemberitahuan Impor Barang (BC 2.0) Untuk tujuan pengenaan Tarif Preferensi, pada Pemberitahuan Impor Barang (PIB) diisikan kode fasilitas, nomor referensi, dan tanggal SKA Form D, sebagai berikut:
a.dalam hal dokumen PIB hanya menggunakan skema Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN, kode 06, nomor referensi dan tanggal SKA Form D dan/ a tau nomor Eksportlr Bersertiflkat dan tanggal DAB, wajib dicantumkan secara benar pada Kolom 19 dan/ atau Kolom 33 dokumen PIB;
b.dalam hal dokumen PIB menggunakan skema Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN dan fasilitas lainnya:
1) kode fasilitas 06 wajib dicantumkan secara benar pada Kolom 19 dokumen PIB, serta diisi "Nomor referensi dan tanggal SKA Form D dan/ a tau nomor Eksportir Bersertiflkat dan tanggal DAB, lihat lembar lanjutan"; dan 2) kode fasilitas 06 wajib dicantumkan secara benar pada kolom 33 PIB, sedangkan nomor referensi dan tanggal SKA Form D dan/ atau nomor Eksportlr Bersertifikat dan tanggal DAB, wajib dicantumkan secara benar pada Lembar Lanjutan Dokumen dan Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor dokumen PIB.
2.Pengisian pada dokumen Pemberitahuan Impor Barang untuk ditimbun di TPB dan dokumen Pemberitahuan Impor Barang dari TPB diatur tersendiri dalam Lampiran huruf B Angka I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
jdih.kemenkeu.go.id
3.Pengisian pada dokumen Pemberitahuan Pabean Penimbunan Barang Impor di PLB dan dokumen Pemberitahuan Impor Barang dari PLB diatur tersendiri dalam Lampiran huruf B Angka II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
4.Pengisian pada dokumen PPFTZ-01 diatur tersendiri dalam Lampiran huruf B Angka III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
5.Pengisian pada pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean dan pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK diatur tersendiri dalam Lampiran huruf B Angka IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
IV. KETENTUAN LAIN TERKAIT KETENTUAN ASAL BARANG
1.Proses dan pengerjaan minimal (Minimal Operations and Processes)
a.Pengerjaan yang dilakukan dianggap sebagai proses minimal dan tidak dapat diperhitungkan dalam menentukan apakah suatu Barang Originating Negara Anggota apabila proses minimal tersebut bertujuan untuk:
1) memastikan barang berada dalam kondisi baik untuk keperluan penyimpanan atau pengangkutan; 2) memfasilitasi pengiriman atau pengangkutan; dan 3) keperluan pengemasan atau penyajian barang untuk dijual.
b.Suatu Barang Originating dari Negara Anggota yang diekspor ke Negara Anggota lain, tetap dianggap sebagai originating Negara Anggota pertama apabila pengerjaan yang dilakukan tidak melebihi pengerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
2.De Minimis
a.untuk barang jadi yang menggunakan kriteria asal barang CTC, Bahan Non-Originating yang nilainya tidak melebihi 10% (sepuluh persen) nilai FOB barang jadinya, tidak wajib mengalami perubahan klasifikasi barang.
jdih.kemenkeu.go.id
b.untuk barang jadi yang menggunakan kriteria asal barang RVC, nilai Bahan Non-Originating sebagaimana dimaksud pada huruf a harus tetap diperhitungkan.
c.Dalam hal barang impor memenuhi De Minimis, tanda ( ✓ ) atau ( X ) harus dicantumkan pada kotak "De Minimis" di kolom 13 SKA Form D atau pada kotak "OMS= De Minimis" e-FormD.
3.Perlakuan terhadap pengemas
a.Pengemas untuk penjualan eceran:
1) untuk barang yang menggunakan kriteria asal barang RVC, nilai pengemas untuk penjualan eceran harus ikut dihitung sebagai komponen barang dalam RVC apabila pengemas tersebut dianggap membentuk keseluruhan barang; 2) dalam hal ketentuan huruf a tidak dapat diterapkan, pengemas untuk penjualan eceran, apabila. diklasifikasikan dalam satu pas tarif dengan barangnya, tidak diperhitungkan dalam menentukan asal barang sepanjang kriteria asal barang yang digunakan adalah CTC.
b.Kontainer dan pengemas yang khusus digunakan untuk tujuan pengangkutan tidak diperhitungkan untuk penentuan keasalan barang.
4.Aksesoris, Spare Part dan Peralatan
a.untuk barang yang menggunakan kriteria asal barang CTC atau proses khusus, keasalan dari spare part, aksesoris, peralatan, dan petunjuk/manual atau informasi lainnya yang disertakan dengan barang tersebut tidak diperhitungkan dalam menentukan originating suatu· barang apabila:
1) aksesoris, spare part, peralatan dan petunjuk/manual atau informasi lainnya tersebut tidak dalam invoice yang terpisah dengan barangnya; dan 2) jumlah dan nilai aksesoris, spare part, peralatan, dan instruksional atau manual informasi lainnya tersebut wajar. jdih.kemenkeu.go.id
b.untuk barang yang menggunakan kriteria asal barang RVC, nilai dari aksesoris, spare part, peralatan, dan instruksi atau petunjuk/manual atau informasi lainnya harus diperhitungkan sesuai dengan kriteria asal barang masing- masing.
5.Elemen Netral Dalam menentukan apakah suatu barang merupakan Barang Originating, barang-barang di bawah ini tidak perlu ditentukan keasalan barangnya, sepanjang digunakan dalam proses produksi dan tidak tergabung dengan barang, yaitu:
a.bahan bakar dan energi;
b.tools, dies, dan moulds;
c.spare part dan bahan yang digunakan untuk pemeliharaan peralatan dan gedung;
d.pelumas, gemuk, bahan kompon dan bahan lain yang digunakan dalam proses produksi atau digunakan untuk mengoperasikan peralatan dan gedung;
e.sarung tangan, kaca mata, alas kaki, pakaian, serta.
perlengkapan dan peralatan keamanan;
f.perlengkapan, perangkat dan peralatan yang digunakan untuk menguji atau memeriksa barang;
g.katalisator dan pelarut; dan
h.barang lain yang tidak tergabung dengan barang yang diproduksi namun penggunaannya dapat ditunjukkan secara wajar sebagai bagian dari produksi barang tersebut.
6.Bahan Baku Identik dan Dapat Dipertukarkan
a.Dalam hal Bahan Originating dan Bahan Non-Originating yang identik dan dapat dipertukarkan digunakan dalam proses produksi suatu barang, metode yang dapat digunakan untuk menentukan keasalan barang meliputi:
I) Pemisahan fisik Bahan Originating dan Bahan Non-· Originating yang identik dan dapat dipertukarkan; 2) penggunaan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum atas pengawasan persediaan yang diterapkan; atau 3) penggunaan metode manajemen persediaan di Negara Anggota pengekspor. jdih.kemenkeu.go.id
b.Dalam hal metode manajemen persediaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 3) digunakan, maka metode tersebut wajib digunakan sepanjang tahun ftskal.
V. KETENTUAN LAIN-LAIN Dalam hal lnstansi Penerbit SKA menetapkan website untuk melakukan pengecekan validitas SKA Form D, informasi atas website_ tersebut diberitahukan dengan menggunakan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Peraturan Menteri ini. jdih.kemenkeu.go.id VI. BENTUK DAN FORMAT LEMBAR ASLI SKA FORM D I I I jdih.kemenkeu.go.id OIIBII.EAF NOIES
1.Member Slales wluah ax:ept tis bm far 1he piapose of peran!lllial lle!dnall under 1he ASEAN Tr.de in Goods~ (ATIGA;;
aue DIIRUSSH.Alil l.AOPDR fflUPPINES \IIETNAM CAIIIIOOII! IWAYSIA SINtw'ORE INDONESIA 111'(:N,IIMR THAJl>,N[)
2.CONOOlONS: 111a main candlians llr ldl1isaian ID tie prelinlllial ~ inlar lhe Al\GA. - lhai goads !led ID llllf MllmbsSialas.lsilallalCIURlllll&t Ci) falwitllin adlnmiplion dlll0dulli54llililiefllr-.-iftlheaxnryrtdlslinaliclll( (ii) anJjywilh lie aamignmentllllllllllans in acamdarlae \lil!IAl!ide 32 (Olia:! CansigmleriJ dlieATIG\; and ~ anJjylllilhlhecqpnailelia set out iftC!rapll!r!afllleATIGA.
3.ORJGINCRITallA: Far gaodslhatmea IROliginanteria. leelpQl1er adarpma!l'IIIIEtilldicalein BGK&aftis Farm, !he aWn!Jillalia llllli.iftlheD11111111!1'--. inlll!ti:lcMir1atlbla:
4. 5. II. 7. 8. 9.. 10 11. 12. ,a 14.. 15. IIJ. 17. Stale ~hlicl& 27 (Wdly Obtained ar Plml0ed Goads)llflll!ATIGA Goods~ Gaods)dlheA11GA • ReigianalVialaCanlali • ~•TarilrClassibllon • Sp!il:ilic;f'nlcesses • Oambinllllan Critaria lheATIGII. a IP'ellllllll-llfReAionalVllleOantenl.--•40%• dllllcrona.-.-'OO"•"CTH'or'CTSH" EH:ll-lARTICLEIIAJSTGIWJF'f: lt!!ihauld benaledlllatallhegaads inaeansignmantlllllllcp.ialfyaapaalet/iftlheirawndgllt. 1llis isd ,alkdarllllelalce'IIIWI similar:attiall!sofcllll'alaltsmorllPlftpans-lll!lli. 1:ESCRIPOON CF l'ROCUC1'S: llle dellDripliaft d ~ must be JUlllciilnllf dei8iled 111 enalJle Ille 111D1UD 111 lie idenfiliedbytieQlllam& OllialfS eraminilgltlam. Nana dlllilllUfadunr811d anynde mlltt:ablllallobespeaililld. HARWNISEDS'r.3TEMNUMIIER:"fhootlilllallllilf&~mnbersllalbe111atarinASEAN~T'lllfNamwtallft (AHTNl Cadedlhe~Mell'lllerSlale. ElCPORJER: The twill "Elrpadar" in Bale 11 ma,indudl!lhe~GJIR,-dualr. FOR OFFIOIAL USE: The Cmblll .otdl1alllJ af lie in'1CJAllllJ Mamba- Stale must illllcale ('I.I In le nileallt lxlla5 in calumn 4111D111ha Gr 11111 ~1ll!illment is llllllGldsl MUlTIPU: l1BIS: Far ~ illlm5 dedlRd irl hi - Farm 0. I pniflnl1IIII ..... Is lllll p1lad 111-, af Ille iliem!i, Ille "Pll!felenlialTIBIIIIIEdNalGNl!n"irlBIIK4slKucllle1iclll!d (-./)ancllhe ilen11u11b11rsladd alsa be cild!!d arnalmd appmpiatelyillBlllc:5. FOB PRICE: lliil Is appliaable fDr pd& ap:idsdtam md ~ byl<ingdamaf Cambadla, Rllplaflllndanaaia, 811d Laa Peaple's lll!mDinlic Rsplldicand lfill!n!lle Regilnal"-e Oanlll!nttffliC) cd!!ria is 11AJ1e4 by pmliillng Ille FOB prioe aftll! ADDI& in Elax: II. THRD COUNIR'f ffiMJICIN8: In - ._ inlDOl!!I 311! ilslllld by a 1hild IXIIIIIIIIJ, "Ille Third etiumy lirHaidng" bDx !llloul!I be 1iclred ('II) and such imarmalian as 1181111! and acuntly of 1he campanf issuing 1ha in¥alDe! 5hal be indicaled in Bax 7. EW:JK,.TO-BACKosmFICATE OF ORIGIN: ln-al'flladHD.SackCO. ill IIDIXIRiaoae'lllitltRla 11 afAnllll!XBaflheATIGA, lie •ea--ta-BadtCO' i-3hauld be ticr.t (,j} illllll tie llffl!ft!IICII IIUmblr aid lhellala af ---dlle ariginal Pnxll(1) al QWll !hlll be indicaiedin Balrt7. ElHBllKlNS; In ---glllllds-lllllltamta~ MllnharSlale faraillltian in anoltwCCllllllyml !llllddlRII! ar alls111eeichibifiallfilr~ inloa Member Stafle.111 aaamdanoe1llilll Rule22 of Nn!lt8dlheA11GA, lhe~ boltJhaljd bltfic:lllld ('JjandN-and addi!audllll!elllllliililln inlfcalldill BIiie~ ISSUED RETROACffllB.Y: DllalD imnlllll1faly t!IIDl!I ormlissiansGf 11111111" valid causes. fie 0artliaale ar Origin (l'Glffl D) may 111 ill8uad llltlmclillaly, macDllldlllce 'llilh IJIIIIIIP'illh 2 ar Ra 10 al AN1lllc a al lhe ATIGA. and 11te "lsslllld ~ bDxsllcdlbeticlll!d{'J). ACClM.l.ATION: In -. 'llllll!fe glllllds 01ioini11in1J in a Member Slllle - used ill 8l1lliller Meder Slale as malelials far filllslledQIIClds. in llllCIIIIBllleMh IJIRAl'llllil f of.Aliida3D aflheATIGA. lhe "Alll:umdatillll"llac!lhauld betii:t.er.U,'l. PNmAL OUIUATION I.PC): If lhe ReaianalValue Can1ent cilhe mall!rial is less than fady pement (40%). lhe Cedlicale rt Qiain (l'Glffl D) m-, lieillla b CUlllialran pu,paaes. •---• palllP'llph 2d Adide 30 fll lhl!ATIGA. tie"Parllal Cunlatian" lxlllf: shalild be 1idrad {;'J. DE MINIMIS: If a good that does not tll1delgo Ille l1!qUial d1ange in 1arilr ~ dam rd a:eed 1etl pelCE!l'II (10"4)of l&FOBll!im, in~wilhMicle 33oflheATIGA. lhe"OeMinimill' llmtsfwMdbelidmd (,/). jdih.kemenkeu.go.id B. KETENTUAN PROSEDURAL TERKAIT TATA CARA PENGENAAN TARIF PREFERENSI UNTUK TPB, PLB, KAWASAN BEBAS, DAN KEK I. KETENTUAN PROSEDURAL TERKAIT TATA CARA PENGENAAN TARIF PREFERENSI UNTUK TPB I. KETENTUAN PEMASUKAN BARANG KE TPB YANG MENGGUNAKAN SKA FORM D DAN/ATAU DAB
a.Ketentuan pengisian dokumen Pemberitahuan Impor Barang untuk Ditimbun di TPB (BC 2.3), serta penyerahan SKA Form D dan/atau DAB, dokumen BC 2.3, dan Dokumen Pelengkap Pabean:
I) untuk mendapatkan Tarif Preferensi, Penyelenggara/ Pengusaha TPB: a) dalam hal dokumen BC 2.3 hanya menggunakan· skema Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN, wajib mencantumkan secara benar kode fasilitas 06, nomor referensi, dan tanggal SKA Form D dan/ atau nomor Eksportir Bersertiflkat dan tanggal DAB pada kolom 17 dan/atau kolom 34 dokumen BC 2.3; b) dalam hal dokumen BC 2.3 menggunakan skema Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN dan fasilitas lainnya, wajib mencantumkan secara benar: ( I) kode fasilitas 99 pada kolom I 7 dokumen BC 2.3, serta diisi "lihat Lampiran"; dan
(2)kode fasilitas 06 pada kolom 34 dokumen BC 2.3, serta nomor referensi dan tanggal SKA Form D dan/ atau nomor Eksportir Bersertiflkat dan tanggal DAB pada kolom 34 dokumen BC 2.3 dan pada Lembar Lampiran dokumen BC 2.3 untuk Dokumen dan Skep/Persetujuan;
2) Penyelenggara/Pengusaha TPB sebagaimana dimaksud pada angka I): a) wajib menyerahkan lembar asli SKA Form D dan/ atau lembar asli DAB, dan hasil cetak jdih.kemenkeu.go.id dokumen BC 2.3 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) dokumen BC 2.3; b) khusus Penyelenggara/Pengusaha TPB yang telah ditetapkan sebagai mitra utama kepabeanan atau Authorized Economic Operator (AEO), wajib menyerahkan lembar asli SKA Form D dan/ atau lembar asli DAB kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) dokumen BC 2.3; 3) Penyelenggara/Pengusaha TPB sebagaimana dimaksud pada angka 1) menyerahkan Dokumen Pelengkap Pabean dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan; 4) dalam hal Penyelenggara/Pengusaha TPB sebagaimana dimaksud pada angka 1) tidak menyerahkan lembar asli SKA Form D dan/ atau lembar asli DAB dan hasil cetak dokumen BC 2.3 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hart kerja sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf a), SKA Form D dan/ atau DAB ditolak dan Tarif Preferensi tidak dibertkan; dan 5) dalam hal Penyelenggara/Pengusaha TPB sebagaimana dimaksud pada angka 1) yang telah ditetapkan sebagai mitra utama kepabeanan atau Authorized Economic Operator (AEO) tidak menyerahkan lembar asli SKA Form D dan/ atau lembar asli DAB kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hart kerja sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf b), SKA Form D dan/atau DAB ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan. jdih.kemenkeu.go.id
b.Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3, melakukan penelitian dokumen terhadap SKA Fann D dan/atau DAB, hasil cetak dokumen BC 2.3, dan/atau Dokumen Pelengkap Pabean.
c.Dalam hal Pejabat Bea dan Cukai memutuskan untuk:
1) menerima SKA Fann D dan/atau DAB, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 memberikan catatan pada dokumen BC 2.3 dan/atau SKP yang menerangkan bahwa SKA Fann D dan/atau DAB memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi; atau 2) menolak SKA Fann D dan/atau DAB, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 memberikan catatan pada dokumen BC 2.3 dan/atau SKP yang menerangkan bahwa SKA Fonn D dan/ atau DAB tidak memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi, serta memberikan informasi penetapan tersebut kepada Penyelenggara/Pengusaha TPB.
d.Dalam hal SKA Fann D dan/ atau DAB ditolak sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 2), Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk mengirimkan pemberitahuan penolakan SKA Fann D dan/ atau DAB kepada Instansi Penerbit SKA dan/ a tau Otoritas yang Berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Peraturan Menteri ini.
e.Dalam hal SKA Fann D dan/ atau DAB diragukan, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan Permintaan Retroactive Check sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Menteri ini, serta.
memberikan catatan status konflrmasi pada dokumen BC 2.3 dan/atau SKP.
f.Jika jawaban Permintaan Retroactive Check dari Instansi Penerbit SKA dan/ atau Otoritas yang Berwenang memberikan keyakinan yang cukup, maka:
1) Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 memberikan jdih.kemenkeu.go.id catatan pada dokumen BC 2.3 dan/atau SKP yang menerangkan bahwa SKA Form D dan/atau DAB memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi; dan 2) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk mengirimkan pemberitahuan penetapan SKA Form D dan/ atau DAB sebagaimana dimaksud· pada angka 1) secara tertulis kepada lnstansi Penerbit SKA dan/ atau Otoritas yang Berwenang.
g.SKA Form D dan/ atau DAB ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan jika jawaban atas Permintaan Retroactive Check tidak disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal diterimanya Permintaan Retroactive Check, dan/ atau tidak mencukupi untuk membuktikan pemenuhan Ketentuan Asal Barang dan/atau keabsahan SKA Form D dan/atau DAB.
h.Dalam hal SKA Form D dan/ atau DAB ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan sebagaimana dimaksud pada huruf g:
1) Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 memberikan catatan pada dokumen BC 2.3 dan/atau SKP yang menerangkan bahwa SKA Form D dan/atau DAB tidak memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi, serta memberikan informasi penetapan tersebut kepada Penyelenggara/Pengusaha TPB; dan 2) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk mengirimkan pemberitahuan penolakan SKA Form D dan/ atau DAB secara tertulis kepada Instansi Penerbit SKA dan/ atau Otoritas yang Berwenang. jdih.kemenkeu.go.id
2.KETENTUAN PENGELUARAN BARANG YANG PEMASUKANNYA MENGGUNAKAN SKA FORM D DAN/ATAU DAB DARI TPB KE TPB LAINNYA Ketentuan pengisian dokumen Pemberitahuan Pengeluaran Barang untuk Diangkut dari TPB ke TPB lainnya (BC 2.7) dan penyerahan dokumen BC 2.3.
Untuk mendapatkan Tarif Preferensi, Penyelenggara/Pengusaha TPB wajib:
a.mencantumkan secara benar nomor dan tanggal dokumen BC 2.3 yang telah mencantumkan nomor referensi dan tanggal SKA Form D dan/ a tau nomor Eksportir Bersertiflkat dan tanggal DAB pada kolom 15b BC 2.7 dan pada kolom 2 Lembar Lampiran Data Barang dan/ atau Bahan Impor dokumen BC 2.7;
b.mengisi "pindah tangan" pada Tujuan Pengiriman di Header dokumen BC 2. 7 Huruf D;
c.mencantumkan secara benar nomor referensi dan tanggal SKA Form D dan/ a tau nomor Eksportir Bersertillkat dan tanggal DAB pada kolom 4 Lembar Lampiran Data Barang dan/atau Bahan Impor dokumen BC 2.7;
d.menyerahkan dokumen BC 2.3 yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.7, pada tanggal yang sama dengan pengajuan dokumen BC 2.7; dan
e.dalam hal Penyelenggara/Pengusaha TPB tidak menyerahkan dokumen BC 2.3 yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2. 7 sebagaimana dimaksud pada huruf d, Tarif Preferensi tidak diberikan.
jdih.kemenkeu.go.id
3.KETENTUAN PENGELUARAN BARANG YANG PEMASUKANNYA MENGGUNAKAN SKA FORM D DAN/ATAU DAB DARI TPB KE TLDDP (IMPOR UNTUK DIPAKAI) Ketentuan pengisian dokumen Pemberitahuan Impor Barang dari TPB untuk diimpor untuk dipakai (BC 2.5), serta penyerahan dokumen BC 2.3:
a.untuk mendapatkan Tarif Preferensi, Penyelenggara/ Pengusaha TPB:
1) dalam hal dokumen BC 2.5 hanya menggunakan skema Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN, wajib mencantumkan secara benar kode fasilitas 06, nomor referensi dan tanggal SKA Form D dan/ atau nomor Eksportir Bersertifikat dan tanggal DAB pada kolom 17 dan/atau kolom 29 dokumen BC 2.5; 2) dalam hal dokumen BC 2.5 menggunakan skema Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN dan fasilitas lainnya, wajib mencantumkan secara benar: a) kode fasilitas 99 pada kolom 17 dokumen BC 2.5, serta diisi "..... (angka dan huruf) SKEP Fasilitas Impor, lihat lembar lanjutan"; dan b) kode fasilitas 06, serta nomor referensi dan tanggal SKA Form D dan/ atau nomor Eksportir Bersertiflkat dan tanggal DAB pada kolom 29_ dokumen BC 2.5, pada Lembar Lanjutan Dokumen Pelengkap dokumen BC 2.5, dan pada Lembar Lampiran Data Barang dan/ atau Bahan Impor dokumen BC 2.5;
b.Penyelenggara/Pengusaha TPB sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib menyerahkan dokumen BC 2.3 yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.5, pada tanggal yang sama dengan pengajuan dokumen BC 2.5; dan jdih.kemenkeu.go.id
c.dalam hal Penyelenggara/Pengusaha TPB sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak menyerahkan dokumen BC 2.3 yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.5 sebagaimana dimaksud pada huruf b, Tarif Preferensi tidak diberikan.
II. KETENTUAN PROSEDURAL TERKAIT TATA CARA PENGENAAN TARIFPREFERENSIUNTUKPLB
1.KETENTUAN PEMASUKAN BARANG KE PLB YANG MENGGUNAKAN SKA FORM D DAN/ATAU DAB
a.Ketentuan pengisian dokumen Pemberitahuan Pabean Penimbunan Barang Impor di PLB (BC 1.6), serta penyerahan SKA Form D dan/atau DAB, dokumen BC 1.6, dan Dokumen Pelengkap Pabean:
1) untuk mendapatkan Tarif Preferensi, Penyelenggara/ Pengusaha PLB: a) dalam hal dokumen BC 1.6 hanya menggunakan skema Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN, wajib mencantumkan secara benar kode fasilitas 06, nomor referensi dan tanggal SKA Form D dan/ atau nomor Eksportir Bersertiflkat dan tanggal DAB pada kolom 25 dan/ atau kolom 35. dokumen BC 1.6; b) dalam hal dokumen BC 1.6 menggunakan skema Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN dan fasilitas lainnya:
(1)tidak perlu mencantumkan kode fasilitas pada kolom 25 dokumen BC 1.6, serta diisi "..... (angka dan huruf) dokumen lainnya, lihat lembar lanjutan"; dan
(2)wajib mencantumkan secara benar kode fasilitas 06, serta nomor referensi dan tanggal SKA Form D dan/ atau nomor Eksportir Bersertiflkat dan tanggal DAB pada kolom 35 jdih.kemenkeu.go.id dokumen BC 1.6 dan pada Lembar Lanjutan Dokumen Pelengkap Pabean dokumen BC 1.6;
2) Penyelenggara/Pengusaha PLB sebagaimana dimaksud pada angka 1): a) wajib menyerahkan lembar asli SKA Form D dan/atau lembar asli DAB, dan hasil cetak dokumen BC 1.6 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) dokumen BC 1.6; b) khusus Penyelenggara/Pengusaha PLB yang telah ditetapkan sebagai mitra utama kepabeanan atau Authorized Economic Operator (AEO), wajih menyerahkan lembar asli SKA Form D dan/ atau lembar asli DAB kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) dokumen BC 1.6; 3) Penyelenggara/Pengusaha PLB sebagaimana dimaksud pada angka 1) menyerahkan Dokumen Pelengkap Pabean dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan; 4) dalam hal Penyelenggara/Pengusaha PLB sebagaimana dimaksud pada angka 1) tidak menyerahkan lembar_ asli SKA Form D dan/ atau lembar asli DAB kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf a), SKA Form D dan/ atau DAB ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan; dan jdih.kemenkeu.go.id J 5) dalam hal Penyelegggara/Pengusaha PLB sebagaimana ,,,, dimaksud pada angka 1) yang telah ditetapkan sebagai \~4 mitra utama kep~beanan atau Authorized Economic h, Operator (AEO) ti4~ menyerahkan lembar asli SKA ~l: Form D dan/ atau Wmbar asli DAB kepada Pejabat Bea dan Cukai di ~tor Pabean yang melakukan J ~-: penelitian dokumeμ BC 1.6 dalam jangka waktu paling '', ~,;_ lambat 5 (lima) hatj. kerja sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf a),;,~KA Form D dan/atau DAB ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan.
b.Pejabat Bea dan Cukai idi Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6, melakukan penelitian :\ terhadap SKA Form D c:Wn/ atau DAB, hasil cetak dokumen I.
BC 1. 6, dan/ atau Dokutpen Pelengkap Pabean.
c.Dalam hal Pejabat Bea dan Cukai memutuskan untuk:
:? 1) menerima SKA ForrJ} D dan/atau DAB, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor ~~bean yang melakukan penelitian· dokumen BC 1.6 ¢emberikan catatan pada dokumen BC 1.6 dan/atau '5KP yang menerangkan bahwa SKA ,, Form D dan/ atau·'\_DAB memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif;J'.''referensi; atau 2) menolak SKA Fon7l;;D dan/atau DAB, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor /a.bean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 ipemberikan catatan pada dokumen ,,,· BC 1.6 dan/atau SKP yang menerangkan bahwa SKA "\:, 'i Form D dan/atau~.,DAB tidak memenuhi ketentuan ._.,., untuk mendapatltan Tarif Preferensi, serta .;_. -:,, memberikan inforfnasi penetapan tersebut kepada .1' Penyelenggara/Pengiisaha PLB.
d.Dalam hal SKA Form D ij,an/ atau DAB ditolak sebagaimana dimaksud pada huruf ,( angka 2), Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk mengirimkan ./ pemberitahuan penolakt\n SKA Form D dan/ a tau DAB ) .
kepada Instansi Penerbit SKA dan/ a tau Otoritas yang Berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Peraturan Menteri ini. jdih.kemenkeu.go.id
e.Dalam hal SKA Form D dan/ atau DAB diragukan, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan Permintaan Retroactive Check sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Menteri ini, serta memberikan catatan status konfrrrnasi pada dokumen BC 1.6 dan/atau SKP.
f.Jika jawaban Permintaan Retroactive Check dart lnstansi Penerbit SKA dan/ atau Otoritas yang Berwenang memberikan keyakinart yang cukup, maka:
g. 1) Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelftian dokumen BC 1.6 memberikan catatan pada dokumen BC 1.6 dan/atau SKP yang ~ menerangkan baliwa SKA Form D dan/atau DAB memenuhi kete:dtuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi; dan 2) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk metigirimkan pemberitahuan penetapan j SKA Form D dart/ atau DAB sebagaimana dimaksud ., ' pada angka 1) se~ara tertulis kepada Instansi Penerbit' ;J1 SKA dan/ a tau Otoritas yang Berwenang. SKA Form D dan/atau DAB ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan jika jawab1 atas Permintaan Retroactive Check tidak disampaikan dcilam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hart .terhitung setelah tanggal diterimanya X: Permintaan Retroactive Check, dan/ atau tidak mencukupi untuk membuktikan :pemenuhan Ketentuan Asal Barang :r dan/ atau keabsahan SI¼. Form D dan/ atau DAB. ''4
h.Dalam hal SKA Form b dan/ a tau DAB ditolak dan Tarif 'Preferensi tidak diberikan sebagaimana dimaksud pada huruf g:
1) Pejabat Bea dan!4 Cukai di Kantor Pabean yang_ melakukan penelitlan dokumen BC 1.6 memberikan catatan pada dokμmen BC 1.6 dan/atau SKP yang menerangkan bah~a SKA Form D dan/atau DAB tidak memenuhi ketent~an untuk mendapatkan Tarif \ Preferensi, serta fuemberikan informasi penetapan tersebut kepada Pe:fiyelenggara/Pengusaha PLB; dan jdih.kemenkeu.go.id 2) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk mengirimkan pemberitahuan penolakan SKA Form D dan/ atau DAB secara tertulis kepada Instansi Penerbit SKA dan/ atau Otoritas yang Berwenang.
2.KETENTUAN PENGELUARAN BARANG YANG PEMASUKANNYA MENGGUNAKAN SKA FORM D DAN/ATAU DAB DARI PLB KE· PLB LAINYA Ketentuan pengisian dokumen Pemberitahuan Pengeluaran Barang untuk Diangkut dari PLB ke PLB Lainnya (BC 2.7), serta penyerahan dokumen BC 1.6.
Untuk mendapatkan Tarif Preferensi, Penyelenggara/Pengusaha PLB wajib:
a.mencantumkan secara benar nomor dan tanggal dokumen BC 1.6 yang telah mencantumkan nomor referensi dan tanggal SKA Form D dan/ atau nomor Eksportir Bersertifikat dan tanggal DAB pada kolom 15b dokumen BC 2.7 dan pada kolom 2 Lembar Lampiran Data Barang dan/ atau Bahan Impor dokumen BC 2.7;
b.mengisi "pindah tangan" pada Tujuan Pengiriman di Header dokumen BC 2. 7 Huruf D;
c.mencantumkan secara benar nomor referensi dan tanggal SKA Form D dan/ a tau nomor Eksportir Bersertiflkat dan tanggal DAB pada kolom 4 Lembar Lampiran Data Barang dan/atau Bahan Impor dokumen BC 2.7;
d.menyerahkan dokumen BC 1.6 yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2. 7 pada tanggal yang sama dengan pengajuan dokumen BC 2.7; dan
e.dalam hal Penyelenggara/Pengusaha PLB tidak menyerahkan dokumen BC 1.6 yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang jdih.kemenkeu.go.id melakukan peneh'tlan dokumen BC 1.6 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kati.tor Pabean yang melakukan penelitian ~/ _l;J_.
dokumen BC 2.1J sebagaimana dimaksud pada huruf d, '. I Tarif Preferensi titlak diberikan.
3.KETENTUAN PENGEL\JARAN BARANG YANG PEMASUKANNYA MENGGUNAKAN SKA}FORM D DAN/ATAU DAB DARI PLB KE TLDDP (IMPOR UNTuiDIPAKAI) '-~-.\ Ketentuan pengisian d,c;lkumen Pemberitahuan Impor Barang dari ;- ' PLB (BC 2.8), serta petjyerahan dokumen BC 1.6:
'.t
a.untuk mendapat1$an Tarif Preferensi, Importir:
' 1) dalam hal ~okumen BC 2.8 hanya menggunakan skema Persetpjuan Perdagangan Barang ASEAN, wajib 't mencantumk1111 secara benar kode fasilitas 06, nomor fj' referensi d~; tanggal SKA Form D dan/ atau nomor Eksportir Bei,~ertiflkat dan tanggal DAB pada kolom 22 ·:~, '.-, dan/atau kol~m 37 dokumen BC 2.8; 2) dalam hal c!~kumen BC 2.8 menggunakan skema ·\· Persetujuan rerdagangan Barang ASEAN dan fasilitas ! ·, lainnya: / .-;- a) tidak p~rlu mencantumkan kode fasilitas pada ... ~ kolom z; dokumen BC 2.8, serta diisi "..... (angka dan hliruf) dokumen lainnya, lihat lembar :_ 1 lanjutart)'; dan ·,_:r b) wajib ~ncantumkan secara benar kode fasilitas .. 06, no~or referensi dan tanggal SKA Form D .(.;· dan/ a ta11. nomor Eksportir Bersertifikat dan tangga1,;~AB pada kolom 37 dokumen BC 2.8 dan pada il~bar Lanjutan Dokumen dan Pemenuhan Persyaril:an Fasilitas dokumen BC 2.8; tf,
b.Importir sebagathana dimaksud pada huruf a wajib ~' '..
menyerahkan dofumen BC 1.6 yang telah diberi catatan oleh Pejabat BeEt dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kah.tor Pabean yang melakukan penelitian_ ~:,- ,s. dokumen BC 2.·8, pada tanggal yang sama dengan (' pengajuan dokumen BC 2.8; dan jdih.kemenkeu.go.id
c.dalam hal Importif; sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak menyerahkafi dokumen BC 1.6 yang telah diberi catatan oleh Pejabci~ Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitirul dokumen BC 1.6 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kan{or Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.8 §ebagaimana dimaksud pada huruf b, 1'! Tarif Preferensi tid$ diberikan.
III. KETENTUAN PROSEDURAIJ TERKAIT TATA CARA PENGENAAN ~; TARIF PREFERENSI UNTUK ftAWASAN BEBAS .,, )/i
1.KETENTUAN PEMASU~ BARANG KE KAWASAN BEBAS, :} 4 YANG MENGGUNAKAN-SKA FORMD DAN/ATAU DAB
a.Ketentuan pengisi:l.n dokumen Pemberitahuan Pabean i).
PPFTZ--01 PemasukF Barang ke Kawasan Bebas dari Luar Daerah Pabean, s~ penyerahan SKA Form D dan/atau DAB, dokumen t~FfZ-01 pemasukan, dan Dokumen Pelengkap Pabean: , l\ 1) untuk mendapatkan Tarif Preferensi, pengusaha di ·:-1/, }''' Kawasan Beb~ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (3) hurufi.1 angka 3 Peraturan Menteri ini: a) dalam h(;ll dokumen PPFfZ-01 pemasukan hanya f.,; mengguhakan skema Persetujuan Perdagangan Barang ·ASEAN, wajib mencantumkan secara benar: ', ~-
1.nmhor referensi dan tanggal SKA Form D .:\ dan/atau nomor Eksportir Bersertiflkat dan d.
j,,'. ~al DAB pada kolom 23 dokumen PPFfZ- 01 femasukan; dan 4~t\
2.kog,e fasilitas 06 pada kolom 40 dokumen PPFt.2-01 pemasukan;
b) dalam 'hal dokumen PPFfZ-01 pemasukan mengguriakan skema Persetujuan Perdagangan Barang jfASEAN dan fasilitas lainnya, wajib :;,: mencan~umkan secara benar: ''
(1)nomor referensi dan tanggal SKA Form D dan/ atau nomor Eksportir Bersertiflkat dan jdih.kemenkeu.go.id tanggal DAB pada Lembar Lampiran_ Dokumen Pelengkap Pabean Lainnya; dan
(2)kode fasilitas 06 pada kolom 40 dokumen PPFTZ-01 pemasukan;
2) pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud pada angka 1) wajib menyerahkan lembar asli SKA Form D dan/ atau lembar asli SKA Form D dan/ atau DAB, dan hasil cetak dokumen PPFTZ-01 pemasukan kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pemasukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) dokumen PPFTZ-01 pemasukan; 3) pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud pada angka 1) menyerahkan Dokumen Pelengkap Pabean dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan; dan 4) dalam hal pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud pada angka 1) tidak menyerahkan lembar asli SKA Form D dan/atau lembar asli DAB kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pemasukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hart kerja sebagaimana dimaksud pada angka 2), SKA Form D dan/atau DAB ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan.
b.Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pemasukan melakukan· penelitian dokumen terhadap SKA Form D dan/atau DAB, hasil cetak dokumen PPFTZ-01 pemasukan, dan/ atau Dokumen Pelengkap Pabean.
c.Dalam hal Pejabat Bea dan Cukai memutuskan untuk:
1) menerima SKA Form D dan/atau DAB, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ--01 pemasukan memberikan catatan pada dokumen PPFTZ-01 pemasukan dan/atau SKP yang jdih.kemenkeu.go.id menerangkan bahwa SKA Form D dan/atau DAB memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi; atau 2) menolak SKA Form D dan/atau DAB, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFIZ-01 pemasukan memberikan catatan pada dokumen PPFIZ-01 pemasukan dan/atau SKP yang menerangkan bahwa SKA Form D dan/atau DAB tidak memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi, serta memberikan informasi penetapan tersebut kepada pengusaha di Kawasan Bebas.
d.Dalam hal SKA Form D dan/ atau DAB ditolak sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 2), Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk mengirimkan pemberitahuan penolakan SKA Form D dan/ a tau DAB kepada Instansi Penerbit SKA dan/ atau Otoritas yang· Berwenang sebagaimana diatur dalam ·Pasal 18 Peraturan Menteri ini.
e.Dalam hal SKA Form D dan/ atau DAB diragukan, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan Permintaan Retroactive Check sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Menteri ini, serta memberikan catatan status konfirmasi pada dokumen PPFfZ-01 pemasukan dan/atau SKP.
f.Jika jawaban Permintaan Retroactive Check dari Instansi Penerbit SKA dan/ atau Otoritas yang Berwenang memberikan keyakinan yang cukup, maka:
1) Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFfZ-01 memberikan· catatan pada dokumen BC PPFfZ-01 dan/ atau SKP yang menerangkan bahwa SKA Form D dan/atau DAB memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi; dan jdih.kemenkeu.go.id 2) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk mengirimkan pemberitahuan penetapan SKA Form D dan/atau DAB sebagaimana dimaksud pada angka 1) secara tertulis kepada Instansi Penerbit SKA dan/ atau Otoritas yang Berwenang.
g.SKA Form D dan/atau DAB ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan jika jawaban atas Permintaan Retroactive Check tidak disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hart setelah tanggal diterimanya Permintaan Retroactive Check dan/atau tidak mencukupi untuk membuktikan pemenuhan Ketentuan Asal Barang dan/ atau keabsahan SKA Form D dan/atau DAB.
h.Dalam hal SKA Form D dan/ atau DAB ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan sebagaimana dimaksud pada huruf g:
1) Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan penelitian dokumen PPFfZ-01 pemasukan memberikan catatan pada dokumen PPFfZ-01 pemasukan dan/ atau SKP. yang menerangkan bahwa SKA Form D dan/atau DAB tidak memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi, serta memberikan informasi penetapan tersebut kepada pengusaha di Kawasan Bebas; dan 2) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk mengirimkan pemberitahuan penolakan SKA Form D dan/ a tau DAB secara tertulis kepada Instansi Penerbit SKA dan/ atau Otoritas yang Berwenang.
2.KETENTUAN PENGELUARAN BARANG DARI KAWASAN BEBAS KE TLDDP (IMPOR UNTUK DIPAKAI), YANG PEMASUKANNYA KE KAWASAN BEBAS MENGGUNAKAN SKA FORM D DAN/ATAU.
DAB
a.Barang dari Kawasan Bebas yang dikeluarkan ke TLDDP dapat diberikan Tarif Preferensi sepanjang dapat dibuktikan bahwa barang tersebut telah diberikan persetujuan penggunaan Tarif Preferensi oleh Pejabat Bea dan Cukai pada saat pemasukan barang ke Kawasan Bebas.
jdih.kemenkeu.go.id
b.Ketentuan pengisian dokumen Pemberitahuan Pabean PPFTZ-01 Pengeluaran Barang dari Kawasan Bebas ke TLDDP, serta penyerahan dokumen PPFTZ-01 pemasukan ke Kawasan Bebas:
1) untuk mendapatkan Tarif Preferensi, pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (3) huruf d angka 3 Peraturan Menteri ini: a) dalam hal dokumen PPFTZ-01 pengeluaran hanya menggunakan skema Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN, wajib mencantumkan secara benar:
(1)nomor referensi dan tanggal SKA Form D dan/ atau nomor Eksportir Bersertiflkat dan tanggal DAB pada kolom 23 dokumen PPFTZ- 01 pengeluaran; dan
(2)kode fasilitas 06 pada kolom 40 dokumen PPFTZ-01 pengeluaran;
b) dalam hal dokumen PPFTZ-01 pengeluaran menggunakan skema Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN dan fasilitas lainnya, wajib- mencantumkan secara benar:
(1)nomor referensi dan tanggal SKA Form D dan/ atau nomor Eksportir Bersertiflkat dan tanggal DAB pada Lembar Lampiran Dokumen Pelengkap Pabean Lainnya; dan
(2)kode fasilitas 06 pada kolom 40 dokumen PPFTZ-01 pengeluaran;
2) pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud pada angka 1) wajib menyerahkan dokumen PPFTZ-01 pemasukan ke Kawasan Bebas yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pemasukan kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor· Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pengeluaran, pada tanggal yang sama dengan pengajuan dokumen PPFTZ-01 pengeluaran; dan jdih.kemenkeu.go.id 3) dah\;t,p hal pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana '~..i•;f dim~sud pada angka 1) tidak menyerahkan dokumen PPF{'Z-01 pemasukan yang telah diberi catatan oleh Peja~~t - Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang mel~ukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pemasukan t ,;;, kepa'<ia Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang mel~ukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pengeluaran 'f~ seba.gaimana dimaksud pada angka 2), Tarif Preferensi tidak; diberikan;
c.Pejabat ~ea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitiall dokumen PPFTZ-01 pengeluaran melakukan I pengecelt~ di SKP dan mencocokkan dokumen PPFTZ-01 ~r" pengelu~an barang dart Kawasan Bebas ke TLDDP dengan dokumeriPPFTZ-01 pemasukan ke Kawasan Bebas.
·'1kix·,
d.Dalam l"l;fil barang yang tercantum dalam dokumen PPFTZ- , _c,'_1;.
0 1 peng~iuaran barang dart Kawasan Bebas ke TLDDP tidak ,'I --~ dapat ilibuktikan berasal dart dokumen PPFTZ-01 ' pemasultan barang ke Kawasan Bebas yang telah mendapat persetujtt.an Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang ,. i;, melaku~_t;l.Il penelitian dokumen PPFTZ-01 pemasukan, Tartf ,. Preferen!Si tidak diberikan. \
e.Dalam h~ Tarif Preferensi diberikan, Pejabat Bea dan Cukai· ',' \' di Kantor, Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01) pengeluaran memberi tanda/mencatatkan jumlah barang Y,:fing dikeluarkan dalam SKP.
(°\ ·:0. IV. KETENTUAN PR~SEDURAL TERKAIT TATA CARA PENGENAAN TARIF PREFERENSI UNTUK KEK
1.KETENTUAN{( PEMASUKAN BARANG KE KEK, YANG MENGGUNA!{AN SKA FORM D DAN/ATAU DAB ,'\;
a.Ketentl.ta;b pengisian pemberitahuan pabean pemasukan barang '~e KEK dart luar Daerah Pabean, serta penyerahan SKA Farf.n D dan/ atau SKA Form D dan/ atau DAB, dan Dokumiii Pelengkap Pabean:
; "''-' 1) un~uk mendapatkan Tarif Preferensi, Badan Usaha/ Pelaku Usaha KEK: jdih.kemenkeu.go.id 'a) dalam hal pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean hanya: menggunakan skema Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN, wajib mencantumkan secara benar kode fasilitas 06, nomor referensi dan tanggal SKA Form D dan/ atau nomor Eksportir Bersertifikat dan tanggal DAB pada kolom K. l "Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor" pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean; A+; b}· dalam hal pemberitahuan pabean pemasukan_ barang ke KEK dari luar Daerah Pabean menggunakan skema Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN dan fasilitas lainnya, wajib mencantumkan secara benar kode fasilitas 06 dan kode fasilitas lainnya, serta nomor referensi dan tanggal SKA Form D dan/ atau nomor Eksportir Bersertifikat dan tanggal DAB pada kolom K. l "Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor" pemberitahuan pabean pemasukan barang ke . KEK dari luar Daerah Pabean; •~' 2) B~~an Usaha/Pelaku Usaha KEK sebagaimana i:';-~~~. dimaksud pada angka 1): a) wajib menyerahkan lembar asli SKA Form n dan/ atau lembar asli DAB kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean paling lam.bat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB), b) khusus Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK yang telah ditetapkan sebagai mitra utama kepabeanan atau Authorized Economic Operator (AEO), wajib menyerahkan lembar asli SKA Form D dan/ a tau lembar asli DAB kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pemasukan barang ke· jdih.kemenkeu.go.id KEK dari luar Daerah Pabean paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB); 3) Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK sebagaimana dimaksud pada angka 1) menyerahkan Dokumen Pelengkap Pabean dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan; 4) dalam hal Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK sebagaimana dimaksud pada angka 1) tidak menyerahkan lembar asli SKA Form D dan/ atau lembar asli DAB kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf a), SKA Form D dan/atau DAB ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan; dan 5) dalam hal Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK sebagaimana dimaksud pada angka 1) yang telah ditetapkan sebagai mitra utama kepabeanan atau Authorized Economic Operator (AEO) tidak menyerahkan lembar asli SKA Form D dan/ atau lembar asli DAB kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf b), SKA Form D dan/atau DAB ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan.
b.Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean, melakukan penelitian tethadap SKA Form D dan/atau DAB, dan/atau Dokumen Pelengkap Pabean.
jdih.kemenkeu.go.id
c.Dalam hal Pejabat Bea dan Cukai memutuskan untuk:
1) menerima SKA Form D dan/atau DAB, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean memberikan catatan pada SKP yang menerangkan bahwa SKA Form D dan/atau DAB memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi; atau 2) menolak SKA Form D dan/ atau DAB, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean memberikan catatan pada SKP yang menerangkan bahwa SKA Form D dan/atau DAB tidak memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi, serta memberikan informasi penetapan tersebut kepada Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK.
d.Dalam hal SKA Form D dan/ a tau DAB ditolak sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 2), Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk mengirimkan pemberitahuan penolakan SKA Form D dan/ a tau DAB kepada Instansi Penerbit SKA dan/ a tau Otoritas yang Berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Peraturan Menteri ini.
e.Dalam hal SKA Form D dan/ atau DAB diragukan, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan Permintaan Retroactive Check sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Menteri ini, serta memberikan catatan status konfrrmasi pada SKP.
f.Jika jawaban Permintaan Retroactive Check dari Instansi Penerbit SKA dan/ atau Otoritas yang Berwenang memberikan keyakinan yang cukup, maka:
1) Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean memberikan catatan pada SKP yang menerangkan bahwa SKA Form D dan/atau DAB memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi; dan jdih.kemenkeu.go.id 2) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk mengirimkan pemberitahuan penetapan SKA Form D dan/atau DAB sebagaimana dimaksud pada angka 1) secara tertulis kepada Instansi Penerbit SKA dan/ atau Otoritas yang Berwenang.
g.SKA Form D dan/ atau DAB ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan jika jawaban atas Permintaan Retroactive Check tidak disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal diterimanya Permintaan Retroactive Check, dan/ atau tidak mencukupi untuk membuktikan pemenuhan Ketentuan Asal Barang dan/atau keabsahan SKA Form D dan/atau DAB.
h.Dalam hal SKA Form D dan/ atau DAB ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan sebagaimana dimaksud pada huruf g:
1) Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean_ pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean memberikan catatan pada SKP yang menerangkan bahwa SKA Form D dan/atau DAB tidak memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi, serta memberikan informasi penetapan tersebut kepada Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK; dan 2) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk mengirimkan pemberitahuan penolakan SKA Form D dan/ atau DAB secara tertulis kepada lnstansi Penerbit SKA dan/ atau Otoritas yang Berwenang.
2.KETENTUAN PENGELUARAN BARANG YANG PEMASUKANNYA MENGGUNAKAN SKA FORM D DAN/ATAU DAB, DARI KEK KE KEK IAINNYA, TPB, ATAU KAWASAN BEBAS Ketentuan pengisian pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK ke KEK lainnya, TPB, atau Kawasan Bebas, serta penyerahan pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean.
jdih.kemenkeu.go.id Untuk mendapatkan Tarif Preferensi, Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK wajib:
a.mencantumkan secara benar nomor dan tanggal pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean yang telah mencantumkan nomor referensi dan tanggal SKA Form D dan/ atau nomor Eksportir Bersertifikat dan tanggal DAB pada kolom K. l "Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor", pada kolom K.3 "Referensi Dokumen Asal" pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK;
b.mencantumkan secara benar nomor referensi dan tanggal SKA Fonn D dan/ atau nomor Eksportir Bersertiflkat dan tanggal DAB pada kolom K. l "Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor";
c.menyerahkan pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean yang telah diberi catatan pada SKP oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean kepada_ Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK pada tanggal yang sama dengan pengajuan pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK; dan
d.dalam hal Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK tidak menyerahkan pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean yang telah diberi catatan pada SKP oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK sebagaimana dimaksud pada huruf c, Tarif Preferensi- tidak diberikan.
jdih.kemenkeu.go.id
3.KETENTUAN PENGELUARAN BARANG YANG PEMASUKANNYA MENGGUNAKAN SKA FORM D DAN/ATAU DAB DARI KEK KE TLDDP (IMPOR UNTUK DIPAKAI) Ketentuan pengisian pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK ke TLDDP, serta penyerahan pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean:
a.untuk mendapatkan Tarif Preferensi, Badan Usaha/Pelaku UsahaKEK:
1) dalam hal pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK hanya menggunakan skema Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN, wajib mencantumkan secara benar: a) nomor dan tanggal pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean yang telah mencantumkan nomor referensi dan tanggal SKA Form D dan/ atau nomor Eksportir Bersertifikat dan tanggal DAB pada kolom K. l "Pemenuhan Persyaratan/ Fasilitas Impor", pada kolom K.3 "Referensi Dokumen Asal" pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK; dan b) kode fasilitas 06, nomor referensi dan tanggal SKA Form D dan/ atau nomor Eksportir Bersertifikat dan tanggal DAB pada kolom K. l "Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor" pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK; 2) dalam hal pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK menggunakan skema Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN dan fasilitas lainnya, wajib mencantumkan secara benar: a) nomor dan tanggal pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean yang telah mencantumkan nomor referensi dan tanggal SKA Form D dan/ atau nomor Eksportir Bersertiflkat dan tanggal DAB pada kolom K. l "Pemenuhan Persyaratan/ Fasilitas Impor", pada kolom K.3 "Referensi jdih.kemenkeu.go.id Dokumen Asal" pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK; dan b) kode fasilitas 06 dan kode fasilitas lainnya, serta nomor referensi dan tanggal SKA Fann D dan/ atau nomor Eksportir Bersertifikat dan tanggal DAB pada kolom K. l "Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor" pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK;
b.Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib menyerahkan pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean yang telah diberi catatan pada SKP oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK pada tanggal yang sama dengan pengajuan pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK; dan
c.dalam hal Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak menyerahkan pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean yang telah diberi catatan pada SKP oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK sebagaimana dimaksud pada huruf b, Tarif Preferensi tidak diberikan.
MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum u.b. Kepala Bagian Ac;lministrasi Kementerian I MASSOEHART~ '~,,A ' '/ ~ NIP 19690922 19<JOOD 001 jdih.kemenkeu.go.id